1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata

Putusan MAHKAMAH AGUNG
727 PK/Pdt/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 727 PK/Pdt/2016
    Tanggal 13 Februari 2017 —1. Ir. MUH. AKBAR, DKK. VS 1. Hj. NURHAYATI PUANG NGITANG, DKK.
    Nomor 727 PK/Pdt/2016
    Tingkat Proses Peninjauan Kembali
    Klasifikasi Perdata
    Kata Kunci GANTI RUGI
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Syamsul Ma'arif
    Hakim Anggota Sudrajad Dimyati, Sunarto
    Amar Kabul
    Catatan Amar Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Ir. MUH. AKBAR , 2. Drs. CHAIDRUDDIN S.B., BAUSAT, 3. HAERIYANI S.B., 4. YUNIAR RUDIYANTO, 5. RAHMAWATI S.B., S.E., tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pdt/2013, tanggal 14 Agustus 2014; MENGADILI KEMBALI: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Para Pengggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah dan bangunan objek perkara, yaitu: - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1402/Jongaya, Gambar Situasi Nomor 84/1989 seluas 2.303 m 2 (dua ribu tiga ratus tiga meter bujur sangkar) terdaftar sah atas nama Drs. Haji Sjamsul Baohri, terletak di Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Jongaya, setempat dikenal sebagai Jalan Bungaya Nomor 7, demikian berikut bangunan serta segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dengan batas-tanah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Nomor 83; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong 89; - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan rumah-rumah penduduk; - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bungaya; 3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan menjadikan bangunan (gedung) objek perkara di Jalan Bungaya Nomor 7 Makassar sebagai objek perikatannya, adalah perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ), oleh karena itu batal demi hukum;4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, beserta orang yang atas perintah memperoleh hak dari Tergugat II dan Tergugat III, untuk segera meninggalkan dan mengosongkan bangunan (gedung) objek perkara, serta menyerahkan bangunan (gedung) objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari beban apapun juga; 5. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo; 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan amar putusan pengadilan berkenaan pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan objek perkara tersebut di atas; 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 13 Februari 2017
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


132
124