Kebohongan atau tipu muslihat pihak Termohon Peninjauan Kembali(Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat)1.Bahwa istilah tindakan Pengukuran dan plotting secara sepihak tanpamelibatkan Termohon Peninjauan Kembali, dalam gugatannyaTermohon Peninjauan Kembali ketika sebagai Penggugat merupakankebohongan atau tipu muslihat belaka (vide Putusan Pengadilan NegeriBangkinang Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.BKN, hal 3 juncto PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 152/PDT/2014/PT.PBR junctoPutusan Kasasi Nomor 1665

Siregar 184mDan yang mana pada Positanya menyatakan telah meminta Tergugat IIuntuk melakukan pemecahaan dan balik nama SHM Nomor 702/DesaKualu dengan cara melakukan pengukuran dan plotting secara sepihakdengan ukuran sebagai berikut: Utara dengan Jalan Kubang Raya 40m Timur dengan tanah Christine 75m Selatan dengan tanah Christine 40m Barat dengan tanah P.

Dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.1.Bahwa terdapat kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyatapada tingkat pertama, Banding dan Kasasi karena mengikuti istilan yangdigunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya yakniPengukuran tanah dan Plotting secara sepihak padahal yang dibuatHalaman 10 dari 15 Hal. Put.

Dalam perkara a quoPenggugatlah yang telah melakukan pengukuran dan plotting tanahsecara sepihak.

Dimana padadasarnya akta perjanjian tersebut hanyalah menyebutkan isi atauvolume tanah kepada para pihak dan untuk itu fakta yang sebenarnyaTergugat dan Tergugat II (BPN Kampar) tidak pernah melakukanpengukuran dan plotting sepihak dibuktikan dengan bukti P.1 (videPutusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.BKNHal 6) yang mana SHM Nomor 702/Desa/Kel. Kualu dengan Surat UkurNomor 03/17.05/R/2001 tertanggal 19 Januari 2001 masih seluas14.029 m?

No. 2123 K/Pid.Sus/201710.11,12.SK Walikota Ambon Nomor 648.3/326 tanggal 12 November2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada):SK Walikota Ambon Nomor 648.3/35 tanggal 20 Februari 2008tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada);Advis Awal Faskred, Berita Acara Plotting & Taksasi Jaminan(asli) ;Surat Kantor Pusat ke KC Utama Nomor DIR/1464 tanggal 12Desember 2008 perihal Penegasan Kredit (asli);Surat KC Utama Ke PT Nusa Ina Pratama Nomor Amb/02/1155tanggal 15 Desember

Advis Awal Faskred, Berita Acara Plotting & Taksasi Jaminan(asli);4. Surat Kantor Pusat ke KC Utama Nomor DIR/1464 tanggal 12Desember 2008 perihal Penegasan Kredit (asli);Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2123 K/Pid.Sus/20175. Surat KC Utama Ke PT Nusa Ina Pratama Nomor Amb/02/1155tanggal 15 Desember 2008 perihal Surat PemberitahuanPersetujuan Kredit (asli);6. Perjanjian Kredit Nomor 233/PK/KMK/01/XII/2008 tanggal 15Desember 2008 (asli);7. Standing Instruction tanggal 16 Desember 2008 (asi):8.

Laporan Kunjungan Usaha tanggal 24 November 2009 (asli):16.Advis Perpanjangan Kredit, Berita Acara Plotting & Berita AcaraTaksasi Jaminan (asli);Hal. 12 dari 32 hal. Put.

Standing Instruction tanggal 30 April 2007;11.Advis awal kredit, Berita Acara Plotting & Berita Acara TaksasiJaminan (copy, asli tidak ada);12.Surat Kantor Pusat ke KC Utama Nomor DIR/429 tanggal 27 April2007 perihal Penegasan Kredit (copy, asli tidak ada):13.Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama Nomor AMB/02/191tanggal 30 April 2007 perihal Surat Pemberitahuan PersetujuanKredit (asli);Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2123 K/Pid.Sus/201714.

Advis Perpanjangan Kredit & Berita Acara Plotting (asli);Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 2123 K/Pid.Sus/201730. Surat Kantor Pusat ke KC Utama Nomor DIR/522 tanggal 30 April2009 perihal Penegasan Kredit (asli);31.Addendum Perjanjian Kredit Nomor ADD II 31/PK/KMK/01/ IV/2007tanggal 30 April 2009 (asili);32.

Daerah Tk.Provinsi Maluku dikembalikan kepada Ketua Koperasi PegawaiKantor Gubernur Provinsi Maluku ; Dokumen Debitur PT Nusa Ina Pratama;Plafond Rp4.500,000,000 (Pembangunan Perumahan ClusterMeranti Lokasi Lateri), terdiri dari :1) SK Walikota Ambon Nomor 648.3/326 tanggal 12 November2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada) ;2) SK Walikota Ambon Nomor 648.3/35 tanggal 20 Februari2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada) ;3) Advis Awal Faskred, Berita Acara Plotting

UtamaNomor 176/ABN/NIP/2008 tanggal 23 Desember 2008 perihalPermohonan Pemindahbukuan Dana Sisa Kredit Modal Kerja(asll) ;Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi KreditNomor Amb/02/583 tanggal 23 Desember 2008 perihalPemindahbukuan Dana Kredit (asli) ;Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC UtamaNomor 159/ABN/NIP/2009 tanggal 29 Nopember 2009 perihalPerpanjangan Kredit Modal Kerja (asli) ;Laporan Kunjungan Usaha tanggal 24 November 2009 (asli) ;Advis Perpanjangan Kredit, Berita Acara Plotting

tanggal 22 Maret 2006 perihalPermohonan Kredit Pembiayaan KPR Pemda Provinsi MalukuLokasi Pemda IIl Poka Kota Ambon (copy, asli tidak ada) ;SID tanggal 05 April 2007 (copy, asli tidak ada) ;Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor 500391 tanggal18 April 2007 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada) ;Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor 044223 tanggal06 Maret 2009 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada) ;Standing Instruction tanggal 30 April 2007 ;Advis awal kredit, berita acara plotting

