Ditemukan 50 data
12 — 6
216 — 83
MENETAPKAN:1.Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS;
2.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS, dari Buku register perkara yang disediakan untuk itu;
3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).Telah membaca berkas Perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;2.
Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 16 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar pada tanggal 16 April 2019, dengan RegisterPerkara Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS, yang pada pokoknya mohon kepadaPengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa gugatan perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.DPSbelum ditunjuk Majelis Hakim
Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalamperkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS, dariBuku register perkara yang disediakan untuk itu ;3.
,M.H. sebagai Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar dibantu KUSTIMAN, S.H. sebagai PaniteraHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 11/G/2019/PTUN.DPSPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dihadiri oleh kuasa Tergugat tanpadihadiri oleh Penggugat/kuasanya;PERINCIAN BIAYA PERKARA :Ditetapbkan di : DenpasarPadatanggal : 30 April 2019PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASARPANITERAtidKUSTIMAN, S.H. 1.2.Pendaftaran GugatanATKBiaya PanggilanPNBP PanggilanLegesRedaksiMeteraiKETUA,tidR.
,M.H.Rp. 30.000,Rp. 200.000,Rp. 44.000,Rp. 20.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp 6.000,Jumlah Rp. 320.000,(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS
95 — 20
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN-SRG tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
11/G/2019/PTUN.SRG
PENETAPANNOMOR: 11/G/2019/PTUNSRG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkaraantara:Moch Ojat Sudrajat, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat diKp.
alamat pada Kawasan Pusat PemerintahanProvinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi AlBantani No.1,Sukajaya, Curug Kota Serang berdasarkan Surat PerintahTugas tertanggal 2 April 2019 dan 9 April 2019;Selanjutnya disebut SCDaQAl ..............cccceeeeeeeeeeeeeeee ees TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:Telah membaca:Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2019 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Maret2019 dibawah register perkara Nomor: 11
/G/2019/PTUNSRG; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Serang Nomor: 11/PENDIS/2019/PTUNSRG, tertanggal 25 Maret 2019 tentang Pemeriksaan DenganAcara Biasa; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Serang Nomor:11/PEN.MH/2019/PTUNSRG, tertanggal 25 Maret 2019 tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Serang Nomor:11/PENPPJS/2019/PTUNSRG, tertanggal 25 Maret 2019 tentang PenunjukkanPanitera Pengganti dan Juru Sita
/G/2019/PTUNSRG, tertanggal 8 April 2019, dengan alasan bahwa Penggugattelah melakukan diskusi yang dilakukan dengan para pemerhati kebijakan publik danpara pengacara, sehingga gugatan masih perlu dilakukan perbaikan yang sangatmendasar dan memerlukan waktu yang lama;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sengketa Tata UsahaNegara ini masih pada acara Pemeriksaan Persiapan maka berdasarkan ketentuanPasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 (ayat 1), pencabutan gugatan olehPenggugat dapat
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untukmencoret perkara Nomor: 11/G/2019/PTUNSRG tersebut dari register perkarayang sedang berjalan;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari: Selasa,tanggal 9 April 2019 oleh Kami: HENRIETTE S.
155 — 55
11/G/2019/PTUN.PLG
/No. 11/G/2019/PTUNPLGIV.
/No.11/G/2019/PTUNPLGDALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalildalilyang disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara jelasGal 6GAS. ~~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnnn2.
/No.11/G/2019/PTUNPLGBerita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan halhal sebagaiDe@riKUt: n nn nnn nn nnn nnn cence nn ncn nce nn canna nana nna na nna nc ca nacas1.
/No.11/G/2019/PTUNPLGkemudian Saksi menerangkan selama menjabat Pjs.
/No.11/G/2019/PTUNPLG Bahwa kemudian terbit objek sengketa yakni Sertipikat Hak MilikNomor : 347 Desa/Kel: PKL. Benteng tertanggal 26 Juni 2001, SuratUkur Nomor : 03/PkI.
1.ARIE DANIEL LEGI
2.MARIE SYENI LEGI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON
168 — 71
11/G/2019/PTUN.Mdo
/G/2019/PTUN.Mdokec.
/G/2019/PTUN.Mdo14.
/G/2019/PTUN.Mdo10.
/G/2019/PTUN.Mdo4.
PT DOLLAR LESTARI MANDIRI
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BID JASA KONSTRUKSI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITANDUY UNIT LAYANAN PENGADAAN PROV JABAR
156 — 75
11/G/2019/PTUN.BDG
/G/2019/PTUN.BDG11.
/G/2019/PTUN.BDG12.13.
/G/2019/PTUN.BDG20.
/G/2019/PTUN.BDG6.
