Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor 4465/13/MEM.M/2017 tertanggal 2 Juni2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (Wk)Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)HuskyCNOOC Madura Limited; Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor 4465/13/MEM.M/2017 tertanggal 2 Juni2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (Wk)Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)HuskyCNOOC Madura Limited hingga adanya

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor 4465/13/MEM.M/2017 tertanggal 2 Juni 2017tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) MaduraStrait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) HuskyCNOOCMadura Limited;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsieksepsi sebagai berikut:1. Eksepsi Kompetensi Absolut;2.

dipertahankan;Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat, TermohonKasasi Il dahulu Tergugat II Intervensi 1 dan Termohon Kasasi II dahuluTergugat II Intervensi 2 tidak diterima seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padaPutusan Nomor: 181/G/2017/PTUNJKT tanggal 21 Februari 2018;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 4465/13/Mem.M/2017tanggal 2 Juni 2017 tentang Realokasi

Gas Lapangan BD Wilayah Kerja(WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)HuskyCNOOC Madura Limited (HCML) berikut seluruh tindak lanjutsurat keputusan Objek Sengketa;Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembandinguntukmencabut Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia No. 4465/13/Mem.M/2017 tanggal 2 Juni 2017tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura StraitKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) HuskyCNOOC Madura Limited(HCML);Menghukum

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 2 aUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 karena menurut SEMA Nomor7/2012, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap melebar dalamperbuatan hukum perdata apabila: (1) Jangkauan Akhir dari KeputusanTata Usaha Negara Objek Sengketa dimaksudkan untuk melahirkansuatu perbuatan hukum perdata, dan (2) Tergugat dalam menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa akan menjadi subjekatau pihak dalam perikatan perdata; Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Realokasi

:I11I1I11; CACAT PROSEDURv Keputusan realokasi jatah Gas Bumi artinyasama saja dengan membatalkan alokasiOBJEK TUN untuk Penggugat.

SKK Migas diminta untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaansurat persetujuan penetapan realokasi Gas ini kepada Menteri ESDM(in casu Tergugat) c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (DirjenMigas).10. Bahwa kewenangan Tergugat dalam mengambil kebijakan realokasi Gassebagaimana termaktub dalam Surat Tergugat Nomor 4465 tanggal 2 Juni2017 adalah sebagai berikut :a.

Gas ini melalui proses yang panjang danmelibatkan beberapa pihak sebagaimana terbukti dalam menetapkankebijakan realokasi Gas di dahului dengan:a.

Yang keenam, tidak ada realokasi dalam PJBG ;Bahwa sanksi didalam PJBG apabila PT. Parna Raya tidak bisamenyiapkan fasilitas tanggal 1 April 2019, berupa denda USD 12.000 /hari, tdak ada sanksi realokasi, apabila HCML terlambat 40 bulan sejakcommencement date, artinya terlambat mengalirkan gas pada tanggal1 Juli 2019, maka dikenakan sanksi dengan USD 12.000 / hari juga ;Bahwa PT.

Bahwa SKK Mligas wajib menjadi pihak dalam perkara a quo terkaitpertimbangan SKK Mlgas yang mengajukan realokasi gasbumi yang semula untuk Penggugat menjadi untuk Tergugat IllIntervensi 1.

. : 004/A/06. Tanggal 04 April 2006 Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran dan Tambahan Realokasi Dana;
50. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 040/B/06. Tanggal 5 Juni 2006. Perihal : Permohonan Pemanfaatan Dana Tambahan Modal Pemda Prop. DIY.
51. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT.

Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY No. : 006/A/06. Tanggal 8 Oktober 2006 Perihal : Persetujuan Permohonan Realokasi Anggaran.
54. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 105/B/06. Tanggal 6 Oktober 2006. Perihal : Permohonan Realokasi Anggaran.
55. Foto copy Surat Komisaris dan Direksi PT.

