Ditemukan 54795 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pegalihan perwalian pemilihan peradilan pengalihan paralihan pelatihan pemulihan
Penelusuran terkait : Tanah sengketa Peralihan hak atas tanah Sengketa tanah Pendaftaran peralihan hak Perbuatan melawan hukum Objek sengketa tanah Akta jual beli tanah Hak atas peralihan tanah Hak tas pergantian atau peralihan hak atas nama Tanah waris Jual beli Akta-akta peralihan hak Tanah pekarangan Tanah warisan Mutasi/peralihan hak Legitime portie Ahli waris Pembagian waris Harta peninggalan Tanah harta asal Sertifikat hak guna bangunan Peralihan hak atas tanah dan bangunan Surat keputusan dalam bentuk penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-01-2010 — Upload : 10-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2009
Tanggal 25 Januari 2010 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN; H. AMIRUDDIN PASE VS SURIANTI NAIM; WELLY ENGRIWAN
88 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 43 K/TUN/2009Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Milik No. 2802/KelurahanTamalanrea, atas nama Hj. Hamsiah Dg.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 5705201153.012007, tanggal 21 November 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Milik No. 2802/Kelurahan Tamalanrea, atasnama Hj. Hamsiah Dg.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNo. 5705201153.012007, tanggal 21 November 2007, tentangPembatalan Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Milik No. 2802/Kelurahan Tamalanrea atas nama Hj. Hamsiah Dg.
    Data yuridis atau data fisik tidak benar atau kesalahan lainnyayang bersifat hukum administratif, dimana terjadinya kesalahan prosedurdalam pendaftaran peralihan Sertifikat Hak Milik No. 2802/KelurahanTamalanrea, atas nama Hj. Hamsiah Dg.
    Tjayadisimpan di KPKNL Makassar, berdasarkan faktafakta tersebut di atas,terbukti dalam pendaftaran peralihan sertifikat a quo mengandung cacatadministrasi karena terjadinya kesalahan prosedur sesuai denganketentuan yang berlaku dan walaupun nantinya bukti kepemilikan daripihakpihak atas tanah a quo dapat dibuktikan tidak sah, sehingga tidakmempunyai hubungan hukum atas tanah a quo, demi tertibnyaadministrasi pertanahan pembatalan pendaftaran peralihan hak harustetap dilakukan sesuai dengan ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 11-01-2005 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 010PK/N/2004
Tanggal 11 Januari 2005 — PT Central Total Finance, PT Heradi Utama
181 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fiskar Agung Perkasa yang bukan merupakan pihakdalam perkara ini, sehingga untuk membuktikan asal muasalterjadinya hutang piutang, besarnya hutang yang telah dibayar,hutang yang masih tersisa hingga terjadinya peralihan hutang piutangdari PT. Fiskar Agung kepada Pemohon Pailit (Termohon PeninjauanKembali), Kreditur kedua (PT.
    Dimana semua perhitungan mengenaibesarnya....1besarnya hutang dan proses terjadinya peralihan piutang bukanlahproses sederhana.
    Bahwa ketidak sederhanaan proses pembuktianperkara kepailitan ini juga tercermin dari banyaknya bukti yangmenceritakan terjadinya proses hutang piutang dengan melibatkan PT.Fiskar Agung Perkasa yang bukan merupakan pihak dalamperkara kepailitan Ini.Bahwa semua bentuk terjadinya hutang piutang, baik itu mengenaiasal muasal terjadinya hutang piutang, jumlah hutang yang sudahterbayar, perhitungan sisa hutang yang belum terbayar, hinggaterjadinya peralihan hutang piutang dari PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-11-2006 — Upload : 15-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2101K/PDT/2002
Tanggal 16 Nopember 2006 — Amaq Si'i; Amaq Delum alias Haji Alwi; Amaq Menah
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-02-2008 — Upload : 27-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1729K/PDT/2007
Tanggal 6 Februari 2008 — Moh. Yusuf Alias Amaq Apifudin vs. Inaq Ati; Munah; Minah; Aeni; Muhammad; Selamah
285 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-03-2006 — Upload : 28-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791K/PDT/2004
Tanggal 13 Maret 2006 — H.S. IBRAHIM MADDANATJA; AWONG WIDJAJA; DIREKSI PT. TRITAMA TEXINDO RAYA; SARJANTO SARBINI; BANK MANDIRI PUSAT; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BPN KABUPATEN BOGOR; PT. SUTERA ALAM RATNA
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-07-2003 — Upload : 14-01-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258K/PDT/2004
Tanggal 23 Juli 2003 — Tuan Sujoko Waluyono; Ny. Sumarni; Ny. Musinah Wignyosumarto; Ny. Sugiyarti Wignyosumarto; Mugino
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2007 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370K/PDT/2003
Tanggal 26 Februari 2007 — Sri Rahayu binti Hartoyo; Ny. Suliyah binti Sodirejo Sulur; Ny. Sumiyati binti Sodirejo Sulur; Ny. Supriyati binti Sodirejo Sulur; Ny. Sukamti binti Sodirejo Sulur; Sutiman bin Darsomiyono; Ny. Sutinem binti Darsomiyono; Ny. Winari binti Darsomiyono; Sugiman bin Darsomiyono; Ny. Djiyem binti Darsomiyono; Reso Lincing; Basuki; Sugiyanto.
