tindakpidana secara bersamasama melakukan Tindak Pidana Ekonomi yaitupihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer telahmemperjualbelikan Pupuk Bersubsidi yang dinyatakan sebagai barangdalam pengawasansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak PidanaEkonomi Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 1962 tentang Perdagangan Barangbarang dalam Pengawasan

JoPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untukSektor Pertanian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana; 2.

terletak di Jalan Veteran RT. 12 RW.04Kelurahan Marabahan Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Marabahan, melakukan, menyuruh melakukan, turut sertamelakukan perbuatan dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindakpidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 Sub 2e dan berdasarkan Sub 3 e,yaitu pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) memperjual belikanPupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan

Menyatakan terdakwa ILMANNUDIN Bin SYAHRANI, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanahalaman 1 dari 21 halaman"secara bersamasama melakukan Tindak Pidana Ekonomi yaitu pihaklain selain Produsen, Distributor dan Pengecer telahmemperjualbelikan Pupuk Bersubsidi yang dinyatakan sebagai barangdalam pengawasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

PeradilanTindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barangbarangdalam Pengawasan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peratuuran Presiden RINomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagaiBarang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaandan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 55ayat

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 1962 tentang Perdagangan Barangbarang dalam Pengawasan Jo.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Peratuuran Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untukSektor Pertanian Jo.

Jo Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PeratuuranPresiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidisebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa ILMANNUDIN Bin SYAHRANI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secarabersamasama memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dinyatakansebagai barang dalam pengawasan;2.

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;

2019undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 2 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupaPenetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JenderalPembinaan Pengawasan

Aceng TarsonoPekerja/Buruh PT Pertamina Patra Niaga Pada Depo TBBM Balongan,Depo TBBM Cikampek, Depo TBBM Ujung Berung, Depo TBBMPadalarang, Dan Depo TBBM Tasikmalaya Periode Tahun 2011 s.d2016, tanggal 16 April 2018;Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan TataUsaha Negara berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan padaDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan danKeselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 21/PNKJ/IV/2018 tentang Perhitungan

terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dari segi formal prosedural terbukti Tergugat nyatanyata belummelakukan Pemeriksaan nota pemeriksaan atas upah lembur yangdituntut oleh Supir awak mobil tanki sebelum menerbitan penetapanupah lembur oleh karenanya penerbitan kedua obyek sengketa terbuktimengandung cacad yuridis sehingga bertentangan dengan Pasal 28,Pasal 30 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan

HENDRIK WIJAYA VS KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN;

., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Advokat Y&R Law Office, beralamat di Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN' DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESISELATAN, tempat kedudukan di Jalan Tamalanrea RayaNomor 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh Syaifudin Tagamal, S.H.

Putusan Nomor 164 PK/TUN/2020Dalam penundaan (schoorsing):1.Menerima permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor SR403/PW21/5/2018,tanggal 13 Juli 2018, perihal Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan AsramaPutri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MANIC) di KabupatenGowa pada Kantor

JAROT BUDI PRABOWO VS KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP);

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keluarga BesarKORPRI, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;Pemohon Kasasi:LawanKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP), tempat kedudukan di JalanPramuka Nomor 33, Lantai 7, Jakarta, 13120;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syaifudin Tagamal, S.H.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP197/K/SU/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jarot BudiPrabowo, S.E. NIP 19650823199303 1 001, Pangkat/Golongan PembinaTingkat I/IV B, selama proses pemeriksaan sampai dengan perkara iniberkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijsde) atau ada Penetapan lainyang mencabutnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Mengembalikan kedudukan Penggugat dalam harkat dan martabat sepertisemula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/20201.

