1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PALEMBANG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN PALEMBANG
4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg

    Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
    Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
    M. NAIMULLAH SH
    Terdakwa:
    Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR Bin SAI SOHAR
    Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2021
    Tanggal Register 2 Februari 2021
    Lembaga Peradilan PN PALEMBANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Bongbongan Silaban
    Hakim Anggota S.sos., Br Hakim Anggota Suryadi, Hakim Anggota Waslam Makhsid
    Panitera Panitera Pengganti: Eka Susanti
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Muzakir Sai Sohar Bin Sai Sohar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
    2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. Muzakir Sai Sohar Bin Sai Sohar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, makan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Menghukum pula Terdakwa Ir. H. Muzakir Sai Sohar Bin Sai Sohar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.325.612.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua belas ribu Rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa :

    1.

    Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Bupati Kabupaten Muara Enim.

    Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Areal Pengganti.

    Nomor : DIR/MO/X/068/II/2013 Tanggal : 11 Februari 2013.

    2.

    Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

    Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Areal Pengganti.

    Nomor : DIR/MO/X/151/III/2013 Tanggal : 28 Maret 2013.

    3.

    Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Kehutanan RI.

    Perihal : Rekomendasi calon areal pengganti dalam rangka proses tukar menukar kawasan hutan a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas 7.115 ha di Kabupaten Muara Enim. Nomor : 552/1385/I/2013 Tanggal : 13 Juni 2013.

    4.

    Surat Bupati Muara Enim kepada Menteri Kehutanan RI.

    Perihal : Rekomendasi Areal Pengganti Kawasan Hutan An. PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Muara.

    Nomor : 522/233/Hut-II/2013 Tanggal : 20 Mei 2013.

    5.

    Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan Kepada Bupati Kabupaten Muara Enim.

    Perihal : Permohonan Usulan Perubahan Fungsi Kawasan HPK menjadi HP/HPT.

    Nomor : DIR/X/022/I/2014 Tanggal : 20 Januari 2014.

    6.

    Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

    Perihal : Permohonan Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan HPK menjadi HP/HPT.

    Nomor : DIR/X/124/III/2014 Tanggal : 17 Maret 2014.

    7.

    Surat Bupati Muara Enim kepada Menteri Kehutanan RI. Perihal : Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) / Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Muara Enim.

    Nomor : 522/88.a/Hut-II/2014 Tanggal : 28 Februari 2014.

    8.

    Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Kehutanan RI.Perihal : Rekomendasi usulan perubahan fungsi kawasan HPK menjadi HP/HPT seluas 4.332 Ha di Kabupaten Muara Enim untuk areal pengganti dalam rangka tukar menukar kawasan hutan a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan. Nomor : 522/0784/I/2014 Tanggal 28 Maret 2014.

    9.

    Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Perkebunan Mitra Ogan, Oktober 2003.

    10.

    Memorandum Nomor : MO.06/DIR/MEMO/17/V/2020 Tanggal 4 Mei 2020.Dari Kabag.SPI kepada Direktur Utama PTP Mitra Ogan. Perihal : Evaluasi Pekerjaan Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Tetap Di Kabupaten Muara Enim

    11.

    Laporan Evaluasi Pekerjaan Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Tetap Di Kabupaten Muara Enim

    12.

    Risalah Rapat Direksi Pembahasan Advokasi Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Kabupaten Muara Enim.

    Tanggal 3 Februari 2014.

    13.

    Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Kantor Hukum Abunawar Basyeban, SH., MH & Partners Perihal : Permohonan Advokasi Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Kabupaten Muara Enim Nomor : DIR/X/048/II/2014 Tanggal : 3 Februari 2014.

    14.

    Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor : 17-215/SK-ABP/2014 Tanggal 5 Feburari 2014.

    15.

    Berita Acara Negosiasi Biaya Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Kabupaten Muara Enim Nomor : DIR/BA/X/056/II/2014 Tanggal 06 Februari 2014.

    16.

    Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Mitra Ogan Dengan Kantor Hukum Abunawar Basyeban & Partners tentang Pekerjaan Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Tetap Di Kabupaten Muara Enim Nomor : DIR/X/SP/01/II/2014, Nomor : 18-215/SP-ABP/2014 tanggal 11 Februari 2104.

    17.

    Surat Kuasa Nomor : DIR/069/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dari Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Abunawar Basyeban, SH., MH.