Anggaran yangdiajukan oleh Terdakwa kepada Komisaris Utama PT AMI sesuaidengan surat nomor :105/B/O6 tanggal O6 Oktober 2006 perihalPermohonan Realokasi Anggaran; Didalam surat tersebut Terdakwa pada pokoknya menyampaikanpermohonan realokasi anggaran dana untuk pelaksanaan programsebesar Rp. 1.600.000.000, (Satu miliar enam ratus juta rupiah) yangterdiri dari : Anggaran untuk penyediaan kayu (buffer stock) sebesar Rp.1.250.000.000,( satu miliar dua ratus limapuluh juta rupiah) dan ;Halaman 6 dari

Menindaklanjuti surat Terdakwa tersebut diatas maka KomisarisUtama yaitu saksi Harnanto dengan surat nomor :006/A/06 tanggal 08Oktober DIY untuk dapatmenyetujui realokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000, (Satu miliar2006 mengajukan kepada Gubernurenam ratus juta rupiah) sebagaimana dimohon oleh Terdakwa; Namun, belum ada keputusan tentang disetujui atau tidaknyapermohonan Realokasi anggaran penyertaan modal Pemda DIY untukprogram bufferstock dan pengembangan industri dinding ringan olehGubernur

Hal ini tidak sesuai dengan isi suratpermohonan realokasi anggaran Nomor : 105/B/06 tanggal 06 Oktober2006 yang diajukan oleh Terdakwa; Bahwa dalam pelaksanaannya, program buffer stock yaitu jual bellkayu, semen dan besi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ternyatamerugikan sehingga program tersebut dihentikan pada akhir tahun2007.

Anggaranyang diajukan oleh Terdakwa kepada Komisaris Utama PT AMIsesuai dengan surat nomor :105/B/06 tanggal 06 Oktober 2006perihal Permohonan Realokasi Anggaran.

Laporan realokasi anggaran dan Proyek Buffer Stocktelah dilaporkan Direksi dlam Laporan Keuangan PT AMI tahun 2006 yangdiaudit KAP Abdul Mutholip Co. dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian. Realokasi anggaran serta pelaksanaan Proyek Buffer Stocksudah dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Perusahaan dalam RUPSTahun 2007 untuk pelaksanaan kepengurusan PT AMI Tahun 2006 yangdihadiri oleh Gubernur DIY selaku pemilik.

Anggaran yangdiajukan oleh Terdakwa kepada Komisaris Utama PT AMI sesuaidengan surat nomor :105/B/06 tanggal 06 Oktober 2006 perihalPermohonan Realokasi Anggaran; Didalam surat tersebut Terdakwa pada pokoknya menyampaikanpermohonan realokasi anggaran dana untuk pelaksanaan programsebesar Rp. 1.600.000.000, (satu miliar enam ratus juta rupiah) yangterdiri dari : Anggaran untuk penyediaan kayu (buffer stock) sebesar Rp.1.250.000.000,( satu miliar dua ratus limapuluh juta rupiah) dan ; Pelaksanaan

Anggaranyang diajukan oleh Terdakwa kepada Komisaris Utama PT AMIsesuai dengan surat nomor :105/B/06 tanggal 06 Oktober 2006perihal Permohonan Realokasi Anggaran.Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PT YYK.

Anggaran Tambahan Penyertaan Modal Pemda DIYTahun 2005;Menindaklanjuti surat Terdakwa tersebut diatas maka KomisarisUtama yaitu saksi Harnanto dengan surat nomor :006/A/06 tanggal08 Oktober 2006 mengajukan kepada Gubernur DIY untuk dapatmenyetujui realokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000, (satumiliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimohon oleh Terdakwa.Namun, belum ada keputusan tentang disetujui atau tidaknyapermohonan Realokasi anggaran penyertaan modal Pemda DIYuntuk program bufferstock

kewenangan terhadap kedudukan atau jabatannyasebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil alin pendapatdari Jaksa Penuntut Umum;Bahwa berkaitan pelaksanaan Proyek Buffer Stock yang dananyabersumber dari realokasi anggaran tidak pernah dilakukan audit tertentuatau audit mengenai kerugian keuangan Negara baik oleh BPK, BPKPmaupun Auditor Independen/Akuntan Publik.

Laporan realokasi anggaran dan Proyek Buffer Stocktelah dilaporkan Direksi dlam Laporan Keuangan PT AMI tahun 2006 yangdiaudit KAP Abdul Mutholib Co. dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian. Realokasi anggaran serta pelaksanaan Proyek Buffer Stocksudah dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Perusahaan dalam RUPSTahun 2007 untuk pelaksanaan kepengurusan PT AMI Tahun 2006 yangdihadiri oleh Gubernur DIY selaku pemilik.

