109/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSAN Nomor : 109/G/2016/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1.NamaKewarganegaraanbertempat tinggal diPekerjaanNamaKewarganegaraanbertempat tinggal diPekerjaanNamaKewarganegaraanbertempat tinggal diPekerjaanNamaKewarganegaraan> ST.

109/G/2016/PTUN-BDG

. : 109/G/2016/PTUNBDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara :2 22 nono nan nnn nnn nnn en nen ee cence1.oKEMBAR, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggaldi Pekayon

ANASTASIA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi,Jawa Batat ; 29+ 222 no nnn nnn enn nnn nen nnn ee nn ee eenHal 1 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUNBDG.10.11.12.13.14.15.ABDUL RAHMAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Pekayon Jaya RT.005/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi,Jawa Barat 5 2+ n= nen nnn nen nnn non nnn conn noe nnn nec nnn cc nnn nceSUSUHUNAN SIHOMBING

/G/2016/PTUNBDG.16.1 M AM, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diPekayon Jaya RT.001/RW.021, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, JawaEBLE femme17.

Nababan, SH. 5 2222222 2200Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan PenasehatHukum, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patriot,Jalan Jati Timur Raya Blok A/168, Bekasi, Jawa Barat ;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT >Hal 3 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 109/G/2016/PTUNBDG.MELAWANKEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA BEKASI, Berkedudukan diJalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 1 Kota Bekasi, dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 180/2896/DISTAKOtertanggal

AhmadYani Nomor 1 Kota Bekasi ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :012.Telah membaca berkas perkara Nomor. 109/G/2016/PTUNBDG Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor. 109/PEN.DIS/2016/PTUNBDG tertanggal 24 Oktober 2016, tentangDismissal ProS@S jsssssss2s

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT;

M E N G A D I L I Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ; ---- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 14 Nopember 2016; ----------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Tergugat membayar biaya perkara, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------

SBY. mengambil alih dan menerima segala kejadiankejadian dan duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2016/PTUN.

/G/2016/PTUN.

,M.H, dkk sebagai penerima kuasa,secara de facto baru diserahkan ke Majelis Hakim pada persidangan Ke6tanggal 19 September 2016, hal ini dapat dilinat dan dibaca di dalam BeritaAcara Persidangan (Ke6) Nomor : 109/G/2016/PTUN. SBY tanggal 19September 2016 ; = 2+ 2222 nnn nnn nnn nen nnn nn one nee nnn nenMenimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan (Ke10)Nomor : 109/G/2016/PTUN.

109/G/2016/PTUN.JKT

Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT(3) yang pihak PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidakberdasar.2.

Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT18. Bukti P 1819.20.21.22.20)24.

Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKTBahwa Penggugat atau kuasanya telah mengetahui objek perkaraNomor : 109/G/2016/PTUN.JKT tentang SK Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia RI No.

Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT6.

Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT

109/G/2016/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 109/G/2016/PTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acarabiasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang,Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaibenkut dibawah ini dalam perkara. antala, s==

109/G/2016/PHI Sby

Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikanbahwa Penggugat adalah calon kepala Desa Buah Nabar yang harusdiikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar sesuai denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PTUNMDN tanggal 13 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 41/B/2017/PT.TUNMDN tanggal 11 April 2017 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 339K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Jo.

/G/2016/PTUNMDN tanggal 13 Desember 2016 jo.

/G/2016/PTUNMDN tanggal 13Desember 2016 jo.

Bukti P6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :109/G/2016/ PTUNMdn, tanggal 13 Desember 2016, (fotokopisesuai dengan salinan resmi);.

/G/2016/PTUNMDN tanggal 13 Desember2016 jo.

Gugatan Penggugat salah alamat:Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 109/G/2016/PTUN.MDN., tanggal 13 Desember 2016, kemudian pada tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan Putusan Nomor 41/B/2017/PT.TUN.MDN. tanggal 11 April2017 dan di tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak olehMahkamah Agung dengan Putusan Nomor 339 K/TUN/2017, tanggal 31Agustus 2017;Halaman 2 dari

2020Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2/7 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebutpada tanggal 30 Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana BeritaAcara Sumpah Novum Nomor 109

/G/2016/PTUN.MDN. juncto Nomor41/B/2017/PT.TUN.MDN. juncto Nomor 339 K/TUN/2017, tanggal 26Agustus 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 30 Desember 2019 yang merupakan bagian

Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN10.11.Hakim PTUN Medan membatalkan Surat Keputusan Nomor : 970 tahun2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit tanggal 18 Mei 2016atas nama Tony Ginting dengan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor : 109/G/2016/PTUNMDN tanggal 13 Desember2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor41/B/2017/PT.TUNMDN tanggal 11 April 2017 jo.

/G/2016/PTUNMDN tanggal 13 Desember 2016jo.

/G/2016/PTUNMdn tanggal 13 Desember 2016Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MeadnNomor : 41/B/2017/PT.TUNMdn tanggal 11 April 2017.Halaman 23.

Bahwa bukti P5 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 109/G/2016/PTUNMDN tanggal 13 Desember 2016, yangmenyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 970Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa BuahNabar, Kecamatan Sibolangit tanggal 18 Mei 2016 atas nama ToniGinting;.

Bahwa pada bukti P6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 41/B/2017/PT TUNMDN tanggal 11 April 2017,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 109/G/2016/PTUNMDN tanggal 13 Desember 2016 yangdimohonkan banding;. Bahwa bukti P7 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 339K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang menyatakan menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Bupati Deli Serdang tersebut;.

pembatalan SuratKeputusan No. 970 tahun 2016 tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit tanggal 18 Mei 2016 atasnama TONY GINTING;Bahwa oleh karena itu maka dimohonkan kepada yang terhormat, MajelisHakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranyamenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijkeverklaarrd);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usha Negara Medantelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 109

/G/2016/PTUNMDN,tanggal 13 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1.

Negara Medan tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor41/B/2017/PT.TUNMDN, tanggal 11 April 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 03 Mei 2017, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 109

/G/2016/PTUN.MDN Jo.

Putusan Nomor 339 K/TUN/2017Banding setelah bermusyawarah dan mufakat bulat berpendapat bahwapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 109/G/2016/PTUNMDN' tanggal 13 Desember 2016 yangdimohonkan banding tersebut, ternyata tidak menemukan adanya halhalbaru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, pada pokoknya telah tepatdan benar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga diambil alin menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkatbanding;Bahwa

p>

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; ----------------------------

• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 109

/G/2016/PTUNMDN tanggal 13 Desember 2016 yang dimohonkan banding; --

suratpengangkatan dirinya selaku pekerja pada Tergugat;Berdasarkan hal tersebut maka menjadi tidak jelas/kabur bagi Tergugatperihal kebenaran identitas pekerja, status kekaryawanan dari Penggugatsebagaimana tertulis dalam Gugatan;Terhadap Gugatan yang tidak jelas/kabur tersebut maka sudah selayaknyauntuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 109

/G/2016/PHISby tanggal 24 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.

Bahwa pengakuan Penggugat sebagaimana pada suratGugatannya yang bersandar Pada Putusan Pengadilan NegeriPalu No. 77/Pdt.G/2010/PN.Pal, Putusan Pengadilan TinggiNegeri Palu No. 47/Pdt/2011/PT.Pal dan Putusan MahkamahAgung RI No. 1873.K/Pdt/2012 juga terdapat putusan Tata UsahaNegara No. 109/G/2016/PTUN.JKT atas objek adminitrasi statuskepemilikan Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) Panca BhaktiSulawesi Tengah.

Putusan Mahkamah Agung RI No.1873.K/Pdt/2012 juga terdapat putusan Tata Usaha Negara No.109/G/2016/PTUN.JKT atas objek adminitrasi Pengesahan Akta YayasanPanca Bhakti Sulawesi Tengah selaku Penyelenggara STIE PB danHalaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2017/PN PalSTISIPOL PB, pada kesemua Putusan tersebut tersirat dan tersurat bahwaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi adalah sebagaiPenyelenggara yang Sah menurut Hukum sehingga apapun perbuatanyang dilakukan oleh Tergugat

., Advokatpada kantor Sulaisi Abdurrazaq & Partners yang beralamat di JalanTrunojoyo Gang IX Nomor 22 Pamekasan, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 25 April 2016 dengan register kuasa Nomor:109/G/2016/PA.Smp tanggal 25 April 2016 disebut Kuasa Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar pihak berperkara serta semua saksisaksi dimukapersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat/Kuasa Penggugat berdasarkan gugatannya padatanggal 29 Maret 2016 yang

AssaLand dengan Walikota Surabaya, diberi tanda P20 A 5Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha No. 109/G/2016 antara PT. Assa Land dengan Walikota Surabaya, diberi tanda P21 ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidanganjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah disumpahmenurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : 1.