Nomor 2125 K/PID.SUS/201713)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi KreditNomor Amb/02/583 tanggal 23 Desember 2008 perihalPemindahbukuan Dana Kredit (asli) ;Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC UtamaNomor 159/ABN/NIP/2009 tanggal 29 Nopember 2009 perihalPerpanjangan Kredit Modal Kerja (asli) ;Laporan Kunjungan Usaha tanggal 24 November 2009 (asli) ;Advis Perpanjangan Kredit, Berita Acara Plotting & Berita AcaraTaksasi Jaminan (asli) ;Surat

Nomor 2125 K/PID.SUS/201716)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)Dokumen Debitur PT Nusa Ina Pratama ;Advis Perpanjangan Kredit, Berita Acara Plotting & Berita AcaraTaksasi Jaminan (asli) ;Surat Kantor Pusat ke KC Utama Nomor DIR/1813 tanggal9 Desember 2009 perihal Penegasan Kredit (asli) PengkajianSatuan Kerja Kepatuhan (copy, asli tidak ada) ;Surat KC Utama ke PT Nusa Ina Pratama Nomor AMB/02/2746tanggal 14 Desember 2009 perihal Surat PemberitahuanPersetujuan Kredit (asli) ;Addendum Perjanjian

RSUD Mukomuko yaitusebesar Rp28.440.000,00/hektar, dan saat itu HERMAN FAIZAL, SE.menyarankan Terdakwa untuk membuka tabungan di Bank BengkuluCabang Mukomuko karena pembayaran ganti rugi tanah akan dilakukandengan cara uang nya ditransferkan ke rekening Terdakwa tersebut;Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa, HERMAN FAIZAL, SE. danSUPARNO tersebut, kemudian SUPARNO kembali menemui Terdakwa danmenyampaikan bahwa pihak RSUD Mukomuko memerlukan SHM atas 15Ha tanah tersebut untuk keperluan pembuatan plotting

Sus/2010Bahwa setelah plotting area selesai dibuat, Kemudian HERMAN FAIZAL, SE.pergi menemui Terdakwa dan SUPARNO, selanjutnya HERMAN FAIZAL,SE. menyampaikan Terdakwa bahwa berdasarkan hasil pencocokan posisitanah atas 15 foto copy SHM dengan peta dasar pendaftaran yangmerupakan inventaris Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko yangdilakukan oleh NANANG SYUFA'AT (Kepala Seksi Pengukuran pada KantorPertanahan Kabupaten Mukomuko) terdapat 3 Ha tanah dari 15 foto copySHM tersebut yang tidak termasuk dalam

plotting area yang telah dibuat,yaitu:1.

;Bahwa setelah plotting area selesai dibuat, kKemudian HERMAN FAIZAL, SE.pergi menemui Terdakwa dan SUPARNO, selanjutnya HERMAN FAIZAL,SE. menyampaikan Terdakwa bahwa berdasarkan hasil pencocokan posisitanah atas 15 foto copy SHM dengan peta dasar pendaftaran yangmerupakan inventaris Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko yangdilakukan oleh NANANG SYUFA'AT (Kepala Seksi Pengukuran pada KantorPertanahan Kabupaten Mukomuko) terdapat 3 Ha tanah dari 15 foto copySHM tersebut yang tidak termasuk dalam plotting

Bahkanmeski Herman FAIZAL, SE. sejak awal mengetahui terdapatnya 3 Ha tanahdi dalam plotting area lokasi pembangunan RSUD Mukomuko yang samasekali belum diganti rugi dan belum dilakukan pelepasan hak olehpemiliknya, namun Herman FAIZAL, SE. tetap melakukan pembayaran uangganti rugi tanah kepada Terdakwa atas 15 SHM yang dikuasai olehTerdakwa;Bahwa Terdakwa yang juga mengetahui bila terdapat 3 Ha tanah dari 15SHM yang dikuasainya tersebut yang berada di luar plotting area lokasipembangunan RSUD Mukomuko

Bahwa faktanya dalam surat gugatan Penggugat ternyata bahwa sebidangtanah yang dibeli Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 28/2017tanggal 27 Februari 2017, Luas : 840 M2 diterbitkan olen Camat selaku PPATS,Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, belum ditingkatkan menjadiSertifikat dan juga belum dilaksanakan pengukuran (plotting) oleh TurutTergugat V yang menunjukan bukti lokasi, batasbatas, dan luas tanah, benarmilik Penggugat.Bahwa selama Penggugat belum mendapatkan hasil pengukuran (plotting

LETAK, BATAS, LUAS TANAH(1) Tanah milik Tergugat sudah diukur (plotting) oleh Turut Tergugat Vcq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;(2) Tanah Penggugat belum diukur (plotting) oleh Turtut Tergugat Vcq.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.Bahwa dengan adanya perbedaan Nomor, Girik, Persil, Blok dan Luas Tanah,dapat disimpulkan bahwa Lokasi, batasbatas dan luas tanah yang diakui milikPenggugat yang belum dilakukan pengukuran yang dilaksanakan oleh PetugasUkur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Plotting)berbeda dengan lokasinya tanah milik Tergugat yang telah diukur (plotting) olehPetugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogordalam SURAT UKUR tanggal

yang sah bahwa berdasarkan hasil pengukuran(plotting) yang dibuat oleh Turut Tergugat V cq.