122 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 13-09-2005 — Upload : 28-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232K/Pdt/2005
Tanggal 13 September 2005 — Khatim Mustofa als. Katim ; Kalim ; H. Muslik
73 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-03-2007 — Upload : 30-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2492K/Pdt/2000
Tanggal 14 Maret 2007 — Darminah ; Mardiyah ; Malikan ; P. Haji Mahmud ; B. Asitah ; Basori
387 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bambang tetapi tidak juga dapat diselesaikan ;Bahwa sesuai dengan hasil pemantauan Penggugat pada Buku Desatercatat sebagai berikut :1. tanggal 741952 Asita waris dari Zaenab yaitu tanah dengan luas + 0,23 da.Dalam Buku Desa ditulis dasar peralinan adalah waris karenanya Penggugatmenyatakan dengan tegas dan keras peralihan hak tersebut karena Asitabukan anak dari Zaenab tetapi Asita adalah anak Rohana.
    Adapun penghibahan tanah yangdilakukan Asita tidak mempunyai dasar hukum yang sah ;3. tanggal 741952, waris dari Zaenab yaitu Petok C No. 605 mutasi ke PetokC No. 1021 seluas 0,05 da ;Jikalau dicermati peralihan tanah yang tertulis pada buku desa, perludipertanyakan karena datadata tersebut tidak mengandung kebenaran danHal. 3 dari 10 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 11-01-2007 — Upload : 28-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139K/Pdt/2005
Tanggal 11 Januari 2007 — ENOK SOPIANI ; DJUNADJA ; ANDA ; RUHMAN ; ROHMAN ; YANA ; . MAMAT ROHMAT ; PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG,Cq. KECAMATAN SOREANG, Cq. KEPALA DESA GAJAH MEKAR. Cq. H. BACHRUDIN
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-01-2007 — Upload : 09-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791K/PDT/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — Ricard Tambunan ; Hasan Pane ; Magdaria br Manalu ; Karniel Siburian
28 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-10-2005 — Upload : 29-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139K/PDT/2004
Tanggal 6 Oktober 2005 — Laura Elisabeth Sitompul; R. Didiek Sugito, SH.; Ny. Nany Kunmaryani; Riana Indrayani; Rianto Prabowo; Riandi Purboyo; Rian Indria; Rini Indriani; Riono Purwonegoro; Rizano Prasetyo; Ny. Nuryanti; Riska Iryani; Risk Ryanto
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-03-2006 — Upload : 16-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1516K/Pdt/2005
Tanggal 22 Maret 2006 — H. Syarifah Fadlun ; Irwan ; Hermanto ; Nainggolan ; Ismail, SH. ; Kantor Pertanahan Kota Dumai
64 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-08-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59PK/TUN/2006
Tanggal 30 Agustus 2007 — NY. SITI HARTANI TJAKRA ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN ; TJSIE HERRY YANTO POERNOMO
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — KALIBAN ASIA PERKASA peralihan dari PT. HARIBIMA PERKASA., III. PT. KALIBAN ASIA PERKASA peralihan dari PT. BIMA ADI DHARMA., IV. PT. BARELANG MOBILINDO;
117 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALIBAN ASIA PERKASA peralihan dari PT. HARIBIMA PERKASA., III. PT. KALIBAN ASIA PERKASA peralihan dari PT. BIMA ADI DHARMA., IV. PT. BARELANG MOBILINDO;
    PT KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PTHARIBIMA PERKASA, beralamat di Komplek KusumaIndah, Blok L Nomor 10, Kelurahan Batu Selicin,Halaman 1 dari 10 halaman.
    ., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada FirmaHukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH),beralamat di Jakarta dan Batam berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;PT KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PT.BIMA ADI DHARMA, beralamat di Komplek KusumaIndah, Blok L Nomor 10, Kelurahan Batu Selicin,Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau, yang diwakili oleh Tony Wang YuXioang, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa JohanesBagus
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 30-10-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 21/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 14 Maret 2018 — KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PT. HARIBIMA PERKASA, 3. PT. KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PT. BIMA ADI DHARMA, 4. PT. BARELANG MOBILINDO
164 — 78
  • KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PT. HARIBIMA PERKASA, 3. PT. KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PT. BIMA ADI DHARMA, 4. PT. BARELANG MOBILINDO
    KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PT. HARIBIMAPERKASA, beralamat di Komplek Kusuma Indah, Blok L Nomor 10,Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau. Dalam hal ini di wakili oleh TONY WANG YUXIONG, Warga Negara Indonesia, bertindak selaku Direktur PT.Kaliban Asia Perkasa sesuai dengan Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
    KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PT. BIMA ADI DHARMA,beralamat di Komplek Kusuma Indah, Blok L Nomor 10, KelurahanBatu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau. Dalam hal ini di wakili oleh TONY WANG YUXIONG, Warga Negara Indonesia, bertindak selaku Direktur PT.Kaliban Asia Perkasa sesuai dengan Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 5 Nopember 2015 — Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan hak atas Objek Perkara; 3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta-Barat
88 — 22
  • Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan hak atas Objek Perkara; 3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta-Barat
    Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan hak atasObjek Perkara, yang terletak di Kp. Bugis, Rt. 003/03,yang saat ini setempat dikenal dengan nama PerumahanPuri Indah Jl. Kembang Molek Blok J4 No. 1, Kel.Kembanganselatan, Kec. Kembangan, JakartaBarat,yang untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I:;3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaBarat, beralamat diKomp. Perumahan Permata Buana, Jl.
    Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan Objek Perkara, TurutTSF QUGEIT 1 spnneee serene mn rennicmemecennnnntsemerinechite RSE RR eHiSS SIRE RESETS ES4. Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaBarat, Turut Tergugat 2;lil. POSIS HUKUM PARA PIHAKPOSISI HUKUM PENGGUGAT, adalah:=2 nena1. Pemilik Objek Perkara, berdasarkan AJB No. 121/KMB/KS/1994, tertanggal2 Maret 1994, yang dibuat oleh H. Sadoni Ash Shufi, SH.
    Pihak yang menjual/mengalinkan Objek Perkara tersebut, ke Turut Tergugat tow nnn nnn a ene ne ee ne ee ne ee ne ne ce ee nee ee ee ee ne nee ne ne ne nee ee nee eeePOSISI HUKUM TURUT TERGUGAT 1, adalah:Pihak yang menempati/yang mendapatkan Peralihan atas Objek Perkara dariPOSISI HUKUM TURUT TERGUGAT 2, adalah:Pihak yang membuat/menerbitkan Sertifikat HGB No. 1804 atas namaTERGUGAT;IV. PERISTIWA HUKUM1.
    Menyatakan TERGUGAT/Para Turut Tergugat, telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Menyatakan tidak sah/batal demi hukum SHGB No. 1804 atas namaTERGUGAT, berikut selurun Peralihan/Perubahannya, yangtermasuk dalam Bidang Tanah yang menjadi Objek dalam perkaraEXON mn Memerintahkan kepada Turut Tergugat 2, untukmembatalkan/mencoret SHGB No. 1804/Kembangan atas namaTERGUGAT berikut seluruh peralihan/perubahannya yang termasukdalam Bidang Tanah yang menjadi Objek dalam perkara
    Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas daliPENGGUGAT yang menyatakan TURUT TERGUGAT 1 telahmelakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkanPENGGUGAT pada halaman 4 (empat) dikutip sebagai berikut :Perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT adalahkarenaHalaman 33 dari 53 Putusan Nomor 259/Padt.G/2015/PN.JKT.BRT.TURUT TERGUGAT membeli/menerima peralihan objek perkaratersebut, padahal objek perkara itu sedang dalam sengketa antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT , "5.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 28-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 259/PDT.G/2015/PN PN.JKT.BAR
Tanggal 5 Nopember 2015 — ANTILOPE MADJU
2.PIHAK YANG MENEMPATI / YANG MENDAPATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK PERKARA
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
93 — 21
  • ANTILOPE MADJU
    2.PIHAK YANG MENEMPATI / YANG MENDAPATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK PERKARA
    3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
    Antilope Madju, TERGUGAT;3.Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan Objek Perkara,Turut Tergugat 1; 4. Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaBarat, Turut Tergugat 2; Ill. POSIS! HUKUM PARA PIHAKPOSISI HUKUM PENGGUGAT, adalah: Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT.2. P ihak yang mengajukan Gugatan, karena Objek Perkara tersebut telahdiambil oleh TERGUGAT secara melawan hukum; POSISI HUKUM TERGUGAT, adalah:1.
