1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
539 K/Pid.Sus/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pid.Sus/2017
    Tanggal 7 Juni 2017 —SWADI;
    Nomor 539 K/Pid.Sus/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Korupsi dana desa; Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau korporasi"
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latif
    Panitera Murganda Sitompul
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 7 Juni 2017
    Tanggal Dibacakan 7 Juni 2017
    Kaidah Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah harus dinikmati secara fisik, tetapi cukup dengan berada atau diperoleh dalam kekuasaan dan tanggung jawab Terdakwa, maka unsur ini telah cukup terpenuhi atau terbukti.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi. Judex Facti mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak menyebabkan atau mengakibatkan harta kekayaan dari Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah atau lebih kaya, karena perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp252.138.074,95 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen) akan tetapi tidak semuanya dinikmati oleh Terdakwa, sehingga tidaklah dapat dikategorikan sebagai “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), dan ternyata pula kerugian keuangan Negara sebesar Rp252.138.074,95 tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie. Menurut MA, perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi usnurunsur Pasal 2 UU Tipikor. MA juga berpendapat bahwa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah harus dinikmati secara fisik, tetapi cukup dengan berada atau diperoleh dalam kekuasaan dan tanggung jawab Terdakwa, maka unsur ini telah cukup terpenuhi atau terbukti. Menurut MA, pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana.


1019
798