Kalisuren RT.001 / RW.04 Desa Kalisuren,Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor .Lagi pula sudah berdasarkan hasil pengukuran (plotting) yang dilakukan olehTurut Tergugat V cq.

Syahrul dengan persil milik PT.Astiku Sakt;Bahwa menurut Berita Acara Penataan Persil Tanah (Plotting tahun 2007)sebagaimana tersebut di atlas, maka tanah milik Penggugat berdasarkankoordinat geografis yang dibuat, jelasterang berada pada posisi PDN 6(Koordinat 11791753 BT dan 040'45 LS), PDN 7 (Koordinat 11717'53 BT dan040'47 LS) dan PDN 8 (Koordinat 117917'52 BT dan 04049 LS),Bahwa pada pelaksanaan penataan persil tanah/ plotting tahun 2007 tersebutdihadin oleh 11 (Sebelas) pemilik dan/ atau wakil

Sukardi Jarwo Putro (incasu Penggugat);Pada sisi sungai:Sesuai berita acara hasil penataan (plotting 2007) diantara PT. BumiLiputan sampai PT. Astku Kelurahan Pendingin adalah berukuran =139,9 m (89,9 m+ 50 m);Sedangkan sesuai hasil pengukuran ulang diketahui = 92,5 meter;Maka untuk sisi sungai terjadi kekurangan ukuran = 47,4 meter;Pada sisi darat:Sesuai berita acara hasil penataan (plotting 2007) diantara PT. BumiLiputan sampai PT.

Saksi SAMSA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Bahwa Saksi bekerja di Kelurahan Pendingin sejak tahun 1981; Bahwa pada saat dilakukan plotting tanah di Pendingin yakni pada tahun 2011saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kelurahan Pendingin; Bahwa ada koniflik tanah di daerah RT.2 Kelurahan Pendingin; Bahwa Saksi ikut ketika diadakan plotting di tanggal 4 April 2010; Bahwa yang meminta diadakannya plotting itu adalah dari pihak PerusahaanPT.

Indomining; Bahwa semua pemilik tanah hadir ketka diadakan plotting ulang; Bahwa pihak Fusanto dan Usman Jaya ketika itu tidak hadir namun diwakilioleh Saili Akbar;Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Padt.G/2016/PN TrgBahwa alat yang digunakan ketika dilakukan plotting ulang yaitu GPS (GlobalPositioning System);Bahwa yang menggunakan GPS pada waktu itu adalah sdr.

IRWAN dar pihakIndomining;Bahwa setelah dilakukan ploting hasilnya berupa Gambar letak tanah;Bahwa dari hasil plotting tersebut diberi tanda berupa patok tanda batas tiaplanan;Bahwa benar, hasil dari plotting itu disampaikan kepada para pemilik lahanyang termasuk dalam plotting;Bahwa tidak ada yang keberatan dari hasil plotting tersebut;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jafar;Bahwa hasil plotting itu menunjukan batasbatas lanan yang di set plotting darilahan tersebut;Bahwa ada dilakukan plotting ulang

Jahuda TaneoRekening Tabungan : 029.02.07.8889103Suku Bunga : 7%Pengelolaan Kredit : Grace Periode Pokok 11 bulan Dengan Kekurangan :7 Tidak ada analisa kredit/form KUR7 Perjanjian Kredit yang dibuat tanpa di beri Nomor.7 Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminantidak ditandatangani karena memang tidak pernah dilakuan OTS.7 Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur7 Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M?

Jahuda Taneo Rekening Tabungan029.02.07.8889218 Suku Bunga1% Pengelolaan Kredit Grace Periode Pokok 11 bulan Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis daripejabat terkaitPerjanjian Kredit tidak ada Nomor PKTidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasijaminanTidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debiturHal 17 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG 9)Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M2?

Jahuda Taneo Rekening Tabungan029.02.07.8889218 Suku Bunga 7% Hal 43 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG Pengelolaan Kredit : Grace Periode Pokok 11 bulanTidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis daripejabat terkaitPerjanjian Kredit tidak ada Nomor PKTidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasijaminanTidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debiturSurat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M?

Jahuda TaneoRekening Tabungan : 029.02.07.8889103Suku Bunga : 7%Pengelolaan Kredit : Grace Periode Pokok 11 bulan Dengan Kekurangan :7 Tidak ada analisa kredit/form KUR' Perjanjian Kredit yang saya buat tanpa di beri Nomor.7 Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminantidak saya tandatangani karena memang tidak pernah dilakuan OTS.7 Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur7 Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M?

Jahuda Taneo Rekening Tabungan029.02.07.8889218 Suku Bunga7% Pengelolaan Kredit Grace Periode Pokok 11 bulan Tidak ada analisa krepejabat terkaitdit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dariPerjanjian Kredit tidak ada Nomor PKTidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasijaminanTidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debiturSurat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M? lokasi Kelurahan KayuPutin an.

