1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
430 K/Pid.Sus/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pid.Sus/2018
    Tanggal 18 April 2018 — IRMAN (T1) & SUGIHARTO (T2)
    Nomor 430 K/Pid.Sus/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci perbuatan melawan hukum; korupsi pembuatan KTP Elektronik
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota H. Abdul Latif, M.s Lumme
    Panitera Ida Satriani
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 18 April 2018
    Tanggal Dibacakan 18 April 2018
    Kaidah Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka judex factie harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternative kesatu terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian Judex Facti mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, judex factie tingkat pertama dan banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka untuk memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan. MA membatalkan pertimbangan judex factie tersebut pada tingkat kasasi. MA berpendapat bahwa walaupun Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, bukan berarti hakim boleh memilih dakwaan yang sesuai fakta hukum saja. Menurut MA, hakim harus tetap mempertimbangkan semua dakwaan, mulai dari dakwaan primer sampai dengan dakwaan terakhir. Apabila dakwaan primer tidak terpenuhi, barulah beralih ke dakwaan berikutnya, begitu seterusnya.


2551
1518