PT POS INDONESIA (PERSERO) VS DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT PEKERJA POS INDONESIA (DPP SPPI),

., & Partners (ASP Law Firm), beralamat di JalanPemuda Nomor 57, Rawamangun, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT PEKERJA POSINDONESIA (DPP SPPI), yang diwakili Ketua Umum JayaSantosa, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 21,Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambanglrawan, S.H., dan kawankawan, Wakil Ketua Umum Hukumdan Hak Asasi Manusia pada Dewan Pengurus PusatSerikat Pekerja Pos Indonesia (DPP SPPI

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya adalah: Gugatan error in persona dan merubah/menambahpihakpihakPenggugat; DPP SPPI tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan untuk danatas nama karyawan PT Pos Indonesia (Persero) atas hak karyawandalam PKB Pasal 47 dan 62: Perubahan

DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT PEKERJA POS INDONESIA (DPP SPPI); Melawan; PT. POS INDONESIA (PERSERO);

Sementara di PT PosIndonesia (Persero) atau Tergugat, ada dibentuk beberapa serikat pekerja,bukan hanya SPPI. SPPI tidak berhak mengklaim mewakili seluruhkaryawan Tergugat 28.000 orang.Bahwa demikian juga, petitum angka 2 kabur dan tidak jelas,sebab tidak menentukan kepada siapa Bonus/Jasa Produksi tahun2017 dibayarkan.Tidak semua karyawan Tergugat menjadi anggotaserikat pekerja SPPI, karena masih ada anggota serikat pekerja yang lainselain SPPI.

, Perihal Jasprod 2017 dan THR 2018 SPPI menolakkeras kebijakan Perusahaan tidak memberikan BonusJasa Produksitahun 2017;Surat dari DPP SPPI tanggal 13 Juni 2018 No. 162/DPPSPPVW/VI2018 , Perihal Permintaan Perundingan Bipartit hari, tanggalSenin, 25 Juni 2018;Jawaban Managemen PT Pos Indonesia tanggal 21 Juni 2018, No.726/DIR2/0618 perihal Permintaan Perundingan Bipartit ManagemenPT Pos Indonesia belum menentukan han, tanggal untuk perundinganbipartite;Surat dari DPP SPPI tanggal 24 Juni 2018 No

Banda No. 30 Bandung 40115;Surat dari DPP SPPI untuk para rekan DPC SPPI Se Indonesia,tanggal 04 Juli 2018 No. 173/DPPSPPIV/VIV2018, Perihal GagalPerundingan;Surat dari DPP SPPI untuk Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Bandung,tanggal O05 Juli 2018 No. 175/DPPSPPIV/VIV2018, PerihalPemberitahuan gagal perundingan ;Surat dai DPP SPPI untuk Direktur Utama PT Pos Indonesia(Persero), tanggal 05 Juli 2018 No. 176/DPPSPPIV/VII2018, PerihalPemberitahuan Mogok Kerja ;Surat dai DPP SPPI untuk Komisaris Utama PT

2018 kami SPPI menerima Surat UndanganMediasi dari Kementrian Ketenagakeraan RI melalui DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Indistial No.

merupakan pihak dalam PKB tersebut, dengan demikianeksepsi Tergugat mengenai DPP SPPI tidak memiliki /egal standingmengajukan gugatan untuk dan atas nama Karyawan PT.

Pos Indonesia (Persero)Nomor : KD.03/DIRUT/0105 dan Nomor : 30 DPP SPPI/0105 tanggal 6januari 2005 tersebut merupakan Forum untuk menyelesaikanpermasalahan antara perusahaan dengan pegawai secara internal diPT. Pos Indonesia (Persero) hanya untuk karyawan yang menjadianggota Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), sedangkan karyawanyang bukan menjadi anggota SPPI tidak diakomodir. Hal ini dinyatakandalam Pasal 17 ayat (1) SKB Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)dengan DPP SPPI No.

Pos Indonesia (Persero) dengan mempertemukan pihakpengaju somasi, serikat pekerja (SPPI/SPPI reformasi), pihakmanejemen di Jakarta, pertemuan mengahasilkan Kesepakatanantar pihakpihak yang diketahui oleh pihak Depnakertrans dan DinasTenaga Kerja Kotamadya Bandung tentang Keharusan PT.