Syahrul dengan persil milik PT.Astiku Sakti;Bahwa menurut Berita Acara Penataan Persil Tanah (Plotting tahun 2007)sebagaimana tersebut di atas, maka tanah milik Penggugat berdasarkankoordinat geografis yang dibuat, jelasterang berada pada posisi PDN 6(Koordinat 11717'53 BT dan 04045 LS), PDN 7 (Koordinat 11717'53 BT dan040'47 LS) dan PDN 8 (Koordinat 1171752 BT dan 04049 LS);Bahwa pada pelaksanaan penataan persil tanah/ plotting tahun 2007 tersebutdihadiri oleh 11 (Sebelas) pemilik dan/ atau wakil

Sukardi Jarwo Putro (incasu Penggugat);Pada sisi Sungai:Sesuai berita acara hasil penataan (plotting 2007) diantara PT. BumiLiputan sampai PT. Astiku Kelurahan Pendingin adalah berukuran =139,9 m (89,9 m + 50 m);Sedangkan sesuai hasil pengukuran ulang diketahui = 92,5 meter;Maka untuk sisi Sungai terjadi kKekurangan ukuran = 47,4 meter;Pada sisi darat:Sesuai berita acara hasil penataan (plotting 2007) diantara PT. BumiLiputan sampai PT.

Keadaan Persil Tanah milik Saudara Fusanto Wijaya (incasu Tergugat 1);Pada sisi Sungai:Sesuai berita acara hasil penataan (plotting 2007) diantara PT. BumiLiputan sampai PT. Astiku Kelurahan Pendingin adalah berukuran = 220m (190 m + 29,6 m);Sedangkan sesuai hasil pengukuran ulang diketahui = 268 meter;Maka untuk sisi Sungai terjadi kelebihan ukuran = 48 meter;Pada sisi darat:Sesuai berita acara hasil penataan (plotting 2007) diantara PT. BumiLiputan sampai PT.

Bahwa menurut Berita Acara Penataan Persil Tanah (Plotting tahun 2007)sebagaimana tersebut di atas, maka tanah milik Penggugat berdasarkankoordinat geografis yang dibuat, jelasterang berada pada posisi PDN 6(Koordinat 1171753 BT dan 04045 LS), PDN 7 (Koordinat 1171753 BT dan040'47 LS) dan PDN 8 (Koordinat 11717'52 BT dan 040'49 LS);5. Bahwa pada pelaksanaan penataan persil tanah/ plotting tahun 2007 tersebutdihadiri oleh 11 (Sebelas) pemilik dan/ atau wakil pemilik tanah yakni: PT.

jumlah luas bidang tanah yang terdapat dalam SPPTdengan disaksikan oleh para pemiklik bidang tanah, sehingga sudah selayaknyademi ketertiban kepemilikan bidang tanah maka warga pemilik tanah dilokasiyang dilakukan ploting tunduk pada ketentuan dalam plotting tersebut yangsudah didahului dengan Rapat Musyawarah Para Pemilik Tanah yang diplotingbertempat di Kelurahan, sehingga harus dinyatakan berkekuatan hukummengikat bagi pemilik lokasi bidang tanah yang di Plotting tersebut;Menimbang, bahwa mengenai

Fotokopi Surat Plotting Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat HakMilik No.02064 yang dimiliki oleh Tergugat VIII tertanggal 20 April2020sebagaimana dimohonkan Tergugat VIII, selanjutnya diberi tanda buktiT.VIII3 ;20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2510 Desa Buangin atas namaSabaruddin, selanjutnya diberi tanda bukti T.X1;21.

Fotokopi Surat Plotting Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat HakMilik No.02510 yang dimiliki oleh Tergugat X tertanggal 20 April 2020sebagaimana dimohonkan Tergugat X, selanjutnya diberi tanda bukti T.X2;22.

Fotokopi Surat Plotting Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak MilikNo.02510 yang dimiliki oleh Tergugat X tertanggal 20 April 2020sebagaimana dimohonkan Tergugat xX, selanjutnya diberi tandabukti TT IIl3;4. Fotokopi Surat Plotting Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak MilikNo.02743 yang dimiliki oleh Tergugat XI sebagaimana dimohonkan TergugatXI tertanggal 20 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT III4;5.

Saksi memeriksa setelah ada laporan dari timanggota Saksi turun cek lokasi ; Bahwa prosedur cek plotting bidang tanah di BPN itu, setiap sertipikattanah yang terbit dibawah tahun 2013 yang masih menggunakan sistemkoordinat lokal, sedangkan tahun sertipikat yang terbit tahun 2013 ke atassampai dengan sekarang sudah menggunakan sistem komputerisasi kantorpertanahan, jadi sertipikat yang terbit di bawah tahun 2013, diwajibkanmengajukan permohonan plotting bidang tanah.

., untuk perubahan luasnya itutergantung dari pemegang tanda batas, itu kita turun ke lokasi hanyamengambil titik kKoordinatnya bukan pengukuran, cuman pemetaan, jadi adasertipikat lama kita ke lokasi, si pemohon menunjukkan ini lokasi saya,sambil kita cocokan data di sertipikat dengan warkahwarkahnya apabilasama baru kita bisa plotting, kalau tidak sama kita tidak bisa plotting, kitaharus menelusuri lebih jelas terkait sertipikat; Bahwa gambar sertipikat hak milik dicocokan dengan kondisi di citrasatelit

Adapun menanggapi surat tersebutKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang segeramelaksanakan plotting lokasi sebagaimana termaktub dalam BeritaAcara Plotting Bidang Tanah No.: 05/BAP/I/X/2001 tanggal 23 Oktober2001, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasilplotting lokasi tanah diketahui bahwa Gambar Situasi Sertipikat HGBNo. 3866/Bencongan menunjukkan adanya kesalahan lokasi karenaHalaman 11 dari 78 halaman, Putusan No. 10/G/2018/PTUNSRGmencantumkan lokasi tanah Girik C No.: 797 di

Selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kantor Pertanahan dan telahdilakukan plotting. Hasil plotting tersebut diketahui bahwa bidang tanahsertipikat dimaksud berbeda letaknya, bukan di atas tanah Saksi. Bahwahasil plotting tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Kanwil BPN danMenteri Negara Agraria kepala BPN. Namun, sampai saat ini belum adatindak lanjut. Terkait kekuatan pembuktian terhadap hasil plotting tersebutyaitu kalau ada pihakpihak yang merasa keberatan terhadap penerbitansertipikat.

