Putusan PT SAMARINDA
64/PDT/2019/PT SMR

Putusan PT SAMARINDA Nomor 64/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 19 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Surya Irawan Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Terbanding/Tergugat II : PT.Inhutani I
Terbanding/Tergugat I : PT. Nusantara Berau Coal

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam surat kuasa dari Pembanding semula Penggugat kepada kuasanya tersebut hanya disebutkan ?mengenai Perbuatan melawan hukum (PMH)? tanpa menyebutkan bentuk perbuatan melawan hukum berupa apa, maka penyebutan pokok sengketa yang demikian merupakan penyebutan pokok sengketa yang tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak menyebutkan letak tanah obyek sengketa oleh karena itu mengakibatkan Surat Kuasa tersebut tidak sah dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 1994 Jo.hasil Rumusan hukum bidang Perdata hasil pleno kamar Perdata Mahkamah A tanggal 14 -16 Maret 2012 surat kuasa dari Pembanding semula Penggugat kepada kuasanya tersebut tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang tidak menyebut Obyek sengketa dengan jelas mengakibatkan Surat Kuasa itu tidak sah, Hal ini ditegaskan Mahkamah Agung dalam Putusannya nomor 1912 K/Pdt/1964 yang kaidah hukumnya menyebutkan ?Surat Kuasa yang tidak menyebut Subyek dan Obyek, tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus dalam berperkara?. Surat Kuasa seperti itu masih bersifat Kuasa Umum, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat sesorang ( ?Hukum Acara Perdata? buku karangan M. Yahya Harahap, SH halaman 18, Penerbit Sinar Grafika Cet. Pertama April 2005 );
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai karena tidak meneliti dan mempertimbangkan keabsahan dari Surat Kuasa tersebut karena jabatannya (karena undang-undang) dan tidak mengingatkannya pada awal persidangan karena tidak jelas menyebut obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut sebagai pintu masuk untuk beracara di sidang Pengadilan, telah tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang?;
Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan Obyek Pokok sengketa dalam surat kuasa dari Pembanding semula Penggugat kepada kuasanya tersebut tidak jelas sehingga hal tersebut juga tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 1994 Jo. rumusan hukum bidang Perdata hasil pleno kamar Perdata tanggal 14 -16 Maret 2012 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 07 Tahun 2012;
Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan Obyek Pokok sengketa dalam surat kuasa dari Pembanding semula Penggugat kepada kuasanya tersebut tidak jelas maka berdasar rumusan hukum bidang Perdata hasil pleno kamar Perdata tanggal 14 -16 Maret 2012 Jo. Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 07 Tahun 2012 surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya tersebut tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Pembanding semula Penggugat ditanda tangani dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan diatas oleh karena surat kuasa dari Pembanding semula Penggugat kepada kuasanya tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus maka Memori Banding yang diajukan kuasa Pembanding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan ? pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Tnr tanggal 18 Desember 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehinggga Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 147 R.Bg Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura/Pasal 123 (1) HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;