(Persero) dan DPP Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) Nomor :KD. 03/DIRUT/0105 dan Nomor : 30/DPP SPPI/0505 (terlampir, novum baruNo. 3) tentang Forum Komunikasi Hubungan Industrial (Forkom HI), dimanaPasal 17 ayat (1) menyatakan :Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dengankaryawan yang bukan anggota SPPI, tidak dapat dilakukan melalui ForkomHI, padahal Penggugat/Terbanding/Pemohon kasasi bukanlah anggotaSPPI sesuai dengan novum baru nomor urut 4 terlampir, sehingga dengandemikian

PosIndonesia (Persero) dengan DPP Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI)Hal. 17 dari 20 hal. Put.

Pos Indonesia (Persero) terdapat 2(dua) buah organisai Serikat Pekerjayaitu SPPI dan SPPI Reformasi dan juga Pekerja yang tidak termasuk keduaserikat pekerja tersebut. Dengan demikian keberadaan Forum KomunikasiHubungan Industrial (Forkom Hl) di lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero)cacat hukum, (mohon periksa novum baru No.3) ;.

(Bukti P2 : Berita Media Massa tentang Laporan DugaanKorupsi PT Pos Indonesia (Persero);Atas keresahaan para pegawai yang sekaligus anggota Serikat Pekerja PT PosIndonesia khusus diwilayah kerja Kantor Regional IV Jakarta dan juga WilayahDewan Pengurus Wilayah IV SPPI (DPW IV SPPI) yang meliputi Jakarta, Bogor,Halaman 3 dari 63 hal.

Putusan No .359/Pdt.SusPH1I/2018/PN Jkt.PstCibinong, Bekasi, Depok, Ciputat, Tangerang dan Banten Raya, PARAPENGGUGAT sebagai Pengurus DPW IV SPPI melalui Kepala Regional IVJakarta Sebagai Mitra Kerja mempertanyakan pembayaran THR yang hanya 1xGaji dan meminta agar THR dibayarkan 2 x Gaji, jawaban Kepala Regional IVatas permintaan DPW IV SPPI tidak bisa memberikan keputusan karenakeputusan disebabkan itu sudah wilayah keputusan Direksi, maka dengan ituPARA PENGGUGAT sebagai Pengurus DPW IV SPPI dan

Nurhamzah dengan mengirimkan surat Kepada KementerianBUMN No. 86/DPWII/SPPI/1017 tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Klarifikasidan Ucapan Terima Kasih (TI10).. Demikian juga dengan tindakan DPW Khusus SPPI Kantor Pusat yang diwakilioleh Sdr. Deni Sutarya dan Sdr.

Terhadap posita angka 9 disampaikan dalil PARA PENGGUGAT tidak relevan11dengan pokok perkara karena PARA PENGGUGAT melaporkan ke Polda MetroJaya terkait dugaan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) menghalan gi kegiatanSPPI padahal faktanya PARA PENGGUGAT sudah tidak lagi menjadi anggotaSPPI sejak tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan SK Pusat SPPI No. 07/DPPSPPI/7/2017 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota SPPI kepada FadolWahab (PENGGUGAT I) (TI12) dan SK Pusat SPPI No. 08/DPP SPPI/7/2017tanggal 24 Juli

Terhadap posita gugatan angka 14 disampaikan jawaban bahwa terbukti PARAPENGGUGAT memiliki itikad tidak baik dengan cara melakukan intimidasikepada TERGUGAT berupa akan melakukan aksi unjuk rasa menggunakannama Forum Nasional Penyelamatan Perusahaan dan Organisasi SPPI(FORNAS SPPI) yang rencananya menghadirkan sekitar 2.000 orang pendemo,sebagaimana surat dari FORNAS SPPI kepada Kepala Kepolisian ResortJakarta Pusat No. 002/FornasPPO/SPPI/0917 tanggal 7 September 2017 (TI17) dan tidak ada kaitannya

Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Dam XIV/Hasanuddin, Brigadir Djenderal Abdul Aziz pada tanggal 17 Juli 1971, dan Surat Persetujuan Penunjukan Istri Nomor SPPI/21/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh a.n. Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Kepala Ajudan Jenderal, Letnan Kolonel Caj. Andi Mansur, S. Sos pada tanggal 03 Agustus 2020 adalah merupakan orang yang sama;

Terhadap posita gugatan angka 3 disampaikan jawaban bahwa faktanyabahwa PARA PENGGUGAT mengakui sebagai Pengurus DewanPengurus Wilayah IV Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) makaseharsnya berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antaraHalaman 24 dari 62 Putusan Nomor 265/Pat.SusPHI/2018/PN.Badg.PT Pos Indonesia (Persero) dengan SPPI.

Tindakan PARA PENGGUGAT yangsaat itu masih mengakui sebagai anggota SPPI tidak sesuai denganPKB (TI6) Pasal 3 ayat (7) hurufa yang mengatakan :Serikat Pekerja berkewajiban :Mendukung programprogram kerja kerja Perusahaan yang dibuatsecara Bersih, Transparan dan Profesional.Dalam hal dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bertindak atasnama SPPI melaporkan kepada Kejaksaan Agung, sesungguhnya tidaksesuai dengan PKB (TI6) ayat (7) huruf e yang mengatakan :Serikat Pekerja berkewajiban :Melakukan koordinasi

Terhadap posita angka 7 disampaikan jawaban bahwa dengan tindakanDPW Khusus SPPI Kantor Pusat yang diwakili oleh PARA PENGGUGATSdr. Deni Sutarya dan Sdr.

(FORNAS SPPI) yang rencananya menghadirkansekitar 2.000 orang pendemo, sebagaimana surat dari FORNAS SPPIkepada Kepala Kepolisian Resort Jakarta Pusat No.002/FornasPPO/SPPI/0917 Tanggal 7 September 2017 (TI15) dan tidak adakaitannya sama sekail dengan somasi PARA PENGGUGAT bahkanTERGUGAT dengan itikad baik mengundang PARA PENGGUGATuntuk melakukan perundingan bi partit.12.Terhadap posita gugatan angka 12 disampaikan jawaban bahwamengenai Munaslub tidak relevan dengan pokok perkara ini dan samasekali

Fotokopi Komite Whistleblowing System yang dibentuk berdasarkanKeputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia(Persero), telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI9;10.Fotokopi Hasil Rapat Direksi tanggal 7 Agustus 2017, telah disesuaikandengan aslinya diberi tanda TI10;11.Fotokopi Surat dari FORNAS SPPI kepada Kepala Intelkam Mabes PolriPusat No. 002/FornasPPO/SPPI/0917 tanggal 7 September 2017, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI11;12.Fotokopi Draf Perjanjian Bersama

Jkt.Pst10.11.12.13.14.Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke OrganisasiPekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI keDewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah diterimamenjadi anggota OPSI melalui surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 16Agustus 2007.Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja yang secara terus menerusbekerja di Tergugat Il yang ditempatkan oleh Tergugat Bahwa paraPenggugat tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja

Hal ini karena pemberian kuasayang dilakukan dari Para Penggugat kepada kuasanya adalah cacathukum/bertentangan dengan hukum.Dalam posita gugatan nomor 8, dinyatakan bahwa seluruh Penggugat adalahanggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia (selanjutnya disebut, "SPPI"),dengan nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/XI/2006 tertanggal 20 Desember2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Jakarta Selatan.Dalam posita gugatan nomor 9, dinyatakan bahwa SPPI berafiliasi ke

Bagaimana mungkin OPSI kemudian menggunakan SPPI sebagaimotor untuk menggugat Tergugat Il, sedangkan di tempat Tergugat sudah adaserikat buruh yang dibentuk oleh OPSI.Selain itu, dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor : 77/PDT.SUSPHV/2014/Pn.Srg dikatakan sebagai berikut :Menimbang bahwa dalam anggaran dasar SPPI pasal 2 dan 3 disebutkanbahwa SPPI adalah organisasi serikat pekerja yang dibentuk di luarperusahaan, SPPI didirikan di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta hal manasesuail dengan

