1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
103 K/Pdt.Sus-PHI/2024

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tanggal 22 Februari 2024 —FANDI ACHMAD lawan PT SANDVIK SMC
    Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2024
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Ibrahim
    Hakim Anggota Junaedi, Achmad Jaka Mirdinata
    Panitera Andre Trisandy
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar M E N G A D I L I:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FANDI ACHMAD tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap tanggal 18 Agustus 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam KonvensiDalam Provisi- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta seluruh pekerja PT. Sandvik SMC Konvensi/Penggugat;3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus sejak putusan ini diucapkan;5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp75.782.691,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);6. Menyatakan upah proses Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah upah pokok sebesar Rp5.829.757,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak bulan April 2023, yakni 6 x Rp5.829.757,00 = Rp34.978.542,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak;7. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat Rekonvensi selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;Dalam Konvensi dan Rekonvensi- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 22 Februari 2024
    Tanggal Dibacakan 22 Februari 2024
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


157
112