1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN RANAI
  4. Pidana Khusus
  5. Perikanan

Putusan PN RANAI
26/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

    Putusan PN RANAI Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran
    Tanggal 7 Januari 2020 —. Pidana
    Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Perikanan
    Kata Kunci PerikananLy Van Banh
    Tahun 2020
    Tanggal Register 16 Desember 2019
    Lembaga Peradilan PN RANAI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua M. Fahri Ikhsan
    Hakim Anggota Ir. Untung Sunardi, Sugeng Sulistiawan
    Panitera - Winda Arifa
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA
    Catatan Amar MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa Ly Van Banh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha perikanan (SIUP)?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ly Van Banh, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) KIA TG 90496 TS;- 1 (satu) unit mesin pokok kapal (MPK) merk Hino 8 silinder;- 1 (satu) unit Jaring Gill Net Dasar;- 1 (satu) unit GPS haiyang HGP-320;- 1 (satu) unit GPS Furuno HGP-32;- 1 (satu) unit Fish Finder FUSO FEC-609;- 1 (satu) unit Radio Icom IC-718;- 1 (satu) unit Kompas;- 200 (kurang lebih dua ratus) kilo gram ikan kering;Dirampas untuk musnahkan ;- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal atas nama Ly Van Banh;Dikembalikan kepada Terdakwa Ly Van Banh;- 2 (dua) buah bendera Indonesia;Terlampir dalam berkas;6. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 7 Januari 2020
    Tanggal Dibacakan 7 Januari 2020
    Kaidah —
    Abstrak


213
146