Putusan PT MAKASSAR
82/PDT/2018/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 82/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 7 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat I : Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma YPTKD Makassar Diwakili Oleh : MUSTANDAR, S.H
Terbanding/Penggugat : Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma YPTKD Makassar
Turut Terbanding/Tergugat II : FAUZIAH, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : Notaris Rusni Buhaerah, SH, M.Kn

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI KUASA HUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO.65/PDT.G/2017/PN.MKS TANGGAL 27 NOPEMBER 2017 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI PENULISAN BULAN DAN TAHUN AKTA NO.1 DALAM AMAR PUTUSAN ANGKA 5 DAN ANGKA 8 SERTA PERBAIKAN AMAR PUTUSAN ANGKA 14 SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :
• DALAM EKSEPSI
• MENYATAKAN EKSEPSI PEMBANDING SEMULATERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENGABULKAN GUGATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.
2. MENYATAKAN BAHWA TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ADALAH YAYASAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN HISTORIS DENGAN JAJASAN PERGURUAN TINGGI LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN AKTA PENDIRIAN NO. 9, TANGGAL 4-08-1960, YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS MR. RADEN EMIEL ABDULKARNEN YANG TELAH BEBERAPA KALI DILAKUKAN PERUBAHAN, TERAKHIR DENGAN AKTA BERITA ACARA RAPAT YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA MAKASSAR, TANGGAL 09 JULI 2019, NO. 11, YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS FEBERT RICARDO PINONTOAN.
3. MENYATAKAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERHAK ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA (UVRI) MAKASSAR.
4. MENYATAKAN PEMBANDING SEMULA TERGUGAT YANG MERUPAKAN YAYASAN YANG BARU BERDIRI BERDASARKAN AKTA PENDIRIAN TERTANGGAL 29-11-2011 NO. 214 YANG DI BUAT DIHADAPAN NOTARIS ABDUL MUIS, SH, MH, YANG JUGA MENAMAKAN DIRI YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD) MAKASSAR, TIDAK ADA HUBUNGAN SANGKUT PAUT, TIDAK ADA HUBUNGAN HISTORIS DAN TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN JAJASAN PERGURUAN TINGGI LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN AKTA PENDIRIAN, TANGGAL 4-08-1960 NO. 9, YANG DIBUAT DIHADAPAN MR. RADEN EMIEL ABDULKARNEN.
5. MENYATAKAN TINDAKAN PEMBANDING SEMULA TERGUGAT MENCANTUMKAN PADA AKTA BERITA ACARA RAPAT TERTANGGAL 12-01-2013, NO. 01, YANG DIBUAT DIHADAPAN TURUT TERGUGAT I SELAKU NOTARIS PENGGANTI DARI TURUT TERGUGAT I SAAT ITU, YANG PADA INTINYA ADALAH BAHWA TERGUGAT ADALAH YAYASAN YANG ANGGARAN DASARNYA ADALAH SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM AKTA TERTANGGAL 04-08-1960, NO.9 YANG DIBUAT DIHADAPAN MR. RADEN EMIEL ABDUKARNEN ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
6. MENYATAKAN TINDAKAN PEMBANDING SEMULA TERGUGAT YANG MENGAMBIL ALIH PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA (UVRI), MENGKLAIM DAN MENGGUNAKAN ASET BARANG BARANG-BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK MILIK PENGGUGAT, MENGKLAIM DOSEN, PEGAWAI DAN MAHASISWA UNIVERSITAS VETERAN REPUBIK INDONESIA (UVRI) MAKASAR SEBAGAI DOSEN, PEGAWAI DAN MAHASISWA DARI UNIVERSITAS PEJUANG REPUBIK INDONESIA (UPRI) MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
7. MENYATAKAN TINDAKAN PEMBANDING SEMULA TERGUGAT YANG MENGAMBIL ALIH PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA (UVRI) MAKASSAR MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT KARENA MENYEBABKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN HAKNYA SEBAGAI PENYELENGGARA UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONSIA (UVRI) MAKASSAR.
8. MENYATAKAN AKTA TERTANGGAL 12-01-2013, NO. 01 YANG DIBUAT DIHADAPAN TURUT TERGUGAT I SELAKU NOTARIS PENGGANTI DARI TURUT TERGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN;
9. MENYATAKAN BAHWA SURAT KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3M/KP/I/2015. TENTANG : IZIN PENDIRIAN UNVERSITAS PEJUANG REPUBLIK INDONESIA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, BUKAN DI MAKSUDKAN SEBAGAI IZIN UNTUK MENGAMBIL ALIH PENYELENGGARAAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA (UVRI) MAKASSAR YANG SELAMA INI DI SELENGGARAKAN OLEH PENGGUGAT .
10. MENYATAKAN BAHWA SURAT KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3M/KP/I/2015. TENTANG : IZIN PENDIRIAN UNVERSITAS PEJUANG REPUBLIK INDONESIA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, BUKAN DIMAKSUDKAN SEBAGAI IZIN UNTUK MENGGUNAKAN DAN MENGAMBIL ALIH ASSET-ASSET BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK MILIK PENGUGAT YANG SELAMA INI DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA (UVRI) MAKASSAR.
11. MENYATAKAN PEMBANDING SEMULA TERGUGAT TIDAK BERHAK SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA (UVRI) MAKASSAR DAN TIDAK BERHAK MENGUBAH NAMA UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA (UVRI).
12. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MENGHENTIKAN SEGALA KEGIATAN YANG SIFATNYA MENGAMBIL ALIH HAK PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA (UVRI) MAKASSAR DARI PENGGUGAT..
13. MENGHUKUM TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II UNTUK MENTAATI ISI PUTUSAN INI.
14. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, UNTUK TINGKAT PERTAMA SEBESAR RP.1.006.000,00 ( SATU JUTA ENAM RIBU RUPIAH ) DAN UNTUK TINGKAT BANDING SEBESAR RP.150.000,- ( SERATUS LIMA PULUH RIBU ) RUPIAH;

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.65/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 27 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai penulisan bulan dan tahun akta No.1 dalam amar putusan angka 5 dan angka 8 serta perbaikan amar putusan angka 14 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
• DALAM EKSEPSI
• Menyatakan Eksepsi Pembanding semulaTergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat adalah Yayasan yang memiliki hubungan historis dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 9, tanggal 4-08-1960, yang dibuat dihadapan Notaris Mr. Raden Emiel Abdulkarnen yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, tanggal 09 Juli 2019, No. 11, yang dibuat dihadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan.
3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang berhak atas penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar.
4. Menyatakan Pembanding semula Tergugat yang merupakan Yayasan yang baru berdiri berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 29-11-2011 No. 214 yang di buat dihadapan Notaris Abdul Muis, SH, MH, yang juga menamakan diri Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar, tidak ada hubungan sangkut paut, tidak ada hubungan historis dan tidak ada hubungan hukum dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian, tanggal 4-08-1960 No. 9, yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdulkarnen.
5. Menyatakan tindakan Pembanding semula Tergugat mencantumkan pada Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12-01-2013, No. 01, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris Pengganti dari Turut Tergugat I saat itu, yang pada intinya adalah bahwa Tergugat adalah Yayasan yang Anggaran Dasarnya adalah sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 04-08-1960, No.9 yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdukarnen adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan tindakan Pembanding semula Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), mengklaim dan menggunakan aset barang barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat, mengklaim dosen, pegawai dan mahasiswa Universitas Veteran Repubik Indonesia (UVRI) Makasar sebagai dosen, pegawai dan mahasiswa dari Universitas Pejuang Repubik Indonesia (UPRI) merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan tindakan Pembanding semula Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan haknya sebagai Penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonsia (UVRI) Makassar.
8. Menyatakan Akta tertanggal 12-01-2013, No. 01 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris Pengganti dari Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
9. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 3M/Kp/I/2015. Tentang : Izin Pendirian Unversitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bukan di maksudkan sebagai izin untuk mengambil alih penyelenggaraan akademik di Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar yang selama ini di selenggarakan oleh Penggugat .
10. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 3M/Kp/I/2015. Tentang : Izin Pendirian Unversitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk menggunakan dan mengambil alih asset-asset barang bergerak maupun tidak bergerak milik Pengugat yang selama ini digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar.
11. Menyatakan Pembanding semula Tergugat tidak berhak sebagai badan penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dan tidak berhak mengubah nama Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI).
12. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang sifatnya mengambil alih hak Penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dari Penggugat..
13. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini.
14. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp.1.006.000,00 ( satu juta enam ribu rupiah ) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu ) rupiah;