Maka dilakukan plotting olen Kepala Kantor Pertanahan. Ketikadiketahul ada overlapping. Untuk selanjutnya dilaporkan kepada KepalaKanwil BPN. Dan oleh Kepala Kanwil BPN dilaporkan kepada Menteri NegaraAgraria kepala BPN.

Apabila Kepala Kantor Pertanahan tidak melaksanakantugasnya, maka dapat dilaporkan kepada Inspektur Jenderal KementerianAgraria dan Tata Ruang, untuk selanjutnya Pejabat yang bersangkutanmendapat sanksi administratif berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017; Bahwa, untuk mengetahui data fisik Suatu objek tanah, tindakan terakhiradalah melakukan plotting dan Berita Acara plotting dapat dipergunakansebagai pertimbangan Hakim

Sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, apabila ada konflik dan masalah supayaHalaman 61 dari 78 halaman, Putusan No. 10/G/2018/PTUNSRGdilakukan plotting; Bahwa, Berita Acara plotting tidak dapat dikesampingkan karena berisiketerangan tentang tanah yang dimohonkan.

Namun, perlu diketahui bahwa Berita Acara Plotting bukanlahbukti Kepemilikan dan bukan tanda bukti hak. Berita Acara Plotting tidakmengikat secara hukum, melainkan hanya mengikat para pihak (pactasunt servanda) sepanjang diakui atau tidak dibantah.

Astiku pada tanggal 10 April 2007(Selanjutnya disebut Berita Acara Plotting). Para Pelawan pada dalilgugatan angka 29 s/d 31 sudah benar, Berita Acara Plotting tersebut tidakdapat dijadikan sebagai acuan karena keterangan di dalamnya tidaksesuai fakta.

Tidak akan ditemukan nama Pelawan II dan Pelawan Ill diBerita Acara Plotting tersebut, disisi lain letak tanah dari Pelawan danTerlawan Tersita di di Berita Acara Plotting adalah salah;Di sisi lain, proses perumusan Berita Acara Plotting tersebut cacatkarena H. Syahrul, Para Pelawan dan Terlawan Tersita tidak diundang.Justru, bagian H. Syahrul, Pelawan dan Terlawan Tersita di tandatangani oleh oleh Turut Terlawan IV.

Dalam BeritaAcara Plotting tidak ditemukan nama Pelawan II dan III selain itu letaktanah dari Pelawan dan tanah Pelawan Tersita adalah salah; sehinggaBerita Acara Plotting yang menjadi Sumber masalah.Bahwa Proses Perumusan Berita Acara Plotting adalah cacat karenatidak mengundang/tidak ditanda tangani oleh H.

ASTIKU dan bukansebagai bukti hak.Bahwa Berita Acara Plotting isinya tidak benar dan tidak sesuai faktakarena Dalam Berita Acara Plotting tidak tercantum tanah Para Pelawan,tapi justru memasukan Tanah Turut Terlawan III Abd.

Sertipikat Hak Milik 20329/Kelurahan Talamanrea Jaya, Nib. 20.01.14.06.00466, Surat Ukur 00459/2005 tanggal 12052005 Kota Makassar (dahulusertipikat Hak Milik No.30/Talamanrea, Gambar Situasi No. 105/1971)dengan luas tanah 4.100 m2 ;Bahwa berdasarkan surat dan Badan Pertanahan Nasional RI KantorPertanahan Kota Makassar pada tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknyaterdapat pencatatan berdasarkan Plotting Bidang Tanah No: 13/Plotting/V/2017 tanggal 24052017 dan Nota Dinas Seksi Kantor PertanahanKota

Gugatan Prematur karena tidak menindaklanjuti surat TERGUGAT denganpengukuran/pengecekan fisik tanah ;Bahwa sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT, dimana dasar melakukangugatan a quo adalah karena adanya surat dari Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 17 Januari 2018 yang padapokoknya terdapat pencatatan berdasarkan Plotting Bidang Tanah No:13/Plotting/V/2017 tanggal 24052017 dan Nota Dinas Seksi KantorPertanahan Kota Makassar tanggal 26052017 No: 270/ND73.71/V/2017

1984dimana berdasarkan pengecekan fisik bidang tanah dan plotting atas tanahdimaksud benar sesuai Surat Ukur 02510/2013 yaitu terletak pada titik 5.142280, 119.485183 ;Bahwa berdasarkan pengujian hasil plotting dimaksud dengan menggunakanmedia google image tahun 2018, bahwa plotting tanah TERGUGAT IIINTERVENSI berada diluar tanah yang dilakukan pemagaran danpenguasaan fisik berdasarkan alas hak yang diakuinya ;Berdasarkan seluruh fakta hukum diatas, maka perbuatan TERGUGATdalam menerbitkan Sertipikat

bidang tanah No. 13/Plotting/V/2017 tanggal 24 Mei 2017(vide bukti T35) dan Nota Dinas Seksi Kantor Pertanahan Kota Makassartanggal 26 Mei 2017 No. 270/ND73.71/V/2017 Hak milik Penggugat tumpangtindin dengan 10 (Sepuluh) sertipikat objek sengketa a quo (vide bukti P1) ;Bahwa berdasarkan bukti T35 mengenai plotting bidang tanah telahmenunjukkan adanya tumpang tindih, dan yang sangat bertolak belakangdengan fakta di lapangan, dimana bidang tanah dari Penggugat dan ParaTergugat II Intervensi tidak

bidang tanah No. 13/Plotting/V/2017 tanggal24 Mei 2017 (vide bukti T35) dan Nota Dinas Seksi Kantor Pertanahan KotaMakassar tanggal 26 Mei 2017 No. 270/ND73.71/V/2017 Hak milik ini tumpang tindihdengan 10 (sepuluh) sertipikat objek sengketa a quo (vide bukti P1), maka MajelisHakim menilai bahwa terdapat kekeliruan penyampaian informasi yang diberikan olehpihak Tergugat kepada pihak Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah milikPenggugat telah terjadi tumpang tindih berdasarkan peta plotting

