Putusan PTA SEMARANG
409/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Putusan PTA SEMARANG Nomor 409/Pdt.G/2021/PTA.Smg
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat : Setyo Puryoko bin Hadi Suprapto
Terbanding/Penggugat : Mastiah binti Sumarno

P U T U S A N

NOMOR 409/PDT.G/2021/PTA.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

TALAH MEMERIKSA DAN MENGADILI DALAM PERSIDANGAN MAJELIS SERTA MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINGKAT BANDING DALAM PERKARA CERAI GUGAT YANG DIAJUKAN OLEH :

SETYO PURYOKO BIN HADI SUPRAPTO, UMUR 43 TAHUN, AGAMA ISLAM, PENDIDIKAN SLTA, PEKERJAAN SOPIR, TEMPAT TINGGAL DI DUKUH PALAN, RT 004 RW 001 DESA PAMOTAN, KECAMATAN PAMOTAN, KABUPATEN REMBANG, SEMULA SEBAGAI TERGUGAT SEKARANG PEMBANDING;

M E L A W A N

MASTIAH BINTI SUMARNO, UMUR 41 TAHUN, AGAMA ISLAM, PENDIDIKAN SLTP, PEKERJAAN PEDAGANG BAKSO, TEMPAT TINGGAL DI DUKUH PALAN, RT 004 RW 001 DESA PAMOTAN, KECAMATAN PAMOTAN, KABUPATEN REMBANG, SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT SEKARANG TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA TERSEBUT;

TELAH MEMBACA SEMUA SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING;

DUDUK PERKARA

MENGUTIP SEGALA URAIAN SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR 819/PDT.G/2021/PA.RBG TANGGAL 11 OKTOBER 2021 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 4 RABIUL AWWAL 1443 HIJRIYAH YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT;
2. MENJATUHKAN TALAK SATU BA'IN SHUGHRO TERGUGAT (SETYO PURYOKO BIN HADI SUPRAPTO) TERHADAP PENGGUGAT (MASTIAH BINTI SUMARNO);
3. MEMBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA PERKARA SEJUMLAH RP.645.000,- (ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

MEMBACA AKTA PERMOHONAN BANDING YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA REMBANG YANG MENYATAKAN BAHWA PADA HARI KAMIS 21 OKTOBER 2021 TERGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERSEBUT DAN PERMOHONAN BANDING TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA TERBANDING TANGGAL 25 OKTOBER 2021;

TELAH MEMBACA MEMORI BANDING DARI PEMBANDING YANG TELAH DITERIMA OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA REMBANG PADA HARI SENIN TANGGAL 25 OKTOBER 2021 YANG PADA POKOKNYA PEMBANDING MENGAJUKAN KEBERATAN SEBAGAI BERIKUT :

• BAHWA PEMBANDING MERASA KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG DAN PEMBANDING MASIH BISA MEMAAFKAN SERTA MASIH MENYAYANGI KELUARGA;
• BAHWA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG AGAR MENINJAU KEMBALI APA YANG TELAH MENJADI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG YANG TELAH MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT;

TELAH MEMBACA KONTRA MEMORI BANDING TERTANGGAL 4 NOPEMBER 2021 YANG PADA POKOKNYA TERBANDING MEMOHON :

• BAHWA MOHON UNTUK MENOLAK PERMINTAAN PEMBANDING UNTUK MENGAJUKAN BANDING.

TELAH MEMBACA RELAAS PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING (INZAGE) KEPADA PEMBANDING TANGGAL 5 NOPEMBER 2021 DAN KEPADA TERBANDING TANGGAL 8 NOPEMBER 2021;

BAHWA PEMBANDING TELAH MELAKUKAN IN ZAGE PADA TANGGAL 17 NOPEMBER 2021, SEDANGKAN TERBANDING PADA TANGGAL 9 NOPEMBER 2021;

MEMPERHATIKAN SURAT PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TANGGAL 26 NOPEMBER 2021 NOMOR W11-A/4992/HK.05/IX/2021 YANG MENYATAKAN BAHWA PERKARA INI TELAH DIDAFTAR DALAM REGISTER PERKARA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 409/PDT.G/2021/PTA.SMG, TANGGAL 25 NOVEMBER 2021 DAN TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN AGAMA REMBANG YANG TEMBUSANNYA DISAMPAIKAN KEPADA PEMBANDING DAN TERBANDING;