    18.

    Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan No.Ref : 17A-215/SK-ABP/2014 Tanggal : 11 Februari 2014.

    19.

    Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan. Subjek : Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 40%.No.Ref : 18-215/SK-ABP/2014 Tanggal : 02 Juni 2014, beserta lampiran kwitansi pembayaran Rp.2.620.800.000,- Tanggal 02 Juni 2014. Faktur Pajak Nomor : 010.001-14.09241027 Tanggal 02 Juni 2014.

    20.

    Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.Surat Perjanjian Nomor : DIR/X/SP/01/II/2014 Tanggal 11 Februari 2014. Pembayaran uang muka sebesar 40% Tanggal 02 Juni 2014.

    21.

    Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan.Subjek : Surat Permohonan Pembayaran Tahap II dan III sebesar 60%.No.Ref : 19-215/SK-ABP/2014 Tanggal 09 Juni 2014 beserta kwitansi pembayaran Rp.3.931.200.000,- Tanggal 9 Juni 2014.Faktur Pajak Nomor : 010.001-14.09241028 Tanggal 9 Juni 2014.

    22.

    Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Surat Perjanjian Nomor : DIR/X/SP/01/II/2014 Tanggal : 11 Februari 2014 Pembayaran tahap II sebesar 30% Tanggal 09 Juni 2014.

    23.

    Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Surat Perjanjian Nomor : D\\IR/X/SP/01/II/2014 Tanggal : 11 Februari 2014 Pembayaran tahap III sebesar 30% Tanggal 09 Juni 2014.

    24.

    Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada PT. Bank Mandiri. Perihal : Pemindahbukuan dan Pembayaran Rekanan. Nomor : DIRKEU/X/131/VI/2014 Tanggal 26 Juni 2014 beserta lampiran.

    25.

    Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada PT. Bank Mandiri. Perihal : Pembayaran Sebagian (memindah bukukan) Nomor : DIRKEU/X/133/VI/2014 Tanggal 27 Juni 2014.

    26.

    Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada PT. Bank Mandiri. Perihal : Pelunasan (memindah bukukan) Nomor : DIR/X/346/VI/2014 Tanggal 30 Juni 2014.

    27.

    Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. Nomor : 000059/PPH23 Tanggal 24 Juni 2014 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. Nomor : 000126/PPH23 Tanggal 09 Desember 2014

    28.

    Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan Subjek : Permohonan Klarifikasi Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). No.Ref : 19-504/SK-ABP/2018 Tanggal : 19 Januari 2018.

    29.

    Surat Direktorat Jendral Pajak kepada Abunawar Basyeban, SH., MH. Nomor : SP2DK-5391/WPJ.03/KP.02/2017 Tanggal : 31 Juli 2017 Perihal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan. beserta lampiran.

    30.

    Surat Direktorat Jendral Pajak kepada Abunawar Basyeban, SH., MH. Nomor : SP2DK-5393/WPJ.03/KP.02/2017 Tanggal : 31 Juli 2017 Perihal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan. beserta lampiran.

    31.

    Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Aparat Penegak Hukum. No.Ref : 12-272/SK-ABP/2020 Tanggal : 23 Maret 2020 Subjek : Perlindungan Hukum dan keadilan / Pengaduan Masyarakat terhadap PT. Mitra Ogan Sumatera Selatan. beserta lampiran.

    32.

    Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan. Nomor : 15-566/SK-ABP/2019 Tanggal : 04 November 2019. Perihal : Tagihan Kekurangan Pembayaran PPN.

    33.

    Memorandum dari Kabag.SPI kepada Direktur Utama PTP Mitra Ogan. Nomor : MO.06/DIR/MEMO/18/V/2020 Tanggal : 04 Mei 2020.Perihal : Penyampaian Revisi PKPT Bagian SPI

    34.

    Agenda Surat Masuk dari Abunawar Basyeban, SH., MH. Nomor : MO/X/553/2019 Tanggal : 8 November 2019

    Perihal : Tagihan Kekurangan Pembayaran PPN.

    35.

    Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Mitra Ogan Palembang ? Propinsi Sumatera Selatan.

    36.

    Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim.Nomor : 522/006/Hut-II/2013 Tanggal : 06 Mei 2013 Perihal : Pertimbangan teknis permohonan Areal Pengganti Kawasan Hutan An. PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Muara Enim.

