1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
743K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743K/PID.SUS/2016
    Tanggal 27 Oktober 2016 —SELVIANA WANMA;

    Nomor 743K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci unsur setiap orang
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latif
    Panitera - Achmad Rifai
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar Tolak Perbaikan
    Tanggal Musyawarah 27 Oktober 2016
    Tanggal Dibacakan 27 Oktober 2016
    Kaidah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), karena unsur “Setiap orang” tidak terpenuhi. Sebab, menurut Majelis, Terdakwa adalah pekerja tidak tetap pada sebuah perusahaan swasta, karenanya unsur “Setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa. Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pendapat majelis hakim tingkat pertama itu dikuatkan oleh Majelis Hakim PT DKI Jakarta. Mahkamah Agung (MA) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie tersebut. Menurut MA, pertimbangan hukum judex factie merupakan pertimbangan hukum yang salah, karena unsur “Setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor diperuntukkan bagi swasta dan pegawai negeri/pejabat yang mempunyai wewenang.


1394
1189