    Pihak yang menjual/mengalihkan Objek Perkara tersebut, ke Turut Tergugat1;POSISI HUKUM TURUT TERGUGAT 1, adalah: oe Pihak yang menempati/yang mendapatkan Peralihan atas Objek Perkara dariTERGUGAT, nooo POSISI HUKUM TURUT TERGUGAT 2, adalah:Pihak yang membuat/menerbitkan Sertifikat HGB No. 1804 atas namaIV. PERISTIWA HUKUM1.
    Karena TERGUGAT telah mensertifikatkan dan menjual/mengalinkan ObjekPerkara tersebut, padahal Objek Perkara itu) bukan miliknya/belumdibeli/oelum dibebaskan oleh TERGUGAT dari Pemilik Tanah tersebut, yakniTamar Bin Saimun/Ahli Warisnya dan atau dari PENGGUGAT,PERBUATAN MELAWAN HUKUM Turut Tergugat 1, adalah:Karena Turut Tergugat 1 membeli/menerima Peralihan Objek Perkara tersebut,padahal Objek Perkara itu sedang dalam sengketa antara PENGGUGAT denganTERGUGAT; PERBUATAN MELAWAN HUKUM Turut Tergugat
    TURUT TERGUGAT II untukmembatalkan/mencoret SHGB No. 1804/Kembangan atasnama TERGUGAT berikut seluruh peralihan perubahannyayang termasuk dalam bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara a quo; Bahwa atas. perbuatan terbitnya SHGB PENGGUGATmenyatakan telah dirugikan baik secara materil maupun moril,sebagaimana dapat dilihat dalam Posita GugatanPENGGUGAT, 3.
    membeli/menerima peralihan objek perkaratersebut, padahal objek perkara itu sedang dalam sengketa antaraPENGGUGATdengan TERGUGAT",; Bahwa TURUT TERGUGAT dalam membeli tanah seluas 437 M2yang kesemuanya terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;Kotamadya Jakarta Barat; Kecamatan Kembangan; KelurahanKembangan Selatan, setempat dikenal sebagai Komp.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
LUKIMIN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
1.RIDWAN STEFANUS
2.DRG. KOSASIH KURNIA
192 — 159
  • ; --------------------------------------------------------------------

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -------------------------------------
    2. Menyatakan Batal Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 10525/Skb, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung Propinsi Lampung.
    Tertanggal 18 April 2001, dengan Surat Ukur Nomor :372/Skb/2001 Tanggal 13 Februari 2001 dengan luas : 2.249 M2 atas nama LUKIMIN, yang telah beralih Hak ke atas nama Nyonya TUYEM tanggal peralihan 7 Nopember 2011, yang telah beralih hak ke atas nama PURWANTO S.P tanggal peralihan 26 Agustus 2013, dan telah beralih hak terakhir ke atas nama RIDWAN STEFANIUS dan DRG.
    KOSASIH KURNIA tanggal peralihan 13 Pebruari 2018 ; -----------------------------------------------------------
  • Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 10525/Skb, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung Propinsi Lampung.
    KOSASIH KURNIA tanggal peralihan 13 Pebruari 2018 ;------------------
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali nama pemegang hak sebelumnya yakni pemegang hak atas namaLUKIMIN terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM)10525/Skb. Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung Propinsi Lampung.
    ;Bahwa Tergugat telah menerbitkan suatu Keputusan Tata UsahaNegara, berupa Pencatatan Peralihan Sertipikat yang ditujukan kepada BadanHukum atau seseorang, Ridwan Stefanus dan Drg. Kosasih Kurnia tanggalperalihnan 13 Pebruari 2018.
    Kosasih Kurnia tanggal peralihan 13Pebruari 2018. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10525 / Skb, tertanggal18 April 2001 yang sama pada sistem di kantor Badan PertanahanNasional kota Bandar Lampung.
    ;Ls PPAT wajid menyampaikan akta PPAT dan dokumendokumen lainyang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yangbersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambatlambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.
    * atas nama Lukimin, yang telah beralin Hak ke atasnama Nyonya Tuyem tanggal peralihan 7 Nopember 2011, yang telahberalih Hak ke atas nama Purwanto S.P tanggal peralihan 26 Agustus2013, dan telah beralin Hak terakhir ke atas nama Ridwan Stefanius danDrg. Kosasih Kurnia tanggal peralihan 13 Pebruari 2018;3.
    2.249M2, yang telah beralin haknya dari atas nama Lukiminke atas nama Tuyem tanggal peralihan 7 Nopember 2011, yang telahberalih hak ke atas nama Purwanto,S.P. tanggal peralihan 26 Agustus2013, dan telah beralih hak terakhir ke atas nama Ridwan Stefanus danDRG.Kosasih Kurnia tanggal 13 Pebruari 2018;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkalra INI 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnPutusan No. 11/G/2018/PTUNBL hlm. 23Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 28-11-2013 — Putus : 07-03-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 104/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 7 Maret 2014 — Hanny Binti Samuel m e l a w a n : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo
80 — 40
  • Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Kelurahan Bulu Pabbulu dengan Surat Ukur Nomor: 643/1997 tanggal 18 Oktober 1997 seluas 449 M2 (empat ratus empat puluh Sembilan meter persegi) dari Hanny kepada Sury yang terletak di kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dimana peralihan hak dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2013 b.
    Peralihan Hak Milik Nomor: 00342/Kelurahan Lapongkoda dengan Surat Ukur Nomor: 00037/2007 tanggal 26 Juni 2007 seluas = 99 m2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), dari HANNY kepada SURY yang terletak di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dimana Peralihan hak dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2013; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : a.
    Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Kelurahan Bulu Pabbulu dengan Surat Ukur Nomor: 643/1997 tanggal 18 Oktober 1997 seluas 449 M2 (empat ratus empat puluh Sembilan meter persegi) dari Hanny kepada Sury yang terletak di Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dimana peralihan hak dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2013; b.
    Peralihan Hak Milik Nomor: 00342/Kelurahan Lapongkoda dengan Surat Ukur Nomor: 00037/2007 tanggal 26 Juni 2007 seluas = 99 m2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), dari HANNY kepada SURY yang terletak di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dimana peralihan hak dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2013; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;---------------------------------------------------
    Peralihan hak kedua obyek gugatan tidak melalui mekanisme yangseharusnya ditempuh dalam menangani dan menyelesaikan sengketa tanaholeh Tergugat; b. Peralihnan hak kedua obyek gugatan melanggar Peraturan Kepala BPN RINomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI, pengkajiandan penanganan sengketa dan konflik pertanahan ; c. Peralihan hak kedua obyek gugatan melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan ; d.
    Peralihan hak kedua obyek gugatan melanggar Peraturan Pemerintah RlNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran peralinan dan pembebananhak, pasal 37 karena peralinan hak melalui hibah dibuktkan dengan aktayang dibuat oleh PPAT yang berwenang tidak berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;f. Peralihan hak kedua obyek gugatan melanggar Peraturan Pemerintah RlNomor 24 Tahun 1997 Pasal 38 dan 39, bahwa pembuatan akte hibahHal.7 dari 37 hal.
    Bahwa akte hibah sebagai alas hak peralihan SHM kedua obyek gugatan tidak memenuhisyarat bila: Syarat Obyektif, karena adanya sebab yang dilarang dalam KHI pasal 210 sehingga akte hibah tersebut batal demi hukum ;Hal.9 dari 37 hal.
    hak dilakukan pada tanggal 24 Oktober2013,(vide bukti T1, T2, T3, T10);Menimbang, bahwa melalui suratnya Pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat telah mengajukan keberatan tentang pendaftaran peralihan hak milikSertipikat Hak Milik Nomor: 33 Kelurahan Bulu Pabbulu dengan luas tanah 449 M2atas nama Hanny yang akan dialinkan ke atas nama Sury, dan Peralihan Hak MilikNomor: 00342/Kelurahan Lapongkoda dengan Surat Ukur Nomor: 00037/2007tanggal 26 Juni 2007 seluas = 99 m2 (sembilan puluh sembilan meter
    Putusan Nomor: 104/G/2013/PTUN.Mks.menghormati hakhak orang lain, mengakui persamaan derajatdan kewajiban antarmanusia, dan kalau perlu juga mempertmbangkan kepentingan pihak ketiga, MajelisHakim berpendapat bahwa karena sebelum peralihan hak tersebut dilakukan olehTergugat, Tergugat telan mengetahui bahwa telah ada keberatan dan pertemuankedua pihak yang belum menemukan kesepakatan tentang Peralihan Hak yangtelah dimohonkan tersebut, maka berdasarkan asasasas Umum pemerintahanyang baik seharusnya