1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN SURABAYA
  4. TUN
  5. Pertanahan

Putusan PTTUN SURABAYA
8 / B / 2018 / PT. TUN. SBY

    Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 8 / B / 2018 / PT. TUN. SBY
    Tanggal 15 Februari 2018 —1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG. 3. PT. MUTIARA SULAWESI. 4. KARNA BRATA LESMANA dan PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT dan HARRY A. SUTOPO vs PT. NUSANTARA RAGA WISATA
    Nomor 8 / B / 2018 / PT. TUN. SBY
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN Pertanahan
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register 3 Januari 2018
    Lembaga Peradilan PTTUN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua H.m. Arif Nurdua
    Hakim Anggota Nurman Sutrisno, Dani Elpah
    Panitera Famolala Harefa
    Amar Membatalkan
    Catatan Amar MENGADILI- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Pemohon Intervensi PT. Knighstbridge Luxury Development dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 19 Juni 2017;------------------------------------- Menerima Permohonan Banding masing-masing dari Pembanding-I / Tergugat-I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding-II / Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding-III / Tergugat II Intervensi ? 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi - 2 Karna Brata Lesmana;------------------------------------------------------------ Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 8/G/2017/PTUN.DPS. Tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding / Pemohon Intervensi PT. Knightsbridge Luxury Development dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo;---------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding-I / Tergugat-I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding-II / Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding-III / Tergugat II Intervensi ? 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi -2 Karna Brata Lesmana;---------------------- MENGADILI SENDIRI :DALAM PERMOHONAN INTERVENSI :----------------------------------------------------------- Menolak Permohonan Intervensi dari Pembanding / Pemohon Intervensi PT. Knightsbridge Luxury Development dan Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo;----------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------------------ Menerima eksepsi dari Pembanding-III / Tergugat II Intervensi ? 1 PT. Mutiara Sulawesi dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi ? 2 Karna Brata Lesmana surat gugatan Terbanding / Penggugat terhadap objek sengketa ? 1 error in persona ;------------------------------------------------------------------------------------------------ Menerima eksepsi dari Pembanding-I / Tergugat-I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pembanding-II / Tergugat-II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pembanding-III / Tergugat II Intervensi ? 1 PT. Mutiara Sulawesi, dan Pembanding-IV / Tergugat II Intervensi -2 Karna Brata Lesmana objek sengketa 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----------------DALAM POKOK SENGKETA : -------------------------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor : 8/G/2017/PTUN.DPS;--------------- Menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima;--------------------------- Menghukum Pembanding / Pemohon Intervensi PT. Knightsbridge Luxury Development, Pembanding / Pemohon Intervensi Harry A Sutopo, dan Terbanding / Penggugat PT. Nusantara Raga Wisata untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaih) secara tanggung renteng;-------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah 14 Februari 2018
    Tanggal Dibacakan 15 Februari 2018
    Kaidah —
    Abstrak


158
92