1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Penggelapan Dalam Jabatan

Putusan MAHKAMAH AGUNG
764 K/Pid.Sus/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764 K/Pid.Sus/2018
    Tanggal 2 Juli 2018 — EFFI YOSEPH, ST alias YOSEPH EFFI;
    Nomor 764 K/Pid.Sus/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
    Kata Kunci perbuatan melawan hukum; Unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan; Dana Pemda; kerugian di atas 100 juta
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Surya Jaya
    Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, Mohamad Askin
    Panitera M. Ikhsan Fathoni
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK TERDAKWA; KABUL JPU
    Catatan Amar Tolak Kasasi Terdakwa; Kabul Kasasi JPU
    Tanggal Musyawarah 2 Juli 2018
    Tanggal Dibacakan 2 Juli 2018
    Kaidah Pengelolaan anggaran/dana pemerintah harus mengacu pada ketentuan aturan yang sudah ada, tidak hanya berdasarkan kebutuhan. Unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selaku Pimpinan BLUD, Terdakwa dituduh menyalahgunakan anggaran, yaitu menerima dana BLUD untuk membayar utang kepada perseorangan atau koperasi yang Terdakwa pinjam untuk guna menanggulangi kekurangan biaya operasional penanganan bencana alam. Pengadilan Negeri Kupang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim banding. Terdakwa mengajukan kasasi dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Namun, MA menolak alasan Pemohon. Menurut MA, Terdakwa bersalah karena mengalokasi anggaran untuk kepentingan lain yang tidak didasari aturan sebelum mengalokasikan dana tersebut. Selain itu, MA membatalkan pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan bahwa karena Terdakwa adalan PNS maka lebih ditepat perbuatannya memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor. Menurut MA, pertimbangan hukum judex factie tidak tepat, sebab unsur setiap orang Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diberlakukan bagi siapa saja, baik PNS atau pejabat negara maupun swasta.


731
616