1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN DENPASAR
  4. TUN
  5. Pertanahan

Putusan PTUN DENPASAR
8/G/2017/PTUN.DPS

    Putusan PTUN DENPASAR Nomor 8/G/2017/PTUN.DPS
    Tanggal 26 Oktober 2017 —PENGGUGAT: -PT. NUSANTARA RAGA WISATA; TERGUGAT: 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI;
    2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;
    TERGUGAT II INTERVENSI: 1.PT. MUTIARA SULAWESI; 2.KARNA BRATA LESMANA.
    Nomor 8/G/2017/PTUN.DPS
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Pertanahan
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 15 Maret 2017
    Lembaga Peradilan PTUN DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua -mula Haposan Sirait
    Hakim Anggota Katherina Yunita Parulianty, -ni Nyoman Vidiayu Purbasari
    Panitera -luh Suparni
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:I.DALAM EKSEPSI:-Menolak Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya;
    II.DALAM POKOK PERKARA:-Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa: 1.Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 0196/PBT/BPN.51/2013 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh) Atas Nama PT. Mutiara Sulawesi luas 71.700 m dan Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan Berturut-Turut Atas Nama Karna Brata Lesmana dan PT. Mutiara Sulawesi, luas 29.290 m karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
    2.Peralihan hak terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang Hak Guna Bangunan 61/Kutuh) kepada atas nama PT. MUTIARA SULAWESI berkedudukan di Jakarta tanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 luas 71.700 m berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.Dps tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
    3.Peralihan hak terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan kepada atas nama Karna Brata Lesmana luas 29.290 m berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/Ptun.Dps tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
    -Mewajibkan kepada: 1.Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 0196/PBT/BPN.51/2013 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh) Atas Nama PT. Mutiara Sulawesi luas 71.700 m dan Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan Berturut-Turut Atas Nama Karna Brata Lesmana dan PT. Mutiara Sulawesi, luas 29.290 m karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
    2.Tergugat II untuk mencabut Peralihan hak terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh) kepada atas nama PT. MUTIARA SULAWESI berkedudukan di Jakarta tanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 luas 71.700 m berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.Dps tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
    3.Tergugat II untuk mencabut Peralihan hak terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan kepada atas nama Karna Brata Lesmana luas 29.290 m berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.Dps tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacat administrasi;
    -Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;-Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3. 866. 500,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng.
    Tanggal Musyawarah 3 Oktober 2017
    Tanggal Dibacakan 26 Oktober 2017
    Kaidah —
    Abstrak


251
394