1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2604 K/PID.SUS/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2604 K/PID.SUS/2017
    Tanggal 4 April 2018 — AGUS SALIM, S.ST
    Nomor 2604 K/PID.SUS/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Unsur "Setiap orang" Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor; Perbaikan dasar pemidanaan
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, Abdul Latief
    Panitera - Arman Surya Putra
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK DENGAN PERBAIKAN
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 4 April 2018
    Tanggal Dibacakan 4 April 2018
    Kaidah Unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya, judex factie tingkat pertama dan banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa selaku PNS. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan judex factie. MA berpendapat pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum.


185
373