- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 54/PDT.G/2021/PN PDG TANGGAL 10 NOVEMBER 2021, YANG DIMOHONKAN BADING TERSEBUT;
- MENYATAKAN EKSEPSI PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
- MENGABULKAN GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAHAGIAN;
- MENYATAKAN SAH PERBUATAN TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DENGAN ADANYA AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG DI PENGADILAN NEGERI PADANG, YANG MANA ISI (KLAUSUL) AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) MERUGIKAN YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT;
- MENYATAKAN SAH PERBUATAN PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DENGAN ADANYA AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG DI PENGADILAN NEGERI PADANG, YANG MANA ISI (KLAUSUL) AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) MERUGIKAN YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT;
- MENYATAKAN SAH PERBUATAN TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DENGAN ADANYA AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG DI PENGADILAN NEGERI PADANG, YANG MANA ISI (KLAUSUL) AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) MELANGGAR UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN JO. ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT;
- MENYATAKAN SAH PERBUATAN PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT, DENGAN ADANYA AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG DI PENGADILAN NEGERI PADANG , SEHINGGA TERJADI PENGALIHAN BADAN USAHA (ASSET) MILIK YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT JO. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
- MENYATAKAN PERBUATAN PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT, DENGAN ADANYA AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG DI PENGADILAN NEGERI PADANG, SEHINGGA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT KEHILANGAN STATUS HUKUM BADAN PENYELENGGARA DARI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI SUMATERA BARAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- MENYATAKAN SAH PERBUATAN TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERBANDING XXIII SEMULA TERGUGAT XXIII ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DENGAN ADANYA AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG DI PENGADILAN NEGERI PADANG, YANG MANA ISI (KLAUSUL) AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) MERUGIKAN YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT;
- MENYATAKAN SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, BAHWA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT ADALAH BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI SUMATERA BARAT BERDASARKAN SK MENRISETDIKTI NOMOR 239/KPT-I/2018 YANG DIKELUARKAN OLEH TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I;
- MENYATAKAN SAH BAHWA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI SUMATERA BARAT ADALAH BADAN USAHA MILIK YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT BERDASARKAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT NOMOR 149 TANGGAL 14 DESEMBER 2010 YANG DIBUAT DI HADAPAN INDRA JAYA, SH., NOTARIS/PPAT DI KOTA PADANG JO. SK MENRISETDIKTI NOMOR 239/KPT-I/2018;
- MENYATAKAN SAH PEMBANDING II SEMULA PENGGUGAT II ADALAH DEWAN PEMBINA DALAM YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT;
- MENYATAKAN TIDAK SAH TINDAKAN DAN PERBUATAN TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I (DRS. DASRIZAL, MP.) YANG SUDAH TIDAK DALAM KEDUDUKAN, KAPASITASNYA DALAM JABATANNYA SELAKU KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT, BERTINDAK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG;
- MENYATAKAN TINDAKAN DAN PERBUATAN TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I (DRS. DASRIZAL, MP.) YANG SUDAH TIDAK DALAM KEDUDUKAN, KAPASITASNYA DALAM JABATANNYA SELAKU KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT, BERTINDAK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG, ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- MENYATAKAN TINDAKAN DAN PERBUATAN TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I (DRS. DASRIZAL, MP.) YANG SUDAH TIDAK DALAM KAPASITASNYA DALAM HAL KEDUDUKAN DAN JABATANNYA SELAKU KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT, BERTINDAK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT SEBAGAI TERGUGAT, TELAH MELAKUKAN PERDAMAIAN DALAM AKTA PERDAMAIAN PERKARA PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG, DENGAN TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II, TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III, TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV, TERBANDING V SEMULA TERGUGAT V, TERBANDING VI SEMULA TERGUGAT VI, TERBANDING VII SEMULA TERGUGAT VII, TERBANDING VIII SEMULA TERGUGAT VIII, TERBANDING IX SEMULA TERGUGAT IX, TERBANDING X SEMULA TERGUGAT X, TERBANDING XI SEMULA TERGUGAT XI, TERBANDING XII SEMULA TERGUGAT XII, TERBANDING XIII SEMULA TERGUGAT XIII, TERBANDING XIV SEMULA TERGUGAT XIV, TERBANDING XV SEMULA TERGUGAT XV, TERBANDING XVI SEMULA TERGUGAT XVI, TERBANDING XVII SEMULA TERGUGAT XVII, TERBANDING XVIII SEMULA TERGUGAT XVIII, TERBANDING XIX SEMULA TERGUGAT XIX, TERBANDING XX SEMULA TERGUGAT XX, TERBANDING XXI SEMULA TERGUGAT XXI, TERBANDING XXII SEMULA TERGUGAT XXII, DAN TERBANDING XXIII SEMULA TERGUGAT XXIII, TANPA SEIZIN, TANPA SEPENGETAHUAN, DAN TANPA KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA DAN ATAU KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PGRI PADANG SUMATERA BARAT YANG SAH, ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- MENYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG, YANG DIBUAT PADA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PADANG;
- MENYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG, DI PENGADILAN NEGERI PADANG DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA, KARENA YANG MENJADI OBJEK PERDAMAIAN DALAM PERKARA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG MENCABUT SURAT KEPUTUSAN/BESCHIKKING SK MENRISETDIKTI NOMOR 239/KPT-I/2018, YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG UNTUK MENCABUT DAN MEMBATALAKANNYA;
- MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MENTAATI DAN MELAKSANAKAN PUTUSAN INI TANPA KECUALI, APABILA TIDAK MELAKSANAKAN DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN NEGERI PADANG, DENGAN MEMINTA BANTUAN APARAT KEPOLISIAN ATAU APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA;
- MEMERINTAHKAN DAN ATAU MENGHUKUM TURUT TEBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II UNTUK TUNDUK PADA PUTUSAN INI;
- MENYATAKAN TIDAK SAH DAN DINYATAKAN CACAT HUKUM SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA, APABILA ADA SURAT-SURAT ATAU DOKUMEN YANG DIBUAT DAN DIAJUKAN PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT KEPADA PIHAK LAIN BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) PERDATA NOMOR 50/PDT.G/2020/PN PDG;
- MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN KEDUDUKAN YAYASAN PENDIDKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI SUMATERA BARAT, APABILA ENGKAR DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN NEGERI PADANG, DENGAN MEMINTA BANTUAN APARAT KEPOLISIAN ATAU APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA;
- MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT ATAU DOKUMEN DALAM MENGEMBALIKAN KEDUDUKAN YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI SUMATERA BARAT;
- MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
- MENOLAK GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHHYA;
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 10 November 2021, yang dimohonkan bading tersebut;
- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;
- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah perbuatan Terbanding I semula Tergugat I perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (Acta van dading) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (Acta van dading) merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
- Menyatakan sah perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (Acta van dading) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (Acta van dading) merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
- Menyatakan sah perbuatan Terbanding I semula Tergugat I perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (Acta van dading) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (Acta van dading) melanggar Undang-Undang tentang yayasan jo. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
- Menyatakan sah perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan adanya Akta Perdamaian (Acta van dading) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang , sehingga terjadi pengalihan Badan Usaha (asset) milik Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat jo. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan adanya Akta Perdamaian (Acta van dading) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, sehingga Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat kehilangan status hukum badan penyelenggara dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah perbuatan Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (Acta van dading) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (Acta van dading) merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, bahwa Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat adalah badan penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat berdasarkan SK MENRISETDIKTI Nomor 239/KPT-I/2018 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I;
- Menyatakan sah bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah badan usaha milik Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat Nomor 149 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Indra Jaya, SH., Notaris/PPAT di Kota Padang jo. SK MENRISETDIKTI Nomor 239/KPT-I/2018;
- Menyatakan sah Pembanding II semula Penggugat II adalah Dewan Pembina dalam Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
- Menyatakan tidak sah tindakan dan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (Drs. Dasrizal, MP.) yang sudah tidak dalam kedudukan, kapasitasnya dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, bertindak mewakili kepentingan hukum Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg;
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (Drs. Dasrizal, MP.) yang sudah tidak dalam kedudukan, kapasitasnya dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, bertindak mewakili kepentingan hukum Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (Drs. Dasrizal, MP.) yang sudah tidak dalam kapasitasnya dalam hal kedudukan dan jabatannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, bertindak mewakili kepentingan hukum Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Tergugat, telah melakukan perdamaian dalam Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, dengan Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XV semula Tergugat XV, Terbanding XVI semula Tergugat XVI, Terbanding XVII semula Tergugat XVII, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII, Terbanding XIX semula Tergugat XIX, Terbanding XX semula Tergugat XX, Terbanding XXI semula Tergugat XXI, Terbanding XXII semula Tergugat XXII, dan Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII, tanpa seizin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa keputusan Dewan Pembina dan atau Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Perdamaian (Acta van dading) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, yang dibuat pada mediasi di Pengadilan Negeri Padang;
- Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Perdamaian (Acta van dading) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, di Pengadilan Negeri Padang dengan segala akibat hukumnya, karena yang menjadi objek perdamaian dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg mencabut surat keputusan/beschikking SK MENRISETDIKTI Nomor 239/KPT-I/2018, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencabut dan membatalakannya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini tanpa kecuali, apabila tidak melaksanakan dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya;
- Memerintahkan dan atau menghukum Turut Tebanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
- Menyatakan tidak sah dan dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, apabila ada surat-surat atau dokumen yang dibuat dan diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat kepada pihak lain berdasarkan Akta Perdamaian (Acta van dading) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Yayasan Pendidkan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, apabila engkar dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menandatangani surat-surat atau dokumen dalam mengembalikan kedudukan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihhya;
Putusan PT PADANG Nomor 1/PDT/2022/PT PDG |
|
Nomor | 1/PDT/2022/PT PDG |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Perdata Perbuatan Melawan Hukum |
Kata Kunci | Perbuatan Melawan Hukum |
Tahun | 2022 |
Tanggal Register | 4 Januari 2022 |
Lembaga Peradilan | PT PADANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | H. Mirdin Alamsyah |
Hakim Anggota | Inrawaldi, Brcharles Simamora |
Panitera | Indra Sakti |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | MENGADILI: MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI DALAM POKOK PERKARA |
Catatan Amar |
MENGADILI: MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI DALAM POKOK PERKARA |
Tanggal Musyawarah | 17 Februari 2022 |
Tanggal Dibacakan | 17 Februari 2022 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 1/PDT/2022/PT_PDG.zip
- Download PDF
- 1/PDT/2022/PT_PDG.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Banding : 1/PDT/2022/PT PDG
Statistik142111