60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Pebruari2013;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:Bahwa ia Terdakwa LUKSIN ITI Alias LUKI pada hari Sabtu tanggal 17Maret 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret 2012, bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan BoliyohutoKabupaten Gorontalo setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, MenyalahgunakanPengangkutan dan/atau Niaga

DM1231F, selanjutnya Terdakwadibawa petugas Polres Limboto kembali ke rumah Terdakwa lagi, setelahsampai di rumah Terdakwa petugas Polres Limboto menemukan 1 (satu) unitmobil truk box warna kuning No.Pol DM8930AA yang dipakai Terdakwa untukmembeli solar di SPBU Parungi;Bahwa Terdakwa tidak ada izin usaha untuk melakukan kegiatanpengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi jenis solar.

Menyatakan Terdakwa LUKSIN ITI Alias LUKI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MenyalahgunakanPengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidiPemerintah ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 (sembilan) bulan, dan denda sebesar Rp.2.000.000, (duajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar olehTerdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa LUKSIN ITI Alias LUKI, terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "MenyalahgunakanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidiPemerintah ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda sebesarHal. 7 dari 8 hal. Put.

ZAINUDDIN BIN NAPIAH, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TURUT SERTA MELAKUKAN NIAGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IZIN USAHA NIAGA;2.

Cahaya tidak memiliki dokumen kapal dan jugadokumen muatan kapal;e Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan tersebutdan para Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut.e Bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja membeli bahan bakar minyakjenis solar dilakukan tanpa adanya izin usaha niaga sesuai dengan ketentuan yangberlaku;2.

Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga;3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;Ad.!

SERENA ke kapal KM Cahaya tersebut tidakmemiliki izin usaha niaga dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana ketentuan yang berlaku;Bahwa oleh karena para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidakmemiliki prosedur dan perizinan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur melakukanNiaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga telah terpenuhi danterbukti secara sah menurut hukum.a.d.3.

SERENA ke kapal KM Cahaya tanpa dilengkapidengan izin usaha niaga dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan haltersebut dilakukan oleh para Terdakwa karena para Terdakwa juga disuruh oleh Sdr. ABAK(DPO) namun para Terdakwa tidak ada yang menolak karena para Terdakwa bekerja padaSdr.

ZAINUDDIN BIN NAPIAH, tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : TURUT SERTAMELAKUKAN NIAGA SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IZINUSAHA NIAGA;2.

Menunjuk Sdr.SURATNO SH.Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;4. Menunjuk serta mengangkat :o Sdr. CAESAR AIDIL FITRI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-AH.04.03-44 tanggal 29 Januari 2015 berkantor di SIP LAW FIRM, No 7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan - 12760 ; o Sdr. Drs. H.

Niaga MksMEMILIK! UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPATDIT AGIH KEPADA PEMOHON PAILITB.

Niaga Mks19.

Niaga Mkshal ini adalah PT. IRIAN TALENTA SEJAHTERAdan PT.

Niaga MksMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga akanmempertimbangkan, apakah Pemohon dan Para Termohon sebagai subyekhukum mempunyai perjanjian tertentu ?

D4.04.0324tanggal 22 Februari 2011 berkantor di No. 7 Building Jalan Buncit RayaNo. 7 Jakarta Selayan 12760;Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan kinerja kurator tersebutPengadilan Niaga perlu menunjuk salah seorang hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Niaga Makassar yang namanya disebutkan pada amar putusanperkara ini sebagai hakim pengawas;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peryataan pailit dikabulkanmaka Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal 2

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.:40/Desain Industri/2008/PN. NIAGA JKT.

disyaratkan olehputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.:40/Desain Industri/2008/PN.

No. 78/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan manadisertai dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 21 Aprril2009 ;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 April2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasidari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Menyatakan Terdakwa SRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan dan niaga

Majelis Hakim Pertama tidak cukup mempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga putusanMajelis Hakim Pertama tersebut harus dibatalkan oleh MajelisHakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.Adapun yang kurang dipertimbangkan oleh Majelis HakimPertama adalah fakta hukum tentang pelaku intelektual daderdan inmateril dader kalau Terdakwa Sriyanto dihukum sebagaipelaku tindak pidana melakukan kegiatan usaha minyak dangas bumi tanpa ijin perusahaan penyimpanan dan niaga

Dengan konstruksi hukum seperti itu. seharusnyapembanding bukan satusatunya Terdakwa dalam perkara Majelis Hakim Pertama seharusnya tidak menghukum Terdakwa denganhukuman melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usahapenyimpanan dan niaga karena yang dibuktikan dalam perkara ini ternyatamengenai perbuatan penyuntikan dan pemindahan gas elpiji dari tabung 3Kg kedalam tabung gas 12 Kg.

isi 12 Kg tidak disubsidi oleh pemerintah, sehingga kegiatan Terdakwayang melakukan penyuntikan dan memindahkan gas elpiji dari tabung isi 3Kg ke dalam tabung gas isi 12 Kg dengan tujuan untuk dijual telahmelanggar ketentuan tersebut diatas.; Selanjutnya Majelis Hakim PErtama mempertimbangkan pada halaman 20alinea ke5 sebagai berikut : Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan tersebut maka unsur melakukan kegiatan usaha hilir minyakdan gas bumi yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan,niaga

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 12 Maret2012, Nomor : 776/PID.B/2011/PN.Srg. yang dimintakan bandingtersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaiberikut ; 151.Menyatakan Terdakwa SRIYANTO telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatanusaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan dan niaga ;.

JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TURUT SERTA MELAKUKAN NIAGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IZIN USAHA NIAGA;2.

Turut serta melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga;Menimbang, bahwa apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut, akan dipertimbangkansebagai berikut :Ad.1Unsur Setiap orang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam setiap rumusandelik pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyandang hakdan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha NiagaMenimbang, bahwa pengertian Niaga berdasarkan Pasal angka 14 dalam Undangundang Nomor 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor MinyakBumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Niaga termasuk kedalam kegiatan usaha hilir (kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha GasBumi) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.Adapun izin usaha dimaksud adalah Izin Usaha Niaga;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan pada hari Senintanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.35 Wib kapal MT. Serena II ditangkap oleh TimPatroli BC.9002 karena melakukan transfer BBM jenis solar ke kapal KM.

, sehingga diperlukan adanya suatu53Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka kegiatan usaha MinyakBumi (kegiatan usaha hilir) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapatunsur melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga telahterbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalamdakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakimberkesimpulan

JEFRY JAHJA DONDOKAMBEY,tersebut diatas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :TURUT SERTA MELAKUKAN NIAGASEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL23 TANPA IZIN USAHA NIAGA;2.

Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 12 April 2007yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak permohonan dari Pemohon/Kurator ;Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan

(Tentang Pergantian Kurator) yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memoripeninjauan kembali yang memuat alasanalasan permohonannya yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2Mei 2007 itu juga ;Menimbang, bahwa pertamatama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan

Kembali/Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamperkara yang bersangkutan telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidakmemberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kurator untukmengundurkan diri selaku Kurator ;Bahwa adalah dapat dibenarkan oleh hukum atau setidaktidaknya tidakdilarang oleh hukum alasan pengunduran diri Kurator sebagaimana yangdiajukannya ke Pengadilan Niaga, yaitu sebagai berikut :1.

Niaga jika dikatakan dalam putusandimaksud bahwa para Kreditur masin mempercayai Kurator untuk menanganikepailitan PT.

,LL.M. dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.

Niaga Mks

JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa danmengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalamperadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalampermohonan pengesahan perdamaian yang diajukan oleh:PT.

Indo Energi Alam Resources (DalamPKPU) dengan agenda Pencocokan Piutang, pada hari Rabu tanggal12 Maret 2015 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat KreditorPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di JalanGajah Mada No. 17, Jakarta Pusat;Menetapkan Rapat Kreditor PT.

Indo Energi Alam Resources (DalamPKPU) dengan agenda pembahasan rencana perdamaian, pada hariRabu, tanggal 18 Maret 2015 pukul 09.00 WIB bertempat di RuangRapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat;Menetapkan Rapat Kreditor PT.

TUMBU SURYA NIAGA mempunyai haksuara sebanyak 613 dengan presentase 2,79%.4 Bahwa kemudian Tim Pengurus PT. Indo EnergiAlam Resources (Dalam PKPU) melakukanpemungutan suara atas rencana perdamaianterhadap PT.

