1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Umum

Putusan PT JAKARTA
237/PID/2023/PT DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 237/PID/2023/PT DKI
    Tanggal 5 Oktober 2023 —Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : PRIYO WICAKSONO, SH
    Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Robby Buning Pangemanan Diwakili Oleh : SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE,SH
    Nomor 237/PID/2023/PT DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Pemalsuan
    Kata Kunci Pemalsuan Surat
    Tahun 2023
    Tanggal Register 12 September 2023
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Ewit Soetriadi
    Hakim Anggota Binsar Gultom, Brh. Andi Cakra Alam
    Panitera Yulman
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I:


    -MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;
    -MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 322/PID.B/2023/PN.JKT.PST, TANGGAL 8 AGUSTUS 2023, YANG DIMINTAKAN BANDING, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT;
    1.MENYATAKAN TERDAKWA ROBBY BUNNING PANGEMANAN, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA DIPALSUKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT, SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA;
    2.MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP DIRI TERDAKWA TERSEBUT, OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN);
    3.MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4.MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
    5.MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
    -FOTO KOPI AKTA JUAL BELI NO.126/MH/1997 TERTANGGAL 17 FEBRUARI 1997 (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA).
    -FOTO KOPI AKTA KEMATIAN TANU HERIANTO NOMOR 275/J/1999 TANGGAL 1 AGUSTUS 1999 YANG SEOLAH-OLAH ISINYA SESUAI DENGAN KEBENARAN YANG DIGUNAKAN TERDAKWA.
    -FOTO KOPI AKTA KEMATIAN TANU HERIANTO NOMOR 3172-KM-09012019-0030 TANGGAL 26 DESEMBER 2018 DIKELUARKAN DUK.CAPIL DKI JAKARTA JALAN LETJEND. S.PARMAN NO.7 JAKARTA BARAT (YANG ASLI SEBAGAI PEMBADING DAN TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA).
    -FOTO KOPI LEGALISIR SALINAN PUTUSAN NOMOR: 201/G/2019/PTUN.JKT, TANGGAL 26 MARET 2020 ANTARA ONG CHAI HUAT LAWAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN DAN ROBBY BUNING PANGEMANAN;
    -FOTO KOPI SALINAN PUTUSAN BANDING NOMOR : 174/B/2020/PT.TUN.JKT,
    TANGGAL 20 JULI 2020 ANTARA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL LAWAN ONG CHAI HUAT DAN ROBBY BUNING PANGEMANAN;
    -FOTO KOPI SALINAN PUTUSAN KASASI NOMOR: 35 K/TUN/2021 TANGGAL 03 MARET 2021 ANTARA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL LAWAN ONG CHAI HUAT DAN ROBBY BUNING PANGEMANAN;
    -FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 6/PCT/KEM-ATR/BPN/VII/2019 TANGGAL 15 JULI 2019 TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVIBSI JAKARTA BARAT NOMOR: 281/HGB/BPN.32/2017 TANGGAL 03 NOVEMBER 2017 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR: 427/GUDANG, SURAT UKUR NOMOR: 93/GUDANG /2017 ATAS NAMA ONG CHAI HUAT SELUAS 6.354 M2.
    -FOTO KOPI LEGALISIR SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) NO. 310/GUDANG SELUAS 6.354M2 ATAS NAMA TANU HERIYANTO;
    -FOTO KOPI LEGALISIR SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) NOMOR: 427/GUDANG SELUAS 6.354M2 ATAS NAMA ONG CHAI HUAT;
    -FOTO KOPI LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 281/HGB/BPN.32/2017 TANGGAL 03 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH SELUAS 6.354 M2 TERLETAK DI KELURAHAN GUDANG, KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR ATAS NAMA ONG CHAI HUAT;
    -FOTO KOPI LEGALISIR AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK NOMOR:08 TANGGAL 18 MARET 2016, YANG DIBUAT DI HADAPAN SAUDARA SAHDAT GINTING, S.H., M.KN., SELAKU NOTARIS DI KOTA BOGOR;
    -FOTO KOPI LEGALISIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHITUNG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TANHU 2020, NOP : 32.71.050.005.010-0091.0. ATAS NAMA WAJIB PAJAK TANU HERIYANTO, LETAK OBYEK PAHAK DI JL. SURYAKENCANA NO. 162 RT 001/002 KEL. GUDANG KEC. BOGOR TENGAH , KOTA BOGOR TENGAH.
    -FOTO KOPI LEGALISIR AKTA JUAL BELI NOMOR : 20/KDY/1994 TANGGAL 27 JANUARI 1994 YANG DIBUAT OLEH NY. LANNY HARTONO, S.H.
    -FOTO KOPI AKTA JUAL BELI NO. 126/MH/1997, TANGGAL 17 PEBRUARI 1997, YANG DIBUAT OLEH MOEKIRAN HARJANTO, SH.
    -FOTO KOPI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG PAPAN NAMA, KOP SURAT DAN STEMPEL JABATAN PEJABAT PEBUAT AKTA TANAH KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL , TANGGAL 26 DESEMBER 1988.
    -FOTO KOPI LEGALISIR SURAT KETERANGAN DARI KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR JAWA BARAT NOMOR: HP.03.01/3377-32.71/VI/2022 TANGGAL 13 JUNI 2022, PERIHAL: PERMOHONAN PENJELASAN SECARA TERTULIS SK NOMOR : 125/IX/1990 ATAS NAMA MOEKIRAN HARJANTO, SH., M.KN. YANG MENYATAKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT DARI PENGURUS DAERAH KOTA BOGOR IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) NO. 101/IV/PENGDA-IPPAT/2022, TANGGAL 7 APRIL 2022 BAHWA PPAT MOEKIRAN HARJANTO, S.H., M.KN. DALAM CATATAN PENGURUSAN DAERAH IPPAT KOTA BOGOR NAMANYA TIDAK TERDAFTAR DAN BELUM ADA LAPORAN MENGENAI PINDAH/PENSIUN DAN SEBAGAINYA ATAS NAMA YANG BERSANGKUTAN (FOTO COPY SURAT TERLAMPIR).
    -FOTO KOPI LEGALISIR SURAT DARI PENGURUS DAERAH KOTA BOGOR IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT), NOMOR: 101/IV/PENGDA-IPPAT/2022, PERIHAL : SURAT KETERANGAN TANGGAL 07 APRIL 2022
    -1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI LEGALISIR SURAT DARI PENGURUS DAERAH KOTA BOGOR IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) NOMOR: 84/I/PENGDA-IPPAT/2022 TANGGAL 10 JANUARI 2022 PERIHAL SURAT KETERANGAN.
    -FOTO COPY PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 1 TAHUN 1989, TENTANG PAPAN NAMA, KOP SURAT DAN STEMPEL JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, TANGGAL 26 DESEMBER 1988;
    -FOTO COPY SURAT EDARAN NOMOR: 11/SE/XI/2017 TENTANG PEMUTAHIRAN DATA SURVEYOR KADASTER BERLISENSI DAN PENILAI PERTANAHAN KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGGAL 21 NOVEMBER 2017.
    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
    6.MEMBEBANI TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I:


    -Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
    -Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 322/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2023, yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
    1.Menyatakan Terdakwa Robby Bunning Pangemanan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Menggunakan akta otentik yang isinya dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut?, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
    2.Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan);
    3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5.Menetapkan barang bukti berupa:
    -Foto kopi Akta Jual Beli No.126/MH/1997 tertanggal 17 Februari 1997 (terlampir dalam berkas perkara).
    -Foto kopi Akta Kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yang digunakan Terdakwa.
    -Foto kopi Akta Kematian Tanu Herianto Nomor 3172-KM-09012019-0030 tanggal 26 Desember 2018 dikeluarkan Duk.Capil DKI Jakarta Jalan Letjend. S.Parman No.7 Jakarta Barat (yang Asli sebagai pembading dan terlampir dalam berkas perkara).
    -Foto kopi legalisir Salinan Putusan Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 26 Maret 2020 antara Ong Chai Huat lawan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dan Robby Buning Pangemanan;
    -Foto kopi Salinan Putusan Banding Nomor : 174/B/2020/PT.TUN.JKT,
    tanggal 20 Juli 2020 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;
    -Foto kopi Salinan Putusan Kasasi Nomor: 35 K/TUN/2021 tanggal 03 Maret 2021 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;
    -Foto kopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provibsi Jakarta Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 427/Gudang, Surat Ukur Nomor: 93/Gudang /2017 atas nama ONG CHAI HUAT seluas 6.354 M2.
    -Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Tanu Heriyanto;
    -Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 427/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Ong Chai Huat;
    -Foto kopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Seluas 6.354 M2 Terletak di Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atas nama Ong Chai Huat;
    -Foto kopi legalisir Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor:08 tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat di hadapan saudara Sahdat Ginting, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Bogor;
    -Foto kopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tanhu 2020, NOP : 32.71.050.005.010-0091.0. atas nama wajib pajak Tanu Heriyanto, letak obyek pahak di Jl. Suryakencana No. 162 Rt 001/002 Kel. Gudang Kec. Bogor Tengah , Kota Bogor Tengah.
    -Foto kopi legalisir Akta Jual Beli Nomor : 20/Kdy/1994 tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, S.H.
    -Foto Kopi Akta Jual Beli No. 126/MH/1997, tanggal 17 Pebruari 1997, yang dibuat oleh Moekiran Harjanto, SH.
    -Foto Kopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pebuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional , tanggal 26 Desember 1988.
    -Foto kopi Legalisir Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor Jawa Barat Nomor: HP.03.01/3377-32.71/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, perihal: Permohonan Penjelasan secara tertulis SK Nomor : 125/IX/1990 atas nama Moekiran Harjanto, SH., M.Kn. yang menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) No. 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, tanggal 7 April 2022 bahwa PPAT Moekiran Harjanto, S.H., M.Kn. dalam catatan Pengurusan Daerah IPPAT Kota Bogor Namanya Tidak terdaftar dan belum ada laporan mengenai pindah/pensiun dan sebagainya atas nama yang bersangkutan (foto copy surat terlampir).
    -Foto Kopi Legalisir Surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat AKta Tanah (IPPAT), Nomor: 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, perihal : Surat Keterangan tanggal 07 April 2022
    -1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nomor: 84/I/Pengda-IPPAT/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Keterangan.
    -Foto Copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989, Tentang Papan Nama, KOP Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 26 Desember 1988;
    -Foto Copy Surat Edaran Nomor: 11/SE/XI/2017 tentang Pemutahiran Data Surveyor Kadaster Berlisensi Dan Penilai Pertanahan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 November 2017.
    Tetap terlampir dalam berkas perkara;
    6.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 5 Oktober 2023
    Tanggal Dibacakan 5 Oktober 2023
    Kaidah —
    Abstrak


148
68