1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1381 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1381 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 5 Oktober 2016 —Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan ; Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA;
    Nomor 1381 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci unsur melawan hukum; dana bantuan sosial;
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera Endrabakti Heris Setiawan
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 5 Oktober 2016
    Tanggal Dibacakan 5 Oktober 2016
    Kaidah Menyalahgunakan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan jabatan atau kedudukan terdakwa
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, yang membebaskan Terdakwa dari unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pertimabngan hukumnya, judex factie berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa sebagai Sarjana Membangun Desa, sedang sifat perbuatan itu tidak inklusif dalam sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagaimana unsur rumusan Pasal 2 ayat (1). Mahkamah Agung (MA) tidak sependapat dengan judex factie. Menurut MA, pertimbangan hukum judex factie merupakan pertimbangan hukum yang salah, karena menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan jabatan atau kedudukan Terdakwa. MA juga berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berlaku kepada siapa saja selaku subjek hukum


662
659