    37.

    Surat Kepala Dinas Kehutanan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Nomor : 522.593/2471-II/Hut Tanggal : 7 Juni 2013. Perihal : Pertimbangan teknis calon areal pengganti dalam rangka proses tukar menukar kawasan hutan An. PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Muara Enim.

    38.

    Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan.Nomor : 522.593/1151-II/HUT Tanggal : 24 Maret 2014. Perihal : Pertimbangan teknis rekomendasi usulan perubahan fungsi kawasan HPK menjadi HP/HPT seluas 4.332 Ha di Kabupaten Muara Enim untuk areal pengganti dalam rangka tukar menukar kawasan hutan An. PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    39.

    Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.41/Menhut-II/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

    40.

    Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT. Perkebunan Mitra Ogan Tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 27.

    41.

    Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT. Perkebunan Mitra Ogan

    Tanggal 22 April 2013 Nomor : 30

    42.

    Surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : SR-140/MBU/WK/2014 Tanggal 27 Maret 2014 Hal : Penggantian Anggota Dewan Komisaris PT. Mitra Ogan. Beserta lampiran Akta Nomor 10 Tanggal 19 Mei 2014.

    43.

    Surat Direktur Jendral Aministrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor : AHU-09399.40.22.2014 Tanggal : 21 Mei 2014 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 10 tanggal 19 Mei 2014 terlampir.

    44.

    Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    Nomor 10 tanggal 18 Juli 2014.

    45.

    Surat Direktur Jendral Aministrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor : AHU-AH.01.03-0978191 Tanggal 06 November 2015. Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 02 tanggal 06 November 2015 terlampir.

    46.

    Surat Direktur Jendral Aministrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor : AHU-AH.01.03-0978194 Tanggal 06 November 2015. Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 03 tanggal 06 November 2015 terlampir.

    47.

    Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    Nomor 07 tanggal 26 Agustus 2016.

    48.

    Surat Direktur Jendral Aministrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor : AHU-AH.01.03-0116142 Tanggal 09 Maret 2017. Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 09 tanggal 08 Maret 2017 terlampir

    49.

    Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    Nomor 03 tanggal 08 Agustus 2018.

    50.

    Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    Nomor 04 tanggal 08 Agustus 2018.

    51.

    Surat Direktur Jendral Aministrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor : AHU-AH.01.03-0120417 Tanggal 27 Februari 2019. Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 25 tanggal 26 Februari 2019 terlampir.

    52.

    Surat Direktur Jendral Aministrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor : AHU-AH.01.03-0217643 Tanggal 24 April 2019. Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 07 tanggal 23 April 2019 terlampir.

    53.

    Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    Nomor 10 tanggal 22 November 2019.

    54.

    Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    Nomor 03 tanggal 11 Juli 2019.

    55.

    Perubahan Anggaran Dasar PT. Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2008

    56.

    PT. Perkebunan Mitra Ogan Palembang, Standar Operating Prosedur (SOP) Bagian Akuntansi & Keuangan.

    57.

    Standar Operating Prosedur (SOP) Pengadaan Kandir Melalui DPBB/PPAB Dan CPL Kebun. Satuan Pengawasan Intern.

    Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Mitra Ogan Palembang ? Propinsi Sumatera Selatan.

    58.

    Asli buku tabungan Bank BII May Bank No. Rek1-038-00325-9 No. Cip.10154480, an.Jurnadi Guntoro DS No. Kartu Identitas 1601130205740005 alamat Jl Letnan Tukiran No.1020 B Rt.010 Rw.003 Kel Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat.

    59.

    Asli Nota Pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri Cab. Arief tanggal 19 Pebruari 2014 sebesar USD 1,200 IDR 14,154,000.00 Kurs 11,795 an. AGUS TRIONO

    60.

    Asli Nota Pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri Cab. Arief tanggal 20 Pebruari 2014 sebesar USD 36,000 IDR 426,240,000.00 Kurs 11,840 an. HENDRI IKHSAN

    61.

    Asli Nota Pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri Cab. Arief tanggal 26 Pebruari 2014 sebesar USD 60,000 IDR 699,900,000.00 Kurs 11,665 an. HENDRI IKHSAN

    62.

    Asli Nota Pembelian/penjualan uang kertas asing / cek perjalanan an. HENDRI IKHSAN Bank BCA tanggal 5 Maret 2014 USD 20,000 Kurs 11,740 IDR. 234,800,000.-

    63.

    Asli Nota Pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tanggal 7 Maret 2014 sebesar USD 30,000 IDR 342,450,000.00 Kurs 11,415 an. AGUS TRIONO

    64.

    Asli perdagangan valuta asing tanggal 13 Februari 2014 USD. 13,000 Kurs 11,850 IDR. 15,405,000.- an. AGUS TRIONO

    65.

    Asli slip kontrak jual / beli valas Bank BII Cabang Palembang tanggal 7 Maret 2014 an.Jumadi Guntoro USD 30,000, IDR 345,300,000.00

    66.

    Asli formulir bukti transaksi money changer Bank BRI tanggal 7 Maret 2014 USD 20,000 Kurs 11,410 IDR 228,200,000.00

    67.

    Asli formulir bukti transaksi money changer Bank BRI tanggal 19 Februari 2014 USD 1,500 Kurs 11,850 IDR 17,775,000.00

    68.

    Asli formulir bukti transaksi money changer Bank BRI tanggal 12 Maret 2014 USD 100,000 Kurs 11,685 IDR 1,168,500,000.00

    69.

    Asli formulir bukti transaksi money changer Bank BRI tanggal 12 Maret 2014 USD 100,000 Kurs 11,580 IDR 1,158,500,000.00

    70.

    71

    1 (satu) Bundle Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada PT. Bank Mandiri, Perihal : Pemb. MK Gaji Kapel, Jamsostek, DPLK Pebruari 2014 dan rekanan, Nomor : DIR/X/095/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 (salinan yang disahkan perusahaan);

    Rincian buku kas PT. Perkebunan Mitra Ogan per Maret 2014 dan Rincian Fisik Bon Sementara (salinan yang disahkan perusahaan);

    72.

    Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 26 Juni 2014 KK.KK11440614, Alamat Kebun Sekayu Sungai Keruh, Uraian : MK. Kebun SK U/GAJI TL/SWAKELOLA, jumlah : Rp.596.000.000.00,-.

    Slip Penyetoran PT. Bank BRI ke Nomor Rekening PT. Perkebunan Mitra Ogan 016401000497302 An. Penyetor SEFTIYADI tanggal 26 Juni 2014.

    Surat Manager PT. Perkebunan Mitra Ogan Kebun Sekayu-Sungai Keruh Nomor : SSK/DIR/040/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014, Perihal : PMK Kebun Sekayu Sungai Keruh (SSK). (salinan yang disahkan perusahaan);

    73

    Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 26 Juni 2014 KK.KK11450614, Alamat Unit UPUL, Uraian : MK.UNIT UPUL U/GAJI TL/SWAKELOLA 1-15, jumlah : Rp.400.000.000.00,-.

    Slip Penyetoran Bank Mandiri ke Nomor Rekening PT. Perkebunan Mitra Ogan 112.0009880258 An. Hendri Ikhsan tanggal 26 Juni 2014 jumlah : Rp.400.000.000.00,-

    Surat Manager PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor : Unit PKS/KEU/EMAIL/25/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, Perihal : Permintaan Uang TL/SWA Unit PKS 1 & PKS 2 Periode 01 s/d 15 Juni 2014. (salinan yang disahkan perusahaan);

    Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 26 Juni 2014 KK.KK11460614, Alamat Bank Mandiri Arief, Uraian : SETORAN TUNAI KE REKG GIRO, jumlah : Rp.819.000.000.00,-.

    Bukti Bank Masuk PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 26 Juni 2014 BM.BMO7260614, diterima dari Kasir, Jumlah : Rp.819.000.000.00,-, Uraian : SETORAN TUNAI KE REKG GIRO.

    Slip penyetoran Bank Mandiri ke Nomor Rekening PT. Perkebunan Mitra Ogan tanggal 26 Juni 2014 An. Hendri Ikhsan, Jumlah : Rp.819.000.000.00,-. (salinan yang disahkan perusahaan);

    Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 27 Juni 2014 KK.KK11500614, Alamat Kebun BHL, Uraian : MODAL KERJA KEBUN BHL, jumlah : Rp.100.000.000.00,-.

