1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1147 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 18 Agustus 2016 — La Musi Didi

    Nomor 1147 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Melawan hukum; berat ringan hukuman
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Lumme
    Panitera - Agustina Dyah Prasetyaningsih
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 18 Agustus 2016
    Tanggal Dibacakan 18 Agustus 2016
    Kaidah MA dapat memperbaiki berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang merupakan wewenang Judex Facti, manakala pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif, dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect)
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut Umum (JPU) menuntut Terdakwa agar dihukum delapan tahun penjara dan denda sebanyak Rp 500.000.000. Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun, dan denda Rp 200.000.000. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Mahkamah Agung (MA) tidak sependapat dengan hukuman yang diberikan judex factie. Menurut Majelis Hakim Kasasi, meskipun berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan a quo adalah wewenang Judex Facti, akan tetapi “secara kasuistis” prinsip umum tersebut dapat diterobos seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA menilai sanksi pidana yang dijatuhkan judex factie tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya. MA menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp 500.000.000.


921
599