Tindakan faktual yakni dengan adanya Obyek Gugatan aquo, di Samping juga secara tegas dinyatakan dalam suratTergugat Nomor 195/SDIP.01.01/1/2021 tanggal 20012021 perihal Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah di manapada lampiran surat a quo berupa Peta Plotting bagianKeterangan di sebelah kiri bawah dinyatakan: Bidang HM1057 GS 24794/1996 An. Ir. Kresnohadi Ariyoto Berada diAreal HM 759 GS 6545/1990 An. Kurnianto;b.

Kresnohadi Ariyoto ternyata berada di dalambidang Obyek Gugatan setelah adanya informasi melalui pesanWhatsapp yang diberikan oleh Brigadir Polisi Yogi Aprianto,Penyidik Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor (Polres)Bogor, Cibinong, pada tanggal 30012021 mengenai adanyasurat Tergugat Nomor: 195/SDIP.01.01/ 1/2021 tertanggal 20012021 perihal Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah di manapada lampiran surat a guo berupa Peta Plotting bagianKeterangan di sebelah kiri bawah dinyatakan:Bidang HM 1057

KresnohadiAriyoto tersebut di atas;Bahwa terkait SHM No. 1057/Desa Curug a quo, Tergugatmenerbitkan surat nomor 195/SDIP.01.01/l/2021 tanggal 20012021 perihal Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah di manaHalaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDGpada lampiran surat a guo berupa Peta Plotting bagianKeterangan di sebelah kiri bawah dinyatakan: Bidang HM 1057GS 24794/1996 An. Ir. Kresnohadi Ariyoto berada di areal HM759 GS 6545/1990 An.

Kresnohadi Ariyoto ternyata berada di dalambidang Obyek Gugatan setelah adanya informasi melalui pesanWhatsapp yeng diberikan oleh Brigadir Polisi Yogi Aprianto,Penyidik Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor (Polres)Bogor, Cibinong, pada tanggal 30012021 mengenai adanyasurat Tergugat Nomor 195/SDIP.01.01/I/2021 tertanggal 20012021 perihal Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah di manapada lampiran surat a quo berupa Peta Plotting bagianKeterangan di sebelah kiri bawah dinyatakan:Bidang HM 1057 GS

KresnohadiAriyoto;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Hasil ScreenshootPesan Whatsaap, tanggal 30 Januari 2021, dariPenyidik kepada Penggugat, mengenai adanya SuratKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor:195/SDIP.01.01/1/2021, tanggal 20012021, dan lampiran Peta Plotting;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 195/SDIP.01.01/1/2021, tanggal 20012021, Perihal: Hasil Pengecekandan Plotting Tanah;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari TotoRelawanto

BODJONG ASIH, dalam rangka menginformasikan bahwalokasi pertambangan di Blok Lima Cihaur dan Blok Acing (tkp), dicalonkan untuk masuk lokasi plotting WPR.2. Bahwa pada Tanggal 23 Desember 2019 melayangkan surat kepadaGUBERNUR JAWA BARAT, (belum ada tanggapan).3. Bahwa pada Tanggal 26 Desember 2019, ikut serta dalam rapat yangdiselenggarakan KEMENTERIAN ESDM Provinsi Jawa Barat.4.

Bahwa pada Tanggal 08 Jan 2020, melayangkan kembali surat kepadaGUBERNUR JAWA BARAT guna Memohon Audiens Plotting Area WPR.Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Cbd5. Bahwa pada Tanggal 09 Jan 2020, KONSULTASI dengan pihak DinasESDM Provinsi Jawa Barat.6. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2020, konsultasi Pertambangandengan TERMOHON (POLRES SUKABUMI).7. Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2020, TERMOHON mengunjungikantor PEMOHON dan Bersama Meninjau Lokasi WPR.8.

Bahwa pada 02 Februari 2020, PEMOHON menerima informasi via tlpdari Dinas ESDM Prov Jawa Barat. bahwa WPR yang diajukan sedangdalam proses, dan segera akan diadakan kunjungan dari Dinas ESDMProv Jawa Barat beserta rombongan ke lokasi plotting WPR, dan padasaat pembukaaan 03 Februari 2020, PEMOHON pertama kali ke calonlokasi WPR, ikut dihadiri dan disaksikan oleh TERMOHON/ pihakPOLRES SUKABUMI.Bahwa Majelis Hakim yang mulia, perlu diketahui bersama; di tkp telahterjadi PERTAMBANGAN Liar Sejak Tahun

BODJONG ASIH dalamhal ini Berperan Penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunanperekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran danKesejahteraan Rakyat secara berkeadilan, dan tersebut ditegaskan dalamPasal 3 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan Utamanya untuk: meningkatkankesejahteraan dan kemakmuran rakyat;Bahwa adapun Calon lokasi tambang/ Plotting WPR tersebut terletakdalam wilayah Perkebunan PT. BODJONG ASIH di Ds.

