Abah WADI yang pada saat itu sudahberada di parkiran setelah itu Saksi di lakban bagian tangan Saksi dan Saksi ditodongkan pistol oleh Terdakwa RAHMAT SUJANA pada bagian kepala tersangka,setelah Saksi di ikat dan Saksi di ajak ke atas untuk menunjukan lokasi kasir setelah ituSaksi di dorong dan mengikat 7 orang karyawan lainnya dan setelah itu TerdakwaRAHMAT SUJANA, WARSO, BRAM dan Abah WADI mengambil uang Rp.500.000.000, 6 HP dan Laptop Bahwa saksi mengakui sebelum melakukan pencurian dilakukan perencaaan

Bekasi Saksi mengakui orang lakilaki yang bernama Saksi DAYATadalah orang yang berada di warung tempat Saksi melakukan perencaan denganTerdakwa RAHMAT SUJANA, WARSO, BRAM dan Abah WADI dan setahu SaksiAbah WADI memberitahu kepada Saksi DAYAT tentang perencaaan Pecurian dengankekerasan tersebut dan kemudian dayat mendatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (duajuta rupiah Bahwa benar saksi mendapatkan bagian Rp 18.500.000, (delapan belas jutalima ratus rupiah).Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

dengan Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon IlBahwa, Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon ; Bahwa, Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 14 Mei 2005 di Desa Tudan Baru,Kecamatan Keningau, Sabah Malaysia; Bahwa, sekarang Pemohon dan Pemohon dua menetap di RI.010RW.003, Desa Leuwayang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata; Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilkarena saksisaksi ikut serta dalam musyawarah keluarga dalampersetujuan dan perencaaan

HERU SETYAWAN (Daftar pencarian orang dari Polsek ColomaduKaranganyar) dan telah terjadi kesepakatan perencanaan untuk melakukan pencuriankarena dalang perencaaan tersebut adalah sdr. HERU SETYAWAN, lalu sdr. HERUSETYAWAN menelpon rental mobil yang sebelumnya tugas dari sdr. ARTERIA LUTHFIyang mencari sasaran atau calon korban dengan informasi penyewaan atau rental mobildiinternet setelah dihubungi oleh sdr.

Dikembalikan kepada PT.Tradha melalui saksi Poniran.58. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/197 tanggal 21 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 48.147.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah.

(ASLI).59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3029/BT/001 tanggal 22 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 48.147.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), (ASLI).60. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/243 tanggal 15 September 2006 untuk pembayaran Uang Muka Kerja 20 % pembuatan pagar tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong

Cerah Sempurna, Semarang.Dikembalikan kepada PT.Tradha melalui saksi Poniran.58.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900 / 197 tanggal21 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagartralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuhribu. rupiah.

(ASLI).59.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 3029/BT/001 tanggal22 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagartralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 48.147.000,(empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuhribu rupiah), (ASLI).60.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/243 tanggal 15September 2006 untuk pembayaran Uang Muka Kerja 20 % pembuatan pagartralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun

Cerah Sempurna, Semarang.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900 / 197 tanggal 21Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralisGoa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu. rupiah.

Cerah Sempurna, Semarang.58.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900 / 197 tanggal21 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar126tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuhribu. rupiah.

Cerah Sempurna, Semarang.Dikembalikan kepada PT.Tradha melalui saksi Poniran.58.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/197 tanggal 21Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralisGoa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah.

Bahwa Pemohon adalah Pegawai PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)Kota Surabaya, dengan NIP 1.06.01449 dengan jabatan staf PKO(Perencaaan Kendali Operasi);2. Bahwa PDAM Kota Surabaya merupakan BUMD (Badan Usaha MilikDaerah) Pemerintah Kota Surabaya;3.

dan Termohon mengajukan kesimpulan secaratertulis tertanggal 18112015 yang isi selengkapnya telah ditulis dalam BeritaAcara Sidang;Bahwa terhadap halhal yang belum tercantum dalam putusan inimenunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI:Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah Pegawai PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)Kota Surabaya, dengan NIP 1.06.01449 dengan jabatan staf PKO(Perencaaan

JMBBahwa setelah kegiatan perencaaan 2 (dua) jalan tersebut selesai kemudian untukmerealisasikan pembangunan jalan Desa Sekumbung Dan jalan Desa Mekarsari laluberdasarkan evaluasi panitia pengadaan barang dan jasa telah di tunjuk PT.

Bahwa setelah perencaaan 2 jalan tersebut selesai kemudian untuk merealisasikanpembangunan jalan Desa Sekumbung Dan jalan Desa Mekarsari lalu berdasarkanevaluasi panitia barang dan jasa telah di tunjuk PT. Sumber Swarnanusa selakupemenang lelang untuk pekerjaan jalan Desa Sekumbung dan PT.

orang perseorangan atau badansebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yangmemerlukan layanan jasa konstruksi;Pasal 14 : Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari:a. pengguna jasa;b. penyedia jasa.Pasal 15 ayat 1 : Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 huruf a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakankepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.Sedangkan Manajemen Kontruksi tugas dan tanggung jawabsebagai penyedia Jasa agar terselenggaranya pelaksanaanproyek mulai dari perencaaan

yang menyatakan bahwa perbuatan atautindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan saksi adalah tidakdapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak PemerintaH.Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa swakelola merupakankegiatan Pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaan yangdirencanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/ sebagaipenanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ataukelompok masyarakat;Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa prosedur swakelola meliputikegiatan perencaaan

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang/JasaPasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa swakelola merupakankegiatan Pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaan yangdirencanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/ sebagaipenanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ataukelompok masyarakat;Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa prosedur swakelola meliputikegiatan perencaaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan;halaman

Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa swakelola merupakankegiatan Pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaan yangdirencanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/ sebagaipenanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ataukelompok masyarakat; Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa prosedur swakelola meliputikegiatan perencaaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan secara bertanggungjawab;2.

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang/Jasa; Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa swakelola merupakankegiatan Pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaan yangdirencanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/ sebagaipenanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ataukelompok masyarakat; Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa prosedur swakelola meliputikegiatan perencaaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan;Bahwa

selanjutnya kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orangdan bukan terhadap benda ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan adalah suatuperkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjaditakut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa telah berencanauntuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 18November 2015 sekira pukul 11.00 WIB;Menimbang, bahwa setelah perencaaan

Laporan interior dan furniture6 Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)7 Mengikuti penjelasan gambar rencana dan bestek pekerjaan (aanwijzing)8 Mengikuti proses pelelangan pekerjaan (tender) Melakukan pengawasanberkala (kesesuaian bestek pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dankesesuaian dari sudut perancangan arsitektur.Bahwa berdasarkan uraian tugas Konsultan Perencanaan diatas pada angka 2 (dua)tersebut sangat lah jelas sondir harus dilakukan oleh Konsultan Perencanaan padasaat proses persiapan perencaaan

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah :Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa swakelola merupakankegiatan Pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaan yangdirencanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/Isebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah laindan/atau kelompok masyarakat;Pasal 26 ayat (8) yang menyatakan bahwa prosedur swakelolameliputi kegiatan perencaaan, pelaksanaan, pengawasan,penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan

kontraksecara bertanggung jawab;Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah :e Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa swakelola merupakankegiatan Pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaan yangdirencanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/Isebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah laindan/atau kelompok masyarakat;halaman 15 dari 119Putusan Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnke Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa prosedur swakelolameliputi kegiatan perencaaan

dengan kontrak Pemerintah;Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (1) menyatakan:swakelola. adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannyadirencanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri olek K/L/D/I sebagaipenanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok danPasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa prosedur swakelola meliputikegiatan perencaaan

Kertas Padalarang.Bahwa Tugas Ahli adalah betanggung jawab terhadap perencaaan pemakaianbahan baku kertas, Pembuatan jadwal produksi kertas dan Pengendalian prosesproduksi.Bahwa Prosedur pemeriksaan keaslian pita cukai yaitu dilakukan secara kasatmata, menggunakan alat bantu sederhana, dan menggunakan alat bantu khusus(secara elektronik dan kimia).Bahwa Pita cukai yang dicetak oleh konsorsium terhadap fitur security yangdipasang diantaranya;1.