) Nomor: 485/V/N/X1/2006 tanggal 20 Desember 2006,Kartu Tanda Anggota Para Penggugat dan Tanda Bukti Pencatatan OrganisasiSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Nomor: 484/V/N/XIV/2006 serta SertifikatAfiliasi SPPI tertanggal 1 Mei 2010, yang dilampirkan sebagai bukti legal standingkuasa Penggugat dalam persidangan, serta pengakuan Penggugat dalam angka (5)dalil repliknya yang menyatakan bahwa SPPI adalah serikat pekerja yang dibentukoleh para pekerja di beberapa perusahaan, diberoleh beberapa

SPPI merupakan Serikat Pekerja yang dibentuk oleh para pekerja/oburuh daribeberapa perusahaan;2. Para Penggugat merupakan anggota SPPI yang merupakan SerikatPekerja/Serikat Buruh diluar perusahaan, yang membuktikan SPPI bukanSerikat Pekerja/Serikat Buruh pada perusahaan baik pada Tergugat maupunTergugat Il,3.

almarhum telah ditunjuk oleh ahli waris yanglain untuk mengurus segala keperluan pensiun almarhum , untuk itu paraPemohon memohon kepada majelis agar ditetapkan sebagai ahli warisalmarhum , dan Pemohon dapat bertindak untuk Khusus mengurus danmelengkapi persyaratan pengurusan pensiun almarhum sebagai pensiunananggota TNI;Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan Khusus untuk keperluanmengurus gaji sebagai salah satu persyaratan pengusulan mendapatkan SuratPersetujuan Penunjukan Istri (SPPI

kecelakaan lalu lintas, namun dikebumikan di Desa Labone, KecamatanLasalepa, Kabupaten Muna;Bahwa pada waktu meninggalnya almarhum kedua orang tuanya telahmeninggal dunia lebih dahulu;Bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah diancam untuk dibunuh ataudianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana olehpara pemohon;Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahliwaris sebagai salah satu persyaratan pengusulan mendapatkan SuratPersetujuan Penunjukan Istri (SPPI

Bahwa pada waktu meninggalnya almarhum kedua orang tuanya telahmeninggal dunia lebih dahulu; Bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah diancam untuk dibunuh ataudianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana olehpara pemohon; Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahiwaris sebagai salah satu persyaratan pengusulan mendapatkan SuratPersetujuan Penunjukan Istri (SPPI) untuk menjadi Pensiunan Janda(Warakawuri) dari almarhum ;Bahwa terhadap keterangan

meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Nopember2012 di Kendari dan dikebumikan di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa,Kabupaten Muna; Bahwa kematian almarhum bukan karena dianiaya oleh para pemohon, akantetapi meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas; Bahwa pada waktu meninggalnya almarhum kedua orang tua almarhum telahmeninggal dunia lebih dahulu; Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaisalah satu persyaratan pengusulan mendapatkan Surat PersetujuanPenunjukan Istri (SPPI

Jusiana Witaria adalah anggota SerikatPekerja Profesional Indonesia (SPPI) dan bukan anggotaOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) ;6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)disebutkan : Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasipengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracaradi Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya ;In casu, sdri.

Jusiana Witaria adalah anggota SPPI sehingga yang berhakmewakili di muka persidangan adalah SPPI dan bukan OPSI :7. Bahwa dengan demikian, meskipun SPPI telah berafiliasi ke OPSIsebagaimana Penggugat nyatakan dalam gugatannya halaman 2bagian Profil Penggugat, namun sdri. Jusiana Witaria tetap tidakdapat diwakili secara langsung oleh OPSI karena sdri. JusianaWitaria bukan anggota OPSI :8. Bahwa selain itu, apabila sdri.

Timbul Siregar dan Saepul Tavip selaku kuasahukum Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah dan cacathukum :10.Bahwa Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dan SerikatPekerja Profesional Indonesia (SPPI) merupakan 2 (dua) SerikatPekerja yang berbeda.

Baik OPSI maupun SPPI bukan serikatpekerja di tingkat perusahaan di mana Tergugat semula bekerja,Tergugat bahkan tidak pernah mengetahui Penggugat adalahanggota SPPI karena Penggugat tidak pernah melaporkannyakepada Tergugat ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup alasan menuruthukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Organisasi PekerjaSeluruh Indonesia (OPSI) yang dalam hal ini diwakili oleh sdr. Timbul Siregardan Sdr.

Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap pada Tergugat dengan masa kerja danupah sebagai berikut:Mulai bekerja : 1 Mei 1990;JabatanUpah: Kepala Gudang;: Rp3.584.000,00 (yang terdiri dari gaji pokokRp2.054.000,00 Tunjangan Tetap Rp955.000,00Tunjangan uang makan Rp125.000,00, TunjanganKontrak Rumah Rp275.000,00 dan Tunjangan bonusRp175.000,00);Bahwa Penggugat adalah Anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI

),dengan nomor bukti pencatatan 485/V/N/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JakartaSelatan;Bahwa Serikat Pekerja Profesional (SPPI) berafiliasi ke Organisasi Pekerja SeluruhIndonesia (OPSI) berdasarkan surat permohonan SPPI ke Dewan EksekutifNasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah diterima menjadi anggota OPSImelalui Surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 16 Agustus 2007;Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di Tergugat yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugatdalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Dalam Eksepsi:1 Bahwa Tergugat menolak seluruh isi putusan Judex Facti PHI Bandung tanpakecuali oleh karena tidak pernah diketahui oleh Tergugat bahwa Lindawati selakuPenggugat dalam perkara ini sebagai anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(SPST) dan bahkan di dalam putusan perkara No. 6/G/2012/PHI/PN.Bdgditambahkan oleh pihak PHI Bandung pada halaman 1 dengan istilah SerikatPekerja Professional Indonesia (SPPI

) padahal menurut Kuasa Hukum Penggugatmereka atas nama dewan pimpinan cabang Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia Kab/Kota Bekasi, jadi PHI Bandung terbukti mengarang;Bahwa yang aneh lagi di halaman 2 point 3 putusan perkara ini PHI Bandung jugamengatakan bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi keOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasar surat permohonan SPPI kedewan eksekutif nasional OPSI melalui surat dewan eksekutif OPSI tanggal 16Agustus 2007 (Surat

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SARIPUDIN Als UDIN Bin LA DUNDU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Penggugat II adalah Dewan Pimpinan Pusat FederasiSerikat Pekerja Perjuangan Indonesia Provinsi Riau memilikikepengurusan dan anggota pada tingkat Pengurus (PC) danPengurus Unit Kerja (PUK) adalah sebagai berikut :1) DPP SPPI Provinsi Riau berjumlah 27 orangpengurus.2) PUK SPPI PT IVOMAS TUNGGAL jumlah pengurusbeserta anggota 107 orang.3) PUK SPPI PT IMT UNIT PLPE jumlah pengurusbeserta anggota 143 orang.4) PUK SPPI PT IMT UNIT UJTM jumlah pengurusbeserta anggota 86 orang5) PUK SPPI PT IMT UNIT UTNE

jumlah pengurusbeserta anggota 259 orang.6) PUK SPPI PT IMT UNIT SSMM jumlah pengurusbeserta anggota 85 orang.7) PUK SPPI PT IMT UNIT SSME jumlah pengurusbeserta anggota 76 orang.8) PUK SPPI PT IMT UNIT KNDE jumlah pengurusbeserta anggota 46 orang.9) PUK SPPI PT IMT UNIT LIBM jumlah pengurusbeserta anggota 127 orang.10) PUK SPPI PT IMT UNIT LIBE jumlah pengurusbeserta anggota 264 orang.Halaman 14 dari 99 halaman Putusan No. 36/G/2018/PTUNPBR11) PUK SPPI PT IMT UNIT SRKE jumlah pengurusbeserta anggota

171 orang.12) PUK SPPI PT SJALIBT jumlah pengurus besertaanggota 208 orang.13) PUK SPPI PT IMTLUTNW jumlah pengurus besertaanggota 42 orang.14) PUK SPPI PT SMART TBKSMARTRI jumlahpengurus beserta anggota 184 orang.15) PUK SPPI Koperasi Air Kehidupan jumlah pengurusbeserta anggota 300 orang.6.

(Sesuai dengan asli);Bukti PII3 : Tanda Bukti Pencatatan PUK SPPI Koperasi AirKehidupan Kecamatan Kandis Kabupaten SiakNomor : 568/DISTRANSNAKERTII/2017/04Tanggal 8 Februari 2017. (Sesuai dengan asli);Bukti PIl4 : Tanda Bukti Pencatatan PUK SPPI PT.SATRINDO JAYA AGRO PALMA LIBOTRANSFORT Kecamatan Kandis, Nomor568/DSTKT/IV/2015/10 Tanggal 22 April 2015.(Sesuai dengan asli);Bukti PII5 : Tanda Bukti Pencatatan PUK SPPI PT.

SMARTTBK SMART RESEACH INSTITUTE (SMARTRI)Kecamatan Kandis, Nomor568/DSTKT/IV/2015/13, Tanggal 22 April 2015(Sesuai dengan asli);Bukti PII6 : Tanda Bukti Pencatatan PUK SPPI PT. IVOMASTUNGGAL. Kecamatan Kandis,Kab Siak, PropRiau Nomor 568/DSTKT/IV/2015/09, Tanggal 22April 2015 (Sesuai dengan asli);Bukti PII7 : Tanda Bukti Pencatatan PUK SPPI PT. IWOMASTUNGGAL LESTARI UJUNG TANJUNGWORKSHOP (UTNW).

Print556/N.2.22.8/Ep.2/12/2013,Sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d 29 Desember 2013 ; Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 16 Desember 2013, No. 1965/SPPI/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 14 JanuariPerpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Januari 2014 No. 1965/SPPI/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD,sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Maret 2014 ;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; Pengadilan Negeri tersebut : Telah membaca

Selain itu Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat PekerjaPos Indonesia (SPPI) Kantor Pos Jakarta Utara, telah mengirimkan Suratkepada Tergugat Nomor : 013/DPCJKU/SPPI/0916, tertanggal 9 September2016, yang pada intinya kedua suratnya tersebut memohon agar Tergugattidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat.Adapun Penggugat menolak Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) maupun Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Pekerja PosIndonesia (SPPI) Kantor Pos Jakarta Utara dengan

karena tidak ada proses pembelajaransebelumnya;e Selama ini tidak ada komplain dari pelanggan/penerima kiriman;e Kiriman/surat yang dipermasalahkan sudah diantar dan tidak ada permasalahan dengan pihak Penerima;e Penggugat masih ingin bekerja di tempat Tergugat (Kantor Pos Jakarta Utara), karena sebagai tempat untuk mencari nafkah bagi keluarganya yang masih sangat membutuhkan biaya hidup.Bahwa setelah Surat Penolakan Hukuman Disiplin yang dikirimkanPenggugat dan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI

Jakarta Utara denganSdr.Surya Erlangga/Penggugat Nippos : 974466270, tanggal14 Desember 2016 ;: Foto copy dari copy Surat Dewan Pengurus Cabang SerikatPekerja Pos Indonesia Jakarta Utara No.22/DPCJKU/SPPI/1216, Perihal : Permohonan Mediasi PermasalahanKetenagakerjaan, tertanggal 16 Desember 2016 ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan PengurusCabang Serikat Pekerja Pos Indonesia Jakarta Utara,tertamggal 27 Desember 2016, Perihal : Kronologi KasusPermasalahan Sdr.Surya Erlangga Dalam Sidang

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan PengurusCabang Serikat Pekerja Pos Indonesia Jakarta Utara, Nomor:1746/1.831, tertamggal 17 April 2017, Perihal : Anjuran ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Suku Dinas TenagaKerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor:7783/1.831, Perihal : Panggilan Sidang Mediasi Pertama (),tertanggal 29 Desember 2016 ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan PengurusCabang Serikat Pekerja Pos Indonesia Jakarta Utara, Nomor:23/DPCJKU/SPPI

Kerja dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara,Nomor: 7746/1.831, tertanggal 17 april 2017, Perihal : Anjuran;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Surat Pernyataantertanggal 21 Agustus 2017, atas nama AUVA SYOFYAN ;: Foto copy dilegalisir Surat Dewan Pengurus Cabang SerikatPekerja Pos Indonesia Jakarta Utara, Perihal : PHK atas namaSurya Erlangga, Nippos 974466270 ;: Foto copy dari copy Surat dari PT.POS INDONESIA (persero),Nomor: 1079/VP Yan SDM/Rhs/1017, Perihgal : TanggapanAtas Surat SPPI

Nomor 590 kK/Pdt.SusPHI/201710.Upah : Rp1.800.000, per bulan;Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat pekerja Profesional Indonesia(SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/XII/2006 tertanggal 20Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Jakarta Selatan;Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi keOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan SuratPermohonan SPPI ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus2007 dan telah

ASURANSI MEGA PRATAMANomor 0311228 tanggal 28 Oktober 2009 ;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2018/SP2DLS/BL/XII2009 Tanggal 17 Desember 2009 ;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 56/SPMLS/BL/ Sosnaker/XII2009 Tanggal15 Desember 2009 ;1 (satu) lembar Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPI, II, II)Nomor : 56/SPPL5/BI/XII2009 Tanggal 15 Desember 2009 ;1 (satu) lembar Kuitansi Pengguna Anggarail Dinsosnaker Nomor .....

(satu) lembar Lampiran DPPKAD Tentang Peng SPMLS UMK BM PeralatanSAR pada Dinsosnaker sebesar Rp 238.387.050,00 (dua ratus tiga puluhdelapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh rupiah) Tanggal 03November 2009 ;1 (satu) lembar Lampiran Surat Permintaan Pernbavaran (SPPI, II, III) SuratNomor : 39/SPPLS/BL/X12009 Tanggal 02 November 2009 ;1 (satu) lembar Kuitansi Pengguna Anggaran Dinsosnaker Nomor ...

ASURANSI MEGA PRATAMA Nomor0311228 Tanggal 28 Oktober 2009 ;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2018/SP2DLS/BL/XII2009 Tanggal17 Desember 2009 ;Surat Perintah Membayar Nomor : 56/SPMLS/BL/Sosnaker/XII2009 Tanggal15 Desember 2009 ;Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPI, I, III) Nomor 56/SPPLS/BL/XII2009 Tanggal 15 Desember 2009 ;Kuitansi Pengguna Anggaran Dinsosnaker Nomor ...

No. 1945 K/Pid.Sus/201142Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPI, II, IID) Surat Nomor 39/ SPPLS/BL/XI2009 Tanggal 02 November 2009 ;Kuitansi Pengguna Anggaran Dinsosnaker Nomor ...

ASURANSI MEGA PRATAMA Nomor0311228 Tanggal 28 Oktober 2009 ;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2018/SP2DLS/BL/XII2009Tanggal 17 Desember 2009 ;Surat Perintah Membayar Nomor 56/SPMLS/BL/Sosnaker/XII2009Tanggal 15 Desember 2009 ;Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPI, IH, HI) Nomor 56/SPPLS/BL/XII2009 Tanggal 15 Desember 2009 ;Kuitansi Pengguna Anggaran Dinsosnaker Nomor ...

Yang artinyaTergugat ingin cuci tangan/lepas tangan dari janji yang telah disepakatidengan SPPI. Il dan yang telah mendapat pengesahan dariKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Sesuai KeputusanDirektur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Nomor KEP.68/PHI/SKPKKAD/PKB/V/2013 tanggal 14Mei 2013 Khususnya perubahan Bab IX Pasal 37, ayat 11 tentangHalaman 10 dari 33 hal. Put.

gugatan Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan danberalasan menurut hukum, menghukum Tergugat membayar hak ParaPenggugat sebagaimana tersebut dalam rincian pada posita poin 17,dan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiaphari keterlambatan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)per hari keterlambatan;Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung JawabTergugat, maka Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il agar tundukkepada kesepakatan yang telah dibuat oleh Tergugat dan SPPI

November 2014 yang dimuatdalam berkas perkara a quo merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor240/Pdt.Sus.PHI/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 9 Februari 2015, dengan amarsebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat terikat dan tunduk padaaddendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT PelabuhanIndonesia dengan SPPI

Pihak yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersamadan Addendum Perjanjian Kerja Bersama adalah Pemohon Kasasiselaku Pengusaha dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI)selaku perwakilan Pekerja;b. Secara teoritis dan yuridis dimungkinkan perikatan dibuat denganbersyarat atau pemberlakuannya digantungkan pada suatu syarattertentu;c. Syaratsyarat yang tidak boleh dicantumkan oleh para pihak dalamsuatu perikatan adalah:1.