BODJONGASIH, sebelumnya dalam rangka menginformasikan bahwalokasipertambangan di Blok Lima Cihaur dan Blok Acing (tkp), di calonkan untukmasuk lokasi plotting WPR, dan hal ini didukung kuat dan sebagaimana telahdiketahul, bahwa ternyata dalam wilayah Perkebunan PT. BODJONG ASIHtelah dilakukan Penambangan oleh PT.

Bukti Surat berupa hasil Chek Plotting. Bukti ini sangat jelas dan terangdimana para Saksi hanya menempati area SHM nomor 2831/Watangsoreang an. Abunawar . SH. (terdakwa/Pemohon banding).dan jikadikaitkan dengan keterangan saksi Arif Farhan Kurniansyah, AP yangmelakukan pengembalian batas atas SHM nomor 00953/Watangsoreang An. Hj. Maskidah. maka keterangannya tidak ditemukanadanya overlepping atau tumpang tindih kedua SHM tersebut.

Abunawar SH. sesuai hasil Chek Plotting yangdikeluarkan BPN kota Parepare, padahal sangat jelas, nyata terbacagambar rumah milik para saksi diatas tidak berada pada area SHMNomor 953/Watang soreang an, Hj, muskidah.

Terdakwa Abu Nawar.SH, berdasarkan gambar SHM nomor 2831/Watang soreang dan hasilChek Plotting dari BPN kota Parepare yang dikeluarkan pada tanggal 3Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 471/PID/2020/PT MKSAgustus 2020.

Semua plotting menyangkut jumlah kebutuhan pekerja, namapekerja menjadi domain dan kewenangan Manajemen Penggugat dalamhal ini pejabat setingkat Senior Manager dan Manager yang membidang!kegiatan operasional;c.

Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai operatorRubber Tyred Gantry Crane (RTGC) karena saya tidak diberikan plotting(tidak ada penugasan dan penempatan);Hal 124 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.UtreBahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa saksi tidak diberikan plotting(tidak ada penugasan dan penempatan) lagi, namun pada tanggal 9 dan10 Desember 2016 saksi dipanggil olen Ketua dan Sekretaris SerikatPekerja PT.

Jakarta InternationalContainer Terminal (JICT);eBahwa yang membuat plotting (pbenugasan dan penempatan) padaPT. Jakarta International Container Terminal (JICT) adalah ManagementPT. Jakarta International Container Terminal (JICT);Bahwa hilangnya nama saksi dari plotting (tidak ada penugasan danpenempatan) tanggungjawab Management PT. Jakarta InternationalContainer Terminal (JICT);eBahwa saksi tidak pernah mendengar Serikat Pekerja PT.

Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai operatorRubber Tyred Gantry Crane (RTGC) karena saksi tidak diberikan plotting(tidak ada penugasan dan penempatan);Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa saksi tidak diberikan plotting(tidak ada penugasan dan penempatan) lagi, namun pada tanggal 9 dan10 Desember 2016 saksi dipanggil olen Ketua dan Sekretaris SerikatHal 127 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.UtrPekerja PT.

Jakarta InternationalContainer Terminal (JICT);eBahwa yang membuat plotting (pbenugasan dan penempatan) padaPT. Jakarta International Container Terminal (JICT) adalah ManagementPT. Jakarta International Container Terminal (JICT);eBahwa hilangnya nama saksi dari plotting (tidak ada penugasan danpenempatan) tanggungjawab Management PT. Jakarta InternationalContainer Terminal (JICT);eBahwa saksi tidak pernah mendengar Serikat Pekerja PT.

Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.Kabupaten Bogor bahwa tanah milik Penggugat yang menjadiobyek Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 28/2017 tanggal 27Februari 2017 berdasarkan SURAT UKUR dari Hasil pengukuran(plotting) yang dilakukan 4 oleh Turut Tergugat III berada di lokasitanah milik Tergugat yang terletak di RT. 001 RW. 004 Kp.Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tanjurhalang KabupatenBogor ;Bahwa selama Penggugat belum mendapatkan Hasil pengukuran(plotting) tanah milik Penggugat yang

:MUKMIN AMARULLAH,SH.M.Kn, Wilayah KabupatenBogor, namun setelah diadakan pengukuran (plotting) olehTurut Tergugat setelah diambil untuk jalan dan selokan,sisanya luasnya : 753 m2.Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehTurut Tergugat III cq.

Tanah milik Tergugat sudah diukur (plotting)oleh Turut Tergugat Ill cg. Kantor pertanahanKabupaten Bogor ;b. Tanah Penggugat belum diukur (plotting) olehTurut Tergugat Ill cq. Kantor pertanahanKabupaten Bogor.Bahwa dengan adanya perbedaan Nomor Girik, Persil, Sawah(SV/SII) dan luas tanah, dapat disimpulkan bahwalokasi,batas batas dan luas tanah yang diakui milikPenggugat yang belum dilakukan pengukuran yangdilaksanakan oleh Petugas Ukur Asisten SurveyorHal. 18 dari 62 hal.

Kantor Pertanahan KabupatenBogor agar Petugas Ukur Asisten Surveyor KadastralKantor Pertanahan Kabupaten Bogor melaksanakan untukpengukuran batas (Peta plotting) tanah Penggugat yangmenjadi obyek AKTA JUAL BELI No. 28/2017 tanggal 27Februari 2017, luas : 840 m2 diterbitkan oleh Camat selakuPPAT, Kecamatan Tajurhalang.

Tajurhalang, Kabupaten Bogor.Lagi pula berdasarkan Hasil pengukuran (plotting) yang dilakukanoleh Turut Tergugat III cq.

