1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
964 K/Pid.Sus/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pid.Sus/2016
    Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM
    Nomor 964 K/Pid.Sus/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci unsur penyalahgunaan wewenang; pejabat swasta; pengadaan barang dan jasa;
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Surya Jaya
    Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, Mohammad Askin
    Panitera A. Bondan
    Amar Tolak
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 26 Juli 2016
    Tanggal Dibacakan 26 Juli 2016
    Kaidah Kewenangan jabatan yang dimiliki Terdakwa berada dalam lingkup jabatan privat/swasta yang tidak tunduk pada ketentuan jabatan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 juncto Pasal 1 ayat (2) UU Tipikor dan UU No. 28 Tahun 2009.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pemenang tender didakwa karena tidak menyelesaikan perkerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, walaupun sudah menerima pembayaran pekerjaan dengan presentase 100%. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, melainkan melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan JPU. Judex factie berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Mahkamah Agung (MA) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie. Menurut MA, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya diperuntukkan bagi pejabat negara atau pegawai negeri, tidak diperuntukkan bagi pejabat swasta.


729
583