Nomor 727 K/Pdt.SusPHI/201510.11.12.Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Bersama (vide Bukti P2B),sangatlah jelas dan terang pihak yang membuat dan menandatanganiaddendum perjanjian kerja bersama adalah SPPI dan Pemohon Kasasi;Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Turut Termohon Kasasi )dan pemegang saham perusahaan Pemohon Kasasi (KementerianBUMN/Turut Termohon Kasasi II) tidak termasuk pihak yang membuatdan menandatangani addendum perjanjian kerja bersama;Karena Dewan Komisaris (Turut Termohon

Kerja sebagai KaryawanPerusahaan atas permintaan sendin ;Bahwa pada tanggal 26 April 2009 terbit Surat Mutasi No.331/Sdm1/0409 perihal MutasiKaryawan/wasit, termasuk mutasi Penggugat ;Bahwa Penggugat masih menerima gaji pada tanggal 1 Mei 2009 ;Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009 Penggugat mengajukan surat kepada Ketua DPC SPPIMPG Ms perihal Permohonan Penyelesaian Bipartit, kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua DPCSPPI MPC Ms pada tanggal 5 Mei 2009 melalui surat dengan No.01/DPCMPC/V/09 kepadaKetua DPW SPPI

Wilpos X perihal Penyelesaian Bip artit ;Bahwa berdasarkan surat mutasi pada point tersebut di atas, Penggugat kembali aktifbekerja setelah menjalani Cuti Besar (Cbs) terhitung mulai tanggal 11 Mei 2009 ;Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 Ketua DPW SPPI Wilpos X membuat Surat bernomor25/SPPIDPW X/06/09 Hal undangan, yang ditujukan kepada Kawilpos X dan Penggugat dalampenyelesaian Bipartit yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2009, tetapi upaya tersebut gagal ;Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009 Penggugat

No. 83 K /Pdt.Sus/ 2010Penggugat untuk melakukan perundingan pada tanggal 6 Juli 2009 dan hasilnya tidak tercapaikesepakatan, sehingga perundingan dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 2009 juga tidak tercapaikesepakatan ;Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 DPW SPPI Wilpos X menyurat kepada Kawilpos Xdengan No.034/SPPIDPW X/0709 perihal pembatalan pencabutan PHK sebagai karyawan ataspermintaan sendiri atas nama Penggugat:Bahwa tidak tercapainya kesepakatan, Mediator Hubungan Industrial pada Disnaker KotaMakassar

Pos Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja PosIndonesia (SPPI) 20082010, tanggal 29 Mei 2008, dalam Pasal 26 menyebutkan :Ayat(1): Setiap karyawan berhak untuk menjadi pejabat di luar perusahaan yangdikategorikan oleh pemerintah sebagai pejabat Negara atau menjadi Pengurus/anggota partai politk.Ayat (2): Status kepegawaian, hak dan kewajiban karyawan yang menjadi Pejabat Negaraatau pengurus/ anggota partai politik diatur sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku.Jelas sekali bahwa Perjanjian

Nomor 86 PK/Pdt.SusPHI/2016dengan 1 Juni 2013 dengan upah terakhir adalah sebesar Rp6.000.000,00per bulan;Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia(SPPI), dengan Nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/2006 tanggal 20Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Jakarta Selatan;Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi keOrganisasi Pekerja Selurun Indonesia (OPSI) berdasarkan SuratPermohonan SPPI ke Dewan Eksekutif Nasional

Upah ini masih di bawah ketentuan Upah Minimum Kota Bekasi ditahun 2011 yang besarnya Rp. 1.275.000,;Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 85 K/Pdt.Sus/20132 Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI)yang telah berafiliasi ke Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)berdasarkan surat permohonan SPPI ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal9 Agustus 2007 dan telah diterima menjadi anggota OPSI berdasarkan suratkeputusan Dewan Eksekutif Nasional tanggal 16 Agustus 2007;DASAR