Ditemukan 2648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadilan perwakilan permadian peralihan peradaban
Penelusuran terkait : Pra peradilan Pra-peradilan
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum
Register : 16-05-2017 — Putus : 09-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Agm
Tanggal 9 Juni 2017 — PEMOHON : YOGI PRANOTO TERMOHON : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bengkulu Utara
94 — 50
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.
Tanggal 13 Januari 2017 — Pemohon : Made Ardika
164 — 106
  • Bahwa setelah korban meninggal dunia dan sampai sampai saat inipengemudi mobil kendaraan pick up DK 9859 UR yangdikemudikan oleh sdr M Imron Arfianto tidak ada etikad baik untukdatang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban;Berdasarkan atas alasanalasan tersebut di atas maka Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untukmenetapkan Hakim Pra Peradilan untuk memeriksa, mengadili danmemutus sebagai berikut :1.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pid.Pra/2015/PN.Smg
Tanggal 9 September 2015 — 1. EKA EVINA Binti EFENDI (pemohon 1) 2. NURUL HIDAYAH Binti PAIRIN (pemohon 2) melawan Negara RI Cq.Kementrian Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Kota Semarang Cq Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
156 — 65
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-01-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820K/PID/2003
Tanggal 9 Januari 2007 — Drs. OHIAO HALAWA vs. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Nias (Kapolres Nias)
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2015
Tanggal 26 Mei 2015 — KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
188 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 PK/PID/2010
Rustam bin Baidowi >< Menteri Kehutanan RI
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2010
Suhendra Prawira Widjaja bin A. Sabana >< Kepolisian RI
185 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 09-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN Smg
Tanggal 13 Nopember 2017 — ARIF WIJAYA, ST. alias ARIF WIJAYA, ST Bin KASETYAN (Alm), Tempat lahir : Malang, Tgl Lahir : 20 Juli 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl. Simo Sidomulyo 9/92 Rt 05 Rw 15 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya atau Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husono Gg 28 Baru Blok D, No. 10 Rt 5 Rw 2 Kel, Rundu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Agama : Islam.Pendidikan : S- 1. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ENRICO ADITYA SH.MH. dan JUNASRIL AGUS SH. Advokat /Penasihat Hukum di Jl. Semarang Indah C8/8 Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN. Melawan : 1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH, Jabatan Penyidik Polri alamat di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN 2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH, Jabatan Jaksa Penuntut Umum, alamat di Jl. Pahlawan No. 14 Semarang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PRAPERADILAN
402 — 234
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/PID/2010
Antonius Torang Parulian Siahaan >< Kapolri cq. Kapolda Jawa Barat
104 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu sebagaiTermohon Pra Peradilan dengan alasan sebagai berikut :1.
    No.130 PK/Pid/2010Bahwa selanjutnya Pemohon Pra Peradilan telah mengajukantambahan permohonan Pra Peradilan tertanggal 11 Januari 2010dengan alasan sebagai berikut :4.
    Pra Peradilan terhadapTermohon Peninjauan Kembali/Termohon PraPeradilan di Pengadilan Negeri Bandungkarena Termohon PeninjauanKembali/Termohon Pra Peradilan telahmenetapkan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan sebagaiTersangka dan =melakukan penahananterhadap Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan tanpadidasarkan pada bukti permulaan yang cukupsebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17KUHAP dan Penjelasannya ;Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapatdilakukan dengan
    No.130 PK/Pid/2010permulaan yang dapat dipakai sebagai dasaruntuk =menahan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan ;Bahwa dalil tersebut di atas didasarkan atasdalil Termohon Peninjauan Kembali/TermohonPra Peradilan yang dimuat dalam halaman 28angka 11 a putusan, dan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan membantahdalil tersebut, karena faktanya PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilanhanya menerima panggilan TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Pra Peradilan 1(satu) kali yaitu
    No.130 PK/Pid/2010Kembali/Termohon Pra Peradilan dalammenetapkan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan sebagaiTersangka yang diikuti dengan penangkapandan penahanan sama sekali tidak berdasar,karena tidak ada bukti permulaan yang cukupuntuk hal tersebut :2.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — MERCYANI TELAUMBANUA Als INA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
191 — 50
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-04-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 01/Pid.Pra/2014/PN.PYK
Tanggal 8 April 2014 — DWI SUSANTO lawan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Cq. Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat, Cq. Polresta Payakumbuh/ Polsek Kaniang Bukik Resort Kota Payakumbuh
219 — 77
Pengadilan PN MAUMERE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-08-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MAUMERE Nomor 03/Pid.Pra/2012/PN.MMR
Tanggal 8 Agustus 2012 — - PETER DAMIEN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
171 — 89
  • MMR.telah menarik Termohon sebagai pihakdalam Permohonan Pra Peradilan ini dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.