Bahwa gugatan Penggugat merupakan obyek perdata dilihat dari prosesevaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga;Halaman 54 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.BDG6.
1.MASSEWALI
2.ADDING
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba
Intervensi:
NURWAHIDAH, S.Ag
100 — 36
11/G/2019/PTUN.Mks
Mks,tentang Hari Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, tanggal 04 April 2019, Nomor : 11/PEN.HS/2019/PTUN. Mks,tentang Persidangan terbuka untuk umum ;6. Putusan Sela Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 02 Mei 2019, yangmendudukkan NURWAHIDAH, S.Ag sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;7.
Sedangkan pihak pemohonpendaftaran tanah tidak jelas sejak perolehan tanahnya sehingga mengklaimtanah Para Penggugat sebagai tanah miliknya ; Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks2.
/G/2019/PTUN.Mks4.
Hal tersebutberarti bahwa segera setelah kecerobohan, memperbaiki keputusandengan keputusan yang baru 5 222 nn nnnn enn nn acneHalaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.MksUpaya Administratif1.
Sehingga semestinya penerbitansertifikat tersebut asal haknya adalah "Konversi" dari surat tanah MilikKR SIT g ~~~ nmr iHalaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.Mks13.
126 — 125
11/G/2019/PT.TUN.JKT
No. 11/G/2019/PT.TUN.JKTJabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A..;5.Nama =: RIANDA BHAKTI PRASETYO PUTRA, S.H ;NIP : 198307142009121001 ;Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A.1;6.
No. 11/G/2019/PT.TUN.JKTDepok mengenai Hukuman Disiplin atas nama ELIPSON SE, NIP.19750804 200501006 yang (selanjutnya disebut Objek Sengketa). B.
No. 11/G/2019/PT.TUN.JKT3. Bahwa Penggugat (ELIPSON, SE) berdasarkan Keputusan WalikotaDepok Nomor :823.3/083/Kep.533/BKD/2013/FU tanggal 28 Maret2013 sejak tanggal April 2013 diberikan kenaikan pangkat reguler dariPangkat Penata Muda/golongan ruang Ill/a menjadi Penata MudaTingkat I, dalam Golongan ruang Ill/o dan ditempatkan KantorKecamatan Cipayung 54.
No. 11/G/2019/PT.TUN.JKTBadan Pertimbangan Kepegawaian, Penggugat mengajukanGugatan Perkara Aquo di Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraH. PENERBITAN OBKEK SENGKETA A QUO MELANGGARPERATURANPERUNDANG UNDANGAN1.
No. 11/G/2019/PT.TUN.JKTc.
295 — 181
11/G/2019/PTUN.TPI
/G/2019/PTUN.
;Halaman 7Putusan No.11/G/2019/PTUN.
;Halaman 23Putusan No.11/G/2019/PTUN.
JUARMAN, S.Sos.M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
114 — 58
11/G/2019/PTUN.PBR
Nomor:11/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 27 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal.
/G/2019/PTUN.PBR.a.
/G/2019/PTUN.PBR.tanggal 23 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap Sdr.
/G/2019/PTUN.PBR.selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabatfungsional keahlian utama kepada:a.
,Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PBR.HAKIM ANGGOTAMUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,AWALUDDIN, A.Md.,Rincian biaya perkara:1. Pendaftaran Gugatan = Rp. 30.000,002. ATK = Rp. 150.000,003. Biaya Panggilan = Rp. 114.000,005. Meterai = Rp. 6.000,006. Redaksi = Rp. 10.000,00 +Rp. 310.000,00(Terbilang tiga ratus sepuluh ribu rupiah).Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PBR.
Drs. RAMLAN KS
Tergugat:
Gubernur Jambi
342 — 1397
11/G/2019/PTUN.JBI
,ASN Pemerintah ProvinsiJambi.Kabag Bantuan Hukum padaBiro Hukum Setda ProvinsiHalaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.JBIJambi.Nama SUGIANTO., S.H.
/G/2019/PTUN.JBI7.
/G/2019/PTUN.JBI1.
/G/2019/PTUN.JBIbeban pembuktian beserta penilaian pembuktian.
., M.H.Rincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.JBI1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,2. Panggilan : Rp. 118.500,3. Redaksi : Rp. 10.000,4. Meterai : Rp. 6.000,5. ATK Perkara : Rp. 100.000,6. Biaya HHK panggilan Pertama : Rp. 20.000, TOTAL : Rp. 284.500,Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.JBI
PT. PUDAN KREASI DIWAKILI NATHANAEL SIMANJUNTAK
Tergugat:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH
161 — 40
11/G/2019/PTUN.PDG
AMIR HAMZAH, A.Md
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
139 — 78
11/G/2019/PTUN.PGP
/G/2019/PTUN.PGP9.
