bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;

medis dan / atau Rehabilitas social selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitas BNN Kalianda Lampung Selatan ;

Penggugat:
Mukhlis Sa'adah
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitas Jaringan Daerah Irigasi Winangun
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol
3.Bupati Buol

Menghukum terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin MUHAMAD SALEH oleh karena itu dengan tindakan mengembalikan kepada orang tua terdakwa untuk mengikuti rehabilitas dengan diawasi oleh Bapas Bandar Lampung;3. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan setelah putusan diucapakan dipersidangan;4.

tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkanpasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menuruthemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman Hakim memberikankesempatan kepada Orang Tua Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentanghukuman yang terbaik bagi Terdakwa, yang ternyata Orang Tua Terdakwa memohonkepada Hakim agar terdakwa dapat diberikan tindakan pengembalian kepada orang tuauntuk melaksanakan rehabilitas

Medis dan Rehabilitas Soisial di Rumah Sakit Jiwa DaerahLampung;Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan pendapat Orang Tua, Majelis Hakimjuga mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tertanggal 6 Maret2015 yang dilakukan oleh BAPAS kelas II Bandar Lampung sebagaimana yang telahdibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Hakimagar terdakwa dapat diberikan tindakan pengembalian kepada orang tua untukmelaksanakan rehabilitas Medis dan Rehabilitas Soisial

di Rumah Sakit Jiwa DaerahLampung;Menimbang, bahwa dari pendapat Orang Tua Terdakwa dan Rekomendasi dariBAPAS tersebut diatas Hakim berpendapat agar terdakwa diberikan tindakanpengembalian kepada orang tua untuk melaksanakan rehabilitas Medis dan RehabilitasSoisial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung sesuai Pasal 82 ayat (1) Huruf (a) Nomor 1Undangundang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehinggaterdakwa dapat memperbaiki perilaku dan tidak ketergantungan Narkotika dan Obatobatterlarang

Menghukum terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin MUHAMAD SALEFH olehkarena itu dengan tindakan mengembalikan kepada orang tua terdakwa untukmengikuti rehabilitas dengan diawasi oleh Bapas Bandar Lampung;3. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa daridalam tahanan setelah putusan diucapakan dipersidangan;4.

Bahwa lebih kurang pada tahun 2019 Curandus Meninggalkan rumahtanpa berpamitan dengan keluarga/Ssaudara kandungnya dan sampaisaat ini belum kembali kKerumah, namun sekarang ini sudah diketahulkeberadaannya di Kota Surabaya di Badan Rehabilitas SosialPenyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Margo Laras di KabupatenPati Jawa Tengah, dalam keadaan masih perawatan gangguanmental/gangguan jiwa;3. Bahwa dari dahulu sampai dengan sekarang curandus tidak pernahmenikah dengan siapapun;4.

Bahwa yang mana keluarga/kandung sepakat menunjuk adik kandungdari Curandus yaitu curator sebagai Wali Pengampu dari curandusguna untuk segala yang berkaitan dengan hukum curandus, dapatdiwakili oleh curator, dan berkaitan dengan uang tabungan dan gajicurandus, dapat diambil oleh wali pengampun , karena dalam waktudekat ini keluarga atau saudara kandung curandus ingin menjemputcurandus dari Kota Surabaya di Badan Rehabilitas Sosial PenyandangDisabilitas Mental (BRSPDM) Margo Laras di Kabupaten Pati