PERTIMBANGAN HUKUM

MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING INI DIAJUKAN PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2021, SEDANGKAN PUTUSAN PERKARA A QUO DIUCAPKAN PADA TANGGAL 11 OKTOBER 2021 DENGAN DIHADIRI OLEH KEDUA PIHAK BERPERKARA DAN PERKARA BANDING INI TELAH DIPROSES ADMINSTRASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA PERMOHONAN BANDING INI TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT CARA-CARA YANG DITENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, OLEH KARENA ITU BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (1) UU. NO. 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA MAKA PERMOHONAN BANDING TERSEBUT HARUS DINYATAKAN DAPAT DITERIMA SECARA FORMIL UNTUK DIPERIKSA DAN DIPUTUS PADA TINGKAT BANDING INI;

MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT BANDING AKAN MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BENAR DAN ADIL, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, SEBAGAI JUDEX FACTIE, AKAN MEMERIKSA ULANG PROSES PERADILAN DAN POKOK PERKARA INI SERTA AKAN MEMERIKSA DAN MEMPERTIMBANGKAN ULANG APA YANG TELAH DIPERIKSA, DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS PADA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERKARA INI TERMASUK DALAM BIDANG PERKAWINAN DAN BERDASARKAN BUKTI P.1, DAN P.2 TERBUKTI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, KEDUANYA BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG, MAKA BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (1) HURUF A DAN 73 AYAT (1) UU. NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA TELAH DIUBAH DENGAN UU. NO. 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UU. NO 50 TAHUN 2009, MAKA PENGGUGAT SEBAGAI ISTRI SAH TERGUGAT SEJAK TANGGAL 8 OKTOBER 1997 SAMPAI DENGAN SEKARANG, MEMPUNYAI LEGAL STANDING (HAK MENURUT HUKUM) UNTUK MENGAJUKAN PERKARA INI TERHADAP TERGUGAT DAN PERKARA INI HARUS DINYATAKAN SEPENUHNYA MENJADI KEWENANGAN, ABSOLUT MAUPUN RELATIF, PENGADILAN AGAMA REMBANG UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKANNYA;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERUSAHA MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK, BAIK SECARA LANGSUNG OLEH MAJELIS HAKIM, SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH PASAL 82 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA MAUPUN MELALUI PROSES MEDIASI SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN YANG DIBANTU OLEH MEDIATOR HAKIM IKIN, S.AG, TETAPI USAHA DAMAI ITU TIDAK BERHASIL (LAPORAN MEDIATOR TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021);

MENIMBANG, BAHWA PERLU DIKEMUKAKAN TERLEBIH DAHULU KETENTUAN YANG MENGATUR PERKARA INI YAITU PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBUNYI :

1) PERCERAIAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN SETELAH PENGADILAN YANG BERSANGKUTAN BERUSAHA DAN TIDAK BERHASIL MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK;

2) UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN HARUS ADA CUKUP ALASAN, BAHWA ANTARA SUAMI ISTRI ITU TIDAK AKAN DAPAT RUKUN SEBAGAI SUAMI ISTRI.;

MENIMBANG BAHWA ALASAN GUGATAN CERAI PENGGUGAT PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA PENGGUGAT ADALAH ISTRI SAH DARI TERGUGAT YANG TELAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN PADA HARI RABU TANGGAL 08 OKTOBER 1997 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG;
2. BAHWA SELAMA MENIKAH BERTEMPAT TINGGAL DI RUMAH MILIK BERSAMA DI DESA PAMOTAN KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG SELAMA 21 TAHUN 6 BULAN DAN SUDAH BERHUBUNGAN BADAN SEBAGAIMANA LAYAKNYA SUAMI ISTRI (BA'DA DUKHUL) SERTA SUDAH DIKARUNIAI DUA ORANG ANAK:

A. MOH FRIGA PRASETIYO BIN SETYO PURYOKO YANG LAHIR PADA TANGGAL 11 DESEMBER 1999, DAN

B. PUTRI NAFISAH BINTI SETYO PURYOKO YANG LAHIR PADA TANGGAL 27 FEBRUARI 2012,

YANG MANA KINI KEDUA ANAK TERSEBUT BERADA DALAM ASUHAN PENGGUGAT ;

1. BAHWA SEMULA RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT HARMONIS, TETAPI SEJAK BULAN FERBRUARI 2020 SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG DI SEBABKAN:

