1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1492 K/Pid.Sus/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017
    Tanggal 12 September 2017 — Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk;
    Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Unsur "Setiap orang" Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor;
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Surya Jaya
    Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, Mohammad Askin, Hakim
    Panitera M. Ikhsan Fathoni
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 12 September 2017
    Tanggal Dibacakan 12 September 2017
    Kaidah Pemahaman kata ”setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja baik swasta maupun pemangku jabatan publik/pemerintahan. Kata setiap orang menurut sejarah pembentukan undang-undang mengandung arti subjek pelaku tindak pidana korupsi terdiri dan korporasi dan orang perorang.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. Penuntut umum keberatan dengan putusan judex factie itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1). MA sependapat dengan Penuntut Umum. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat Terdakwa selaku orang perorangan dalam kedudukan dan kapasitas sebagai usahawan/wiraswasta tidak dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dalam jabatan/kedudukan karena pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa tidak bertindak melaksanakan kewajiban dan tugas, pekerjaan dalam jabatan sebagai Pegawai Negeri, penyelenggara/aparatur Negara atau pemerintahan. Terdakwa tidak mempunyai “kualitas” sebagai pemangku jabatan pemerintahan tentu tidak dapat menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 juncto. Yang dimaksud kata ”kedudukan” dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah kedudukan dalam jabatan publik atau pemerintahan, bukan kedudukan dalam jabatan pnivat atau swasta.


399
187