Penggugatuntuk didengar pendapatnya terkait masalah pidana yang telah diputusoleh badan peradilan tidaklan menjadi keharusan karena tidak akanmengubah fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat sebagai tindak lanjut dariSurat Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yangmenyampaikan perkara atas nama Penggugat telah mempunyaikekuatan hukum tetap selanjutnya Kepala Biro Kepegawaian danOrganisasi Badan Pengawasan

beli minuman keras golongan Atermaksud, sudah berjalan cukup lama tanpa gangguan dan juga tidakmelanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku, khususnyasebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia(KEPPRES) No. 3 Tahun 1997 ;Bahwa pasal 3 ayat (2) jo. pasal 5 KEPPRES No. 3 Tahun 1997, hanyamengatur mengenai minuman keras golongan B dan minuman keras golonganC, yang termasuk kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran danpenjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan

Sedangkanminuman keras golongan A yang diperjual belikan oleh para Pemohon tidaktermasuk sebagai barang dalam pengawasan, dan karenanya merupakanbarang bebas dalam produksi, pengedaran dan penjualannya ;Bahwa sehubungan dengan minuman keras golongan A tersebut,ternyata Bupati Kuningan telah membuat dan mengeluarkan Peraturan DaerahKabupaten Kuningan No. 29 Tahun 2001 tentang Larangan dan PenertibanMinuman Keras (PERDA No. 29 Tahun 2001) ;Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 29 Tahun 2001tersebut

Oleh karena itu para Pemohonadalah termasuk sebagai kelompok masyarakat yang berkepentingan, sehinggamereka memiliki legal standing untuk bertindak selaku Pemohon (vide pasal 1butir 7 PERMA No. 1 Tahun 1999) ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan dalam tenggangwaktu 180 hari oleh para Pemohon yang memiliki kapasitas untuk itu, makasecara formal permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) Keppres RI No. 3 Tahun 1997tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadarethanol lebih dari 20 % sampai dengan 55 % ;Bahwa pasal 3 ayat (2) Keppres tersebut mengatur bahwa minumanberalkohol golongan B dan C baik produksi, pengedaran dan penjualannyaditetapkan sebagai barang dalam pengawasan ;Menimbang, bahwa rumusan dan pengaturan pasal 3 ayat (2) KeppresNo. 3 Tahun 1997 tersebut bersifat limitatif dan hanya berlaku bagi minumanberalkohol golongan B dan golongan C saja, sedangkan minuman beralkoholgolongan

Oleh karena itu minuman beralkohol golongan Aadalah minuman beralkohol bebas dari pengawasan baik produksi, pengedaranmaupun penjualannya ;Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No.29 Tahun 2001 dalam ayat (1) mengatur bahwa dilarang memproduksi, meracik,menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, membagikan secaraHal. 6 dari 8 hal. Put.

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN VS HENDRIK WIJAYA;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 416 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESISELATAN, tempat kedudukan di Jalan Tamalanrea RayaNomor 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kota Makassar;Dalam hal ini

,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), berkantor di Jakarta dan diMakassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKK9/SU04/2/2018, tanggal 10 September 2018;Pemohon Kasasi;LawanHENDRIK WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan A. Mallombasang Nomor 80, RT.03 RW.01/Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Sungguminasa,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaanDirektur PT.

Putusan Nomor 416 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:Menerima Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: SR403/PW21/5/2018tanggal

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALABADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 37/B/2019/PT.TUNMks., tanggal 24 April 2019, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor73/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 4 Desember 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi; Menerima eksepsi Tergugat;Halaman 7 dari 8 halaman.

SUGIANTO VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR;;

JALALUDIN bin MUHAMAD DANUJIterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja secara tanpa ijin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa = pupuk bersubsidi melanggar pasal pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No.7tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 hurufa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.8 tahun1962 tentang Perdagangan Barang Barang Dalam Pengawasanjo pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNo.77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk

BersubsidiSebagai Barang Dalam Pengawasan jo pasal 14 ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian ; 2.

Wib.atau setidak tidaknya pada tahun 2009, bertempat di GudangToko Barkah termasuk Desa Kemujan, Kecamatan Adimulyo,Kabupaten Kebumen, atau setidak tidaknya pada suatu tempattertentu. yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kebumen, dengan sengaja secara tanpa ijin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupukbersubsidi jenis Urea, perbuatan mana dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut Bahwa pada waktu waktu dan tempat tersebut di atasterdakwa M.JALALUDIN bin

jo pasal 2 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia No.77 tahun 2005 tentang Penetapan PupukBersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo pasal 14 ayat(2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNo.21/M DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan PenyaluranPupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang mengandungunsur unsur sebagai berikut2.

Dengan sengaja secara tanpa ijin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupukDSrsubsidi 8 ses snes sme ame se Se oe aMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur unsur di atas satu persatu ; Unsur 1. Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab= atasperbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa terdakwa M.

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B DUMAI VS PT. TAMA NABATI INDONESIA;;

INDAH LOGISTIK VS DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;

,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumFerri Tanjung & Rekan beralamat di Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKKHFT/IV/2021, tanggal 8 April 2021;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DANJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 51,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Bambang Adi Imam Brodjo, S.H.

.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama SaudaraHaeruddin, dan kawankawan (16 orang) Pekerja/ourun PT IndahLogistik Cabang Makasar Periode tahun 2017tahun 2018, ditetapkan diJakarta pada tanggal 13 Februari 2020, oleh PengawasKetenagakerjaan, Mengetahui Direktur Pengawasan

Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama SaudaraHaeruddin, dan kawankawan (16 orang) Pekerja/ourunh PT IndahLogistik Cabang Makasar Periode tahun 2017tahun 2018, ditetapkan diJakarta pada tanggal 13 Februari 2020, oleh PengawasKetenagakerjaan, Mengetahui Direktur Pengawasan

dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa adalah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama SaudaraHaerudin, dan kawankawan (16 orang) Pekerja/Buruh PT Indah LogistikCabang Makassar Periode Tahun 2017Tahun 2018, ditetapkan di Jakartapada tanggal 13 Februari 2020, oleh Pengawas Ketenagakerjaan,mengetahui Direktur Pengawasan

KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III CIREBON., II. HANIF TIMUR WINARTHA;

KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAANWILAYAH Ill CIREBON, tempat kedudukan di JalanPemuda Nomor 53/55 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Joao De Araujo Dac,S.Sos. MAP, jabatan Kepala Seksi Pengawasan NormaKerja pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan WilayahIll Cirebon, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 172/4411/PKWIL Ill Cro, tanggal 10Februari 2020;Termohon Kasasi I;ll.

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan,pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yangmengatur upaya administratif tersebut;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan

PANEN BARU VS TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN LADA (TP4L) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada(TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang pemberiansanksi terhadap CV Panen Baru yang telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang diterbitkan oleh Tergugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada(TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang pemberiansanksi terhadap CV Panen Baru yang telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang diterbitkan oleh Tergugat;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagai berikut:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor: 01/TP4L/IX/2020tertanggal 02 September 2020, tentang pemberian sanksi terhadapCV Panen Baru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yangditerbitkan oleh Tergugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor: 01/TP4L/IX/2020tertanggal 02 September 2020, tentang pemberian sanksi terhadap CVPanen Baru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yangditerbitkan oleh Tergugat;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Tim Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang pemberiansanksi terhadap CV Panen Baru yang telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada(TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:01/TP4L/IX

., MH vs PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;

PT SARANA VENTURA SELARAS vs KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANANBEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI,

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada WHendropriyono AndAssociates, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Oktober 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANANBEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI,berkedudukan di Jalan Sumatera Blok D5, Kawasan IndustriMM 2100, Cikarang Barat, Bekasi17520;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tio Serepina Siahaan,S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi SekretariatJenderal Kementerian Keuangan

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean A Bekasi No.KEP78/WBC.09/KPP.MP.01/2018 tanggal 26Juni 2018 tentang Penjualan Barang yang menjadi Milik Negara padaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean A Bekasi:;4.

Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi No.KEP78/WBC.09/KPP.MP.01/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang PenjualanBarang yang menjadi Milik Negara pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi;4.

PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;