ADITYA CIPTAMEDIAJASA sama sekali tidak terlibat dalam perencaaan pekerjaanpembangunan gedung Kantor DPRD Kab. Morowali Utara tersebut;Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalamperencanaan kantor DPRD Kab. Morut pada tahun 2015 dengansurat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. MorutNomor : 912 /01 /KPTS/DPUPD/II/2015 tanggal 6 Februari 2015yang ditandatangani oleh Ir. TRI INDJONO, MT.

ADITYA CIPTA MEDIAJASA sama sekali tidakterlibat dalam perencaaan pekerjaan pembangunan gedung KantorDPRD Kab. Morowali Utara tersebut; Bahwa namun alokasi angggaran honorarium tenaga ahli : Sdr. Ir.BAKRI HAMRUN selaku ahli struktur sebesar Rp22.500.000,00,Sdr. Ir. EKO WAHYUDIANTORO selaku ahli mekanika tanahsebesar Rp22.500.000,00 dan Sdr. ROHMADI SUDIBYO, ST selakuahli estimasi biaya sebesar Rp22.500.000,00 tertagihkanberdasarkan invoice CV.

Soewotoyaitu sejak Terdakwa dilantik pada Juli 2013 sebagai Kepala Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur dan saksi tidak memilikihubungan keluarga dengan Terdakwa ;Bahwa hubungan saksi dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PUTata Air Jakarta Timur TA. 2013 s/d TA. 2014 tidak ada, namun dalampenyusunan perencaan APBD setiap Tahun Anggaran dan Perubahanmaka saksi selaku Kepala Kantor Perencaaan Kota akan menentukananggaran dan program kegiatan Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi

Jakarta Timur dengan Musrenbang tingkat Kota, kemudianselain itu Kantor Perencanaan Kota akan mengevalusai penyerapananggaran pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timurdan akan melaporkan kepada Walikota Jakarta Timur;Bahwa Kepala Kantor Perencaaan Kota Administrasi Jakarta Timur,memiliki Tupoksi yaitu :1.

Menyusun Dokumen Perencaaan :a. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.4. Menyusun Prioritas Wilayah Kota.Jika terkait dengan Kegiatan Swakelola tidak ada, namun PerencaanKota hanya kegiatan Program di Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur;Bahwa berdasarkan Tupoksi saksi dengan Pekerjaan pada Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur, diantaranya yaitu :1.

Menyusun Prencaan APBD, yaitu : Bahwa dalam penyusunan APBD dilakukan pada tahun sebelumnyayang diloahas di Asisten Pembangunan dengan dihadiri olehAsisten Pembangunan, Sudin dan Staf Teknisnya serta saksi selakuHal 107 dari 245 hal.Put.No.11/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.PstKepala Perencaaan Kota dan Staf pembangunan kemudian dalampembahasan tersebut Sudin akan menjelaskan Kebutuhan ProgramKerja dan Anggaran untuk setiap pekerjaan dan jika pekerjaansama maka tidak diberi penjelasan lagi, lalu saksi dan

Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembanguan yaitu : Bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk Sudinberdasarkan Laporan Kegiatan dan penyerapan anggaran Sudintersebut yang ditujukan kepada Kepala Perencaaan Kota lalu saksibersama Staf Pembangunan melakukan pembahasan yaitumencocokan antara taget pencapasaksin kegiatan dan penyerapananggaran setiap Triwulan jika dalam pencapasaksin target tersebuttidak tercapai maka dalam laporan saksi kepada AsistenPembangunan dan Walikota Jakarta Timur

Jakarta Timur dengan Musrenbang tingkat Kota, kemudianselain itu Kantor Perencanaan Kota akan mengevalusai penyerapananggaran pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timurdan akan melaporkan kepada Walikota Jakarta Timur;Bahwa Kepala Kantor Perencaaan Kota Administrasi Jakarta Timur,memiliki Tupoksi yaitu :1.

