1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
168 K/Pid.Sus/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/Pid.Sus/2018
    Tanggal 23 April 2018 — KABUL SANTOSA bin WITO DIHARJO
    Nomor 168 K/Pid.Sus/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Unsur melawan hukum; korupsi dana desa
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Lumme
    Panitera Endrabakti Heris Setiawan
    Amar Kabul
    Catatan Amar Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut
    Tanggal Musyawarah 23 April 2018
    Tanggal Dibacakan 23 April 2018
    Kaidah Perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakar yang menyatakan perbuatan yang tidak mengembalikan pembangunan fisik yang telah ditunjuknya bukan merupakan pelanggaran hukum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, karena menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair. Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie di atas. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal dalam KUHP). MA juga menilai, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/fisik di Desa Bunder yang terdapat penyimpangan dan terdapat selisih anggaran program pembangunan desa sebesar Rp95.283.300,00 (Sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.


858
597