- KARENA TERGUGAT TIDAK MAU MEMBANTU PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR ANGSURAN HUTANG DI BANK;

- TERGUGAT MALAH MENGUNAKAN UANG TERGUGAT UNTUK BERJUDI DAN BERFOYA FOYA;

- PENGGUGAT SUDAH BERSABAR MEMBERIKAN NASEHAT DAN PENGERTIAN KEPADA TERGUGAT, TETAPI TERGUGAT TIDAK BISA MENERIMA DENGAN BAIK YANG MENGAKIBATKAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ;

1. BAHWA PUNCAK PERTENGKARAN DAN PERSELISIHAN TERJADI PADA BULAN APRIL 2021 DENGAN PERMASALAHAN YANG SAMA. KARENA TIDAK TAHAN DENGAN SIKAP TERGUGAT, PENGGUGAT MEMUTUSKAN UNTUK PERGI MENINGGALKAN TERGUGAT DARI RUMAH MILIK BERSAMA DAN PENGGUGAT PULANG KE RUMAH ORANG TUA PENGGUGAT HINGGA SEKARANG ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT PISAH TEMPAT TINGGAL;
2. BAHWA SELAMA PISAH TEMPAT TINGGAL TERSEBUT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK BERKOMUNIKASI DAN SUDAH TIDAK ADA HUBUNGAN BAIK LAHIR MAUPAN BATIN LAGI;
3. BAHWA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT GUGATAN PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN MAKSUD PENJELASAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, OLEH KARENA ITU PENGGUGAT MEMOHON KEPADA KETUA PENGADILAN AGAMA REMBANG SEKIRANYA BERKENAN MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN INI DENGAN MENJATUHKAN PUTUSAN

PRIMAIR :

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT ;
2. MENJATUHKAN TALAK SATU BA'IN SHUGHRO TERGUGAT (SETYO PURYOKO BIN HADI SUPRAPTO) TERHADAP PENGGUGAT (MASTIAH BINTI SUMARNO);
3. MEMBEBANKAN SEMUA BIAYA PERKARA MENURUT HUKUM ;

SUBSIDAIR :

APABILA PENGADILAN BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

MENIMBANG, BAHWA TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN JAWABANNYA SECARA LISAN DALAM PERSIDANGAN YANG PADA POKOKNYA :

• BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADA YANG BENAR DAN ADA YANG SALAH;
• BAHWA PADA BULAN PEBRUARI 2020 PENGGUGAT DAN TERGUGAT MASIH RUKUN TIDAK ADA PERTENGKARAN;
• BAHWA TIDAK BENAR TERGUGAT TIDAK MAU MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG, PENGGUGAT DAN TERGUGAT SAMA-SAMA BEKERJA;
• BAHWA TIDAK BENAR TERGUGAT SUKA FOYA-FOYA, SELAMA BERUMAH TANGGA TERBILANG SUKSES;
• BAHWA PADA BULAN MEI 2021 MEMANG TERJADI PERTENGKARAN, TETAPI BUKAN MASALAH SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT;
• BAHWA PENGGUGAT PERGI DARI RUMAH PADA BULAN JULI 2021;

MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN REPLIK SECARA LISAN DAN TERGUGAT JUGA TELAH PULA MENGAJUKAN DUPLIK SECARA LISAN PADA PERSIDANGAN YANG MASING-MASING MENGEMUKAKAN TETAP PADA PENDIRIANNYA DAN KESEMUANYA TELAH DICATAT DALAM BERITA ACARA SIDANG YANG BERSANGKUTAN DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN DALAM PUTUSAN INI;

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENGUATKAN ALASAN-ALASAN GUGATAN, PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN BUKTI SURAT P.1 DAN P.2 (KTP DAN KUTIPAN AKTA NIKAH) DAN 2 (DUA) ORANG SAKSI: 1) TRI SUPIYAH BINTI SARDIYO, UMUR 47 TAHUN, TETANGGA PENGGUGAT, DAN 2) HEPI MARIANA, UMUR 48 TAHUN, TEMAN PENGGUGAT, DI BAWAH SUMPAH, KEDUANYA MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SAMA, SALING MENDUKUNG DAN BERSESUAIAN SATU DENGAN LAINNYA, PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