Menyusun Dokumen Perencaaan :a. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.4. Menyusun Prioritas Wilayah Kota.Jika terkait dengan Kegiatan Swakelola tidak ada, namun PerencaanKota hanya kegiatan Program di Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur;Hal 124 dari 257 Put.No.09/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.PstBahwa berdasarkan Tupoksi saksi dengan Pekerjaan pada Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur, diantaranya yaitu :1.

Menyusun Prencaan APBD, yaitu :Bahwa dalam penyusunan APBD dilakukan pada tahun sebelumnyayang dilobahas di Asisten Pembangunan dengan dihadiri olehAsisten Pembangunan, Sudin dan Staf Teknisnya serta saksi selakuKepala Perencaaan Kota dan Staf pembangunan kemudian dalampembahasan tersebut Sudin akan menjelaskan Kebutuhan ProgramKerja dan Anggaran untuk setiap pekerjaan dan jika pekerjaansama maka tidak diberi penjelasan lagi, lalu saksi dan AsistenPembangunan hanya melakukan perkalsaksin perkegiatan

Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembanguan yaitu :Bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk Sudinberdasarkan Laporan Kegiatan dan penyerapan anggaran Sudintersebut yang ditujukan kepada Kepala Perencaaan Kota lalu saksibersama Staf Pembangunan melakukan pembahasan yaitumencocokan antara taget pencapasaksin kegiatan dan penyerapananggaran setiap Triwulan jika dalam pencapasaksin target tersebuttidak tercapai maka dalam laporan saksi kepada AsistenPembangunan dan Walikota Jakarta Timur

Bahwa Evaluasi yang saksi lakukan saat menjabat sebagai Kepala DinasTata Air Propinsi DKI Jakarta Tahun 2014 dilakukan mulai pada Januari2015, adalah untuk program kegiatan pada Dinas Tata Air Propinsi DKIJakarta saja dan penyampaiannya disampaikan kepada Bapeda PropinsiDKI Jakarta sebagai bahan LPJ Gubernur DKI Jakarta namun, jika SukuDinas Suku Dinas Tata Air Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timurpenyampainnya melalui Kantor Perencaaan Kota Administrasi JakartaTimur dan diteruskan kepada Bapeda

Soewotoyaitu sejak Terdakwa dilantik pada Juli 2013 sebagai Kepala Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur dan saksi tidak memilikihubungan keluarga dengan Terdakwa ;Bahwa hubungan saksi dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PUTata Air Jakarta Timur TA. 2013 s/d TA. 2014 tidak ada, namun dalampenyusunan perencaan APBD setiap Tahun Anggaran dan PerubahanHal 113 dari 243 hal.Put.No.10/Pid.Sus/Tpk/201 7/PN.Jkt.Pstmaka saksi selaku Kepala Kantor Perencaaan Kota akan menentukananggaran

dan program kegiatan Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur dengan Musrenbang tingkat Kota, kemudianselain itu Kantor Perencanaan Kota akan mengevalusai penyerapananggaran pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timurdan akan melaporkan kepada Walikota Jakarta Timur;Bahwa Kepala Kantor Perencaaan Kota Administrasi Jakarta Timur,memiliki Tupoksi yaitu :1.

Menyusun Dokumen Perencaaan :a. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).b. RPUMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.4. Menyusun Prioritas Wilayah Kota.Jika terkait dengan Kegiatan Swakelola tidak ada, namun PerencaanKota hanya kegiatan Program di Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur;Bahwa berdasarkan Tupoksi saksi dengan Pekerjaan pada Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur, diantaranya yaitu :1.

Menyusun Prencaan APBD, yaitu : Bahwa dalam penyusunan APBD dilakukan pada tahun sebelumnyayang dilbahas di Asisten Pembangunan dengan dihadiri olehAsisten Pembangunan, Sudin dan Staf Teknisnya serta saksi selakuKepala Perencaaan Kota dan Staf pembangunan kemudian dalampembahasan tersebut Sudin akan menjelaskan Kebutuhan ProgramKerja dan Anggaran untuk setiap pekerjaan dan jika pekerjaansama maka tidak diberi penjelasan lagi, lalu saksi dan AsistenPembangunan hanya melakukan perkalsaksin perkegiatan

Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembanguan yaitu : Bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk Sudinberdasarkan Laporan Kegiatan dan penyerapan anggaran Sudintersebut yang ditujukan kepada Kepala Perencaaan Kota lalu saksibersama Staf Pembangunan melakukan pembahasan yaituHal 114 dari 243 hal.Put.No.10/Pid.Sus/Tpk/201 7/PN.Jkt.Pstmencocokan antara taget pencapasaksin kegiatan dan penyerapananggaran setiap Triwulan jika dalam pencapasaksin target tersebuttidak tercapai maka dalam laporan

ADITYA CIPTA MEDIAJASA sama sekali tidakterlibat dalam perencaaan pekerjaan pembangunan gedung KantorDPRD Kab.

ADITYA CIPTA MEDIAJASA sama sekali tidakterlibat dalam perencaaan pekerjaan pembangunan gedung KantorDPRD Kab. Morowali Utara tersebut;Bahwa namun alokasi angggaran honorarium tenaga ahli : Sdr. Ir.BAKRI HAMRUN selaku ahli struktur sebesar Rp22.500.000,00,Sdr. Ir. EKO WAHYUDIANTORO selaku ahli mekanika tanahsebesar Rp22.500.000,00 dan Sdr. ROHMADI SUDIBYO, ST selakuahli estimasi biaya sebesar Rp22.500.000,00 tertagihkanberdasarkan invoice CV.

ADITYA CIPTAMEDIAJASA sama sekali tidak terlibat dalam perencaaan pekerjaanpembangunan gedung Kantor DPRD Kab. Morowali Utara tersebut;Bahwa namun demikian alokasi angggaran honorarium tenaga ahi :Sdr. Ir. BAKRI HAMRUN selaku= ahli struktur sebesarRp22.500.000,00, Sdr. Ir. EKO WAHYUDIANTORO selaku abhimekanika tanah sebesar Rp22.500.000,00 dan Sdr. ROHMADISUDIBYO, ST selaku ahli estimasi biaya sebesar Rp22.500.000,00tertaginkan berdasarkan invoice CV.

ALI SAFRI,Selanjutnya disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Perencaaan (saksi SYAHRIR, ST) dan terakhir diketahui oleh KepalaDinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Donggala selakuPengguna Anggaran T.A 2007 (Saksi Ir. H.

Darmo Satelit Town ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa rencana guna lahantahun 2004 yang disusun oleh Badan Perencanaan Bangunan Daerah Kota MadyaDaerah Tingkat II Surabaya tanah seluas 1.109,50 M2 tersebut diperuntukan sebagaifasilitas umum dengan perencaaan dibangun dan dijadikan sebagai jalan, sedangkanmenurut Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan gambarZoning Tata kota untuk tanah seluas 1.109,50 M2 diperuntukan untuk jalan disebabkanTergugat tidak menerbitkan

ALI SAFRI,Selanjutnya disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Perencaaan (saksi SYAHRIR, S.T.,) dan terakhir Diketahui oleh KepalaDinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Donggala selakuPengguna Anggaran T.A 2007 (Saksi Ir. H.