1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1094 K/Pdt.Sus-PHI/2020

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/Pdt.Sus-PHI/2020
    Tanggal 25 Agustus 2020 —CV IRAMA LESTARI MAKMUR atas nama ELOK KURNIAWAN, VS SABRIN HARUN
    Nomor 1094 K/Pdt.Sus-PHI/2020
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2020
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Yakup Ginting
    Hakim Anggota Fauzan, Sugeng Santoso
    Panitera Bony Daniel
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CV IRAMA LESTARI MAKMUR atas nama ELOK KURNIAWAN tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto tanggal 4 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus sejak putusan ini dibacakan;3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa uang penggantian hak sejumlah Rp4.648.839,00 (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan uang pisah sebanyak 1 (satu) bulan gaji sejumlah Rp2.384.020,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua puluh rupiah);4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengeluarkan surat pengalaman kerja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:- Membebankan biaya perkara kepada negara;
    Tanggal Musyawarah 25 Agustus 2020
    Tanggal Dibacakan 25 Agustus 2020
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


203
71