1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
7 K/Pdt.Sus-PHI/2024

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tanggal 24 Januari 2024 — SURYANINGRUM MERDEKAWATI lawan PT MITRA PERSADA TRAVELINDO
    Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2024
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Maria Anna Samiyati
    Hakim Anggota Sugeng Santoso Pn, Andari Yuriko Sari
    Panitera Aryaniek Andayani
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar M E N G A D I L I:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SURYANINGRUM MERDEKAWATI tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk.,tanggal 4 Oktober 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiuntuk sebagian;2) Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pekerja tetap (PKWTT) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 01 Januari 2005;3) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sejak putusan ini dibacakan, karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021juncto Pasal 154A ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;4) Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiseluruhnya Rp32.016.000,00 (tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah);5) Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 24 Januari 2024
    Tanggal Dibacakan 24 Januari 2024
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


135
74