Ditemukan 45 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 11/g/2016/ptun.mtr 11/2016 11/g/2016/ptun-bdg 11-g-2018 11-g-2019 11-g-2014
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan PA ENREKANG Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Ek
Tanggal 2 Februari 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 6
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 11-03-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2016 — Drs. H. LALU SULHAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
65 — 20
  • 11/G/2016/PTUN.MTR
    Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 11 /G/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 April2016 tentang Penetapan Hari5.
    Putusan No. 11/G/2016/PTUNMTRmelihat di atas tanah nenek kami sudah disertipikatkan sebagaimana ObyekSengketa;.
    Putusan No. 11/G/2016/PTUNMTR > PS Silsilah Keluargaatas nama Lalu AliHasan (H. Ali)(sesuai denganaslinya) ; in : Denah Tanah MilikH. Ali; (Sesuaidenganaslinya) ;7.
    Putusan No. 11/G/2016/PTUNMTRHAKIM KETUA MAJELISZABDI PALANGAN, S.H.HAKIM ANGGOTAI. SUDARTI KADIR, S.H.ll.
    Putusan No. 11/G/2016/PTUNMTR
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 11/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 2 Mei 2016 — Mohamad Affandi VS 1. Bupati Cirebon, 2.Dodi
38 — 25
  • 11/G/2016/PTUN-BDG
    /G/2016/PTUNBDG13.sudah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dantelah sesuai dengan asasasas Umum pemerintahan yang baik.
    /G/2016/PTUNBDGoleh Para Calon Kuwu Desa Bayalangu Kidul melalui saksisaksinya masingmasing ;.
    /G/2016/PTUNBDG17.
    Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh organ atau badan dan Pejabatyang berwenang membuainya yaitu Tegugat dalam hal ini BupatiHalaman 47 dari Halaman 112 Putusan Nomor :11/G/2016/PTUNBDGCirebon (Bevoegd) sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :(5).
    /G/2016/PTUNBDG(5).
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-09-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 263/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2016 — 1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.; 2.PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI).; DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI).;
78 — 43
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2016/PTUN.JKT.;
    Salinan PUL Pengadian Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/G/2016/PTUN.JKTtanggal +8 Hun 2016 j 22222 on nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn3.
    Barks perkara banding Nomor : 11/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Juni 2016 ,dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 16 Juni 2016 Nomor 11/G/2016/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Hal 4 dari 11 hal Put No.263/B/2016/PT.TUN.JKTMENGADILIDALAM PENUNDAAN:1.DALAM EKSEPSI:Mengabulkan permohonan penundaan surat keputusan
    /G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Jin 2016 yang dimohonkanbanding dalam perkara aquo, dengan sepakat, Bulat telah mengambil putusandengan isi pertimbangan hukum sebagai berikut; mannan nnn nnn nnn nn nnn nnn manatee ncaa nasMenimbang, bahwa Majelis takim tingkat banding telah memperhatikanReMemori Banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 10 Agustus 2016, yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11Agustus 2016 yang padapokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :11/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Juni 20162yahg dimintakan bandingtersebut; a Menghukum Tergugat/Pembanding dar STergugat Il Intervensi/Pembandinguntuk membayar seluruh biava, perkara ini baik dalam peradilan tingkatpertama maupun banding; rm we nen nnn enna nen nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn n en nn nnn nne nnn nnn=Menimbang, bahwa solanjuinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Sale mmempelajar dengan seksama berkas
    /G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan banding beralasanhukum untuk AIK UatK AN 5m monn nnn nono nnn nnn nr nnn ccna anna onMenimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsatiaNegaraJakarta tersebut dikuatkan maka kepada Tergugat/Pembanding dats Tergugat IIIntervensi/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkaralpada kedua tingkatpengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat akan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-07-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 215/B/2016/PT.TUN. JKT
Tanggal 3 Oktober 2016 — 1.BUPATI CIREBON.; 2.DODI.; MOHAMAD AFFANDI.;
47 — 29
  • -Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 11/G/2016/PTUN.BDG.;
    Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bahdung Nomor:11/G/2016/PTUN.BDG. tanggal 02 Mei 2016 yang dimohonkan banding ; 3.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 11/G/2016/PTUN.BDG. tanggal 02 Mei 2016 tersebut, Tergugat IlIntervensi mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 09 Mei 2016 sesuai dengan AktaPermohonan Banding Nomor : 11/G/2016 /PTUN.BDG.
    TUN.JKT.Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Mei 2016, Memori Banding tersebuttelah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembandingmasingmasing Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN.BDG. tertanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI:Menerima eksepsi Tergugat Il Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Y SS1.
    TUN.JKT.2016 yang pada pokoknya mengemukakan : DALAM EKSEPSI : 4 (4)Menerima dan mengabulkan seluruh dailildalil Kontra MemoriBanding dari Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; Menolak seluruh dailildalil Memori Banding dari Tergugat /Pembanding tertanggal 24 Mei 2016 dan Memori Banding dariTergugat Il Intervensi/Pembanding tertanggal 24 Mei 2016 untukseluruhnya dengan tanpa kecuali ; aMenyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaiNegaraBandung Nomor : 11/G/2016/PTUN.BDG.tanggal 02.
    Negara Bandungdalam sengketa ini telah eibeapeain ciglam sidang yang terobuka untuk umumpada hari Senin , tanggal oz: Met 2016 yang dihadiri olen Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tefgugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;>Menimbang Bahia Tergugat Il Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding . ela mengajukan permohonan banding sesuai dengan AktaPemyataan, Banding Nomor 11/G/2016/PTUN.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 11/G/2016/PTUN.JBI.
Tanggal 8 September 2016 — EPENDI vs. WALIKOTA SUNGAI PENUH
167 — 129
  • 11/G/2016/PTUN.JBI.
    ;Kewarganegaraan : Indonesia;Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN.JBI.Berdasarkan Surat Kuasa SubstitusiJabatanAlamatNamaKewarganegaraan :JabatanAlamatKepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat,Pemdes, PP dan KB KotaSungai Penuh.;Jalan Depati Parbo KotaSungai Penuh;RENIKURNIA, SH.
    /G/2016/PTUN.JBI., yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapantanggal 01 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagaiGSI asec eerre ra eeeraeee ee nieemeae ste iene ean eaReEeR eaeHalaman 4 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN.JBI.OBJEK GUGATAN : 2222222 202 292 non nnn nnn noe nee ce nee cnn nee nee eeeBahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap SuratKeputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.149/2016 tertanggal 04April 2016 tentang pemberhentian
    /G/2016/PTUN.JBI.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh a.n.
    Menjadi pengurus partai politik;Halaman 9 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN.JBI.h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i.
    Berakhirmasa jabatannya;0Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Nomor: 11/G/2016/PTUN.JBI.b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap secara berturutturut selama 6 bulan;c. Tidak lagimemenuhi syarat sebagai kepala desa; atau ;d.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ; 2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ; 3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ; 4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan 5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
343 — 2040
  • 11/G/2016/PTUN.ABN
    PU TU S ANNOMOR : 11/G/2016/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :PT.
    Putusan Sela Nomor : 11/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 28 JuniDOLE fennetenne nsnersntciaetiteeinne seis sete net nae nenrinnT Renee erinRn SERS5.
    Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkanketerangan para pihak ;apne TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 09 Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.ABN ;222nnneee nen e cence nee nneecnnncnesMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini1.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 11/G/2016/PTUN.KDI
Tanggal 29 Juni 2016 — H. RAMLI (Para P) Vs Pj. KEPALA DESA LEMBAH SUBUR (T)
132 — 128
  • 11/G/2016/PTUN.KDI
    /G/2016/PTUN.
    Dan Surat gugatan kedua Lewat Lembaga PTUNHal. 10 dari 56 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUN.kKdiKendari dengan Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.KDI. Dengan demikiangugatan sdr penggugat sudah terjawab sendiri oleh SK tersebut diatas. Jika sdrsdr ngotot ingin menjabat Kepala Dusun seterusnya salahkan yang menetapkanSK dan Il mengapa ada jangka waktu jabatannya.
    Melanggar sumpah/janji jabatan; dan Hal. 16 dari 56 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUN.kKdi.
    /G/2016/PTUN.kKdiyang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian.
    /G/2016/PTUN.kKdiHal. 56 dari 56 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUN.kKdi
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 16-05-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 11/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 29 September 2016 — H. IDRUS Melawan 1. WALIKOTA BANJARMASIN (Sebagai Tergugat) 2. Yohanes Zakaria Tanudireja, (Sebagai Tergugat II INT)
124 — 42
  • 11/G/2016/PTUN.BJM
    PUTUSANNomor : 11/G/2016/PTUN.BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:H.IDRUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan S.ParmanNo.33, RT.001/, RW.001, Kel.Belitung Selatan, Kec.Banjarmasin Barat,Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pensiunan ;Dalam
    Bahwa kemudian pihakpihak yang berkepentingan dapatdengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim sebagai pihak,sehingga tidak serta merta dapat ditarik oleh Penggugat;Halaman 79 dari 94 Putusan Perkara No 08/G/2016/PTUN.BJMMenimbang, bahwa Yohanes Zakaria Tanudiredja juga telah mengajukanPermohonan Intervensi tertanggal 31 Mei 2016, yang kemudian telah dikabulkanoleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 11/G/2016/PTUN.BJM tanggal23 Juni 2016;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis
    Hakim berpendapat bahwamendudukkan Walikota Banjarmasin sebagai pihak Tergugat dalam perkaraNomor: 11/G/2016/PTUN.BJM telah tepat dan secara yuridis tidak menyebabkangugatan kurang pihak (p/urium /itis consortium).
Pengadilan PTUN PALU TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN PALU Nomor 11/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 29 Juni 2016 — - HISAM DAENG MALURENG vs KEPALA DESA TORARANGA
78 — 30
  • 11/G/2016/PTUN.PL
    Tata Usaha Negara Palu tanggal 04 April 2016 dengan NomorPerkara: 11/G/2016/PTUN.PLdan telah diperbaiki pada tanggal 20 April 2016; Telah membaca berkas perkara dan buktibukti surat para pihak diBENSIGSNG EN ann nnn rn srs ns nn cer ane nn a aMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan suratgugatannya tertanggal 04 April 2016 yang di daftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Palu pada tanggal 04 April 2016 dibawah Register PerkaraNomor :11/G/2016/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada
    Putusan No. 11/G/2016/PTUN.PL2)Surat Keputusan Kepala Desa Toraranga Nomor:141/01/SK/PEM Tentang Penetapan Kepala Urusan DanKepala Dusun Desa Toraranga Kecamatan Siniu Kab. ParigiMoutong tertanggal 01 April 2016; 2.
    Putusan No. 11/G/2016/PTUN.PLdan final, serta menimbulkan akibat hukum.
    Putusan No. 11/G/2016/PTUN.PLPada tanggal 1 Januari Tahun 2016, tepatnya hari Jumat Pelaksana Harian(Plh) Kepala Desa dalam hal ini yang dijabat oleh Sekretaris Desa TorarangaSAIURUN S.
    Putusan No. 11/G/2016/PTUN.PLSetahu kami selaku TERGUGAT yang masih awam dalam masalahhukum ketatanegaraan, seorang Pejabat Sementara tidak memilikikewenangan yang sama layaknya Pejabat Definitif.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 09-05-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 6 Oktober 2016 — PT. MAHKOTA BUMI ABADI; Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; PT. KALIBAN BANGUN PRAKARSA
161 — 65
  • 11/G/2016/PTUN.TPI
    /G/2016/PTUN.TPIPengganti, peruntukannya adalah Perumahan.
    /G/2016/PTUN.TPIa.
    T6......0008Halaman 46Putusan Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.TPIFotokopi Gambar Peta Alokasi Pencadangan LahanTan A Seng dan PT.
    /G/2016/PTUN.TPIBahwa saksi kenal dengan Direksi PT.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Lelang
Register : 16-06-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G/2016/PTUN.DPS
Tanggal 20 Juli 2016 — PENGGUGAT: -P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT KINTAMANI PERDANA; TERGUGAT: 1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMLAPURA; 2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SINGARAJA.

104 — 33
  • 1.Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
    2.Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor : 11/G/2016/PTUN.DPS dalam buku register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
    3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 251.500,- (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
    11/G/2016/PTUN.DPS
    PENETAPANNOMOR : 11/G/2016/PTUN.DpsPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT KINTAMANI PERDANA, berkedudukandi Kintamani, Bangli, yang dalam hal ini diwakili oleh INYOMAN B. ATMAJA, S.E., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar NomorMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Maret2016 yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar dengan Nomor : 11/G/2016/PTUN.Dps tanggal 16 Juni 2016 yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut ;Bahwa Penggugat adalah Pemegang jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB) (satu) unit Truck Isuzu Elf warna putih No. Pol.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 28-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 28 Maret 2016 — SOEDJITO vs PT. CATURGRAHA MULTISARANA WISATA
29 — 4
  • No. 11/G/2016/PHI-Sby.2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
    11/G/2016/PHI.Sby
    AKTAPERDAMAIAN SALINANNomor : 11 / G/ 2016 / PHI. Sby.Pada hari ini : SENIN, tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan MARETTahun DUA RIBU ENAM BELAS, dalam persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrialpada Peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :SOEDJITO, Warga Negara Indonesia, Karyawan/Buruh PT.
    No. 11/G/2016/PHISby.Soedjito, pekerja / buruh PT. Caturgraha Multisarana Wisata,beralamat di JI.
    Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon agar Ketua danAnggota Majelis Hakim Perkara Nomor : 11/G/2016/PHI.Sbymemberikan Putusan Perdamaian terhadap Gugatan yang telahdidaftarkan oleh Pihak Kedua di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana tanda terima GugatanPemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor : 11/G/2016/PHI.Sby6.
    No. 11/G/2016/PHISby. 7. Bahwa Pihak Kedua wajib mencabut pengaduan di Kantor Dinas TenagaKerja Kota Surabaya apabila uang pesangon sudah diterima oleh Pihak8.
    No. 11/G/2016/PHISby.2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara inikepada Negara ;nn Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Isjuaedi, S.H. M.H.sebagai Ketua Majelis, Moh. Abdurrohman, S.H., M.H. dan Ilasiani, S.H.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 11-03-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 31 Agustus 2016 — ENG PINH PHIN MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
64 — 21
  • 11/G/2016/PTUN-Pbr
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 11-04-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 11/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 8 September 2016 — NINAWATI,S.Pd,M.Pd lawan BUPATI ACEH TIMUR
68 — 23
  • 11/G/2016/PTUN-BNA
    PUTUSANNomor: 11/G/2016/PTUNBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acarabiasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Mohd.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN KIP
Register : 13-04-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 28 Juni 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; melawan MERAH JOHANSYAH;
212 — 104
  • 11/G/2016/PTUN-SMD
    JOHANSYAH / Dinamisator Wilayah JatamKaltimKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan boseAlamat : Jalan Tanjung Pura Rt.002, Kelurahan Bukit Aru IndahKecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, KalimantanUtara.Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca ;e Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim;e Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Samarinda Nomor : 11
    /G/2016/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor : 11/PENHS/2016/PTUN.SMD tanggal 17 Mei 2016 tentangPenentuan Hari Sidang; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 11/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 27 Juni 2016 tentang Pergantian MajelisHakim; Berkasberkas yang berkaitan dengan perkara tersebut dan mendengar parapihak yang bersengketa;TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA Menimbang, bahwa Pemohon
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 15-02-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 16 Juni 2016 — DRS. H. ABDUL HUZARNI, M,Si VS GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
124 — 62
  • 11/G/2016/PTUN-PLG
    /G/2016/PTUNPLG.5 Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak dan keterangan Saksisaksidi persidangan; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 15 Pebruari 2016, yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Pebruari 2016, denganRegister Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUNPLG, dan telah diterima perbaikannyasecara formal pada tanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan halhal
    /G/2016/PTUNPLG.ATAS NAMA DRS.
    Sarjulianto, Dipl, S.E dari Kepala Dinas Kelautan danHalaman 37 dari 95 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUNPLG.Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Kepala DinasPerhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 29Deseber 2015 adalah tidak benar. Tepatnya pelantikan Ir.
    /G/2016/PTUNPLG.Bahwa saksi menerangkan yang di nonjobkan Gubenur ada 12orang;Bahwa saksi menerangkan pernah di nonBahwa saksi menjelaskan pernah menjabat PLT.
    /G/2016/PTUNPLG.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pj.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juni 2016 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
87 — 35
  • 11/G/2016/PTUN-JKT
    PUTUSANNOMOR: 11/G/2016/PTUNJKT1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara:DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUATINDONESIA (APBMI), berkedudukan di Jalan Swassembada Timur XI Nomor25, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili
    Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 11/PENDIS/2016/PTUNJKT tertanggal 19 Januari 2016 tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 11/PENMH/2016/PTUNJKT tertanggal 19 Januari 2016, tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa yang bersangkutan; Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 11
    /G/2016/PTUNJKT tanggal 19 Januari 2016, tentangPenunjukan Panitera Pengganti; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 11/PENPP/2016/PTUNJKT tanggal 19 Januari2016, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:11/PENHS/2016/PTUNJKT tertanggal 3 Februari 2016 tentang hari sidangyang pertama pada tanggal 10 Februari 2016; Telah Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor:
    11/G/2016/PTUNJKT, tertanggal 2 Maret 2016,tentang diterimanya permohonan intervensi dari Perkumpulan PerusahaanBongkar Muat Indonesia dan didudukan sebagai Tergugat II INTERVENSI; Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan; Telah memeriksa suratsurat bukti dan mendengarkan keterangan parapihak serta Para Saksi dari Pihak Penggugat dan Tergugat Il Intervensi dipersidangan; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam sengketa yang bersangkutan
    ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang diterimadan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 18 Januari 2016, dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapantertanggal 3 Februari 2016, sebagai berikut:OBYEK GUGATAN:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU000.770 7
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 06-06-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 11-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 22 Desember 2016 — RUDI HASAYANGAN SIREGAR, Cs LAWAN BUPATI PASAMAN BARAT
72 — 28
  • 11-G-2016-PTUN-PDG
    PUTUS AUNNOMOR : 11/G/2016/PTUNPDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus sertamenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasayang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor 8 Padang, telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalamPerkara antara : 0 222002222 2 222022222 1.RUDI HASAYANGAN SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Tenaga Honorer, Bertempat Tinggal
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 15-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 11/G/2016/PTUN-BKL
Tanggal 4 Agustus 2016 — Reza Repereno Melawan Bupati Mukomuko
76 — 15
  • 11/G/2016/PTUN-BKL
    ,Kewarganeraan Indonesia, Alamat Jalan Soekarno HattaHalaman dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUNBKLKelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko KebupatenMukomuko, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/35 1/B.7/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016;4. ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum:;SUBAGIO GIGIH WIJAYA, S.H., M.H.;BERKAT MANUEL HARFFA, S.H..;ANDI PEBRIANDA, S.H.
    gugatan tertanggal 13 Juni2016, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu pada tanggal 15 Juni 2016 dengan register perkara Nomor : 11/G/2016/PTUNMenimbang, bahwa perkara Nomor : 11/G/2016/PTUNBKL masih dalamtahap pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pertama tanggal 23 Juni 2016Majelis Hakim telah memberikan nasehatnasehat kepada Penggugat untukmenyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu
    /G/2016/PTUNBKL;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaanpersiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUNBKL(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a.
    /G/2016/PTUNBKLMengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;MENGADILI:1.
    SAHIBUR RASID, S.H., M.H.ttdULIA ALBA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,ttdARI PRABOWO, S.H.Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUNBKLRincian Biaya Perkara :Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, Panggilan : Rp. 126.000,Redaksi :Rp. 5.000,Leges Rp. 3.000,Meterai :Rp. 6.000,ATK : Rp. 100.000,+Jumlah : Rp. 270.000,(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUNBKL