Putusan PN KUPANG
149/Pdt.G/2019/PN Kpg

Putusan PN KUPANG Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg
Tanggal 17 Maret 2020 —Penggugat:
Tn. JONAS SALEAN, SH.,M.Si
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Kupang

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jln. Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang seluas 822 M2 dengan batas-batas :

• Sebelah Timur dengan Jln. Raya
• Sebelah Barat dengan Tanah Pemerintah Daerah ;
• Sebelah Utara dahulu tanah milik penggugat, sekarang milik Mourits Patty ;
• Sebelah Selatan dengan Tanah Pemerintah Daerah ;

Adalah Hak Milik yang Sah dari Penggugat.

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 478/Kelurahan Fatululi, SU No. 28/2006 yang dipecahkan diantaranya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 799/Kelurahan Fatululi dan No. 800/Kelurahan Fatululi atas nama Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: BPN/36/WK/2004, tanggal 20 Maret 2004 serta Sertifikat Hak Milik No. 839/Kelurahan Fatululi, Surat Ukur No. 85/Fatululi/2013 atas nama Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/01/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 bukan tanda bukti hak milik atas tanah menurut hukum perdata dan hukum pertanahan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pencatatan tanah sengketa sebagai Asset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang oleh Tergugat ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat mencatatkan tanah sengketa yang merupakan Hak Milik Penggugat sebagai Asset Milik Tergugat / Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dengan mendasarkan pada Surat Penunjukan Tanah Kapling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2018 dengan menyebutkan bahwa jenis barang / nama barang : tanah bangunan kantor pemerintah, nomor register 0011, Tahun pengadaan 2014, status tanah -, penggunaan tanah lain-lain, asal usul Hibah dan keterangan : 1 Bid. 1 Bid. 1 Bidang alihkan dari capilduk hasil penelusuran (tercatat sejak tahun 1989), merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menghapus tanah sengketa sebagai Asset Milik Tergugat / Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONVENSI :

• Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu Rupiah).