1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2887 K/PID.SUS/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2887 K/PID.SUS/2017
    Tanggal 25 April 2018 — Sharifa
    Nomor 2887 K/PID.SUS/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Korupsi pendidikan; pengadaan barang dan jasa; Hukum Acara; bentuk dakwaan
    Tahun 2018
    Tanggal Register 29 Desember 2017
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Lumme
    Panitera Carolina
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 25 April 2018
    Tanggal Dibacakan 25 April 2018
    Kaidah "Setiap dakwaan harus diperiksa atau dibuktikan satu per satu, kecuali pada Dakwaan Alternatif, bilamana dakwaan telah terbukti, dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa atau dibuktikan”
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 3 UU Tipikor. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan bahwa perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan judex factie tingkat banding. MA berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tidak memeriksa atau membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu per satu yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair dan Subsidair. Hal ini bertentangan dengan tertib hukum acara pidana dan praktik peradilan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Cetakan ke-5, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2004 huruf B butir 7.7.3.d. yang berbunyi: “Setiap dakwaan harus diperiksa atau dibuktikan satu per satu, kecuali pada Dakwaan Alternatif, bilamana dakwaan telah terbukti, dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa atau dibuktikan”;


690
374