• BAHWA KEDUA SAKSI MENGETAHUI SEJAK TAHUN 2020 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN, DAN SAKSI PERTAMA MENERANGKAN TERGUGAT SUKA FOYA-FOYA DAN BERMAIN JUDI TOGEL;
• BAHWA SAKSI KEDUA MENGETAHUI TERGUGAT TIDAK MAU MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG DAN TERGUGAT SUKA FOYA-FOYA DAN MAIN JUDI;
• BAHWA KEDUA SAKSI SUDAH PERNAH MENDAMAIKAN MEREKA BERDUA, TETAPI TIDAK BERHASIL;
• BAHWA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SUDAH PISAH 2 (DUA) BULAN;
• BAHWA KEDUA SAKSI SUDAH PERNAH MENASEHATI, TETAPI TIDAK BERHASIH;

MENIMBANG, OLEH KARENA KETERANGAN KEDUA SAKSI PENGGUGAT TERBUKTI SALING MENDUKUNG DAN BERSESUAIAN SATU DENGAN LAINNYA, OLEH KARENANYA BERDASARKAN PASAL 172 HIR JO. PASAL 1908 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, MAKA KETERANGAN KEDUA SAKSI INI DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT BUKTI SAKSI BAGI PENGGUGAT;

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENEGUHKAN BANTAHANNYA, TERGUGAT TIDAK MENGAJUKAN BUKTI SURAT DAN HANYA MENGAJUKAN BUKTI SEORANG SAKSI YAITU MASRUKAN BIN SOTOMO, UMUR 47 TAHUN, TEMAN TERGUGAT SEJAK SEKOLAH DASAR, DI BAWAH SUMPAH MEMBERIKAN KETERANGAN PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

• BAHWA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SEJAK TAHUN 2020 SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN, KARENA TERGUGAT DITUDUH OLEH PENGGUGAT SERING BERFOYA-FOYA DAN TIDAK MAU MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG;
• BAHWA KEDUANYA TELAH PISAH 2 (DUA) BULAN YANG LALU. PENGGUGAT MENINGGALKAN KEDIAMAN BERSAMA;
• BAHWA SAKSI INI SUDAH MENASEHATI TERGUGAT, TETAPI TIDAK BERHASIL, KARENA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA KETERANGAN SEORANG SAKSI TERGUGAT TERSEBUT TERBUKTI MENDUKUNG DAN BERSESUAIAN DENGAN KETERANGAN KEDUA SAKSI PENGGUGAT, BERDASARKAN PASAL 172 HIR. JO. PASAL 1908 KUH. PERDATA SAKSI TERGUGAT TERSEBUT DAPAT DIJADIKAN BUKTI MUNTUK MENGUATKAN KETERANGAN KEDUA SAKSI PENGGUGAT, SEHINGGA TERBUKTI KEDUA PIHAK SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEHINGGA TERJADI PISAH TEMPAT TINGGAL ANTARA KEDUANYA. KEDUA SAKSI PENGGUGAT DAN SEORANG SAKSI TERGUGAT MASING-MASING PERNAH MELIHAT SENDIRI PERTENGKARAN KEDUA PIHAK BERPERKARA. AKHIRNYA PENGGUGAT PERGI MENINGGALKAN TERGUGAT PULANG KE RUMAH ORANG TUA PENGGUGAT DAN SAMPAI SEKARANG TIDAK PERNAH KUMPUL KEMBALI HIDUP BERSAMA SEBAGAI SUAMI ISTRI SEJAK 2 (DUA) BULAN YANG LALU.