Dari kegiatan tersebut diperoleh plotting bahwa :Maka, berdasarkan jawaban Turut Termohon Peninjauan Kembali/ semulaTergugat dan dihubungkan dengan teori pengetahuan/verneming theory,jelaslanh bahwa Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat telahmengetahui adanya tumpang tindih/overlapping tanah Sertipikat Hak MilikNo.3/Sentul dan Sertipikat Hak Milik No.4/Sentul dengan tanah SertipikatHak Milik No.343/Sentul melalui wakilnya, yaitu Tjahja.S dan IndratnoDarmawan pada tanggal 4 Mei 2012.

peta dasar pendaftaran yang kemudian menyebabkanterjadinya overlapping (tumpeng tindih) pada areal obyek sengketa aquo dengan Sertipikat Hak Milik No.3/Sentul dan Sertipikat Hak MilikNo.4/Sentul, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugatselaku pemilik SHM No.3/ Sentul dan SHM No.4/Sentul;Bahwa di dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.343/Sentul atas namaSentosa Widjaja sudah melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidangtanah, yang meliputi pengukuran, perhitungan luas, penggambaran,plotting

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telahdisinggung oleh Judex Facti pada paragraf 2 halaman 52 putusannya,maka penerbitan bukti T12 oleh Turut Termohon Peninjauan KEMBALItidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 73ayat (2) jo Pasal 74 huruf c jo Pasal 80 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997.Permintaan plotting

Setelah itu barulahdilakukan pengukuran dan pemetaan dengan berpedoman pada Bab IlBagian Keempat dan Kelima Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, yaitu Pasal 24 s/d Pasal39, yang hasilnya berupa peta pendaftaran atau peta plotting yang harusditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai ketentuan Pasal3/7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3 Tahun 1997.Apabila prosedur yang diuraikan dalam pasalpasal tersebut di atasdikaitkan

dengan bukti P17 berupa peta plotting, maka pengeluaran buktiP17 tersebut harus disertai Berita Acara Plotting, yang ternyata baikTermohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat maupun TurutTermohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat tidak dapat membuktikanadanya Berita Acara Plotting dimaksud, sehingga tidak sesuai denganketentuan yang berlaku, apalagi peta plotting tersebut tidak ditandatanganioleh Kepala Kantor Pertanahan.Selain itu, penerbitan bukti T12 berupa Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten

SYAMSAN BIN ABDULLAH, Surat Keterangan Notaris, Skedul Angsuran, Voucher dan RC pembukaan rekening;

Pemerintah Daerah Tk.1Provinsi Maluku dikembalikan kepada Ketua Koperasi Pegawai KantorGubernur Provinsi Maluku: Dokumen Debitur PT Nusa Ina Pratama:Plafond Rp4.500,000,000 (Pembangunan Perumahan Cluster MerantiLokasi Lateri), terdiri dari:1) SK Walikota Ambon Nomor 648.3/326 tanggal 12 November 2007tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada);2) SK Walikota Ambon Nomor 648.3/35 tanggal 20 Februari 2008tentang Izin Mendirikan Bangunan (copy, asli tidak ada);3) Advis Awal Faskred, Berita Acara Plotting

Nomor176/ABN/NIP/2008 tanggal 23 Desember 2008 perihal PermohonanPemindahbukuan Dana Sisa Kredit Modal Kerja (asli);13) Memo Seksi Pemasaran ke Seksi Administrasi Kredit NomorAmb/02/583 tanggal 23 Desember 2008 perihal PemindahbukuanDana Kredit (asli);14) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama Nomor159/ABN/NIP/2009 tanggal 29 Nopember 2009 perihal PerpanjanganKredit Modal Kerja (asli);15) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 24 November 2009 (asli);16) Advis Perpanjangan Kredit, Berita Acara Plotting

tanggal 22 Maret 2006 perihal Permohonan KreditPembiayaan KPR Pemda Provinsi Maluku Lokasi Pemda III PokaKota Ambon (copy, asli tidak ada);SID tanggal 05 April 2007 (copy, asli tidak ada):Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor 500391 tanggal 18April 2007 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada);Surat Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor 044223 tanggal 06Maret 2009 perihal Surat Keterangan (copy, asli tidak ada):10) Standing Instruction tanggal 30 April 2007:11) Advis awal kredit, berita acara plotting

Jaminan ke Notaris Nicolas Pattiwael tanggal 12Agustus 2008 (asili);25) Surat PT Nusa Ina Pratama tanggal 30 April 2008 perihal SuratPernyataan (asili);26) Surat PT Nusa Ina Pratama ke PT Bank Maluku KC Utama NomorABN/NIP/IV/2009 tanggal 15 April 2009 perihal LaporanPerkembangan Realisasi Fisik Proyek KPR Poka Grand Palace danPerpanjangan Jangka Waktu Kredit (asli) ; 27) SID 27 Maret 2009(asli);28) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 15 April 2009 (asli);29) Advis Perpanjangan Kredit & berita acara plotting

Sus/202011) Surat PT Nusa Ina Pratama ke KC Utama Nomor98/ABN/NIP/III/2009 tanggal 30 April 2009 perihal PerpanjanganJangka Waktu Kredit (asli);12) Laporan Kunjungan Usaha tanggal 27 April 2009 (asli):13) Advis Perpanjangan kredit, berita acara plotting & taksasi jaminan(asli);14) Standing Inctruction (asli):15) Surat Notaris Rostiaty Nahumarury ke KC Utama Nomor 146/NotRN/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Surat Keterangan (asli):16) Surat Kantor Pusat ke KC Utama Nomor DIR/588 tanggal 18 Mei2009