April tahun 2021 melalui forum komunikasi padaKabupaten Kota se Indonesia ada laporan bahwa ada seorangwarga Aceh Tengah yang bernama curandus terjaring razia sosialoleh Satpol PP dan setelah itu dari pihak Dinas sosial KabupatenAceh Tengah berusaha mencari keluarga dari curandus ; Setelah pihak Dinas sosial menemukan keluarga curandus danmenjelaskan keberadaan curandus sekarang, pihak keluargaberkeinginan untuk menjemput curandus, namun terkendala biaya ; Bahwa sekarang curandus berada di Balai Rehabilitas

hukum MahkamahSyariyah Takengon sehingga Mahkamah Syariyah berwenang mengadiliperkara aguo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta otentik) menunjukkanbahwa Abdul Wahab adalah warga Aceh Tengah dan dalam Kartu Keluargatidak ada anggota keluarganya ;Menimbang, bahwa bukti P.5 ( Foto copy Pemeriksaan Kesehatan jiwadari Kementrian Sosial RI Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang DisabilitasMental Margo Laras Di Pati) membuktikan bahwa Curandus, mengalamigangguan jiwa dan sekarang berada di Balai Rehabilitas

JawaTengah, dari hasil rekam medic yang dikirimkan oleh Dinas BalaiRehabilitas Sosial curandus mengalami gangguan Jiwa sejak masih muda,curandus dan Para Pemohon beragama Islam, antara curandus dan ParaPemohon adalah bersaudara kandung ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, yangdikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi Majelismenemukan fakta hukum sebagai berikut:Bahwa Para Pemohon dengan Curandusadalah bersaudara kandung ; Bahwa Curandussekarang berada di Balai Rehabilitas

kepolisisan yang selaku melakukanpenangkanpan terhadap pemohon banding maupun keterangan pemohonbanding dalam persidangan yang mana keterangan saksi dari pihakkepolisisan yang selaku melakukan penangkanpan terhadap pemohonbanding maupun keterangan pemohon banding bahwa pemohon bandingadalah merupakan pecandu berat Narkotika Jenis sabusabu dan korbanHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT MDN11.12.13.14.keganasan peredaran Narkotika yang seharusnya mendapat perlindunganagar dilakukan Rehabilitas

16.17.18.19.berurusan dengan hukum yang mengadili pemohon banding hingga sampaisaat ini pemohon banding mendekam didalam jeruji penjara;Bahwa pemohon banding tidak pernah sebelumnya terpidana maupun masukdalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara Narkotika maupun perkara lainnya yang membawa pemohon banding harus berada dalam penjara;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan danpecandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitas

, yangsudah seharusnya pemohon banding dapat diberlakukan sebagaimanamestinya seorang pecandu berhak untuk menjalani Rehabilitas;Bahwa oleh karena didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. tidakmemasukan pasal 127 Undangundang RI nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, judex facti terkesan mengenyampingkan rasa keadilan bagi diripemohon banding, Hukuman yang dijatunkan kepada diri pemohon bandingdengan menjatuhkan pidana terhadap pemohon banding, oleh karena itudengan pidana penjara selama selama 6 (enam

Surya Jaya danSuhadi;Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 dan PeraturanPemerintah Nomor 25 tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Hakimkhususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dansosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai prosespersidangan untuk menuangkan dalam bentuk penetapan;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2011Nomor 03 tahun 2011 tentang Penempatan korban penyalahgunaannarkotika didalam lembaga rehabilitas

medis dan rehabilitas sosial;Bahwa berdasarkan pedoman yang tertuang dalam pasal 28 UU No. 4 Tahun2014 yaitu : "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Bahwa penempatan pemohon banding kedalam lembaga pemasyarakatansebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahgunaannarkotika serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkotika;Bahwa Pasal 103 UU No

panggilan tersebutdibacakan di dalam sidang, dan ternyata Tergugat telah mengirim surat melaluikepaniteraan tanggal 17 Agustus 2019 yang isinya pada pokoknya Tergugatmemohon agar menunda persidangan sampai proses pengobatan/rehabilitasselesai 100 % dengan lampiran surat keterangan sakit dari dokter;Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 0401/Pdt.G/2019/PASmi.Bahwa atas isi surat Tergugat tersebut, Penggugat menyatakankeberatan untuk memenuhi permohonan Tergugat untuk menunda persidangansampai proses pengobatan/rehabilitas

datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya meskipun telah diberitahu pada waktu penundaansidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilanNomor 0401/Pdt.G/2019/PA.Smi. tanggal 14 Agustus 2019 relaas panggilantersebut dibacakan di dalam sidang, dan ternyata Tergugat telah mengirim suratmelalui kepaniteraan tanggal 17 Agustus 2019 yang isinya pada pokoknyaTergugat memohon agar menunda persidangan sampai prosespengobatan/rehabilitas

selesai 100 % dengan lampiran surat keterangan sakitdari dokter;Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketidak hadiran Tergugat dalamperidangan dengan adanya surat permohonan penundaan persidangan sampaiproses pengobatan/rehabilitas selesai, Hakim dengan mempertimbangan ataskeberatan Penggugat untuk menunda persidangan sampai prosespengobatan/rehabilitas selesai, dan dengan memperhatikan alasan penundaantersebut yaitu untuk menyelesaikan rehabilitas Tergugat sampai selesai yangtidak ada batas waktunya

panggilan tersebutdibacakan di dalam sidang, dan ternyata Tergugat telah mengirim surat melaluikepaniteraan tanggal 17 Agustus 2019 yang isinya pada pokoknya Tergugatmemohon agar menunda persidangan sampai proses pengobatan/rehabilitasselesai 100 % dengan lampiran surat keterangan sakit dari dokter;Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 0401/Pdt.G/2019/PASmi.Bahwa atas isi surat Tergugat tersebut, Penggugat menyatakankeberatan untuk memenuhi permohonan Tergugat untuk menunda persidangansampai proses pengobatan/rehabilitas

datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya meskipun telah diberitahu pada waktu penundaansidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilanNomor 0401/Pdt.G/2019/PA.Smi. tanggal 14 Agustus 2019 relaas panggilantersebut dibacakan di dalam sidang, dan ternyata Tergugat telah mengirim suratmelalui kKepaniteraan tanggal 17 Agustus 2019 yang isinya pada pokoknyaTergugat memohon agar menunda persidangan sampai prosespengobatan/rehabilitas

selesai 100 % dengan lampiran surat keterangan sakitdari dokter;Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketidak hadiran Tergugat dalamperidangan dengan adanya surat permohonan penundaan persidangan sampaiproses pengobatan/rehabilitas selesai, Hakim dengan mempertimbangan ataskeberatan Penggugat untuk menunda persidangan sampai prosespengobatan/rehabilitas selesai, dan dengan memperhatikan alasan penundaantersebut yaitu untuk menyelesaikan rehabilitas Tergugat sampai selesai yangtidak ada batas waktunya

Sabda MahaputraBersoel dibuatkan Berita Acara Nomor 027/039/PanPr/Hutbun yangditandatangani pada hari Jumat, tanggal 28 November 2008, sedangkan untukPengadaan Bibit Kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan (DAKDR 2007) TA 2008yang dilaksanakan oleh CV.

Putusan No. 08/PID.SUS/ 2014/ PT.PTK.setelah hasil pemeriksaan bibit tanaman tersebut sesuai dengan kontrak, makaPanitia Pemeriksaan Tanaman membuat laporan dan Berita Acara PemeriksaanBibit Tanaman, dimana untuk Pengadaan Bibit Kegiatan Rehabilitas Hutan danLahan (DAKDR 2006) TA 2008 yang dilaksanakan oleh PT.

DISDIK / PJBII.PBJ /X / 2012 Tanggal 08Oktober 2012Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) REHABILITAS!

DISDIK / PJBII.PB) / X / 2012 Tanggal 08Oktober 2012Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) REHABILITAS!

JAYA PERKASAe Pekerjaan: REHABILITAS! SEDANG RUANG KELAS SMPN 2 SALEMe Nilai Kontrak Rp. 89.080.000, ( Delapan puluh sembilan jutadelapan puluh ribu rupiah )e Kegiatan : DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) Bidang pendidikanTahun 2011 Tahun Anggaran 2012 sumber dana APBD Kab.

DISDIK / PJBII.PBJ / X / 2012 Tanggal 08Oktober 2012e Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) REHABILITAS!