    Slip penyetoran Bank Mandiri ke Nomor Rekening PT. Perkebunan Mitra Ogantanggal 27 Juni 2014 An. Hendri Ikhsan, Jumlah : Rp.100.000.000.00,-. (salinan yang disahkan perusahaan);

    Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 30 Juni 2014 KK.KK11680614, Alamat Kas Negara, Uraian : SETORAN PPN DN MASA MEI 2014, jumlah : Rp.509.528.783.00,-.

    Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 01.067.800.1.051.000, Nama WP : PT. Perkebunan Mitra Ogan tanggal 30 Juni 2014.

    Pengembangan usaha PT. Nusantara III Medan mendapat pencadangan lahan seluas + 50.000 Ha yang berada dikabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara EnimProvinsi Sumatera Selatan sesuai SK pencadangan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 433/Kpts/I/1985 tanggal 9 Juli 1985.

    Menteri Pertaniansesuai surat nomor : KB.520/95/Mentan/II/1988 tanggal 29 Februari 1988 pada prinsipnya menyetujui atas rencana PT. Perkebunan Nusantara III untuk mendirikan usaha patungan denganPT. Rajawali Nusantara Indah (Persero) melakukan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan polaPIR-Trans di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim

    Menteri Keuangan sesuai surat nomor : S- 513/MK.013/1988 tanggal 20 Mei 1988 menyetujui PT. Perkebunan Nusantara III untuk mendirikan usaha patungan dan Menteri Keuangan sesuai surat nomor : S- 513/ MK.013/1988 tanggal 20 Mei 1988 menyetujui penyertaan modal PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia dalam Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (Pir Trans).

    Gubernur provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 702/SK/I/1988 tanggal 13 Juli 1988 mengadakan perpanjangan atas SK Nomor : 433/ KPTS/I/1985 tentang pencadangan tanah seluas + 50.000 Ha yang kemudian diperbaharuilagi dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1067/ SK/I/1988 tanggal 14 Nopember 1988. Pendirian PT. Perkebunan Mitra Ogan dikukuhkan melalui Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Imas Fatimah, SH tanggal 19 Desember 1988 dengan pemilikan saham PT. RNI sebesar Rp. 2.400.000.000 dan PT. Nusantara III Sebesar Rp. 1.600.000.000.

    Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui surat nomor : 156/SK/I/1990 tanggal 5 maret 1990 membatalkan Surat nomor : 1067/SK/I/1988 tanggal 14 November 1988 dan memberikan pencadangan tanah seluas + 12.000 Ha

    Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 966/SK/I/1990 Tanggal 24 Desember 1990 Tentang Izin Lokasi dan penggunaan lahan seluas + 12.000 Ha untuk keperluan Proyek Pir Trans Kelapa Sawit di wilayah kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

    Permohonan Direktur PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor : , Gubernur Provinsi Sumatera Selatan kembali memberikan persetujuan untuk pencadangan lahan seluas 15.000. ha sesuai Surat Keputusan Gubernur nomor : 593/ 0003312/ Itanggal 15 Juli 1998.

    Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 966/SK/I/1990 Tanggal 24 Desember 1990 Tentang Izin Lokasi dan penggunaan lahan seluas + 12.000 Ha untuk keperluan Proyek Pir Trans Kelapa Sawit di wilayah kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim

    Menteri Kehutanan melalui surat No.497/Menhut-VII/1997 tanggal 2 Mei 1997 memberikan persetujuan pencadangan seluas 4.313 ha yang berdasarkan Peta TGHK seluas 2.902 ha merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) diselesaikan melalui relokasi fungsi/tukar menukar dan seluas 1.411 ha merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) diselesaikan langsung ke BPN untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit an. PT.Perkebunan MitraOgan.

    Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (INTAG) melalui keputusan No.115/Kpts/VII-4/1997 tanggal 7 Agustus 1997 membentuk tim tata batas areal hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas 4.313 ha di kelompok hutan A. Ipuh - A. Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

    Pada tahun 1997 sesuai Berita Acara tanggal 24 Nopember 1997 telah dilaksanakan pengukuran pada areal yang akan dilepaskan seluas 4.313 ha dengan realisasi seluas3.848,40 ha, adapun areal pengganti adalah sebagai berikut :

    a. Usulan areal pengganti I seluas 4.500 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin (setelah pemekaran di Kabupaten Banyuasin)

    ? Telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan sesuai suratNomor : 593/3248/1 tanggal 20 Agustus 1998.

