Putusan PT JAKARTA
165/PID.SUS/2024/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI
Tanggal 24 Juli 2024 —Pembanding/Terdakwa : RUDY DERMAWAN MULIADI
Terbanding/Penuntut Umum : FREDERICK CHRISTIAN S, SH, MH

M E N G A D I L I:
- MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 731/PID.SUS/2023/PN JKT PST TANGGAL 12 JUNI 2024 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT ;
MENGADILI SENDIRI
1. MENYATAKAN TERDAKWA RUDY DERMAWAN MULIADI TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 45 AYAT (3) JO PASAL 27 AYAT (3) UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 11 TAHUN 2008, SEBAGAIMANA DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;
2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN TERSEBUT;
3. MEMULIHKAN HAK TERDAKWA DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA;
4. MEMERINTAHKAN BARANG BUKTI BERUPA :
- 17 (TUJUH BELAS) LEMBAR PRINT CAPTURE BERISI KOMENTAR DARI AKUN FACEBOOK FAAZ IZMAIL, MICHAEL S SUNGGIARDI, RUDY D MULIADI INDOPLOTTER, LUKAS LUKMANA DAN SUGIATMO ATMO PADA POSTINGAN ARTIKEL DARI AKUN FACEBOOK SOEGIHARTO SANTOSO DALAM GRUP FACEBOOK APKOMINDO;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

5. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA;

M E N G A D I L I:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt Pst tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 17 (tujuh belas) lembar print capture berisi komentar dari akun facebook Faaz Izmail, Michael S Sunggiardi, Rudy D Muliadi Indoplotter, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo pada postingan artikel dari akun facebook Soegiharto Santoso dalam grup facebook Apkomindo;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;