Bahwa, Penggugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnyasebagai Kepala Desa Muara Abab tanpa cacat cela, bahkanmendapat dukungan luas dari masyarakat;1.4.Namun demikian, terpilinnya Penggugat sebagai Kepala DesaMuara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasinmemang tidak disukai oleh segelintir orang yang menjadiPendukung Calon Kepala Desa yang kalah dalam PemilihanKepala Desa (Pilkades) pada 23 Desember 2013, terutama AliSadikin, M.Si yang merupakan kerabat dekat calon Kepala Desayang kalah

Ali Sadikin, M.Si ketika Pilkades berlangsung menjabatsebagai Camat Tanjung Lago, sekarang telah dimutasi menjabatHalaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 616K/TUN/20151.6.sebagai Sekretaris Inspektur Kabupaten Banyuasin. Dalamkapasistasnya sebagai Sekretaris Inspektur KabupatenBanyuasin aquo, Drs.

. : 10/SGSK/1504/2016 Tgl. 15 April 2016;Bahwa P2K Desa Buah Nabar tetap melaksanakan Pemilihan KepalaDesa Buah Nabar pada Tgl. 19 April 2016, walaupun Pengadilan TataUsaha Negara Medan telah mengeluarkan penetapan penundaan danTergugat telah diberitahu secara patut disamping mass media baikmedia cetak maupun media on line telah memuat penetapanpenundaan terhadap Pilkades Desa Buah Nabar tersebut;Bahwa atas pelaksanaan Pilkades Desa Buah Nabar pada Tgl. 19 April2016 Penggugat telah mengajukan keberatan

Putusan Nomor 339 K/TUN/201712.13.14.15.16.17.Bahwa atas putusan tersebut P2K Desa Buah Nabar selaku Tergugattidak mengajukan banding, sehinga putusan No. 44/G/2016/PTUNMdnTgl. 23 Juni 2016 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa oleh karena Putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum tetap, maka objek sengketa yang diterbitkan Tergugatberdasarkan Surat Keputusan P2K yang telah dinyatakan batal demihukum dan pelaksanaan pilkades yang telah dinyatakan batal demihukum, sehingga sangat

sederajat dengan Undang undang yang berisi norma umum yangberupa penerpan dan pembentukan hukum yang bersandar kepadanorma dasar berupa konstitusi;Bahwa tindakan P2K yang tidak mematuhi Penepatan Penundaan yangdikeluarkan Pengadian dan dilanjutkan dengan tindakan Tergugat yangmenerbitkan objek sengketa merupakan bentuk pelanggaran danpembangkangan terhadap perintah Pengadilan berdasarkan peraturanperundang undangan;Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa denganmengabaikan proses pilkades

Peraturan DaerahNo. 2 tahun 2015, pada tanggal 19 April 2016 telah diselenggarakanPemilinan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten DeliSerdang termasuk Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, dimana paraCalon Kepala Desa Gunung Buah Nabar saat itu masingmasing bernama : Masmur Ginting dengan no urut. 1 Mambar Gurusinga dengan no urut. 2 Tony Ginting dengan No urut. 3 Tahan Sembiring dengan no urut. 4Bahwa dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar tersebut keluarsebagai pemenang

ditunda sampai Sengketa a quo memperoleh putusanyang Berkekuatan Hukum Tetap; Bahwa terhadap putusan dan penetapan Schorsing tersebut tidakdipatuhi oleh Tergugat dengan melanjutkan proses Pilkades tanpamenyertakan Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugatmenerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yakni Pasal 19 ayat 1 Perda Kab Deli SerdangNo. 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta melanggarAAUPB asas kecermatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Uang jasa Pengacara Rp.10.000.000,00 ;10.Dan biaya yang tidak terduga lainnya Rp. 10.000.000,00;Sub Total Rp. 144.000.000,00;Bahwa Permasalahan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang dianggapbermasalah, yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Tanjung JabungBarat oleh calon dengan Nomor Urut 2 dan tim suksesnya, Telah diklarifikasi oleh panitia pemilinan Kepala Desa ( PPKD ) melalui suratNomor 27/ PL/ Pan PILKADES / 2016 tertanggal 10 Juni 2016;10.Bahwa permasalahan DPT yang dilaporkan oleh calon Kepala Desa11dengan

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang LumutKecamatan Betara Nomor 27/PL/pan Pilkades/2016 tanggal 10Juni 2016 Perihal Klarifikasi Pengaduan a.n. Hasan BasyriHarahap;3. Notulen rapat tanggal 6 Juni 2016 Tentang Rapat PembahasanPengaduan Pemilinan Kepala Desa dan notulen rapat tanggal10 Juni 2016 Tentang Rapat Lanjutan PermasalahanPengaduan Pemilihan Kepala Desa;4.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2017PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dantidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terdapat permasalahan dalam proses Pilkades a quo, sikapTermohon Kasasi dahulu Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa merupakan sikap yang telah

Pasal 50ayat (1) A s/d G PERDA No. 6 Tahun 2006 tentangPemerintahan Desa);Penandatanganan oleh saksi dalam papan penghitungandalam keadaan kosong dalam hal ini Panitia terlalu memaksakepada saksi untuk menuruti kehendak panitia dalam halpengesahan hasil penghitungan dan hal ini menyalahiPERDA No. 6 Tahun 2006 Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 51ayat (2);Surat suara dari rekapan tidak dikirim ke Kantor Sekretariat,tapi langsung dikirim dan diproses dirumah Wakil KetuaPanitia sampai menjelang pelaksanaan Pilkades

Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon Kepala Desa yangmerasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kepada PanitiaPilkades.2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai buktibukti lengkap disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelahpenghitungan suara dinyatakan selesai.3. Panitia Pilkades segera mengambil langkahlangkah penyelesaiandalam waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.4.