    ? Bupati Banyuasin sesuai surat No. 525/758/Hutbun/2006 tanggai 24 Juli 2006 berkeberatan terhadap rencana areal pengganti tersebut, mengingat areal Pengganti dimaksud merupakan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Provinsi, belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dan areal tersebut direncanakan menjadi areal pengganti pelabuhan tanjung api-api

    ? Gubernur Sumatera Selatan sesuai surat No. 522/3042/1/2008 tanggai 8 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan, mencabut dan menyatakan rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/3248/1 tanggai 20 Agustus 1998 tidak berlaku lagi dan memerintahkan PT. Perkebunan Mitra Ogan mencari kembali areal pengganti untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur Sumatera Selatan.

    b. Usulan areal pengganti II seluas 8.200 Ha di Kabupaten Lahat.

    ? Telah disurvey awal oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

    ? Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai surat Nomor 522/0515/I/2009 Tanggai 24 Februari 2009 perihal rencana areal pengganti kawasan hutan, berdasarkan surat kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatanperihal Pertimbangan Teknis areal pengganti kawasan hutan yang layak direkomendasi sebagai rencana areal pengganti kawasan hutan

    ? Bupati Lahat menolak/berkeberatan terhadap areal pengganti tersebut.

    c. Usulan areal pengganti III Seluas 8.000 Ha HPK Kabupaten Muara Enim

    Permohonan rekomendasi areal pengganti seluas + 8.000 Hektar dari PT. Perkebunan Mitra Ogan yang ditujukan ke Bupati Muara Enim sesuai surat Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor DER/MO/X/068/n/2013 tanggai 11 Pebruari 2013.

    Berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim melalui surat Nomor : 522/006/HUT-II/2013 Tanggal 06 Mei 2013 pada angka 6 bahwa ?Berdasarkan hasil indentifikasi dan peninjauan lapangan areal yang dimohon sebagai areal pengganti PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Muara Enim seluas + 8.000 Ha dapat di rekomendasikan seluas + 4.332 Ha berada di Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Gelumbang dimana seluas + 2.905 Ha berada diareal penundaan pemberian izin baru dengan peta terlampir.

    Bupati Muara Enim melalui surat Nomor : 522/233/Hut-II/2013 Tanggal 20 Mei 2013 merekomendasi areal pengganti kawasan hutan An. PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas 4.332 Ha di Kabupaten Muara Enim.

    Surat DIR MO Kepada Gubernur SumSel Nomor: DIR/MO/X/151/III/2013Tanggal 28 Maret 2013 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Areal Pengganti. Seluas : 9.000 Ha.

    Dinas Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 522.593/2471-II/HUT Tanggal 7 Juni 2013 berdasarkan hasil identifikasi calon areal pengganti seluas + 9.000 Ha tersebut (hasil perhitungan GIS seluas + 7.807 Ha) dapat diberikan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan seluas + 7.115 Ha untuk calon areal pengganti.

    Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 522/1385/I/2013 Tanggal 13 Juni 2013 merekomendasikan calon areal pengganti dalam rangka proses tukar menukar kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas + 7.115 Ha di Kabupaten Muara Enim.

    Rekomendasi dari Bupati Kabupaten Muara Enim dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor : DIR/X/329/VII/2013 mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

    Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sesuai surat No.S.12/VII-KUH/3/2014 tanggal 17 Januari 2014 hal tindak lanjut Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan tetapi berdasarkan angka 3 bahwa ?Mengingat proses tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti dari HPK menjadi kawasan hutan tetap, maka Bupati harusmengusulkan perubahan fungsi kawasan HPK yang akan menjadi calon lahan pengganti tersebut kepada Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 34/Menhut-II/2010 tentang Tata cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

    Surat Dirjend Planologi Kehutanan, maka Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor : DIR/X/022/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 kembali bermohon kepada Bupati Kabupaten Muara Enim untuk usulan perubahan fungsi kawasan hutan HPK menjadi HP/HPT.

    Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim melalui surat Nomor : 522/006/HUT-II/2013 Tanggal 06 Mei 2013 memberikan Rekomendasi Calon areal pengganti seluas + 4.332 Ha yang berada di Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) pada angka 9 bahwa mengingat areal pengganti PT. Perkebunan Mitra Ogan diharapkan mempunyai fungsi sebagai Hutan Produksi tetap (HP), dapat dipertimbangkan diberikan Rekomendasi Bupati untuk perubahan Fungsi kawasan Hutan terhadap areal yang dimohon PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas +4.332 Ha denganfungsi Hutan Produksi Tetap (HP).

    Bupati Muara Enim sesuai surat No.522/88.a/Hut-II/2014 tanggal 28 Februari 2014 kepada Menteri Kehutanan mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan HPK menjadi HP/HPT seluas 4.332 ha untuk keperluan lahan pengganti dalam rangka tukar menukar kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan di Provinsi Sumatera Selatan.

    Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor : DIR/X/124/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014 bermohon kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk rekomendasi perubahan fungsi kawasan HPK menjadi HP/HPT.

    Dinas Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 522.593/1151-II/HUT Tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan angka 7 huruf (a) bahwa dapat diberikannya rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan terhadap usulan Bupati Muara Enim tentang usulan usulan perubahan fungsi kawasan hutan HPK menjadi HP/HPK seluas + 4.332 Ha dikelompok HPK Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebagai areal pengganti tukar menukar kawasan hutan atas penggunaan HPT Lubuk Batang seluas + 3.848 Ha oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan yang telah mendapat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sesuai surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 497/ MENHUT-VII/1997 tanggal 2 Mei 1997

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Tim Terpadu sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.214/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 6 Juli 2015tentang Pembentukan Tim Terpadu Penelitian Permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit An. PT.Mitra Ogan dan Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap / atau kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 4.332 ha di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Surat Perintah Tugas dari Nomor PT.2/PKTL-KUH/2016 tanggal 27Januari 2016, Tim Terpadu melaksanakan pengkajian lapangan selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016.

    Dari hasil kajian Tim Terpadu telah menyusun laporan pada bulan Maret 2016 yang Hasil pengkajian/ penelitian lapangan direkomendasikan oleh Tim Terpadu sebagai berikut :

    1. Kawasan Hutan yang dimohon untuk perkebunan kelapa sawit seluas 4.313 Ha yang telah dilakukan telaahan luasnya menjadi 2.278 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dipertimbangkan dapat diproses lebih lanjut melalui prosedur tukar menukar kawasan Hutan.
    2. Calon areal pengganti berupa kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 4.318 Ha di Kabupaten Muara Enim dengan kondisi tutupan berupa tegakan hutan alam dipertimbangkan dapat untuk dirubah menjadi kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan Produksi Tetap(HP).

    Rekomendasi dari Tim Terpadu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor : S.224/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2017 Tanggal 21 Juni 2017 memberikan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan berupa kawasan hutan produksi tetap seluas + 2.278 Ha ( dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan ) hektar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dengan areal pengganti berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi seluas + 4.318 (Empat ribu tiga ratus delapan belas) hektar, di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.,

    PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor : DIR/X/373/XI/2017 Tanggal 2 November 2017, perihal Pedoman Tata Batas Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan pada areal di mohon untuk kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan + 2.278 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

    Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor : S.109/KUH/PKHW I/PLA.2/2/2018 Tanggal 2 Februari 2018 perihal penyampaian rencana kerja penataan batasareala persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berupa kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan, sesuai Pernyataan Nomor : 8/KUH-1/RPBAPP-HPT/2018 Tentang Rencana Penataan Batas Areal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 2.278 Ha Atas Nama PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    Laporan hasil Tata batas terhadap areal di mohon oleh Direktur Jenderal Planologi dan Kehutanan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

    Batas waktu Izin Prinsip dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berakhir pada Tanggal 18 Oktober 2018, maka Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor : DIR/X/125 IV/2018 Tanggal 10 April 2018, perihal permohonan perpanjangan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan berupa kawasan hutan produksi tetap seluas +2.278 Hadi Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan areal pengganti berupa kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 4.318 Ha di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

    Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mendapat perpanjangan sesuai surat Nomor : S.925/Menlhk/Setjne/PLA.2/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan berupa kawasan Hutan Produksi Tetap seluas + 2.278 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan areal pengganti berupa kawasan Hutan Produksi Tetap yang dapat di Konversi seluas + 4.318 Ha, di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

    Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor : DIR/INT/039/II/2020 Tanggal 4 Februari2020 dan surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan ini baru mendapat tanggapan secara lisan dari Bapak OPIK Subdit Planologi dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada bulan 15 Juli 2020 melalui Bapak Yani PT. RNIadapun isi bahwa PT. Perkebunan Mitra Ogan harus Melengkapi dokumen Amdal Surat Keterangan Clear dan Clean dari Kantah BPN di Kabupaten tempat lokasi areal pengganti dan Celar dan Clean dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta membuat peta rencana tata batas terhadap areal pengganti dengan skala 25.000 atau 50.000 dan ditanda tangani oleh Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    Surat Direksi Nomor : DIR/MO/X/395/IX/2020 Tanggal 21 September 2020 perihal pemenuhan komitmen untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan PP. 104 Tahun 2015 dan telah diterima oleh BKPM Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2020, dari informasi melalui telpon dari Bapak Opik Bahwa Surat Pemenuhan Komitmennya sudah di terima di bagian Subdit Planologi dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 11 November 2020 dan sampai dengan saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari Bapak Opik.

    Uang kertas tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari : Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2.000 lembar senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), disita dari ABUNAWAR BASYEBAN, SH., MH. Telah dititipkan kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Palembang A. RivaiNomor Rekening 005901003792302 A.N. RPL 014 PDT Kejati Sumsel.

    Uang kertas tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari : Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.000 lembar dan Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2.000 lembar. Disita dari DJULAY ISKANDAR BIN ARYA SYAMSU.

    Laporan hasil pemeriksaan lapangancalon areal pengganti dalam rangkaproses tukar menukar kawasan hutan An. PT. Perkebunan Mitra Ogan Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Juni 2013

    Legalisir surat ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor: 130/174/DPRD/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditunjukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatra Selatan Perihal usul pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013-2018. (di dalam berkas)

    Legalisir keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-575 tahun 2009 tanggal 23 agustus 2009 tentang pemberhentian bupati muara enim provinsi Sumatra selatan. (di dalam berkas)

    Legalisir keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 132.16-576 tahun 2009 tanggal 23 agustus 2009 tentang pengesahan pemberhentian wakil bupati muara enim Provinsi Sumatra Selatan. (di dalam berkas)

    Legalisir Salinan Keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16- 2968 tahun 2013 tanggal 30 mei 2009 tentang pengesahan pengangkatan bupati muara enim provinsi Sumatra selatan. (di dalam berkas)

    Legalisir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2000 tanggal 26 Juli 2000 ttg. Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 ttg. Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah serta Janda / Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1993 (didalam berkas)

    Legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Bupati) Bupati dan Wakil Bupati bulan Desember 2016 An. Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR(didalam berkas )

    Legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Muara Enim tanggal 21 Juni 2013 (didalam berkas )

    Legalisir Naskah PelantikanBupati Muara Enim tanggal 21 Junii 2013 (didalam berkas )

    Legalisir Berita Acara Pengembalian Sumpah Jabatan Bupati Muara Enim tanggal 20 Juni 2013 (didalam berkas )

    Bukti Kas Keluar tanggal 26 Juni 2014 Nomor KK11455014

    Bukti Kas Keluar tanggal 26 Juni 2014 Nomor KK11460614

    Bukti Kas Keluar tanggal 26 Juni 2014 Nomor BM07260614

    Bukti Kas Keluar tanggal 26 Juni 2014 Nomor KK11440614

    Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11500614

    Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11480614

    Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11490614

    Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11480614

    Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor BM07270614

    Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11680614

    Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11480614

    1 (satu) bundle Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor :DIR/SKPTS/R/202/2013 taggal 19 September 2013 perihal penyesuaian kepangkatan terhadap YAN SATYANANDA menjadi Kepala Bagian Akuntansi & Keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan.

    1 (satu) bundle surat manager oerasional dan pimpinan cabang Pt. BRI (Pesero) Tbk. Kantor Cabang PalembangA. Rivai Kepada Kepala Pimpinan Internasional bussines Divison Nomor : B.55555.e..OPS/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Perihal permohonan daftar money changer Kanca BRI Rivai, beserta lampiran data transaksi (salinan yang disahkan perusahaan).

    dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H.M. Andjapri, S.H. DKK;

    1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 17 Juni 2021
    Tanggal Dibacakan 17 Juni 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


228
94