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor: 13/PdtSus/PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor: 03/PdtSus/PAILIT/2015 /PN.NIAGA.JKT.PST telah menyatakan bahwa PT.

AHUAH.01.03.0080906,tanggal 17 September 2016 (vide Bukti P. 10) dan; PROFIL PERUSAHAAN BWBC dari Kementerian Hukum dan HAM RI,tanggal 17 September 2016 (vide Bukti P.11.) dan; Surat Ketua Pengadilan Niaga Makassar No. W22/U1/563/HPDT/II/201 7,tanggal 22 Februari 2017 (vide Bukti P.35) dan; Surat Ketua Pengadilan Niaga Makassar No. W22.U1/1998/HPDT A/1/2017,tanggal 16 Juni 2017 (vide Bukti P.37) dan;= Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No.

PERINTAH HAKIM PENGAWAS PENGADILAN NIAGA MAKASSARKEPADA TERMOHON I.

Bahwa dalildalil PARA PEMOHON dalam Permohonan Banding a quo padapokoknya adalah dalil yang mempermasalahkan mengenai PENETAPANHAKIM PENGAWAS PENGADILAN NIAGA MAKASSAR NOMOR09/HP/05/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.MKS.

Bahwa oleh karena tidak ada pihak manapun (termasuk PARA PEMOHON)yang mengajukan banding terhadap PENETAPAN HAKIM PENGAWASPENGADILAN NIAGA MAKASSAR NOMOR : 09/HP/05/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.MKS. TANGGAL 13 NOVEMBER 2017 tersebut dalamjangka waktu 5 (lima) hari setelah Penetapan tersebut dibuat sebagaimanaketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka PENETAPANHAKIM PENGAWAS PENGADILAN NIAGA MAKASSAR NOMOR09/HP/05/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.MKS.

Bangun Wenang Beverages Coy, TontjeThenoch (in casu TERMOHON Il) dan Henry Thenoch (in casu TERMOHONlll) tidak disetujui oleh Para Kreditor, sehingga tidak tercapai perdamaiandalam PKPU Tetap tersebut, maka melalui Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Makassar No.05/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Mks.tanggal 22 September 2016 Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriMakassar telah menyatakan PT.

Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut karenadidakwa :Bahwa ia Terdakwa AHMAD HAIDAR alias RAHMAN pada hari Selasa,tanggal 01 Maret 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011,bertempat di kawasan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CB No. 19, KelurahanKosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,yang melakukan niaga

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Awalnya dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 tanggal 16 April2010, AHMAD HAIDAR ALIAS RAHMAN mendirikan PT.

Pasal 23 UU.RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTigaraksa pada tanggal 28 Juni 2011 yang berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa AHMAD HAIDAR alias RAHMAN secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga yang diaturdalam Pasal 53 huruf d jo.

No. 1979 K/Pid.Sus/2012(spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang dipasarkan di dalamNegeri (Copy Lampiran I);Bahwa hal inilah yang diperlukan Izin Niaga Khusus sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi;Bahwa jualbeli barang bekas atau OFF SPEC dalam perkara a quo berdasarkanfakta hukum jelas merupakan perdagangan/niaga bebas dan cukup dengan Surat IzinUsaha perdagangan (SIUP) Nomor : 0218/PM/V/BPPT/2010 tanggal 17 Mei 2010yang

Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana : Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga Pasal23 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 dengan alasan :1 Terdakwa melakukan kesalahan karena di samping memperdagangkan bahanbakar minyak solar tanpa suatu surat izin perniagaan dari pejabat yangberwenang, terlebih lagi bahan bakar minyak yang diperdagangkan adalahminyak solar oplosan PT.

Menyatakan terdakwa VENDY Anak Laki-Laki Dari ASENG, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA IZIN USAHA NIAGA; 4.

Menyatakan terdakwa VENDY anak lakilaki dari ASENG, telahterbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalampasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar pasal 53huruf d UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi:;2.