MENIMBANG, BAHWA MASING-MASING SAKSI DARI KEDUA PIHAK JUGA MENERANGKAN SUDAH BERUSAHA MENDAMAIKAN KEDUA PIHAK. PERPISAHAN KEDUA PIHAK TERSEBUT TERHITUNG SEJAK PERKARA INI DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA REMBANG YAITU BULAN SEPTEMBER 2021, SEHINGGA APABILA DIJUMLAHKAN SAMPAI DENGAN SEKARANG TERHITUNG BULAN JULI 2021 SAMPAI BULAN NOPEMBER 2021 BERJUMLAH 5 (LIMA) BULAN LAMANYA KEDUANYA PISAH TEMPAT TINGGAL DAN SUDAH TIDAK ADA KOMUNIKASI LAGI, BAIK LAHIR MAUPUN BATIN, SERTA PENGGUGAT TIDAK BERSEDIA UNTUK KEMBALI KEPADA TERGUGAT SEBAGI ISTRI. INI BERARTI ADA MASALAH ANTARA KEDUA PIHAK. PERCEKCOKAN KEDUA BELAH PIHAK INI TERBUKTI TELAH DIDAMAIKAN OLEH MAJELIS HAKIM JUGA DIDAMAIKAN MELALUI MEDIASI YANG DIBATU OLEH MEDIATOR, TETAPI SEMUA USAHA DAMAI ITU TIDAK BERHASIL;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT DI ATAS, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERKESIMPULAN BAHWA RUMAH TANGGA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SUDAH PECAH DAN SUDAH TIDAK HARMONIS LAGI SERTA TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN PERKAWINAN YAITU UNTUK MEMBENTUK RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA DAN KEKAL SEBAGAIMANA DITENTUKAN PASAL 1 UU. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, SEHINGGA PERKAWINAN KEDUA PIHAK INI DIANGGAP SUDAH PECAH (BROKEN MARRIAGE), MAKA MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA YANG SUDAH SEDEMIKIAN KEADAANNYA ITU DIKHAWATIRKAN DAPAT MENIMBULKAN HAL-HAL YANG NEGATIF BAGI KEDUANYA;

MENIMBANG, BAHWA YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. NO. REG. 534 K/PDT/1996. TGL. 18 JUNI 1996 MEMBERIKAN KAIDAH HUKUM : DALAM HAL PERCERAIAN TIDAK PERLU DILIHAT DARI SIAPA PERCEKCOKAN ATAU SALAH SATU PIHAK TELAH MENINGGALKAN PIHAK LAIN, TETAPI YANG PERLU DILIHAT ADALAH PERKAWINAN ITU SENDIRI APAKAH PERKAWINAN ITU MASIH DAPAT DIPERTAHANKAN ATAU TIDAK.

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 39 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JIS. PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN PASAL 116 HURUF (F) KOMPLASI HUKUM ISLAM, DAN KAIDAH HUKUM ISLAM DALAM KITAB ASH- SHAAWI, JILID IV, HALAMAN 204, BERBUNYI:

??? ????? ??? ?? ???? ?????? ???? ??? ???? ???????? ????????

ARTINYA : APABILA TERJADI PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUDAH TIDAK ADANYA RASA CINTA DAN KASIH SAYANG DIANTARA KEDUANYA, MAKA YANG TERBAIK BAGI KEDUANYA ADALAH BERCERAI;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN, BAIK KETERANGAN KEDUA BELAH PIHAK MAUPUN KETERANGAN KEDUA SAKSI PENGGUGAT DAN SEORANG SAKSI TERGUGAT, TERBUKTI BAHWA RUMAH TANGGA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI KEUTUHANNYA, SEHINGGA DALIL PENGGUGAT TELAH TERBUKTI MEMENUHI KETENTUAN PASAL 39 AYAT (1) DAN (2) UU. NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO. PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM. OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PENGGUGAT UNTUK BERCERAI DARI TERGUGAT DAPAT DIKABULKAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR 819/PDT.G/2021/PA.RBG. TANGGAL 11 OKTOBER 2021 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 4 RABIUL AWWAL 1443 HIJRIYAH PATUT DIPERTAHANKAN DAN HARUS DIKUATKAN, SEHINGGA KEBERATAN PEMBANDING HARUS DITOLAK;

MENIMBANG, BAHWA SEGALA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DI ATAS DAPAT DISETUJUI DAN DIAMBIL ALIH SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA A QUO;

MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 89 AYAT (1) UU. NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU. NO. 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UU. NO. 50 TAHUN 2009, MAKA PEMBEBANAN BIAYA PERKARA TELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, SEHINGGA PENGGUGAT DI BEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA. SEDANGKAN PADA TINGKAT BANDING, MAKA PEMBANDING DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA;

MENGINGAT SEGALA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM SYARA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI;

M E N G A D I L I

1. MENYATAKAN PERMOHONAN BANDING PEMBANDING SECARA FORMIL DAPAT DITERIMA
2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR 819/PDT.G/2021/PA.RBG TANGGAL 11 OKTOBER 2021 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 4 RABIUL AWWAL 1443 HIJRIYAH;
3. MEMBEBANKAN KEPADA PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000.00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

