1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1900 K/Pdt/2015

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1900 K/Pdt/2015
    Tanggal 6 Januari 2016 —BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS VS LIU TJHOEN NGO als ANGO
    Nomor 1900 K/Pdt/2015
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci PMH
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Takdir Rahmadi
    Hakim Anggota I Gusti Agung Sumanatha, Nurul Elmiyah
    Panitera Rita Elsy
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS tersebut; 2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 41/PDT/ 2014/PT PTK., tanggal 2 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sbs., tanggal 16 April 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 16 April 2014, Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sbs., yang dimohonkan banding tersebut; Dalam Pokok Perkara: - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 16 April 2014, Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sbs., yang dimohonkan banding tersebut; Dengan Mengadili Sendiri: - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian; - Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak dan membangun gedung Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan serta Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas di atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum; - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong; - Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya; 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 6 Januari 2016
    Tanggal Dibacakan 6 Januari 2016
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


115
47