1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1981 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 14 Desember 2016 — SUMARGO
    Nomor 1981 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Unsur "Setiap orang"; Menyalahgunakan wewenang
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Surya Jaya
    Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, Mohamad Askin, M.h Hutagalung
    Panitera Iman Luqmanul Hakim
    Amar Tolak
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 14 Desember 2016
    Tanggal Dibacakan 14 Desember 2016
    Kaidah Dalam menggunakan penafsiran gramatikal kata “setiap orang” tidak dapat ditafsirkan/dimaknai dalam pengertian “siapa saja”atau “semua orang”, seharusnya melakukan klasifikasi subjek pelaku tindak pidana. Kata “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah orang perorangan dalam kedudukan sebagai partikulir/swasta menjalankan tugas privat/pribadi. Sebaliknya kata “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah orang perorangan yang mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan negara/pemerintahan menjalankan jabatan publik;
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan membantu menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie. Menurut MA, Terdakwa adalah orang perorangan dalam kedudukan sebagai partikulir/swasta menjalankan tugas privat/pribadi. Dengan demikian, menurut MA, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor. MA berpendapat bahwa kata “setiap orang” adalah orang perorangan dimaknai dalam dua kategori/klasifikasi yaitu orang perorangan yang mempunyai kualitas, menjalankan jabatan pemerintahan dengan orang perorangan dalam kedudukan sebagai partikulir/swasta. Pengertian tersebut menunjukkan pelaku tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) berbeda dengan subjek pelaku tindak pidana korupsi Pasal 3.


761
610