1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PALU
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PT PALU
51/PDT/2015/PT PAL

    Putusan PT PALU Nomor 51/PDT/2015/PT PAL
    Tanggal 20 Oktober 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGAH VS HUSEN DAENG MATJENNE
    Nomor 51/PDT/2015/PT PAL
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT PALU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Panji Widagdo
    Hakim Anggota I Nyoman Sukresna, Dwi Hari Sulismawati
    Panitera - Hodio Potimbang
    Amar Menguatkan
    Catatan Amar M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, III, IV, dan Pembanding II semula Tergugat II serta Pembanding III semula Turut Tergugat ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Pal Tanggal 18 Februari 2015 dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi/ keberatan Tergugat I,III,IV/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Terbanding untuk sebagian;2. Menyatakan tanah/ obyek sengketa yang terletak di Jln. Raja Moili, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 542 tanggal 08 Januari 1980/ gambar Situasi Nomor : 133/1975 seluas : 7.253 M2dengan batas-batas :Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Djanggola, sekarang berbatasan dengan jalan Raja Moili ;Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Djanggola, sekarang berbatasan dengan TVRI Sulawesi Tengah dan sebagian masuk pada lokasi kantor Direktorat Lalu-Lintas Kepolisian DaerahSulawesi Tengah ;Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik Djanggola, sekarang berbatasan dengan Kantor Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah dan sebagian masuk pada lokasi kantor Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah;-Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Tuampasi, sekarang berbatasan dengan Kantor Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah dan sebagian masuk pada lokasi kantor Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah ;adalah Sah sebagai milik Penggugat /Terbanding ;3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, /Pembanding I serta Turut Tergugat /Pembanding III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;4. Menyatakan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai dan surat-surat lainnya yang terbit diatas tanah/ obyek sengketa tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 542 tanggal 08 Januari 1980/ gambar Situasi Nomor : 133/1975 atas nama Penggugat /Terbanding adalah yang paling sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;5. Menghukum para Tergugat /Pembanding I dan II untuk mengembalikan, mengosongkan dan menyerahkan tanah/ obyek sengketa kepada Penggugat /Terbanding dengan utuh, cara aman, bebas dan tanpa syarat, jika perlu dengan cara paksa dengan bantuan alat keamanan Negara ;6. Menghukum Turut Tergugat /Pembanding III atau siapapun yang berkaitan dengan perkara ini untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini ;7. Menghukum para Tergugat /Pembanding I,II dan Turut Tergugat/Pembanding III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat/Terbanding secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap 8. Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
    Tanggal Musyawarah 8 Oktober 2015
    Tanggal Dibacakan 20 Oktober 2015
    Kaidah —
    Abstrak


38
14