1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
970 K/PID.SUS/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 K/PID.SUS/2018
    Tanggal 19 Juli 2018 — Gazali T.Parenta,S.H Alias Gazali Bin Tahir Parenta
    Nomor 970 K/PID.SUS/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Unsur melawan hukum; dana bansos
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Suhadi
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Abdul Latif
    Panitera - Achmad Rifai
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 19 Juli 2018
    Tanggal Dibacakan 19 Juli 2018
    Kaidah Perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subyek hukum pribadi bersifat umum serta berlaku kepada siapa saja yang tidak ada kaitannya dengan jabatan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha (KSU) didakwa telah menerima dana bantuan sosial (bansos) Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL). Pada tingkat pertama, perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding. Pada tingkat kasasi, MA membatalkan putusan judex factie dengan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subyek hukum pribadi bersifat umum serta berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum. Dengan pertimbangan hukum tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan, MA menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.


715
631