InformatikaNo.07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radiountuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)(selanjutnya disebut PermenkominfoNo.07/PER/M.KOMINFO/01/2009) dan Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika No.08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan PitaFrekuensi Radio untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (WirelessBroadband) pada pita frekuensi radio 2.3 GHz (selanjutnya disebutPermenkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009) yang telahmelakukan Realokasi

Karena di dalam PermenkominfoNo.22/PER/M.KOMINFO/04/2009 tersebut telah diatur, bahwa wilayahpenyelenggaraan dibagi menjadi beberapa zona dan bukan diberikansecara langsung dengan lingkup penyelenggaraan secara nasional dandilakukan dengan proses lelang, sebagaimana yang dilakukan olehTERGUGAT terhadap pihak penerima realokasi;Bahwa disamping itu tindakan realokasi yang dilakukan oleh TERGUGATtersebut juga bertentangan dengan peraturanperaturan TERGUGAT yangdikeluarkan sebelumnya yaitu sebagai berikut

Rencana bisnis (business plan) pengguna frekuensi radio; dan/atau;b) Izin Stasiun Radio (ISR);sedangkan realokasi yang diberikan oleh TERGUGAT kepada penggunapita frekuensi 1.9 GHz yang menerapkan Personal System 1900 justrumenetapkan penerima realokasi tidak berdasarkan zona dan diberikansecara monopoli dengan lingkup penyelenggaraan secara nasional;Bahwa sesual Permenkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/01/2009,Permenkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 dan PermenkominfoNo.22/PER/M.KOMINFO /04/2009, TERGUGAT

menetapkan zona bagipemenang Seleksi Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensiradio 2300 2400 MHz dengan range lebar pita hanya diberikan 5 sampaidengan 15 MHz saja, sedangkan kepada penerima realokasi di rentangpita 23302360 MHz TERGUGAT memberikan lebar pita frekuensi 30 MHzdan jaringan penyelenggaraan dengan lingkup nasional;Halaman 18 dari 52 Put.

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 47halaman 22: .. tindakan Tergugat yang membiarkan adanyamonopoli dengan skala nasional dengan melakukan pelanggaranterhadap PM No. 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 jelasjelas telahmerugikan PENGGUGAT yang hanya dapat beroperasiberdasarkan zona yang dimenangkan saja, sedangkan pihakpenerima realokasi dapat beroperasi dengan skala nasional tanpamelalui proses seleksi dan lelang, sehingga pada akhirnyaPENGGUGAT kalah bersaing.c.

Kero tidak adanamanya dalam daftar tersebut; Bahwa dari bukti T IIl. 10 berupa Lampiran Kesatu Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 Tahun 1993 tentangPengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di Atas LengkongHalaman 10 dari 19 hal. Put.

Karim berhakatas tanah pengganti 2 bidang;Bahwa seharusnya sesuai hukum pembuktian bahwa berdasarkan faktatersebut, maka haruslah disimpulkan bahwa Karim yang dimaksudkandalam Lampiran Kesatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlManggarai Nomor 140 Tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi TanahBekas Penggarap di Atas Lengkong Serekera, Sernaru, Wae Kelambu danLengkong Rangko Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo KabupatenManggarai, Daftar Realokasi Tanah Bekas Penggarap, adalah Moh.

Tanah Bekas Penggarap di AtasLengkong Serekera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa WaeKelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai, Daftar Realokasi TanahBekas Penggarap, adalah Moh.

Karim alias Mohamad Karim;Bahwa Karim yang dimaksudkan dalam Lampiran Kesatu Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat Il Manggarai Nomor 140 Tahun 1993 tentangPengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di Atas LengkongSerekera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa WaeKelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai, Daftar RealokasiTanah Bekas Penggarap, adalah Moh. Karim, halmana dipertegas olehsaksi Pemohon Kasasi atas nama Maksimus Jerabun selaku anggotaHalaman 13 dari 19 hal. Put.

Nomor 1811 K/Pdt/2015Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di Atas LengkongSerekera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa WaeKelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai, Daftar RealokasiTanah Bekas Penggarap, adalah Moh.