    MMR,sedangkan Termohon hadir Kuasanya bernama : MARIANUS MOA,SH,MARIANUS RENALDYLAKA,SH, FALENTINUS POGON,SH masing Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31 Juli 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawahNomor: 09/SK.PID/VII/2012/PN MMR ;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pra Peradilan tersebut,Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 1Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :A.Dalam Eksepsi:.
    Foto copy Berita Acara Pengeluaran Detensi , tanggal 18 Agustus 2011 atas namaPETER DAMIEN yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH ,JabatanKepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas IIMaumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberitanda bukti ( T7 ) ;Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksisaksi sehubungan denganPermohonan Pra Peradilan tersebut ;Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 2/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — FAJAR WARUWU Als AMA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
130 — 25
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum Penghinaan
Register : 12-08-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN. Clp
Tanggal 28 Agustus 2015 — - MUSLIM MUDIARDJO Bin (Alm) YASAMIREJA - AGUS JATMIKO Bin JOKO, - JULIANTO Bin JOKO SISWANTO - DWI SANGID ROHMATULLOH Bin DAYA KUATNA - AAN ENDRI JUNAEDI Bin SUBAGYO - MISNO PRABOWO Als. KINU Bin HADI SUMARTO - AHMAD LUDIANTO Bin MAD SOBIRIN Lawan : NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESORT CILACAP
77 — 14
  • Juanda No. 18, Cilacap, sebagaiTERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan Tertanggal 10Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacappada tanggal 12 Agustus 2015 dalam Register Nomor 01/Pid.PRA/2015/PN Clp, telahmengajukan permohonan pra peradilan sebagai berikut:A.
    Alasannya bahwa pada saat KUHAP diberlakukan padaTahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematika dalamkehidupan masyarakat Indonesia.Bahwa obyek permohonan pra peradilan yang Para Pemohon ajukan adalah sebagaiberikut :1. Tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon dengan dugaan telahmelakukan Tindak Pidana secara bersamasama di muka umum melakukankekerasan terhadap orang dan barang atau pengeroyokan sebagaimana dimaksuddalam Laporan Polisi No.
    ALASAN MENGAJUKAN PRA PERADILAN KARENA TIDAK SAHNYAPENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PARA PEMOHON YANGDITETAPKAN OLEH TERMOHON;Bahwa berdasarkan uraian singkat perkara bahwa tersangka MUSLIMMUDIARDJO Bin (Alm) YASAMIREJA bersamasama dengan temanTersangka yang bernama DWI SANGID ROHMATULLOH Bin DAYAKUATNA, MISNO PRABOWO Als.