Putusan Panitia Pilkades bersifat finalBahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Tergugat mohonputusan sebagai berikut: Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;Hal 10 dari 20 hal. Put.

No. 1103 K/PDT/2008Bahwa bilamana alasan diajukan gugatan kepada Tergugat IV, Vdan Tergugat VI yang berkaitan dengan PILKADES DesaGumukmas, Kec.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkanbahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jembertelah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2007/PN.JRtanggal 27 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Provisi: Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Para Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadiliperkara ini;Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; Menyatakan Panitia Pilkades

APUNG WIJAYA; PANITIA PILKADES DESA RAJEG KEC. RAJEG KAB. TANGERANG, CS.

pelaksanaan pemilinan dan penghitungan suara ;Bahwa dengan tidak dibuatkannya berita acara atau suratsurat yangberkenaan dengan penggunaan surat suara tersebut, menunjukkanprosedur dan tata cara Pilkades tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku, bahkan terbukti sisa surat suara sebanyak 903surat suara tersebut dibawa oleh seorang Anggota Panitia Pilkadesbernama "Iwan" atas perintah Ketua Panitia Pilkades yang bernama Ikhsan kerumahnya, oleh karenanya tindakan Panitia Pilkades tidak

sesuai denganketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan Pilkades menjadi cacat hukumdan sudah sepatutnya hasil Pemilihan Pilkades Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg,Hal. 2 dari 23 hal.

No. 1280 K/Pdt/2010Bahwa disamping itu, Penggugat menemukan pula buktibukti berupapernyataan beberapa orang warga sebagai pemilih Pilkades Desa Rajeg,yang ternyata telah mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa bukannyatanda Bendera, sehingga hal inipun mengakibatkan Pilkades Desa Rajegmengandung cacat hukum.

H, Ani Supiyani periode 2008 2014;Bahwa padahal berdasarkan data yang telah Penggugat kemukakandiatas, bahkan Penggugat juga sudah menyampaikan langsung kepadaTergugat Il adanya penyimpangan dalam pelaksanan Pilkades DesaRajeg, tetapi Tergugat "selaku Camat dan Pembina serta fasilitator Desamengindahkannya, dimana seharusnya Tergugat Il mendengar danmenelitii kebenaran adanya penyimpangan dalam Pilkades yang dilakukan olehPanitia Pilkades Desa Rajeg periode 2008 2014, dengan buktibukti :a. tidak

20082014 tidak melaksanakanketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa khususnya mengenai Pilkades,sehingga terbukti pelaksanaan Pilkades Desa Rajeg mengandung cacathukum dan harus dibatalkan, oleh karenanya Penggugat mohon kepadaHal. 6 dari 23 hal.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DESA HURUNG KAMPIN KECAMATAN PASAK TALAWANG, KABUPATEN KAPUAS., 3. ASON;

KPPS Pilkades Lebangkar 2. Panitia Pemilihan (Panitia 9) Pilkades Lebangkar3. Ketua BPD desa Lebangkar

MA
Tergugat:
1.PANITIA PILKADES DS. PURWOREJO
2.PANITIA PILKADES KEC. PILANGKENCENG
3.PANITIA PILKADES KABUPATEN MADIUN
4.BUPATI KABUPATEN MADIUN

MUHAMAD AZAR VS PANITIA PILKADES KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN

Pilkades tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telahditetapkan dengan jumlah calon sebanyak 5 (lima) orang ; 2.

Pasal 18 Huruf q yang menyatakancalon kepala desa tidak akan melakukan politik uang, dan melanggarPasal 33 yang berbunyi Calon kepala Desa dilarang menjanjikan dan/ataumemberikan uang atau lainnya untuk mempengaruhi pemilih ; Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak menerima hasil Penghitungansuara tersebut kemudian Para Penggugat mengajukan protes kepadaKetua Pengawas Pilkades Tingkat Kecamatan sesuai dengan Surattertanggal 8 Oktober 2017 Perihal Gugatan Hasil Pilkades Desa Seling ; Bahwa kemudian

Desa Seling tersebut ParaPenggugat ada dipanggil olen Bapak Camat Tabir untuk menyelasaikanmasalah hasil pilkades Desa Seling, dikarenakan Para Penggugat melihatpermasalahan tersebut tidak ada penyelesaiannya dan juga ParaPenggugat tidak menerima hasil Pilkades Desa Seling tersebut ; Halaman 9 dari 35 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.JBI19,20.21.22.Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan atas hasilPilkades Desa Seling karena adanya dugaaan politik uang yang dilakukanoleh

BPD tidak mengeluarkan rekomendasi usulan pengesahan danpenetapan kepala desa terpilin kepada bupati, akan tetapi BPD hanyamengeluarkan Surat Laporan Penetapan hasil pemungutan suarapemilihan kepala desa seling dengan alasan telah terjadi indikasipelanggaran pilkades ; "d.

Surat BPD tersebut hanya mengikuti tahapan pemilihan kepala desa(pilkades) 2017, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati MeranginNomor : 624/DPMD/2017 tentang Perubahan atas Keputusan BupatiMerangin Nomor : 569/DPMD/2017 tentang Tahapantahapan danHalaman 12 dari 35 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.JBITanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak KabupatenMerangin Tahun 2017 manne nennnenDasar Pemikiran:1. BPD tidak mendapat surat pemberitahuan dari penggugat (M.

Penggugat:
MARKUAT
Tergugat:
PANITIA PILKADES DS. GANDUL

RAHMAN
Tergugat:
PANITIA PILKADES LARANGAN PERRENG 2021

Menyatakan Sah dan berlaku Surat Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kota SumenepNomor: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkanoleh Tergugat;3.

., PerihalPengunduran Diri, tanpa tanggal Tahun 2021, ditujukan kepadaKetua Panitia Pilkades Larangangan Perreng 2021;14. BuktiP14 : Fotokopi sesuai dengan aslinyasurat dari Murtadli, Nomor : .../.../../VI/2021., PerihalPengunduran Diri Panitia AnggotaKPPS, tanggal 25 Juni 2021,ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Larangangan Perreng2021 ;15. BuktiP15 : Fotokopi sesuai dengan aslinyasurat dari Hamiyah, Nomor : .../.../..

Bukti T31 : Fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat dariKetua Panitia Pemilihan Kepala Desa LaranganPerreng, Nomor : 30/Pan/Pilkades/LP/2021, tanggal O03 Juli2021, Perihal : Jawaban surat, ditujukan kepada Abd. Rahman ;Halaman 38 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY22. Bukti T32 : Fotokopi sesuai dengan aslinyaTanda Terima, Nomor : 31/Pan/Pilkades/2021, tanggal 3 Juli2021, Perihal : Pengembalian berkas, ditujukan kepada Abd.Rahman ;ao.

Ketua : Sodik;Wakil : Amir Mahmud;Sekretaris : Sohwan;Bendahara : Wardaniyanto;oo Anggota 7 orang ; Bahwa Apakah setahu BPD PanitiaPilkades Desa Larangan Perreng sudah menjalankantahapan Pilkades ?

Umratul Uptija; Bahwa sampai di tahapan ini BPDmendapat laporan dari Panitia Pilkades; Bahwa setelah penetapan 5 bakalcalon, ada keberatan dari Pak Abd. Rahman melalui surat yang ditujukankepada Panitia Pilkades (bukti Surat P5);Halaman 41 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY Bahwa BPD tahu ada keberatan dariAbd.

Penggugat:
Saneman
Tergugat:
1.Bupati Probolinggo
2.Ketua Panitia Pilkades Jatiadi

Penggugat:
sawar
Tergugat:
1.ketua panitia Pilkades betek
2.Bupati Probolinggo

Penggugat:
MUSLIH
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PILKADES TINGKAT DESA RAWAPANJANG
2.KETUA BPD DESA RAWAPANJANG
3.KETUA PANITIA PILKADES TINGKAT KECAMATAN BOJONGGEDE

Bahwa PENGGUGAT sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calonKepala Desa melalui Panitia Pilkades Tingkat Desa Rawapanjang denganmemeuhi semua kelengkapan administasi serta sesuai dengan jadwalyang ditetapkan oleh Panitia Pilkades Desa Rawapanjang Bojongggede.;hal 2 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.CbiBahwa PENGGUGAT oleh Panitia Pilkades Rawapanjang, sudahdinyatakan lengkap berkasnya dan sekaligus dinyatakan sebagai bakalcalon Kepala Desa Rawapanjang.

11 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.CbiPanitia PILKADES tidak memungut bayaran dana tau tidak menerima dalambentuk apapun dari semua bakal calon kepala desa.lll.

Bahwa Tergugat menolak nomor 7 Dalil gugatan Penggugat dalamUraian Perkara sebab Panitia PILKADES Tingkat Desa Rawapanjangdibentuk secara sah melalui Badan Permusyawaratan Desa, DesaRawapanjang, pembentukan panitia pilkades dilakukan secaramusyawarah dan mufakat hingga ditetapkannya perangkat kepengurusanPanita Pilkades tahun 2020 yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,Bendahara dan anggotaanggotanya.5.

Sebagai badan yang independen Panitia PILKADES dapat mengambillangkah dan kebijakan yang baik dan terukur demi suksesnyaPILKADES.

KarenaPenggugat mendapat nilai terendah pada seleksi tambahan makaPenggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkansebagai Calon Kepala Desa dalam PILKADES Desa Rawapanjangtahun 2020.