Anggaran yangdiajukan oleh Terdakwa kepada Komisaris Utama PT AMI sesuaidengan surat nomor :105/B/06 tanggal 06 Oktober 2006 perihalPermohonan Realokasi Anggaran; Didalam surat tersebut Terdakwa pada pokoknya menyampaikanpermohonan realokasi anggaran dana untuk pelaksanaan programsebesar Rp. 1.600.000.000, (satu miliar enam ratus juta rupiah) yangterdiri dari : Anggaran untuk penyediaan kayu (buffer stock) sebesar Rp.1.250.000.000,( satu miliar dua ratus limapuluh juta rupiah) dan ; Pelaksanaan

(satukegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur 197/KEP/2005pengembangan industri dinding panel ringan;yaitu. program bufferstock (penyediaan kayu) dan Penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Prop DIY untukkegiatan buffer stock dan pengembangan industri dinding panel ringantersebut diawali dengan Permohonan Realokasi Anggaran yangdiajukan oleh Terdakwa kepada Komisaris Utama PT AMI sesuaidengan surat nomor :105/B/06 tanggal 06 Oktober 2006 perihalPermohonan Realokasi Anggaran Didalam

tersebut diusulkan oleh Terdakwa untuk dipenuhi dariRealokasi Anggaran Tambahan Penyertaan Modal Pemda DIY TahunMenindaklanjuti surat Terdakwa tersebut diatas maka KomisarisUtama yaitu saksi Harnanto dengan surat nomor :006/A/06 tanggal 08Oktober 2006 mengajukan kepada Gubernur DIY untuk dapatmenyetujui realokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000, (satumiliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimohon oleh Terdakwa.

Namun, belum ada keputusan tentang disetujui atau tidaknyapermohonan Realokasi anggaran penyertaan modal Pemda DIY untukprogram bufferstock dan pengembangan industri dinding ringan olehGubernur DIY, Terdakwa secara sepihak langsung menggunakandana penyertaan modal untuk program buffer stock;Penggunaan dana penyertaan modal Pemda Propinsi DIY untukbufferstock oleh Terdakwa sesuai dengan LaporanPertanggungjawaban Manajemen Pada RUPSLB PT AMI Tahun 2008tgl. 14 Maret 2008 pada tabel 6 halaman 7 yang

Tanggal 8 Oktober 2006 Perihal :Persetujuan Permohonan Realokasi Anggaran; Putusan Nomor :10/Pid.SusTPK/2016/PN Yykhalaman 24 dari 25325.Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepadaKomisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 105/B/06.Tanggal 6 Oktober 2006. Perihal : Permohonan Realokasi Anggaran;26.Foto copy Surat Komisaris dan Direksi PT. Anindya Mitra Internasionalkepada Gubernur DIY No. : 01/A/2007. Tanggal 5 Februari 2007.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Manggarai Nomor : 140tahun 1993 Tanggal 25 Mei 1993 tentang pengukuhan realokasi tanahbekas penggarap diatas Lengkong Sarkera, Sernaru, Wae Kelambu13dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo,Kabupaten dati Il Manggarai (tanpa aslinya) dan telah diberi materaicukup serta diberi tanda bukti P.2 ;Kwitansi tertanggal 23 Januari 1995 yang diterima dari BapakYohanes hendro Wijaya Di Labuan Bajo sebesar Rp. 1.250.000,(Sesuai aslinya) dan telah diberi

Tingkat Il Manggarai ( tanpa aslinya) dan telah diberi materai cukupserta diberi tanda bukti T.LLII.9 ;Lampiran Kesatu Keputusan Bupati kepala daerah tingkat Il Manggarainomor 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 daftar Realokasi tanah bekaspenggarap ( tanpa aslinya) dan telah diberi materai cukup serta diberi tandabukti T1110 ;Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan tanahtanahBekas Pemilik / Penggarap diatas Tanah Pemda Tingkat Il Manggarai diDesa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo tanggal

Dan bukti P2 berupaSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Manggarai Nomor : 140 Tahun1993 tentang pengukuhan Realokasi tanah bekas penggarap diatas LengkongSarkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Wae KelambuKecamatan Komodo, Kabupaten Dati Il Manggarai serta daftar realokasi tanah bekaspenggarap,Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua bukti suratPenggugat tersebut, ternyata bukti P1 dan P2 tersebut tidak diperlihatkan aslinyadan secara yuridis bukti surat yang

/llL9 berupa surat Bupati kepala Daerah Tingkat Ill2dManggarai Nomor 140 Tahun 1993 tentang pengukuhan realokasi tanah bekaspenggarap diatas Lengkong Sarkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong RangkoDesa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati Il Manggarai serta daftarrealokasi tanah bekas penggarap dan bukti surat tersebut juga didukung olehketerangan saksisaksi Penggugat yang pernah melihat dan mengetahui SK BupatiNomor 140 Tahun 1993 dan saksi Para Tergugat yaitu saksi Tajudin Jebaru dansaksi

Bukti T.L.9 berupa Surat Bupati Nomor 140 Tahun 1993 tentang pengukuhan Realokasitanah bekas penggarap diatas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu danLengkong Rangko, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten daerahtingkat Il Manggarai, Bukti T.FlL10 daftar realokasi tanah bekas penggarap dandidalam daftar tersebut terdapat nama Karim yang mendapat penggantian tanahkapling 7 dan 77 dan bukti T.Ill.11 berita acara pembagian dan penyerahan kaplingpemampatan tanahtanah bekas pemilik diatas tanah

berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat disimpulkan bahwaPemohon secara sah tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumedang, sehingga perkara aquo menjadi Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumedang;Menimbang, bahwa Pemohon dalam =memperkuat permohonannya telahmengajukan buktibukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan persamaan nama orang tuaPemohon yang bernama Emong Bin Saminah alias Enong Bin Samihan untuk mengurusdana kerohiman/ pindah rumah (realokasi

EmongBin Saminah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, orang tua Pemohon yang bernamaEmong Bin Saminah telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksisaksi dapatdisimpulkan bahwa orang tua Pemohon Emong alias Enong Bin Saminah alias Samihanadalah orang yang sama;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan sangat mendesak, demi untuk kepentinganpenyelesaian proses pencairan dana kerohiman/pindah rumah (realokasi

kota yangberada di wilayah Lampung kemudian direvisi dengan dikeluarkannyaperaturan Gubernur Lampung Nomor : G/713/B.IV/HK/2014 tentangRealokasi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2014tanggal 11 September 2014;Bahwa berdasarkan (Keputusan Bupati Lampung Barat NomorB/52/KPTS/II.08/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Alokasi PupukBersubsidi Sektor Pertanian yang kemudian di rubah dengan KeputusanBupati Lampung Barat Nomor :B/358/KPTS/II.10/2014 tanggal 13 Oktober2014 Tentang Realokasi

kota yangberada di wilayah Lampung kemudian direvisi dengan dikeluarkannyaperaturan Gubernur Lampung Nomor : G/713/B.IV/HK/2014 tentangRealokasi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2014tanggal 11 September 2014; Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/52/KPTS/II.08/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Alokasi PupukBersubsidi Sektor Pertanian yang kemudian di rubah dengan KeputusanBupati Lampung Barat Nomor :B/358/KPTS/II.10/2014 tanggal 13 Oktober2014 Tentang Realokasi

MUHAMMAD HENRY FAISAL antara lain berupa :a. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung BaratNomor : B/52/KPTS/II.08/2014 Tentang Penetapan Kebutuhan PupukBersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;b. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/713/B.IV/HK/2014 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi SektorPertanian Provinsi Lampung Tahun 2014;c. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Peraturan Gubernur Lampung Nomor :46 Tahun 2013 Tentang Alokasi Pupuk

;d.1 (satu) rangkap Fotocopy UndangUndang Peraturan MenteriPertanian Republik Indonesia Nomor : 122/Permentan/SR.130/1 1/2013Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;e. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung BaratNOMOR : B/121/KPTS/II.08/2014 Tentang Komisi Pengawas PupukDan Pestisida Kabupaten Lampung Barat;f. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung BaratNomor : B/358/KPTS/II.10/2014 Tentang Realokasi

Sarana Pertanian (PSP) KabupatenLampung Barat Nomor : 521/583/KPTS/II.08/2014, Tentang PejabatValidasi Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat KecamatanDan Kabupaten Tahun Anggaran 2014;c. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : 406/Kpts/SP.130/3/2014 Tentang Penetapan HargaPokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TahunAnggaran 2014;d. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung BaratNomor : B/358/KPTS/II.10/2014 Tentang Realokasi

Pada RSpokoknya menyatakan bata HuskyCNOOC Madura Limited (HCML) isTergugat II Intervensi dan Satuan Kerja Knusus Pelaksana Kegiatan UsahaHulu Minyak dan ois Bumi (SKK Migas) tidak dijadikan sebagai pine dalamperkara a quospadahal berperan sebagai pihak yang mengusulkn realokasi,pemantadiin serta harga gas bumi dalam proses penefbitan Keputusansobyek sengketa ; morn a menses nanan nnn nn nnn nn nnn nn nan nnnns PNR n anne nn acc nna nc nnnn ccnavoAd Menimbang, bahwa Tergugat Il toe 1 / Pembanding

M/2017,tangga 2 Juni 2017 tentang Realokasi gas lapangan& 80 wilayah kerja Mair stait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KeKS) ) HuskyCNOOCOMadura Limited (HCML) bukan merupakan obyik sengketa Tata UsahaNegara.

Kudus) yangmenerangkan untuk pupuk ZA bersubsidi yang di jual oleh pengecerkepada orang lain untuk dijual lagi keluar dari wilayah penyalurannyamaka hal tersebut tidak diperbolehkan karena telah ada aturan yangmengatur tentang penjualan dan pendistribusian dari pupuk bersubsidi,apabila ada kekurangan pupuk ZA bersubsidi di daerah lain yang berhakuntuk mengajukan realokasi adalah minimal dari distributor atas dasar daripengecer, hal tersebut bila ruang lingkupnya masih satu daerah,sedangkan kalau

antar kota ataupun kabupaten tidak diperbolehkan,namun harus melalui pengajuan dari Dinas Pertanian yang kemudianmengajukan realokasi ke Gubernur dan setelah itu diajukan ke produsen.

penjualan dan pendistribusian dari pupukpupuk bersubsiditersebut;Bahwa HET yang telah ditentukan oleh pemerintah setahu saksi untuk jenispupuk urea bersubsidi per kilogram Rp 1.400, (seribu empat ratus rupiah)dan berat tiap kKemasannya / saknya 50 Kg;Bahwa sesuai dengan HET yang telah ditentukan untuk harga dari pupuk ZAbersubsidi dengan ukuran persak 50 Kg harganya Rp 70.000, (tujuh puluhribu rupiah);Bahwa apabila ada kekurangan bahan pupuk ZA bersubsidi di daerah lainyang berhak untuk mengajuakan realokasi

adalah minimal dari distributoratas dasar dari pengecer, hal tersebut bila ruang lingkupnya masih satuHal 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN Kdsdaerah, sedangkan kalau antar kota ataupun kabupaten tidakdiperbolehkan, namun harus melalui pengajuan dari Dinas Pertanian yangkemudian mengajukan realokasi ke Gubernur dan setelah itu diajukan keProdusen.

November 2007 25.250 kg 22 Nopember 200712 Desember 2007 25.250 kg 27 Desember 2007Dan Pagu alokasi tambahan dan realokasi Tanggal terimaberdasarkan BASTAlokasi tambahanNo. Jumlah (Kg)dan Realokasi 291. Kec.

November 2007 25.250 kg 22 Nopember 200712 Desember 2007 25.250 kg 27 Desember 2007Dan Pagu alokasi tambahan dan realokasi ;Alokasi tambahan dan Jumlah Tanggal terimaNo.Realokasi (Kg) berdasarkan BAST291. Kec.

Kudus) yang menerangkan untuk pupuk ZAbersubsidi yang di jual oleh pengecer kepada orang lain untuk dijual lagikeluar dari wilayah penyalurannya maka hal tersebut tidak diperbolehkankarena telah ada aturan yang mengatur tentang penjualan danpendistribusian dari pupuk bersubsidi, apabila ada kekurangan pupuk ZAbersubsidi di daerah lain yang berhak untuk mengajukan realokasi adalahminimal dari distributor atas dasar dari pengecer, hal tersebut bila ruanglingkupnya masih satu daerah, sedangkan kalau

antar kota ataupunkabupaten tidak diperbolehkan, namun harus melalui pengajuan dari DinasPertanian yang kemudian mengajukan realokasi ke Gubernur dan setelah itudiajukan ke produsen.

antar kota ataupunkabupaten tidak diperbolehkan, namun harus melalui pengajuan dari DinasPertanian yang kemudian mengajukan realokasi ke Gubernur dan setelah itudiajukan ke produsen.Hal 7 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2015/PN Kds Bahwa terdakwa dalam melakukan perdagangan dengan memperjualbelikanpupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut, tanoa dilengkapi ijin dankewenangan untuk mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi untuksektor pertanian baik sebagai produsen, distributor, maupun pengecer.nennnone

adalah minimal dari distributorHal 13 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2015/PN Kdsatas dasar dari pengecer, hal tersebut bila ruang lingkupnya masih satudaerah, sedangkan kalau antar kota ataupun kabupaten tidakdiperbolehkan, namun harus melalui pengajuan dari Dinas Pertanian yangkemudian mengajukan realokasi ke Gubernur dan setelah itu diajukan keProdusen.

Pupuk Bersubsidi ditetapbkan denganmempertimbangkan: a. usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah DaerahProvinsi; b. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; c. alokasianggaran subsidi pupuk yang tersedia; dan d. cadangan alokasi PupukBersubsidi;Menimbang, bahwa berdasarkan BAB IVTentangRealokasi PupukBersubsididalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2020, Pasal 11 Ayat (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dilakukan realokasi

,Pada Ayat (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukanapabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayahdengan memperhatikan alokasi yang tersedia.

Pada Ayat (3) Pelaksanaanrealokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:Huruf a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;Huruf b.realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan olehKepala Dinas Daerah Provinsi; atau Huruf c. realokasi antar kecamatan dalam1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapbkan oleh Kepala Dinas DaerahKabupaten/Kota.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, makaTerdakwa sebagai Pengecer dapat mengusulkan

adanya realokasi pupukbersubsidi diwilayah tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas PertanianKabupaten Pohuwato, dimana dengan adanya realokasi pupuk bersubsiditersebut, maka kelebihan pupuk bersubsidi di UD Sumber Tani milik Terdakwadapat diatasi, dan ditahun berikutnya apabila Terdakwa mengalami kekurangan Hakim Hakim HakimParat Ketua Anggotal Anggota II Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Maralokasi pupuk maka Terdakwa dapat mengajukan realokasi penambahanalokasi pupuk ke Dinas Pertanian

Pupuk Bersubsidi oleh Dinas Pertanian PropinsiGorontalo dan Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, menunjukan adanyaproses realokasi yang didasarkan kepada usulan kebutuhan pupuk serapantahun sebelumnya serta menggacu pada alokasi perkabupaten di wilayahKabupaten Pohuwato, sehingga apabila ada kelebihan alokasi pupuk bersubsidiTerdakwa dapat mengajukan realokasi pupuk bersubsidi ke wilayah kecamatanlain melalui Dinas Pertanian, dan ditahun berikutnya apabila alokasi pupukTerdakwa mengalami kekurangan

Anindya Mitra Internasionalkepada Gubernur DIY Nomor : O004/A/06 Tanggal 04 April 2006Perinal : Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran danTambahan Realokasi Dana:Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasionalkepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor :040/B/06 Tanggal 5 Juni 2006. Perihal : Permohonan PemanfaatanDana Tambahan Modal Pemda Propinsi DIY;Hal. 6 dari 27 hal. Put.

Anindya Mitra Internasionalkepada Gubernur DIY Nomor : O006/A/06 Tanggal 8 Oktober 2006Perihal : Persetujuan Permohonan Realokasi Anggaran;Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasionalkepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor:105/B/06 Tanggal 6 Oktober 2006. Perihal : Permohonan RealokasiAnggaran;Foto copy Surat Komisaris dan Direksi PT. Anindya MitraInternasional kepada Gubernur DIY No. : 01/A/2007 Tanggal 5Februari 2007.

Anindya MitraInternasional kepada Gubernur DIY Nomor : 004/A/06 Tanggal04 April 2006 Perihal : Permohonan Persetujuan PerubahanAnggaran dan Tambahan Realokasi Dana;Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasionalkepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor040/B/06 Tanggal 5 Juni 2006. Perihal : PermohonanPemanfaatan Dana Tambahan Modal Pemda Propinsi DIY;Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasionalkepada Komisaris Utama PT.

Acara Serah Terima Raskin No: 4 / BJM / 11 / RKN /halaman 11 dari 111 halamanPutusan No.05/PID.SUS/201 1/PT.BJM05 tanggal 17 November 2005 dari Satgas Raskin KotaBanjarmasin kepada Lurah Kuripan sebanyak 1 lembar =;Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) / DO No: 00021 /11 / 05 / 012 / 10 / Ras tanggal 17 November 2005 untukpenyerahan raskin Kecamatan Banjarmasin Timur alokasibulan Desember 2005 sebanyak 1 lembar;Surat Setda Kota Banjarmasin No: 460 / 01319 / Kesra tanggal6 Desember 2005 tentang realokasi

Banjarmasin Timur bulan Oktober 2006 tanggal 11Oktober 2006 ; Berita Acara Serah terima Raskin No: 4 / BJM/ 10 / RKN/ 06tanggal 10 Oktober 2006 dari Satgas Raskin Kota Banjarmasinkepada Lurah Kuripan sebanyak 1 lembar iSurat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) / DO No: 00021 /10 / 2006 / 012 / O1 / Ras tanggal 10 Oktober 2006untuk penyerahan raskin Kecamatan Banjarmasin Timuralokasi bulan Oktober 2006 sebanyak 1 lembar;Surat Gubernur Kalimantan Selatan No 460/01416 / Kesratanggal 15 November 2006 tentang Realokasi

mengaturtentang penjualan dan pendistribusian dari pupukpupuk bersubsidi tersebut;e Bahwa HET yang telah ditentukan oleh pemerintah setahu saksi untuk jenispupuk urea bersubsidi per kilogram Rp 1.800, dan berat tiap saknya 50 Kg.e Bahwa sesuai dengan HET yang telah ditentukan untuk harga dari Pupuk ureabersubsidi tersebut dengan ukuran persak 50 Kg harganya Rp 90.000, (sembilanpuluh ribu rupiah);e Bahwa apabila ada kekurangan bahan pupuk urea bersubsidi di daerah lain yangberhak untuk mengajukan realokasi

adalah minimal dari Distributor atas dasardari pengecer hal tersebut bila ruang lingkupnya masih satu daerah, sedangkankalau antar kota ataupun kabupaten tidak diperbolehkan, namun harus melaluipengajuan dari Dinas Pertanian yang kemudian mengajukan realokasi keGubernur dan setelah itu diajukan ke Produsen.

Foto copy sesuai aslinya Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 20Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan DaerahHalaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 53/Pat.G/2020/PN SonDalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, diberitanda Bukti P1);Foto copy sesuai aslinya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, SertaPengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan PenangananCorona Virus

alat bukti yang diajukan oleh parapihak dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pelawanyaitu alat bukti surat bertanda P1 sampai dengan bukti P3 yang padapokoknya:Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistemdan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019, (Bukti P1);Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentangRefocussing Kegiatan, Realokasi

Disita dari MUHAMMAD HENRY FAISAL antara lain berupa :a.1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung BaratNomor : B/52/KPTS/IL08/2014 Tentang Penetapan Kebutuhan PupukBersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;Halaman 21 dari 31 hal, Tipikor No. 4/Pid.SusT PK/2016/PT.TK22,b. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Gubernur LampungNomor :G/713/B.IV/HK/2014 Tentang Realokasi Pupuk BersubsidiSektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2014;c. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy

Lampung;d.1 (satu) rangkap Fotocopy UndangUndang Peraturan MenteriPertanian Republik Indonesia Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;e. 1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung BaratNOMOR : B/121/KPTS/IL08/2014 Tentang Komisi Pengawas PupukDan Pestisida Kabupaten Lampung Barat;f.1 (satu) rangkap Surat Fotocopy Keputusan Bupati Lampung BaratNomor : B/358/KPTS/IL10/2014 Tentang Realokasi

KPTS/IL08/2014, Tentang PejabatValidasi Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi TingkatKecamatan Dan Kabupaten Tahun Anggaran 2014;c. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : 406/Kpts/SP.130/3/2014 Tentang PenetapanHalaman 23 dari 31 hal, Tipikor No. 4/Pid.SusT PK/2016/PT.TK24Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor PertanianTahun Anggaran 2014;d. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung BaratNomor : B/358/KPTS/IL10/2014 Tentang Realokasi