1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata

Putusan MAHKAMAH AGUNG
3236 K/PDT/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3236 K/PDT/2019
    Tanggal 19 Nopember 2019 —NURSAHIT VS 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR PUSAT berkedudukan di Jakarta CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH, DKK
    Nomor 3236 K/PDT/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata
    Kata Kunci PERIKATAN
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Sudrajad Dimyati
    Hakim Anggota Muhammad Yunus Wahab, Pri Pambudi Teguh
    Panitera Irma Mardiana
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NURSAHIT, tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 27/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 21 Februari 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang 523/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 30 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi:- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi dari Tergugat II;Dalam Pokok Perkara:- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 540/Jatingaleh, atas nama Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta, seluas 1.859 m2 (seribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3234/1986, terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 20, Semarang, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:- Sebelah utara : HGB Nomor 49;- Sebelah selatan : HGB Nomor 88;- Sebelah timur : jalan;- Sebelah barat : Jalan Teuku Umar;3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 540/Jatingaleh atas nama Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta, seluas 1.859 m2 (seribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3234/1986, terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 20, Semarang, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:- Sebelah utara : HGB Nomor 49,- Sebelah selatan : HGB Nomor 88,- Sebelah timur : jalan,- Sebelah barat : Jalan Teuku Umar,adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 4. Menyatakan penerbitan SHM Nomor 358/Jatingaleh, yang tercatat atas nama Nursahit, tanggal 15 Juli 1986 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 4836/1986 dengan luas 3645 m2, terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 18, Desa Jatingaleh, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas:- Sebelah timur : Tanah B.49 Seb,- Sebelah selatan : Tanah B.28,- Sebelah barat : Jalan Teuku Umar,- Sebelah utara : Tanah B.48,adalah cacat hukum administratif sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berikut perbuatan-perbuatan hukum yang mengikutinya dan hak-hak lain yang ditimbulkannya;5. Menghukum Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional) dan Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini dengan segala akibat hukumnya;6. Memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Turut Tergugat Dalam Konvensi) untuk membayarkan ganti rugi Proyek Pembangunan Underpass Jatingaleh Semarang yang telah memotong tanah milik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Desa Jatingaleh atas nama Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi secara seketika dan tunai kepada Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp8.446.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) per meter dikalikan luas tanah yang terkena proyek;7. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari kepada Tergugat I setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;8. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 19 Nopember 2019
    Tanggal Dibacakan 19 Nopember 2019
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


70
39