DISDIK / PJBII.PBJ / X / 2012 Tanggal 08Oktober 2012Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) REHABILITAS!

UndangUndang Narkotika bagi pecandu dan korbanpenyalahgunaan Narkotika Wajib direhabilitas, hal tersebut sejalandengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi : Pecandunarkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalanirehabilitas medis dan rehabilitas sosial ; .

Bahwa hal ini juga sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) huruf a yangberbunyi : hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat : a.memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau Perawatan melalui rehabilitas jika pecanduNarkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;.

Bahwa disisi lain alasan seharusnya Pembanding/Terdakwa menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas dapat dilihat darijumlah Narkotika yang digunakan oleh Pembanding yaitu sejenis sabudengan berat 0.04 (nol koma no!

Bahwa oleh karena Narkotika jenis shabu yang digunakan olehPembanding/Terdakwa seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, makaMajelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Padang Sidempuanseharusnya melakukan Rehabilitas terhadap diri Pembanding/Terdakwa,sebab batasan kadar Narkotika yang didapati saat penangkapan dibawahbatas maksimal yaitu dibawah 1 (satu) gram, hal tersebut sejalan denganSurat Edaran Mahkamah Agung R.I.

No. 04 tahun 2010 pada point 2huruf b angka 1 (satu) , Tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, ke Dalam LembagaRehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial yang pada pokoknyamenyebutkan : Bahwa penerapan Pemidanaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapatdijatuhkan tindak pidana sebagai berikut :(b) pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatasditemukan barang bukti

Putusan Pengadilan Negeri SelRampah Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.Srh tertangal 2 Agustus 2021 telahdieksekusi namun karena terjadinya kesalahan penulisan surat perintahpenahanan Pemohon baik dalam pertimbangan maupun dalam amar(Vide halaman 80 dan 81 dalam putusan parapid Nomor 3 tersebut)sehingga mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei RampahNomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.Srh tertangal 2 Agustus 2021 cacat dantidak berkekuatan hukum untuk dijadikan sebagai dasar untukmengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitas

atas diri Pemohon.Bahwa oleh karena telah terbukti Putusan Pengadilan Negeri SelRampah Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.Srh tertangal 2 Agustus 2021 cacatdan tidak berkekuatan hukum untuk dijadikan sebagai dasar untukmengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitas atas diri Pemohon makapatut dinyatakan permohonan Pemohon Error In Objectum sehinggaberalasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk ditolak atautidak dapat diterima.Halaman 13 dari 23 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PNSrhC.

PN.Srh tertangal 2 Agustus2021 telah dieksekusi namun karena terjadinya kesalahan penulisan suratperintah penahanan Pemohon baik dalam pertimbangan maupun dalamamar (Vide halaman 80 dan 81 dalam putusan parapid Nomor 3 tersebut)sehingga antara pertimbangan dengan amar saling kontradiktif sehinggamengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor:3/Pid.Pra/2021/PN.Srh tertangal 2 Agustus 2021 cacat dan tidakberkekuatan hukum untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengajukantuntutan ganti rugi dan rehabilitas

menyatakan tindakanTermohonTermohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukummengandung arti bahwa tindakan penangkapan dan penahanan Pemohonadalah sah namun didalam amar menyatakan penangkapan danpenahanan Pemohon tidak sah sehingga antara pertimbangan denganamar saling kontradiktif sehingga mengakibatkan Putusan PengadilanNegeri Sei Rampah Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.Srh tertangal 2 Agustus2021 cacat dan tidak berkekuatan hukum untuk dijadikan sebagai dasaruntuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitas

tindakan penangkapan dan penahananPemohon adalah sah maka berkas perkara dugaan tindak pidana narkotikayang diduga dilakukan Pemohon dapat diajukan kepada Penuntut UmumKejaksaan Negeri Sei Rampah untuk diajukan ke Pengadilan Negeri SeiRampah untuk mendapatkan kepastian hukum.Bahwa oleh karena telah terbukti Putusan Pengadilan Negeri Sei RampahNomor: 3/Pid.Pra/2021/PN.Srh tertangal 2 Agustus 2021 cacat dan tidakberkekuatan hukum untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengajukantuntutan ganti rugi dan rehabilitas

sebagaiPenyalahguna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, selain itu juga terdakwatelah mengaku dan tidak pernah membantah bahwa terdakwa tidak pernahmelaporkan kepada dokter pemerintah bahwa terdakwa sebagai pecandu narkotika,hal tersebut sesuai dengan pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik IndonesiaTentang Narkotika yang berbunyi : Pecandu Narkotika yang sudah cukup umurwajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pusat kesehatanmasyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitas

medis dan rehabilitas sosialyang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atauperawatan melalui rehabilitas dan rehabilitas sosial.

rawat inap, karena hasilAssesment awalnya Terdakwa SITI ADJIRIA berada pada tingkat atau tahapHalaman 27 dari 61 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN.Lbomenengah dalam ketergantungannya atas narkotika jenis sabu, sedangkanuntuk Terdakwa RINIPTO SUDARMONO, awalnya bisa jika tidak dilakukanAssesment lanjutan/mendalam rehabilitas rawat inap, namun atashasilassesment awal pada riwayat ketergantungan narkotika, dimana TerdakwaRINIPTO SUDARMONO pernah ada usaha berhenti menggunakan narkotikajenis sabu, namun

akhirnya karena ketergantungannya akan barang narkotikajenis sabu, sehingga menggunakan kembali, maka atas hal tersebut,Terdakwa RINIPTO SUDARMONO juga didiagnosa harus Assesmentlanjutan/mendalam Rehabilitas rawat inap;Bahwa menurut Ahli, Para Terdakwa seharusnya dilakukan Assesmentlanjutan/mendalam rehabilitas rawat inap awal yaitu + 3 (tiga) bulan;Bahwa jika Terdakwa SITI ADUJIRIA, tidak dilakukan rehabilitas rawat inap danatau tidak diizinkan menggunakan narkotika jenis sabu, maka akanmengalami

Rawat Inap, Rehabilitas Rawat Jalan ada pulayang hanya bersifat Rekreasional dan hanya dilakukan Konseling;Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 159/Pid.B/2014/PN.LboBahwa benar selain metode wawancara, untuk untuk mendapatkan hasilAssesment awal bagi pasien, dapat juga dilakukan metode lain berupa tesdarah;Bahwa, standar waktu untuk pemeriksaan pasien dalam menentukanAssesment awal yaitu + 1 (Satu) sampai dengan 2 (dua) jam;Bahwa metode wawancara yang Ahli maksudkan yang diterapkan terhadappasien dalam

ALOE SABOE, Kota Gorontalo,dengan hasil sebagai berikut: Diagnosa: F15, Rencana Therapi: AssesmentLanjutan/mendalam rehabilitas rawat inap;2. Hasil Assesment Nomor: 441.6/RSU1/PEL/1357/2014, atas nama RiniptoSudarmono dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.

ALOEI SABOE,Kota Gorontalo, dengan hasil sebagai berikut: Diagnosa : F15, RencanaTherapi: Assesment Lanjutan/mendalam rehabilitas rawat inap;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hasil Assesment tersebut, dr.ZULWINDA BAHSUAN, dalam kedudukannya sebagai Ahli menerangkan bahwaberdasarkan hasil Assesment awal, Ahli dapat mengetahui bahwa untuk pasienkhususnya Para Terdakwa, Terdakwa SITIl ADJIRIA alias NOVA. tingkatpenggunaannya kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu,sedangkan untuk

No.35Tahun 2009 tentang NarkotikaBahwaterdakwasiketika ~=memiliki,menyimpan,menguasai,ataumenyediakan Narkotika Golongan jenis shabushabu tersebut tidakmemilik ijin dari Depertemen Kesehatan RI ataupun instansi yangberwenang lainnya terdakwa juga bukan sebagai orang yang dalammasa rehabilitas medis ;Bahwa terdakwa ketika ditangkap tidak sedang dalam transaksi jualbeli tidak memakai/menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan parasaksi

No.35Tahun 2009 tentang NarkotikaBahwaterdakwasiketika ~=memiliki,menyimpan,menguasai,ataumenyediakan Narkotika Golongan jenis shabushabu tersebut tidakmemilik ijin dari Depertemen Kesehatan RI ataupun instansi yangberwenang lainnya terdakwa juga bukan sebagai orang yang dalammasa rehabilitas medis ;Bahwa terdakwa ketika ditangkap tidak sedang dalam transaksi jualbeli tidak memakai/menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yangmeringankan (a

No.35Tahun 2009 tentang NarkotikaBahwaterdakwasiketika ~=memiliki,menyimpan,menguasai,ataumenyediakan Narkotika Golongan jenis shabushabu tersebut tidakmemilik ijin dari Depertemen Kesehatan RI ataupun instansi yangberwenang lainnya terdakwa juga bukan sebagai orang yang dalammasa rehabilitas medis ;Bahwa terdakwa ketika ditangkap tidak sedang dalam transaksi jualbeli tidak memakai/menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut ;hal 9 dari15 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PNJkt.

No.35Tahun 2009 tentang Narkotikae Bahwa terdakwa~ ketika memilikismenyimpan,menguasai,ataumenyediakan Narkotika Golongan jenis shabushabu tersebut tidakmemilik ijin dari Depertemen Kesehatan RI ataupun instansi yangberwenang lainnya terdakwa juga bukan sebagai orang yang dalammasa rehabilitas medis ;e Bahwa terdakwa didalam memilikismenyimpan,menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut tanpadilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI danbukan kepentingan

dilakukan Terdakwa ;= Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutusperkara Terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang yangmenyertai perobuatan Terdakwa, sehingga putusan tersebut kurangmemenuhi rasa keadilan tumbuh dan berkembang di dalammasyarakat ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya padapokoknya mengemukakan sebagai berikut := Bahwa didalam UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang NorkotikaPasal 54, pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajibmenjalani rehabilitas

medis dan rehabilitas sosial ;= Bahwa didalam UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang NorkotikaPasal 57, selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitas medis,penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh intansipemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dantradisional ;Hal. 7 dari 10 Hal.

No. 1335 K /Pid.Sus/201 1Galin Permadi Putra, Ciseeng, Bogor untuk mendapatkan pendidikan,pembinaan dan latihan kerja, sehingga apabila merujuk pada UndangUndang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 127 ayat (3) yangberbunyi penyalahngunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdibuktikan atau teroukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika,penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitassosial, sehingga dapat disimpulkan hanya pengguna sebagaimanadimaksud dalam

Narkotika Golongan Ill bagi diri sendiri.yang dapat dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial, sedangkandalam pasalpasal lainnya atau dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, tidak mengatur bahwa melanggar pasal tersebut dapat dilakukanrehabilitas medis atau rehabilitas sosial.Selain itu dalam amar putusan tersebut tidak menyebutkan bahwa lamanyaTerdakwa untuk menjalani rehabilitas, sehingga hal tersebut menjadi rancuberapa

shabushabu sekitar 1 (Satu)minggu yang lalu;Bahwa alat yang terdakwa gunakan didalam membeli narkotika jenis shabushabutersebut adalah uang terdakwa sendiri sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh riburupiah) dan alat transportasi yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor HondaSupra X 125 BK 2636 ABI warna abuabu hitam milik orang tua terdakwa;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ataumenggunakan narkotika jenis shabushabu tersebut;Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan rehabilitas

medis dan rehabilitas socialuntuk mendapatkan pengobatan atau perawaan;Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:1 (Satu) bungkus plastik kecil berklip Narkotika jenis shabushabu dengan beratbersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;1 (Satu) unit Ssepeda motor Honda Supra X 125 BK 2636 ABI warna abuabu hitam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus

shabushabu sekitar 1 (Satu)minggu yang lalu; Bahwa alat yang terdakwa gunakan didalam membeli narkotika jenis shabushabutersebut adalah uang terdakwa sendiri sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh riburupiah) dan alat transportasi yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor HondaSupra X 125 BK 2636 ABI warna abuabu hitam milik orang tua terdakwa; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ataumenggunakan narkotika jenis shabushabu tersebut; Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan rehabilitas

medis dan rehabilitas socialuntuk mendapatkan pengobatan atau perawaan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh

shabushabu sekitar 1 (Satu)minggu yang lalu;Bahwa alat yang terdakwa gunakan didalam membeli narkotika jenis shabushabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh riburupiah) dan alat transportasi yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor HondaSupra X 125 BK 2636 ABI warna abuabu hitam milik orang tua terdakwa;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ataumenggunakan narkotika jenis shabushabu tersebut;Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan rehabilitas

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 ( satu ) tahun 6( enam) bulan
3. Memerintahkan terdakwa menjalani Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial BNN Baddoka Makassarselama 6 (enam)

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 ( satu ) tahun 6( enam) bulan
3. Memerintahkan terdakwa menjalani Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial BNN Baddoka Makassarselama 6 (enam)

. : 565/C3/KP/2012Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitas RuangBelajar Tahap IV Tahun 2012 Direktur Pembinaan Sekolah MenengahPertama Tanggal 13 Maret 2012.1(satu) rangkap Berita Acara Hasil Asistensi dan Klarifikasi UsulanSekolah Calon Penerima Block Grand Rehabilitas Ruang belajar SMPTahun 2012 Nomor : 420/558/sekret/2012 tanggal 07 Maret 2012.1(satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana NomorSPM:00053/DIT.PSMP/A3.2/IV2012 tanggal 20 Maret 2012 Satker666032 (Direktorat Pembinaan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti yang terdiri dari Barang bukti:1. 1(satu) rangkap Panduan Pelaksanaan dan Teknis ProgramNasional Rehabilitas Ruang Belajar SP Seluruh Indonesia Tahun2012.2. 1(satu) rangkap Keputusan Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar No. :565/C3/KP/2012 Tentang Penetapan Sekolah Penerima BantuanRehabilitas

Ruang Belajar Tahap WM Tahun 2012 DirekturPembinaan Sekolah Menengah Pertama Tanggal 13 Maret 2012.3. 1(satu) rangkap Berita Acara Hasil Asistensi dan Klarifikasi UsulanSekolah Calon Penerima Block Grand Rehabilitas Ruang belajarSMP Tahun 2012 Nomor : 420/558/sekret/2012 tanggal 07 Maret2012.4. 1(satu)rangkapSuratPerintahP encairanDanaNomorSPM:00053/D1T.PSMP/A3.2/IIV2012 tanggal 20 Maret 2012 Satker 666032(Direktorat Pembinaan SMP) dan Surat Pengesahan Revisi ke6Daftar isian Pelaksanaan Anggaran

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Memerintahkan barang bukti berupa :1. 1(satu) rangkap Panduan Pelaksanaan dan Teknis ProgramNasional Rehabilitas Ruang Belajar SP Seluruh Indonesia Tahun2012.2. 1(satu) rangkap Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah MenengahPertama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar No. : 565/C3/KP/2012Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitas RuangBelajar Tahap NM

Putusan Nomor: 10/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN Halaman 4410.11121314151(satu) rangkap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Rutin(Lembar : B) tanggal 19 Maret 2012.1(satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)Bantuan Rehabilitas Ruang Belajar SMP Swasta Budi UtomoNomor : 644.1/C3.3/KU/2012 tanggal 21 Maret 2012.1(satu) rangkap kwitansi Penerimaan Dana Bantuan RehabilitasiRuang Belajar SMP Tahun 2012.1(satu) rangkap Surat Nomor : 2783/C3/KP/2013 tanggal04 Oktober tentang Permintaan Klarifikasi