DEMIKIAN DIPUTUSKAN DALAM SIDANG MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG HARI SENIN, TANGGAL 29 NOPEMBER 2021 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 24 RABIUL AKHIR 1443 HIJRIAH, OLEH KAMI DR. H. TRUBUS WAHYUDI, S.H., M.H. SEBAGAI HAKIM KETUA, DRS. H. HASANUDDIN. S.H., M.H. DAN DRS. H. AHMAD MUNTHOHAR. S.H., M.H. MASING-MASING SEBAGAI HAKIM ANGGOTA, YANG TELAH DITUNJUK OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, DENGAN PENETAPAN NOMOR 409/PDT.G/2021/PTA SMG. TANGGAL 25 NOVEMBER 2021 UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DALAM TINGKAT BANDING, PUTUSAN MANA DIUCAPKAN OLEH HAKIM KETUA TERSEBUT DALAM PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM PADA HARI ITU JUGA, DENGAN DIHADIRI HAKIM-HAKIM ANGGOTA, DAN DIBANTU OLEH MOHAMAD SUKIYANTO, S.H., M.H. SEBAGAI PANITERA PENGGANTI TANPA DIHADIRI KEDUA PIHAK BERPERKARA;

HAKIM KETUA;

DR. H. TRUBUS WAHYUDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. HASANUDDIN. S.H., M.H. DRS. H. AHMAD MUNTHOHAR. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD SUKIYANTO, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

P U T U S A N

Nomor 409/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Talah memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis serta menjatuhkan putusan pada Tingkat Banding dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Setyo Puryoko bin Hadi Suprapto, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dukuh Palan, Rt 004 Rw 001 Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Mastiah binti Sumarno, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang bakso, tempat tinggal di Dukuh Palan, Rt 004 Rw 001 Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Rbg tanggal 11 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Setyo Puryoko bin Hadi Suprapto) terhadap Penggugat (Mastiah binti Sumarno);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis 21 Oktober 2021 Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 25 Oktober 2021;

Telah membaca Memori Banding dari Pembanding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut :

• Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Rembang dan Pembanding masih bisa mema?afkan serta masih menyayangi keluarga;
• Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar meninjau kembali apa yang telah menjadi putusan Pengadilan Agama Rembang yang telah mengabulkan gugatan penggugat;

Telah membaca Kontra memori banding tertanggal 4 Nopember 2021 yang pada pokoknya Terbanding memohon :

• Bahwa mohon untuk menolak permintaan Pembanding untuk mengajukan banding.

Telah membaca Relaas pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding tanggal 5 Nopember 2021 dan kepada Terbanding tanggal 8 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding telah melakukan in zage pada tanggal 17 Nopember 2021, sedangkan Terbanding pada tanggal 9 Nopember 2021;

Memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Nopember 2021 Nomor W11-A/4992/HK.05/IX/2021 yang menyatakan bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 409/Pdt.G/2021/PTA.Smg, tanggal 25 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 21 Oktober 2021, sedangkan putusan Perkara a quo diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kedua pihak berperkara dan perkara banding ini telah diproses adminstrasi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU. No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima secara formil untuk diperiksa dan diputus pada Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pengadilan tingkat banding akan memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai judex factie, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat, keduanya bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Rembang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf ?a? dan 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. No 50 Tahun 2009, maka Penggugat sebagai Istri sah Tergugat sejak tanggal 8 Oktober 1997 sampai dengan sekarang, mempunyai legal standing (hak menurut hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Tergugat dan perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Rembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dibantu oleh Mediator Hakim Ikin, S.Ag, tetapi usaha damai itu tidak berhasil (laporan Mediator tanggal 21 September 2021);

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur perkara ini yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.?;

Menimbang bahwa alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
2. Bahwa selama menikah bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang selama 21 tahun 6 bulan dan sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah dikaruniai dua orang anak:

a. Moh Friga Prasetiyo bin Setyo Puryoko yang lahir pada tanggal 11 Desember 1999, dan

b. Putri Nafisah binti Setyo Puryoko yang lahir pada tanggal 27 Februari 2012,

Yang mana kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak bulan Ferbruari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk membayar angsuran hutang di Bank;

- Tergugat malah mengunakan uang Tergugat untuk berjudi dan berfoya foya;

- Penggugat sudah bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak bisa menerima dengan baik yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

1. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2021 dengan permasalahan yang sama. Karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah milik bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
2. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupan batin lagi;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Setyo Puryoko bin Hadi Suprapto) terhadap Penggugat (Mastiah binti Sumarno);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya :

• Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang salah;
• Bahwa pada bulan Pebruari 2020 Penggugat dan Tergugat masih rukun tidak ada pertengkaran;
• Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau membantu membayar hutang, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
• Bahwa tidak benar Tergugat suka foya-foya, selama berumah tangga terbilang sukses;
• Bahwa pada bulan Mei 2021 memang terjadi pertengkaran, tetapi bukan masalah sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat;
• Bahwa Penggugat pergi dari rumah pada bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dan Tergugat juga telah pula mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan yang masing-masing mengemukakan tetap pada pendiriannya dan kesemuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 (KTP dan Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi: 1) Tri Supiyah binti Sardiyo, umur 47 tahun, Tetangga Penggugat, dan 2) Hepi Mariana, umur 48 tahun, Teman Penggugat, di bawah sumpah, keduanya memberikan keterangan yang sama, saling mendukung dan bersesuaian satu dengan lainnya, pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa kedua saksi mengetahui sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pertama menerangkan Tergugat suka foya-foya dan bermain judi togel;
• Bahwa saksi kedua mengetahui Tergugat tidak mau membantu membayar hutang dan Tergugat suka foya-foya dan main judi;
• Bahwa kedua saksi sudah pernah mendamaikan mereka berdua, tetapi tidak berhasil;
• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 (dua) bulan;
• Bahwa kedua Saksi sudah pernah menasehati, tetapi tidak berhasih;

Menimbang, oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat terbukti saling mendukung dan bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keterangan kedua saksi ini dapat diterima sebagai alat bukti saksi bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan bukti seorang saksi yaitu Masrukan bin Sotomo, umur 47 tahun, Teman Tergugat sejak Sekolah Dasar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat dituduh oleh Penggugat sering berfoya-foya dan tidak mau membantu membayar hutang;
• Bahwa keduanya telah pisah 2 (dua) bulan yang lalu. Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
• Bahwa Saksi ini sudah menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan seorang saksi Tergugat tersebut terbukti mendukung dan bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Penggugat, berdasarkan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 KUH. Perdata saksi Tergugat tersebut dapat dijadikan bukti muntuk menguatkan keterangan kedua saksi Penggugat, sehingga terbukti kedua pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya. Kedua saksi Penggugat dan seorang saksi Tergugat masing-masing pernah melihat sendiri pertengkaran kedua pihak berperkara. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali hidup bersama sebagai suami istri sejak 2 (dua) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari kedua pihak juga menerangkan sudah berusaha mendamaikan kedua pihak. Perpisahan kedua pihak tersebut terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Rembang yaitu bulan September 2021, sehingga apabila dijumlahkan sampai dengan sekarang terhitung bulan Juli 2021 sampai bulan Nopember 2021 berjumlah 5 (lima) bulan lamanya keduanya pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi, baik lahir maupun batin, serta Penggugat tidak bersedia untuk kembali kepada Tergugat sebagi istri. Ini berarti ada masalah antara kedua pihak. Percekcokan kedua belah pihak ini terbukti telah didamaikan oleh Majelis Hakim juga didamaikan melalui mediasi yang dibatu oleh Mediator, tetapi semua usaha damai itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan kedua pihak ini dianggap sudah pecah (broken marriage), maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. Reg. 534 K/Pdt/1996. tgl. 18 Juni 1996 memberikan Kaidah Hukum : ?dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Komplasi Hukum Islam, dan Kaidah hukum Islam dalam Kitab Ash- Shaawi, Jilid IV, halaman 204, berbunyi:

??? ????? ??? ?? ???? ?????? ???? ??? ???? ???????? ????????

Artinya : ?Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada bukti-bukti dalam persidangan, baik keterangan kedua belah pihak maupun keterangan kedua saksi Penggugat dan seorang Saksi Tergugat, terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga dalil Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Rbg. tanggal 11 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan, sehingga keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka pembebanan biaya perkara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Penggugat di bebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama. Sedangkan pada Tingkat banding, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara? yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Rbg tanggal 11 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Munthohar. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 25 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua pihak berperkara;

Hakim Ketua;

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H. Drs. H. Ahmad Munthohar. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H

Perincian biaya perkara: