109/G/2012/PTUN-BDG

PUTUSANNOMOR : 109/G/2012/PTUNBDG.

/G/2012/PTUN.BDGpada ayat (7) bersifat mengikat" dan bertentangandengan asas ne bis in idem; 10.

,;Hal. 15 dari hal. 42 Putusan Perkara Nomor :109/G/2012/PTUN.BDG5. Bahwa selanjutnya KPU Kota Depok telah pula diadukankehadapan Dewan Kehormatan Penyelenggaran PemilihanUmum (DKPP), sebagaimana dalam surat pengaduanNo.012/KEDKPP/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012;6.

Bahwa selanjutnya KPU Jawa Barat telah menerima suratdari Komisi Pemilihan Umum Nomor 602/KPU/XI/2012tertanggal 5 Nopember 2012 perihal sebagaimana yangHal. 17 dari hal. 42 Putusan Perkara Nomor :109/G/2012/PTUN.BDGtermuat dalam pokok surat tersebut.

/G/2012/PTUN.BDGMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilgugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksimasing masing bernama: 1.

M E N G A D I L I : - Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding; - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013 yang dimohon banding ;------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------------------------

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari3.Suratsurat ......as Suratsurat lain yang berkaitan dan terlampirdalam berkas perkaraini ; 775555 55 5 5 5 5 ==TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerimakeadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013

Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IIIntervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding yangtidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013, telah diberitahukandengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan

Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan yang padaintinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 7 Januari 2013 Nomor : = 109/G/2012/PTUN.SBY. dan mengadili sendiri : Menolak gugatanMenimbang, bahwa atas Memori Banding yangdiajukan oleh Kuasa Tergugat /Pembanding, Penggugat fTerbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6Mei 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata

UsahaNegara Surabaya pada tanggal 7 Mei 2013 dan telahdiberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat IIIntervensi/Turut Terbanding sesuai dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Mei 2013, yang pada pokoknyabahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamasudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agarberkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya : MenguatkanPutusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggl 7Januari 2013 Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY ;menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkaradengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkaraNomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 27 Pebruari 2013 ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. yang diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 7 Januari 2013 dengan

/G/2012/PTUNBDG, tanggal 30 Januari 2013 ; Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 109/G/2012/PTUNBDG, tanggal 30 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Dalam Penundaan, e Menolak permohonan penundaan Penggugat; Dalam Pokok Perkarae Menolak gugatan Penggugat; e

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 214.000, (Dua ratus empat belas ribu rupiah);Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 109/G/2012/PTUNBDG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 30 Januari 2013 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa HukumTergugat/Terbanding ; Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Pebruari

/G/2012/PTUNBDG, yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, dihadiri Kuasa HukumPenggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal30 Januari 2013 Nomor : 109/G/2012/PTUNBDG, Penggugat/ Pembanding mengajukanbanding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 PebruariMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan

banding yangdiajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2013 terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 109/G/2012/PTUNBDG, tanggal 30Januari 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa

/G/2012/PTUNBDG, tanggal 30 Januari 2013 yang dimohonkan banding ;e Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.

109/G/2012/PTUN-JKT

PENETAPANNomor : 109/G/2012/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam sengketa antara ; 1 Nama : AdungKewarganegaraan : Indonesia.Alamat : Jl.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/PEN/2012/PTUNJKT,tanggal 6 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109//PENHS/2012/PTUNJKT, tanggal 10 Juli 2012 tentang Hari Sidang ;Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tertanggal 16 Agustus 2012tentang Pencabutan Perkara Nomor: 109/G/ 2012/PTUNJKT, yang diterima oleh MajelisHakim dalam Pemeriksaan

Berkas perkara yang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatantertanggal 2 Juli 2012, yang diterima dan terdaftar didalam register Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Juli 2012 Nomor : 109/G/2012/PTUN.JKT. yang padapokoknya menuntut Pembatalan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atas Permohonan Para Penggugat ;1 Surat Nomor : 1/JUMAdvokat/RT.00112/1/2012, tanggal 27 Januari 2012 perihalPenyampaian

/G/2012/PTUNJKT; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan SuratPermohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor Nomor : 109/G/2012/PTUNJKT:. tertanggal16 Agustus 2012 yang diterima Pengadilan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Agustus 2012 ;Menimbang, adapun yang menjadi dasar alasan pencabutan gugatan oleh Para Penggugatkarena dalam siding Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 31 Juli 012, telah diketahui didalamJawaban Tergugat bahwa tanah yang dimintakan

Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat untuk mencabut perkaraNomor : 109/G/ 2012/PTUNJKT; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoretPerkara Nomor: 109/G/2012/PTUN.JKT. dari register Induk Perkara ; 3.

/G/2012/PTUN.SBY. juncto Nomor 62/B/2013/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya.

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 7 Januari 2013 Nomor 109/G/2012/PTUN.SB,amarnya antara lain:MENGADILI:Dalam Eksepsi :e Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensitidak diterima untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

keadilan denganmembatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan dari MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara Nomor 109/G./2012/PTUN.

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2013 Pemohon Kasasisemula Turut Terbanding/Tergugat Il Intervensi telahmenerima Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor62/B/2013/ PT.TUN.SBY juncto Nomor 109/G/2012/PTUN.SBY dari Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya;2.

/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013 yang telahdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya NomorHalaman 31 dari 33 halaman.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, makapatutlah jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 109/G/2012/PHI.Sby, tanggal 09 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi Penggugat:Dalam Eksepsi;1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan pada tanggal 09 Januari2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan melalui Kuasanyaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2013 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 05 Februari 2013, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Ks/2013/PHI.Sby.Jo.Nomor:109/G/2012/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012, dalam Pemeriksaan Persiapan di PeradilanTata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 109/G/2012/ PTUNJKTterungkap keberadaan 2 (dua) buah SHP yaitu : Sertifikat Hak Pakai No.72/Srengseng Sawah A.n. Pemerintah R.I. Cg. Kementerian PertahananKeamanan R.Il. Tahun 2010, Kelurahan Srengseng Sawah, KecamatanJagakarsa dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 73/Srengseng Sawah, A.n.Pemerintah R.I. Cq. Kementerian Pertahanan Keamanan R.I. Tahun 2010,Kelurahan Srengseng Sawah.

Klarifikasi dan Penjelasan, (foto kopi sesuai denganaslinya) ; Halaman 133 dari 169 halaman, Putusan Nomor 134/G/2012/PTUNJKT13416.17.18.134Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Surat Direktur Zeni Angkatan Darat Nomor B/1345/V1I/2012tnggal 18 Juli 2012 Perihal Saran Penyelesaian masalah tanahdi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa JakartaSelatan, (foto kopi dari foto kopi) ;Surat Tim Bantuan Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatankepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Up MajelisHakim Perkara No.109

/G/2012/PTUNJKT Nomor661/075.51 tanggal 31 Juli 2012 Hal Penjelasan riwayat danPerolehan Bidang Tanah Milik Kementerian Pertahanan CqTNIAD di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan JagakarsaJakarta Selatan, (foto kopi dari foto kopi) ;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 tentangPembentukan Kecamatan Kelapa Gading dan PedemanganDiwilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah,Kalideres dan Kembangan Di wilayah Kotamadya JakartaBarat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung danCiracas Di Wilayah

/XI/1997November 1997 kepada Kepala Kantor Pertanahan JakartaSelatan Perihal Pemblokiran Lokasi TNIAD di SrengsengSawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, (foto kopi darifoto kopi) : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 109/G/2012/PTUNJKT, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 353 Tahun 1977tentang Pencabutan Garapan Tanah Negara, (foto kopi darifoto kop) ; Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Dalam Negeri,Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan