1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
516 K/PID.SUS/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 K/PID.SUS/2017
    Tanggal 10 Mei 2017 — TGK. MUNIRWAN MAHMUD bin MAHMUD
    Nomor 516 K/PID.SUS/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Pengelolaan Zakat Baitul Mal; unsur "keuangan negara"
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera - Arman Surya Putra
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya JPU = TOLAK, TDW = TOLAK PERBAIKAN
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 10 Mei 2017
    Tanggal Dibacakan 10 Mei 2017
    Kaidah Penerimaan yang dikelola/dikumpulkan Baitul Mal bersal dari sumbangan masyarakat, pemotongan gaji PNS serta berasal dari para Pengusaha/Kontraktor. Oleh karena itu, dana yang dikelola oleh Baitul Mal termasuk Keuangan Negara
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh menghukum Terdakwa karena selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat terbukti melakukan tindak pidana berupa tidak menyalurkan kepada yang berhak menerima bantuan berupa barang-barang pada senif bantuan modal kerja fakir zakat Infaq dan Saddaqah (ZIS) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh. Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut. Dalam memori kasasinya, Terdakwa berpendapat bahwa yang menjadi objek perkara adalah “Pengelolaan Zakat”, sehingga Berdasarkan: Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pengadilan yang berwenang menangani kasus ini Mahkamah Syar’iyah, bukan pengadilan tindak pidana korupsi. MA menolak permohonan kasasi Terdakwa, dan sebaliknya membenarkan putusan judex factie. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa penerimaan yang dikelola/dikumpulkan Baitul Mal berasal dari sumbangan masyarakat, pemotongan gaji PNS serta berasal dari para Pengusaha/Kontraktor merupakan termasuk pendapatan asli daerah (PAD), sehingga dana yang dikelola oleh Baitul Mal termasuk Keuangan Negara.


1047
671