1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
295 K/Pid.Sus/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pid.Sus/2019
    Tanggal 13 Mei 2019 — MUCHTAR KAIMUDDIN, S.E. bin KAIMUDDIN
    Nomor 295 K/Pid.Sus/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Raskin
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Suhadi
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Abdul Latif
    Panitera Agustinus Yudi Setiawan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK - TERDAKWA, KABUL - PENUNTUT UMUM
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 13 Mei 2019
    Tanggal Dibacakan 13 Mei 2019
    Kaidah Unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur ini bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk kepada yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan selama ia mampu bertanggung jawab secara hukum.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini diadili pertama kali di Pengadilan Negeri Makassar yang memutus Terdakwa bersalah. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar mengubah pembebanan pidana terhadap Terdakwa. Adapun tindak pidana korupsi yang terjadi bermula dari adanya penyimpangan penyaluran dan pembayaran harga tebus raskin yang justru dibayarkan melalui Terdakwa. Terdakwa tidak menyetorkan uang raskin ke Perum Bulog sekalipun telah berkali-kali dilakukan penagihan, dan karenanya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di tingkat Pengadilan Negeri, judex facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, yakni Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dengan alasan Terdakwa lebih tepat dipidana dengan berdasarkan pada Pasal 3 yang memuat spesifikasi khusus untuk subjek hukum yang memiliki kewenangan, jabatan, atau fasilitas. Terhadap pertimbangan ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur “setiap orang” bersifat sangat umum dan menjadikan pasal tersebut dapat dikenakan pada siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa ada hubungannya dengan jabatan.


303
200