Swasta;Bahwa benar ahli menerangkan perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa membeli BBM jenis solar tidak dapatdibenarkan karena dalam pembelian BBM wajib memilikiijin dari pihak yang berwenang;Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksudpenyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niagaBBM adalah setiap orang yang melakukan kegiatanpengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa jjinusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM;Bahwa benar ahlli menerangkan kegiatan yang dilakukanoleh terdakwa Niaga

Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau NiagaBahan Bakar Minyak yang disubsidi PemerintahMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaanPengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak/BBM adalah terhadapPengangkutan dan Niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah yangdilakukan tanpa ijin Usaha Pengangkutan dan tanpa ijin usaha Niaga;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan baik dari keterangan saksisaksi maupun terdakwamembenarkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014

Unsur Melakukan Niaga Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 23 Tanpa Ijin Usaha Niaga;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalahkegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atauhasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa sedangkanIjin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niagadengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan baik

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23Tanpa Ijin Usaha Niaga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaansubsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Terdakwapun haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN NIAGA BAHAN BAKARMINYAK (BBM) TANPA

SULAIMAN Bin IDRIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha;4.

MUNIRUL KHAKIM Bin MUHYASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan Pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha secara bersama-sama ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. HENDRO PRASETYO Bin ISMANTO dan terdakwa II. A. MUNIRUL KHAKIM Bin MUHYASIR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ; 3.

Diatur di Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001tentang Migas ;Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumidan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Diatur di Pasal 1angka 14 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas ;Bahwa Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untukmelaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengantujuaan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Rangkaian kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakarminyak jenis solar tersebut harus memiliki ijin usaha pengangkutan,penyimpanan dan niaga apabila tidak memiliki jin Usaha pengangkutan,penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar sebagaimanadimaksud dalam pasal 53 huruf b, c dan d UndangUndang No. 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjarapaling lama untuk pengangkutan 4 tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000, sedangkan untuk penyimpanan

dan niaga bahan bakarminyak jenis solar paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000, ;Bahwa perbuatan saudara Terdakwa A.

Izin Usaha Niaga ;3.

niaga tanpa ijin usaha niaga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I.Hendro Prasetyo dan terdakwa II.

Menyatakan terdakwa MUKLIT NASUTION ALS LIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan niaga bahan bakar minyak tanah tanpa izin usaha niaga ;4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;7.

Bahwa bahan bakar minyah tanah tersebut adalah bahan bakar minyak tanah yangdisubsidi pemerintah tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dan atau ijin usaha Niaga Bahan BakarMinyak yang disubsidi pemerintah kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa.Bahwa terdakwa bersamasama dengan Taufiq Haratua Lubis melakukan Niaga Bahan BakarMinyak Tanah yang disubsidi Pemerintah bersamasama dengan Taufiq Haratua Lubismelakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanah dengan tujuan untuk mencari untung Sebagaimana diatur

PadangsidimpuanSelatan Kota Padangsidimpuan atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadili* sebagai orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menyalahgunakanpengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga.

tata niaga bahan bakarminyak tersebut ;Saksi V : ANSOR HARAHAP ;Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 05.00 Wibbertempat di sebuah gudang Jalan BM Muda Komplek Sidimpuan Baru Kel.

Menyatakan terdakwa MUKLIT NASUTION ALS LIAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan niaga bahan bakarminyak tanah tanpa izin usaha niaga ;4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;7.

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan usahapengangkutan dan Niaga BBM harus dilengkapi dengan perijinan daripihak yang berwenang dalam hal ini Pertamina namun oleh Terdakwatidak dilakukan.22.

Bahwa yang dimaksud dengan pengakutan dan atau niagabahan bakar minyak menurut Saksi IX adalah menurut pasal 1 ayai(12) UU RI Nomor 22 tahun 2001 kegiatan pemindahan minyak bumi ,gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempatpenammpungan dan pengolahan,termasuk pengangkutan gas bumimelalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan pasal 1 ayat (14)niaga adalah kegiatan pembelian,penjualan,ekspor,impor , minyakbumi dan/atau hasil olahannya, termasu niaga gas bumi melalui pipa

Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ,sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumii.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan

Unsur ketiga : Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan BakarMinyak yang disubsidi Pemerintah.Bahwa mengenai unsurunsur tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.

Unsur Ketiga : Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan BakarMinyak yang disubsidi Pemerintah.Bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa unsur alternatifperbuatan yaitu perbuatan pengangkutan dan perbuatan niaga, makaMajelis Hakim dibenarkan hanya membuktikan salah satu unsuralternatif atau kKeduaduanya yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan.