1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN Pasarwajo
  4. Perdata
  5. Perjanjian

Putusan PN Pasarwajo
8/Pdt.G/2017/PN Psw

    Putusan PN Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Psw
    Tanggal 25 Januari 2017 —* Perdata - HARIADI sebagai Penggugat Lawan - 1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara cq Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara cq Kepala Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi sebagai Tergugat I, 2. Pemerintah Republik Indonesia cq, Menteri Keuangan RI, Cq Gubernur Bank Indonesia, cq, Bank Indonesia Pusat di Jakarta, Cq. Kepala Cabang Bank Indonesia Kendari sebagai Tergugat II
    Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Psw
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perjanjian
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 2 Juni 2017
    Lembaga Peradilan PN Pasarwajo
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Mukhlassuddin
    Hakim Anggota Basrin, Mahmid
    Panitera Elvianto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - KABUL
    Catatan Amar -MENGADILI:DALAM KONVENSIDalam Eksepsi- Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan Gugatan pengggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Ex (Mantan) Debitur Kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi beradasarkan Perjanjian Kredit Nomor:022/KU/XI/2012 tanggal 27 November 2012 yang telah lunas;3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak membukukan setoran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Rekening Tabungan Nomor:105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat serta terlambat membebani rekening Tabungan Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dan tindakan Tergugat I yang membebani rekening tabungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk angsuran pokok dan bunga kredit sebelum tanggal jatuh tempo pada bulan januari 2015 adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 4. Menyatakan tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengkategorikan status kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kredit Kolektibilitas 3 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi yang berkaitan dengan status kolektibiltas kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Kredit dengan status Kolektibilitas 3 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Pengugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk meninjau kembali/melakukan koreksi terhadap penetapan status kolektibiltas kredit Penggugat tersebut dari Kolektibiltas 3 menjadi lancar dan disampaikan ke Bank-bank milik pemerintah maupun swasta Nasional serta penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;7. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 146.200.000, (Seratus empat enam Juta dua ratus ribu Rupiah);8. Menolak Gugatatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk selebihnya;DALAM REKONVENSIDalam eksepsi - Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;Dalam pokok Perkara - Menolak Gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp3.078.000.00 (Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 15 Januari 2018
    Tanggal Dibacakan 25 Januari 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


134
37