Amir Hamzah tertanggal 20 Desember 2018 PerihalHalaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGP6. T67. T78. T89. T910. T1041.
/G/2019/PTUN.PGP12.
Gubernur di provinsi dan;Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGPe.
(Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGP
Bernad Siahaan, ST
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
35 — 16
11/G/2019/PTUN.MDN
Akan tetapi Tergugathanya mengundang Penggugat untuk melakukan audiensi danHalaman 9 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUNMDN.7)8)menyarankan kepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum kePengadilan Tata Usaha Negara.
/G/2019/PTUNMDN.18) Bahwa berdasarkan dalildalil diatas maka Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik , yaitu :a.
Bahwa sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, mengenai pemberhentian terhadap PNS yangHalaman 19 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUNMDN.melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannyadengan jabatan telah diatur dalam peraturan perundanganundangan, sebagaiberikut :a.
/G/2019/PTUNMDN.14.15.7) Pasal 9 ayat (2), Peraturan Perundangundangan sebagaimanadisebutkan pada Pasal 9 ayat (1) meliputi :a.
Biaya Re@dakSi.......... 2.2: cee cce eee eee eee ee eee eeeaeeaaeesJUMI AD Loci cece cee cee cee cee cee cee cae cae aeaeenen anne:sh eaaiatue SOU Seta EN Hi Rp. 150.000.Rp. 30.000,Rp. 102.800,Rp. 6.000,Rp. 10.000,Rp. 298.800,(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)Halaman 35 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUNMDN.
HERIYANTO PALILATI, SKM., M.KES.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
85 — 46
11/G/2019/PTUN.GTO
/G/2019/PTUN.GTO1.
/G/2019/PTUN.GTOBahwa gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalopada tanggal 22 Maret 2019.
/G/2019/PTUN.GTOF.
/G/2019/PTUN.GTOk.
/G/2019/PTUN.GTOprosedur dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asaskecermatan;18.
322 — 153
11/G/2019/PTUN.ABN
/G/2019/PTUN.ABNPNS dan menciptakan kerugian negara mestinya menyebabkan asasretroaktif dapat disimpangj;.
Pembedaan kejahatan dan pelanggaran disiplin adalahHalaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN2 (dua) konsep hukum yang berbeda jauh ditinjau dari perbuatan yangdilakukan, proses maupun sanksi yang diberikan.
/G/2019/PTUN.ABNBahwa Ahli menyatakan asas kepastian hukum, tindakan PPK harus melaluiusulan dari PYB.
/G/2019/PTUN.ABNkebutuhan seharihariguna manafkahi keluarga yang masih membutuhkanbiaya..
PATTINASARANNY, S.H., M.H.Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN:1.ao fF NfBiaya PendaftaranATK :PanggilanMeteraiRedaksiJUMLAHRp. 30.000,Rp. 205.000,Rp. 76.000,Rp. 6.000,Rp. 10.000,Rp. 327.000,(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
1.RUSLIN
2.RISMAN
3.RAHMANSYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
PT. SINAR PUTRA MURNI
207 — 122
11/G/2019/PTUN.PL
Dalam eksepsi:Hal 25 dari hal 94 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PLMenerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;I.
/G/2019/PTUN.PL2.
/G/2019/PTUN.PLbangunan yang diajukan oleh Abdul Razak Hidayat selaku Direktur PT.
/G/2019/PTUN.PLHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISARIFUDDIN, S.H., M.H.
,Hal 90 dari hal 94 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PL
126 — 76
11/G/2019/PTUN.PLK
Dr. H. SIROJUL MUNIR, SH., MH.
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
PT. Usaha Energy Lombok Family
160 — 135
11/G/2019/PTUN.MTR
Nomor 11/G/2019/PTUN MtrFamily dengan alamat Jin.
Nomor 11/G/2019/PTUN MtrKembali Izin HO a/n. PT.
Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr7.
Nomor 11/G/2019/PTUN MtrVi.10.
Nomor 11/G/2019/PTUN MtrJumlah : Rp. 430.000,(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)Halaman 54 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr
ANASTASIA ANTONIA LEE
Tergugat:
BUPATI ENDE
86 — 14
11/G/2019/PTUN.KPG
PUTUSANNOMOR : 11/G/2019/PTUNKPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatpertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : 22 2n 0 nemo nen n nemo nn nneeNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNama JabatanTempat Kedudukan :ANASTASIA ANTONIA LEE; Indonesia ; nana nn mene nn menePegawai Negeri Sipil ; Jalan Gatot Subroto