1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTA SURABAYA
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PTA SURABAYA
321/Pdt.G/2017/PTA.Sby

    Putusan PTA SURABAYA Nomor 321/Pdt.G/2017/PTA.Sby
    Tanggal 16 Oktober 2017 — PEMBANDING VS TERBANDING
    Nomor 321/Pdt.G/2017/PTA.Sby
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci cerai gugat
    Tahun 2017
    Tanggal Register 15 Juni 2017
    Lembaga Peradilan PTA SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PTA
    Hakim Ketua H.m. Ichsan Yusuf
    Hakim Anggota H. Munardi, Dra. Hj. Mafufahidqon
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENGUATKAN DENGAN PERBAIKAN AMAR
    Catatan Amar - Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima; Dalam Konvensi:- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1264/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;Dalam Rekonvensi:- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1264/Pdt6/2016/PA.Tbn tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dan dengan mengadili sendiri;1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;2. Menyatakan harta-harta berupa: 2.1. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2336, luasnya 199 M2 terletak di Kabupaten Tuban dengan batas- batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Jalan Desa;- Sebelah Timur : Tanah Pak CL; - Sebelah Selatan : Tanah Mbah GR;- Sebelah Barat : Jalan Desa;2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon tahun 2012/125 cc warna Putih Nomor rangka/NIK: MH344D003CK361942 Nomor Mesin 44D361942;2.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS 125 Tahun 2012 S XXXX; 2.4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2015 warna WH NK : KF1117 FK 308570 MN : KF11E 1314706;Merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;3. Menyatakan hutang-hutang berikut ini:3.1. Sisa hutang pada Bank BRI Cabang Tuban per Januari 2017 sebesar Rp. 78.477.297,00,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); 3.2. Sisa hutang pada Bank Panin sebesar Rp. 87.400.000,00,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);3.3. Sisa hutang pada FIF Tuban per Januari 2017 adalah Rp 4.262.687,00,- (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah); 3.4. Sisa hutang pada Koperasi Pegawai Negeri ?Beringin? Kabupaten Tuban per Januari 2017 Rp. 37.918.000,00,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);3.5. Sebagian hutang pada Bank BPD Jatim pokok berikut bunganya sebesar Rp. 55.764.999,00,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);Merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;4. Menyatakan hutang-hutang sebagaimana tersebut pada diktum poin 3 (tiga) pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum poin 2 (dua);5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berhak mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dan Penggugat Rekonvensi berhak 1/3 (sepertiga) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum poin 2 (dua) setelah dikurangi untuk membayar hutang bersama sebagaimana diktum poin 3 (tiga);6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi tersebut pada diktum poin 5 (lima) kepada Penggugat Rekonvensi, jika tidak dapat dilakukan secara natura maka diperhitungkan berdasarkan nilainya dengan dilakukan penjualan melalui lelang negara; 7. Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah dan uang mahar tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.511.000,00,- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah). - Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 16 Oktober 2017
    Kaidah —
    Abstrak


70
53