    Dengan adanya pra peradilan ini diharapkaninstansi penegak hukum tidak menggunakan upaya paksa secara serampangan,karena upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dansebagaimana mengesampingkan hakhak asasi manusia.Bahwa penahanan yang tidak diketahui oleh Keluarga Tersangkamerupakan tindakan pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai tindakanpenculikan, karena menimbulkan keresahan bagi Keluarga Tersangka terhadapanggota keluarganya yang ditahan oleh Termohon akan tetapi tidak diketahuioleh
    PERMOHONANBerdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon Pra Peradilan memohonkiranya Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusansebagai berikut :Primair1. Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Para Pemohon untukseluruhnya;.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-01-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Smg
Tanggal 12 Februari 2018 — GUNAWAAN SOESANTO Bin SUHADI berlamat di Jalan Seteran Serut Nomor 298, RT 005 RW 005, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : I Putu Bagus Uta Dharma Susila, S.H., M.Kn Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Green Rivera Blok 3 Nomor 6 Graha Candi Golf, Kelurahan Jangli, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ………. PEMOHON; MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 19, Kota Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : AKBP DAUP WISMAWATI, S.H., M.Si., AKBP DJALAL, S.H., KOMPOL SUKIYONO, S.H., M.H., AKP GALIH WISNU PRADIPTA, S.Ik., M.Si., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang dan Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang berdasarkan kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ……………………………………… TERMOHON
728 — 186
Pengadilan PN BANGKO Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 13-09-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN BANGKO Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bko
Tanggal 26 September 2016 — Ismael Fahmi
107 — 23
  • Dasar Hukum Permohonan Praperadilan padaangka 7, maka perlu Termohon tanggapi bahwa walaupun ada Putusanperkara Pra Peradilan di Pengadilan Negeri lain yang memberikan putusanbahwa penetapan Tersangka adalah tidak sah, namun tidak serta mertadapat diterapkan dalam perkara aquo;4. Bahwa terhadap dalil permohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon pada bagian A.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA
Putus : 23-01-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 02/Pra.Pid/2014/PN.Jkt.Ut
Tanggal 23 Januari 2014 —
62 — 25
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 02-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto
Tanggal 2 Agustus 2017 — - SULEMAN IGIRISA alias EMAN
109 — 28
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 12-11-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 26-12-2012
Putusan PN MAGETAN Nomor 01/PRA/2012/PN.Mgt
Tanggal 26 Nopember 2012 — EKO MURYANTO,S.IP,M.Si., Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH.MM., AWANG ARIFAINI RUDIN A.S,ST melawan - Kepala Kejaksaan Negeri Magetan.
184 — 393
  • BerdasarkanSurat Kuasa Khusus No: 22/ SKK.Pra/IP&P/XI =/2012, tanggal 5S Nopember 2012,selanjutnya mohon disebut sebagai ParaPemohon Pra Peradilan;melawane Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, alamat Jalan Karya Dharma No.: 177Magetan, dalam hal ini di Kuasakan kepada IWAN WINARSO, SH.MHum.,dkk.
    peradilan meliputi :Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai denganketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang :a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.16Il.Dari ketentuan pasal 77 huruf (a) dan (b) KUHAP tersebut dapat ditarikkesimpulan bahwa materi pemeriksaan dalam sidang pra peradilan
    Peradilan adalah sahtidaknya penagkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentianpenunututan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi seseorang yang perkarapidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan;, sedangkan penyitaanyang tidak sah merupakan obyek yang diperiksa oleh Pra peradilan, dalam pasal 95ayat 1 disebutkan tindakan hukum lain yang bertentangan dengan Undang 37undang, maka lembaga Pra Peradilan berhak untuk menentukan sah atau tidaknyapenyidikan.e Bahwa sarat sarat
    Peradilan , tidak hanya berlaku dalam pasal 77 saja.38eBahwa Penuntut Umum sebagai peneliti dalam berkas kepolisian tidak bolehmenjadi penyidik dalam perkara yang sama, karena melanggar hukum dan kodeetik dalam MOU;e Bahwa tentang alat bukti sebagian dimuat dalam pasal 184, sedangkan dalam UUTipikor UU Nomor 31 tahun 2001 mengenai alat bukti sama hanya diberikanperluasan dalam pasal 184 termasuk alat bukti elektronik (sebagai petunjuk).e Bahwa ruang lingkup Pra Peradilan bersifat limitatif, dalam
    pasal 77 tentang sesah atau tidaknya ........... sedangkan upaya paksa, penyitaan danpenggeledahan masuk dalam pasal 95 yaitu tindakan hukum lain yangbertentangan dengan undang undang; Bahwa penyidikan bisa masuk lembaga Pra peradilan.e Bahwa Pra Peradilan mempunyai pengertian sangat luas, termasuk tindakan yangtidak sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila bertentangan akan diuji olehlembaga Pra Peradilan;eBahwa apabila polisi melakukan penyidikan dan kejaksaan juga melakukanpenyidikan dalam obyek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID/2010
Ki Agus Indra Chafidz Akiel >< Kepolisian Negara Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
87 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNo. 66 PK/PID/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Pra Peradilan dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL, bertempat tinggal di JI. KotaBaru. VI Nomor 16 Rt.06/08, Kel.