Ditemukan 1639 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-06-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 K/TUN/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 — KASTU VS I. BUPATI CIREBON., II. SARJA (KUWU KARANGKENDAL);
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — SUHARMAN VS I. BUPATI KEPAHIANG., II. ARPANI;
88 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehPanitia Pilkades dengan perintah Tergugat sesuai dengan Berita AcaraHalaman 8 dari 36 halaman.
yang dibuat sepihak oleh Panitia Pilkades dengan alasanyang tidak masuk akal dan dianggap menghalangi Proses PilkadesDesa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu KabupatenKepahiang;Mulai pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 s/d 18 Oktober 2015Jam 12.00 Wib Panitia Pilkades Desa Sosokan Taba membukapendaftaran calon Kepala Desa yang baru;Pemilihan Kepala Desa Sosokan Taba tetap dilaksanakan padatanggal 21 Oktober 2015;Alasan Pencoretan Nama Penggugat Oleh Panitia Pilkades Dari DaftarCalon Kades Sosokan
Bahwa Panitia Pilkades di Desa Sosokan Taba telah melakukanperbuatan sewenangwenang (Wel /ekeur), dengan menerbitkanBerita Acara Internal yang bertentangan dengan peraturanHalaman 10 dari 36 halaman.
untuk Pilkades di Desa Sosokan Tabauntuk ditunda terlebih dahulu tetapi sama sekali tidak diindahkanPanitia Pilkades terhadap Notulen Rapat tertanggal Senin 19 Oktober2015 yang dipimpin oleh Saparudin S, SE (Wk.
Kepahiang yang disimpulkan agar Pilkades didesa Sosokan Taba untuk dapat ditunda terlebih dahulu tetapi samasekali tidak di indahkan oleh Panitia Pilkades terhadap Notulen Rapattertanggal; Senin 19 Oktober 2015 yang dipimpin oleh SAPARUDINHalaman 28 dari 36 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2017S, SE (Wk.
Register : 04-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2018 Tanggal 15 Februari 2018 — MUHAMMAD TAYEB VS BUPATI SUMBAWA;
42 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/TUN/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 — ASEP SUTRISNO, ST VS I. BUPATI KABUPATEN BANDUNG., II. KEPALA DESA BOJONGEMAS, KECAMATAN SOLOKAN JERUK, KABUPATEN BANDUNG;
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-04-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2018 Tanggal 22 Mei 2018 — ANANIAS MELLA VS BERNADUS BAIT DAN BUPATI KUPANG;
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 16-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 K/TUN/2018 Tanggal 27 Februari 2018 — BUPATI TOJO UNA UNA VS HUSNI ASIR;
90 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/TUN/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 — H. MUHDAR VS I. BUPATI SAMPANG., II. JADID;
100 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syarbini sebagai Pengawas Pilkades dan Budiono sebagai Ketuadan Wakil Ketua P2KD serta diketahui oleh Jamaluddin S.Pd.l, KetuaPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AlHikmah KaranggayamBlega Bangkalan dengan keterangan dengan telah diberikan dataotentik STTB paket C dan SKHUN persamaan, telah mengikuti ujianpaket C (setara SMA) dan Lulus. Tempat lahir antara ijazah danSKHUN atas nama Muhdar tidak sama;4.
Muhdar;P2KD Desa Batoporo Barat tidak bisa menunjukkan surat pembuatanjadwal proses tahapan Pilkades, sesuai dengan aturan/ ketentuantahapan;Pada saat penetapan P2KD tidak memberikan surat undangan dan atautidak memberikan penjelasan kepada Bakal Calon Kepala Desa atasnama H. Muhdar;Panitia/Anggota P2KD atas nama Sdr. Fauzi tidak mengakui bahwatelah menandatangani daftar hadir setelah ditunjukkan kepadanya atauHalaman 14 dari 36 Halaman.
telah diberikan calon;P2KD tidak bisa memvonis seseorang berkaitan dengan keabsahandan keraguan terhadap persyaratan seseorang bakal calon selagilembaga yang mengeluarkan sudah bertanggung jawab;Bupati Sampang menyampaikan pernyataan:Panitia mengundang P2KD bertujuan untuk menyelesaikan masalahyang terjadi, harapan kami agar semua pihak dapat melaksanakankoordinasi dengan baik ketika ada permasalahan dapat diselesaikandengan baik;Kapolres Sampang, menyampaikan pernyataan:Mempunyai mimpi pelaksanaan Pilkades
Ketua DPRD Sampang, menyampaikan pernyataan: Kesalahan yang terjadi ini merupakan keteledoran dari P2KDsehingga tidak ada alasan dari P2KD untuk menolak calon an.Muhdar untuk mengikuti Pilkades Desa Batoporo Barat;10.
Syarbini sebagai Pengawas Pilkades dan Budiono sebagaiKetua dan Wakil Ketua P2KD serta diketahui oleh Jamaluddin S.Pd.l,Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AlHikmahKaranggayam Blega Bangkalan dengan keterangan dengan telahdiberikan data Otentik STTB paket C dan SKHUN persamaan, telahmengikuti Ujian Paket C (setara SMA) dan Lulus.
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — BUPATI PENAJAM PASER UTARA VS AHMAD MAULADIN;
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 18-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 K/TUN/2017 Tanggal 7 Nopember 2017 — SUSANTONI ALWI VS I. BUPATI KAMPAR., II. MUHAMAD RAZALI, SR;
178 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 477 K/TUN/2017 Bahwa jelas dan sangat keliru, Para Majelis Hakim Tata Usaha NegaraMedan, menyimpulkan tidak adanya kesalahan dalam Pilkades DesaSubarak, padahal secara jelas bukti P6 dan P7 yangPemohon/Penggugat ajukan di persidangan. Dan hingga saat iniTermohon/Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan kebenaranberkas hasil Pilkades tahun 2015 yang merupakan dasar menerbitkanObjek a quo.
Dan juga di perkuat dengan bukti P16 yang sudahberkekuatan hukum tetap mengenai Pelanggaran yang dilakukan olehPanitia Pelaksana Pilkades Desa Subarak Tahun 2015; Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangatlahkeliru Pemohon/Pengugat telah melayangkan bukti P9, P13, dan P14 guna agar tidak dilaksanakannya Pelantikan Razali,SR olehTermohon/Tergugat.
haruslahdibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendirisebagaimana amar putusan dalam perkara ini; Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangatlahkeliru, Karena berkesimpulan/berpendapat Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru Nomor 49/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 20April 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga haruslahdibatalkan dikarenakan Pemohon/Penggugat telah membuktikan danmenguatkan Gugatannya dengan membuktikan:Bukti P1 yang menjadikan acuan Pelaksanaan Pilkades
DesaSubarak Tahun 2015, yang mana telah dilanggar oleh PanitiaPilkades Desa Subarak Tahun 2015, sehingga menyebabkanPanitia Pilkades Desa Subarak Tahun 2015 tidak mau kotak suarayang berisi Kertas suara sah dan tidak sah hasil pelaksanaanPemilihnan Kepala Desa Subarak Tahun 2015, sehinggaHalaman 16 dari 19 halaman.
Pilkades Desa Subarak tahun2015 dan menyarankan agar dilakukan pengitungan ulang atas hasilpemilihan Pilkades Desa Subarak, dengan mengeluarkan buktitersebut ke Panitia Pilkades Desa Subarak tahun 2015 laluditebuskan ke Camat Gunung Sahilan;Bukti P8 menyatakan bahwa Panitia Pilkades Desa Subarak Tahun2015 menolak bukti P6 yang dikeluarkan oleh Termohon/T ergugat;Bukti P11 dan P12 menjelaskan bahwa Objek a quo belum bisaditerbitkan oleh Termohon/Tergugat dikarenakan dalam prosesKasasi di Mahkamah
Register : 02-09-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 — ABDUL GHOFUR vs KEPALA DESA GLAGAH WARU, KECAMATAN UNDAAN, KABUPATEN KUDUS
76 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — IMAM MUGHNI VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PACEWETAN,
KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK, DKK
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 15-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/TUN/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — BUPATI JENEPONTO VS SYAMSUDDIN Y, DKK DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;
72 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahkan berasal dari luar daerah kabupaten Jeneponto itusendiri;Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sehari setelah hari pemungutansuara dilangsungkan, Para Penggugat menyampaikan keberatan tertuliskepada Panitia Pemilihan Desa Sapanang dan ditembuskan juga kepadaTergugat I, Tergugat Il, Ketua DPRD Jeneponto, Ketua Panitia PemilinanKepala Desa Kabupaten Jeneponto, Camat Binamu yang isinya diantaralain berupa memberikan sanggahan terhadap proses dan hasil Pilkadesdan menyatakan tidak menerima hasil pilkades
Lukman dan tidak melakukanpengesahan terhadap hasil Pilkades tersebut karena mulai dari prosespencalonan sampai pada proses pemilinan tidak sesuai dengan UndangUndang Pilkades Tahun 2015 dan banyak halhal yang merugikan ParaPenggugat;Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas hingga gugatan ini diajukantidak juga mendapatkan tanggapan dari Pantia Pemilihan Desa SapanangKecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto termasuk juga Tergugat I. AkanHalaman 11 dari 23 halaman.
Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Sapanang adalah sangatbermasalah dan berpotensi untuk bisa dibatalkan;b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 7 Perda Nomor 1 Tahun 2015bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilinan Kepala DesaBupati wajib menyelesaikan perselisinan dalam jangka waktu 30 hari;c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari poin 1 dan poin 2 tersebut diatas, maka Komisi DPDRD Kab.
Jeneponto memohon kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto untuk merekomendasikankepada Bupati Jeneponto untuk menindak lanjuti permasalahanataupun sengketa hasil pemilihan pilkades di Desa Sapanang untukdiselesaikan;Akan tetapi atas rekomendasi tersebut, Tergugat dan Tergugat II jugatidak ada respon positif;Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desadan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin MenjadiHalaman
Sapanang hanyaditandatangani oleh Ketua Pilkades Sapanang dan Lukman, tanpa adatandatangan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang Anggota Pemilihan,sehingga bertentangan dengan Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112Tahun 2014 jo.
Register : 03-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/TUN/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — I. BUPATI KARAWANG., II. YAHYA VS I. DEDI MULYADI, DKK., II. TATANG, DKK;
116 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13Tahun 2014 tentang Desa, serta belum adanya undangundang dan atauPeraturan Hukum tentang Pegelaran Pilkades Ulang sebagaimanadimaksud dalam amar ke4 (empat) Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tertanggal 17 Juli 2013, Nomor 14/G/2013/PTUNBDG,maka demi hukum Pegelaran Ulang Pilkades dalam perkara ini dipastikanakan membutuhkan anggaran biaya yang cukup besar dan anggaranuntuk keperluan tersebut pada saat ini juga tidak ada dipersiapkan untukkeperluan
tersebut, maka Pegelaran Ulang Pilkades dalam perkara ini:Hanya dapat dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa secaraserentak di Kabupaten Karawang yang diperkirakan baru dapatdigelar pada sekitar Bulan Desember 2018.Keberatan Ad 4:Adanya Pencabutan Gugatan dari Penggugat dan Penggugat VI:Bahwa berdasarkan alat bukti baru (novum) sebelumnya berupa Bukti PK1 danBukti : PK2, maka diperoleh suatu fakta bahwa dengan kesadaran sendiriPenggugat (H.
Putusan Nomor 179 PK/TUN/2016Bahwa secara yuridis normatif, idealnya prosedur Pemilihan KepalaDesa (Pilkades) sejak tahapan penjaringan bakal ca/on sampaipada tahap penetapan calon terpilih, harus sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan rang Baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridisdan/atau cacat administratif. Akan tetapi hal tersebut sangat tidakmungkin dapat diwujudkan, karena penyelenggaraan Pilkadesmerupakan bagian dalam ranah politik.
telah dibalas oleh Mensesneg melaluiSuratnya Nomor : R.81/M.Sesneg/Dl/HK.04.02/0S/2016 tanggal 9 Mei2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Karawangpembinaan dan pengawasannya dokoordinasikan oleh Menteri DalamNegeri dan penanganan lebih lanjut dilaksanakan dengan prinsipkehatihatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; tetapi sampai saat ini Mendagri dan pihakpihak yangdimintakan petunjuk tersebut belum memberikan petunjukpelaksanaannya. dengan demikian maka Pegelaran Pilkades
Register : 04-03-2013 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/TUN/2013 Tanggal 6 Mei 2013 — BANGUN VS KEPALA DESA PAYAMAN KEC. PLEMAHAN KAB. KEDIRI;
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 09-06-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/TUN/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 — RUSLI VS I. BUPATI JEPARA., II. H.M. SUTRISNO, SH;
83 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 23-07-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 /B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Oktober 2012 — BUPATI KUTAI BARAT vs TARJIDIN;
65 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 18-10-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/TUN/2016 Tanggal 10 Januari 2017 — I. BUPATI PATI., II. TARMIJAN VS DASAR WIBOWO;
100 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Trikoyo Kecamatan JakenKabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia, Penggugat dirugikan olehpihak Panitia Pilkades Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten PatiJawa Tengah Indonesia yaitu patut diduga keras telah terjadi praktikkecurangan saat proses penghitungan dan atau rekapitulasi suarasehingga Penggugat kalah dalam Pilkades tersebut;Berdasarkan uraian diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara sebagaimana
diDesa Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Jawa TengahIndonesia;Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Trikoyo Kecamatan JakenKabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia diikuti oleh 2 (dua) pasangancalon yaitu nomor urut 1 Penggugat sendiri Dasar Wibowo dan nomorurut 2 Saudara Tarmijan;Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Trikoyo Kecamatan JakenKabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia Penggugat merasa dirugikanoleh pihak Panitia Pilkades Trikoyo dan patut diduga keras telah terjadipraktik kecurangan yang sistematis
TARMIJAN secara materiil unggul dan menjadipemenang dalam Pilkades Trikoyo dengan perolehan suara sahsebanyak 732 suara;Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 152 PK/TUN/2016C.
T26 Berita Acara LaporanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trikoyo KecamatanJaken oleh Petugas Pembantu Panwascam dengan jumlah1484, ketidaksesuaian jumlah yang berubahubah tanpaadanya keterbukaan jelas melanggar prinsipprinsipkejujuran dan transparansi yang dianut dalam pemilihanumum dalam hal ini dalam Pilkades Desa Trikoyo sekaligusmenunjukkan ketidakcermatan dan ketidakprofesionalanpanitia dalam penyelenggaraan Pilkades;Halaman 46 dari 55 halaman.
justru Majelis Hakim ternyatajuga berpendapat jika proses pilkades Desa Trikoyo melanggarprinsip kejujuran dan tranparansi, komparisi yang aneh memangkelihatannya.
Register : 14-08-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/TUN/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — ASMUNIF VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO;
116 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 12 Mei 2016;Cara Tergugat (Panitia Pilkades) menggagalkan calon Kepala Desa untuktidak ikut berpartisipasi sebagai Calon Kepala Yang Berhak Dipilin sangatbanyak dianut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di daerahdaerah yanglain, seperti contoh di Kabupaten Bangkalan tercatat dalam registerPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor195/G/2016/PTUN.SBY., Nomor 166/G/2016/PTUN.SBY., dan Nomor159/G/2016/PTUN.SBY.Apabila ada lembagalembaga survei yang mau melakukan penelitian/risetpasti
Register : 09-12-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2011 Tanggal 28 Maret 2012 — ARIF RIYAN RIFAI, DKK VS KEPALA DESA WOLO, KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN DAN ANTONIUS SURYANTO, DKK;
98 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 15-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — PANGULU NAGORI (KEPALA DESA) DOLOK MARAWA VS NORDEN PURBA, DKK;
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap